Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara. Persediaan Batubara di dalam perut bumi merupakan kekayaan alam milik Bangsa Indonesia yang dikuasai Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Permasalahan yang akan dianalisis dalam Tesis ini adalah mengenai pengaturan jaminan Fidusia Hak Milik Persediaan Batubara di Indonesia, tanggung jawab Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara dan keberlakuan akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara. Metode penelitian dalam Tesis ini adalah yuridis-normatif untuk memperoleh hasil penelitian yang deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan wawancara kepada Narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang jelas dan tegas (eksplisit) secara khusus mengatur diperbolehkan jaminan atas persediaan Batubara. Hal ini mengakibatkan suatu Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara yang dibuat seorang Notaris menjadi batal demi hukum sehingga Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Untuk menghindari suatu akta menjadi batal demi hukum maka Notaris harus memiliki pengetahuan hukum yang luas termasuk pengetahuan sehubungan dengan sumber daya alam di bidang pertambangan Batubara. Notaris juga harus mampu memberikan "win-win solution" pihak terkait untuk menghindari atau setidak-tidaknya mengurangi potensi kerugian yang diderita antara lain memberikan jaminan tambahan atau mengganti jaminan lain yang setara dengan jaminan yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

---

The focus of this study is the responsibility of Notary on the Fiduciary Deed of Coal Inventory Ownership. Coal inventory in the earth are natural resources owned by the Indonesian nation as mandated by Article 33 paragraph (3) of the (1945) Constitution of the Republic of Indonesia and Article 2 paragraph (1) of the Law of Republic of Indonesia Nomor 5 year 1960 on the Regulation of Agrarian Principles. The purpose of this study is to determine the availability of regulation on Fiduciary Security of Coal Inventory, the responsibility of Notary who makes the Deed of Fiduciary Security over Coal Inventory Ownership, and the validity of the Deed of Fiduciary Security made by the Notary. The method of this study is juridical-normative by using the qualitatively analyzed to obtain descriptive-analytical result. The types of data used in this study are secondary data and supported by an interview to the interviewees' persons. The result of this study is none of the Indonesian regulation in the field of Mineral and Coal Mining stipulating on the security over Coal inventory clearly and explicitly is permitted. The non-fulfillment of the terms of ownership and the special requirement of the object of Fiduciary security resulted such Notary Deed is being null and void, so that the Notary who makes the Deed of Fiduciary Security over Coal Inventory Ownership is responsible for any violation and the Notary will be imposed any sanctions in accordance with the provisions of the Law of Notary and Code of Notary Ethics. Accordingly, the Notary must be prudent, thorough, careful in making a Fiduciary assurances on the Coal Inventory into an authentic deed to avoid such the authentic deed becomes null and void. The Notary must have extensive legal knowledge to provide legal counseling to any party who use their services, not only the legal knowledge in the field of Notary but also covering all provisions in any field of science, including knowledge on the Coal Mining as natural resources. Notary must also be able to provide a "win-win solution" in order to avoid or at least reduce the potential losses suffered by related parties, among others, provide an additional security or replace another security which is equivalent to the security declared invalid or void by law."

"Tesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap Kreditur selaku Penerima Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia serta kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dalam suatu Perjanjian Kredit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian Eksplanatoris Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun Jaminan Fidusia merupakan Lembaga Jaminan yang memiliki kekuatan yuridis dan eksekusi yang sama dengan Hak Tanggungan, namun Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Utama/Primer dalam suatu Perjanjian Kredit.

---

This thesis discuss on the Notary role on making Fiduciary Deed on Inventory. Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law in Indonesia to the Creditor as the Fiduciary Recipient in the Fiduciary Deed and also the position of Fiduciary Deed on Inventory on a Credit Agreement. This research is using Normative Explanatory research method with Qualitative Analysis done by studying secondary data which supports the discussion. Given arguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Fiduciary Deed on Inventories shall not be made as the primary collateral on a Credit Agreement given by the fact Inventories have certain characteristics which may escalate the collateral risk however Fiduciary Deed has the same juridical and execution force as Security Right on land."

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"ABSTRAKTesis ini Tesis ini meneliti mengenai penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dengan jaminan fidusia bawah tangan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian evaluatif perskriptif dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga financial intermedary juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” adalah memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada masyarakat. Sebelum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada calon nasabahnya, maka PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Permasalahan muncul ketika PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” atas pertimbangan tertentu melakukan pengikatan jaminan/ agunan menggunakan perjanjian pemberian jaminan secara fiducia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sedangkan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ditinjau dari Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, maka penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” akan menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan. Untuk mengurangi penyimpangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan amandemen terkait dengan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang tegas atas penjaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sehingga masyarakat akan lebih taat pada kewajiban pendaftaran fidusia dan pada akhirnya dapat tercapai tertib hukum. Penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” tidak perlu digunakan lagi. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” cukup menggunakan surat kuasa jual kendaraan karena hal tersebut dimungkinkan oleh pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perbankan Syariah.

---

ABSTRACTThis thesis examines about Deviation Of Prudential Principles Application In Order Granting Of Shariah Financing Of Vehicle Ownership In PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X"With Fiduciary Unofficial Deed. This type of research is normative with literature research methods, while the typology of this research is evaluative prescriptive research with qualitative analysis methods, so that form of the results of this research is evaluative-prescriptive analysis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” in its function as a financial intermediary institutions also have to apply prudential principles in running its operations. One of the business activity of PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” is providing Shariah Financing Of Vehicle Ownership to the public which is called by PSKKB. Before PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” gives Shariah Financing Of Vehicle Ownership to prospective customers, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” must do a thorough assessment against character, capability, capital, collateral, and business prospects from prospective customers. The problems appear when PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” based on a certain reasoning for doing binding against the collaterals by using fiduciary unofficial deed and/or not registered, while based on Article 11 section 1 of Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary specified that the object which burdened with the fiduciary must be registered. Viewed from the implementation of risk management as stipulated in Bank Indonesia regulation number 13/23/PBI/2011 concerning the implementation of risk management in islamic commercial banks and islamic business units, so the using of fiducary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” will lead to legal risk and compliance risk. To reduce the deviation, Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary necessary to amend related to the setting on provision of firm sanctions against the use of fiduciary unofficial deed and/or not registered, so that people will be more obedient to the registration of fiduciary duty and finally the rule of law can be achieved. In addition, the use of fiduciary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” does not need to be used anymore. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” can use a power of attorney to sell the vehicle, because it is made possible by Article 40 section 1of Law Islamic Banking."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai jaminan fidusia atas piutang usah PT. A kepada lembaga keuangan non perbankan LPEI. LPEI sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu mengembangkan ekspor Indonesia ke mancanegara memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan asuransi kepada pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Piutang usaha yang dijaminkan adalah pembayaran sewa kapal dengan menggunakan fidusia hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakannya suatu seminar atau simposium guna membahas masalah jaminan fidusia piutang usaha tersebut; Perlu dilakukannya suatu koordinasi antara kementerian yang terkait guna membicarakan permasalahan jaminan fidusia dengan piutang usaha ini agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan; Perlu dibentuk suatu badan independen yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan non perbankan yang ada di Indonesia mengingat pertumbuhannya sudah sangat pesat.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fiduciary on receivables need PT . A non-banking financial institutions LPEI . LPEI as an institution that has the duty and authority to help develop Indonesia's exports to foreign countries has the authority to provide financing , loans and insurance to those who have the intention to develop Indonesia's exports . Basically trade receivables are secured by using fiduciary represents the law guarantees legal material. This study is a descriptive research design. The results of the study suggest a need holding of a seminar or symposium to discuss issues such fiduciary accounts ; Need to do some coordination between relevant ministries to discuss issues with the fiduciary 's accounts receivable so

that in the future there is no injured party ; There needs to be an independent body to monitor the non-banking financial institution in Indonesia given its growth has been very rapid."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif, analitis dan kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata yaitu sebagai suatu kebendaan tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak. Pada dasarnya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan UU Merek sebagai sumber hukum utama dalam menentukan kedudukan merek dalam hukum kebendaan belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan sifat kebendaan merek. Pengklasifikasian merek sebagai benda tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak dilakukan dengan melihat pada sifat dari merek itu sendiri dan dengan melihat pada ketentuan hukum merek dan hukum kebendaan negara lain. Merek sebagai suatu kebendaan yang memiliki nilai, dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga fidusia, sebagaimana dalam praktik yang telah dilakukan oleh Bank X. Pembebanan jaminan fidusia atas merek ternyata telah memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada kreditur selaku penerima fidusia dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive, analytical, and qualitative. It discusses about the position of marks in Indonesian property law as intangible property, registered property, and movable property. Basically, the civil code and the law on marks in Indonesia, as main sources to determine the position of brands in property law have not provided a clear arrangement about the shape and classification of marks. The classification of marks as an intangible property, registered property, and movable property has been done by looking at the traits of marks itself and by doing comparison with the property law and the law on marks of other countries. As a property that is economically valuable, marks can be used as an object of the fiduciary security as has been conducted by Bank X. The fiduciary security over marks has apparently provided legal protection to a creditor, who is also recipient of a fiduciary security, after has been registered."

"Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik.

---

The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

"

"Dalam rangka mempercepat swasembada sapi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya menciptakan tatanan iklim usaha yang mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Berdasarkan penelitian di lapangan Bank BRI Cabang Tuban dalam menjalankan program KUPS Bank BRI Cabang Tuban mensyaratkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah objek yang dibiyai oleh bank yaitu hewan ternak sapi debitur, dan agunan tambahannya berupa fixed asset debitur. Tibulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.

---

In order to speed up the self-sufficiency of cattle in Indonesia, the Government has sought to create order of business climate that encourages businesses to move in the field of cattle breeding. One such effort is through the provision of Cattle Breeding Loan scheme with subsidized interest rate stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 131 / PMK.05 / 2009 on Credit Cattle Breeding (KUPS) dated August 18, 2009 and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 40 on Guidelines Cattle Breeding Loan implementation on September 8, 2009. Based on research in the field of Bank BRI Tuban in running the program KUPS BRI Tuban requires additional core guarantees and warranties. Assurance is principally object dibiyai by banks that animals cattle debtor, and additional collateral in the form of fixed assets of the debtor. Tibulnya problems with collateral loan guarantee livestock caused by the applicable law is still not enough to give legal protection to the lender in a mortgage loan agreement with livestock collateral. The problem arises because the collateral against farm animals is not the same as other objects that collateral for the bail until his execution process also often pose difficulties for creditors."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangbersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminanfidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagiperusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusiaketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia,dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan,kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebihtinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminanfidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminanfidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimanaSertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuanlarangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMKtersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbedapada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelahdiberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukanseperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF,pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan,ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagiperusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatanmendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantorPendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaranfidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo AyuSetiowati)

---

ABSTRACTThis research is a normative legal research with prescriptive analysis. Thisthesis discusses about the relation between the legal standing of the birth offiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined inarticle 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for themotor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executedbut not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by financecompanies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectivelycarry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJFhierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legalstanding of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date whenthe fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF asthe aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on thesame day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has notbeen issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance companybefore the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMKNo. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for financecompany can do are over credit, transfer of receivables, request immediatelyissued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach tocustomer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required byPMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary,also the orderly administration of the finance company in order to avoidadministration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit timegiven or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an onlinefiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)"

"ABSTRAKUU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikanpengaturan mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam hal JaminanFidusia telah didaftarkan, namun dalam prakteknya dapat saja terjadi kasusdimana benda jaminan yang telah diperjanjikan untuk dibebankan denganJaminan Fidusia dialihkan oleh debitur sebelum dilakukan pendaftaran JaminanFidusia. Penelitian ini membahas apakah debitur dapat mengalihkan bendajaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan bagaimana pendapatMahkamah Agung atas perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminansebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah AgungNomor 213 K/Pid.Sus/2010 yang menjadi studi kasus dalam penelitian inimenyatakan debitur bersalah melakukan tindak pidana melanggar UU Fidusia,meskipun Jaminan Fidusia belum didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harusdilakukan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturdengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, serta Mahkamah Agung seharusnyamemberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini.

---

ABSTRACTLaw Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security (Fiduciary Security Law)governs the transfer of an object of Fiduciary Security for registered FiduciarySecurity. However, in practice, it may happen that guaranteed goods which havebeen agreed to be secured by a Fiduciary Security is transferred by a debtor beforea registration of Fiduciary Security is conducted. This research discusses whetheror not a debtor could transfer the guaranteed goods before the registration ofFiduciary Security is conducted or and how is the opinion of the Supreme Courtregarding the conduct of the debtor who transfers the guaranteed goods before theregistration of Fiduciary Security is conducted. The Supreme Court DecisionNo.213 K/Pid.Sus/2010 which serves as the case study of this research stated thatthe debtor is guilty for his criminal conduct on violating the Fiduciary SecurityLaw, although the Fiduciary Security has not been registered. This research is anormative legal research based on secondary data and has juridical normativecharacteristic. The result of research suggests that the registration of FiduciarySecurity must be conducted promptly to avoid matters that causes loss to acreditor whose not registering its Fiduciary Security and that the Supreme Courtshould have given proper legal considerations which are consistent with theprevailing laws and regulations in deciding the case which is discussed in thisresearch."