Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 169330 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arif Wicaqsana
"Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam hal ini PT PLN Persero PLN yang diberikan amanat untuk mengelola usaha ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah merencanakan pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, dimana secara mayoritas pembangkit listrik yang dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batubara. Banyaknya PLTU Batubara tersebut juga menjadi salah satu alasan bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang material bagi kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga listrik, disamping itu produksi batubara di Indonesia sebagian besar diserap oleh PLN sebagai konsumen batubara terbesar di Indonesia yang diperuntukkan untuk PLTU Batubara yang kebutuhannya akan batubara juga terus meningkat setiap tahunnya. Bahwa dengan meningkatnya harga batubara saat ini maka dikeluarkannya peraturan mengenai pengendalian sumber daya alam dalam hal ini berupa batubara dengan memberikan pembatasan harga batubara untuk PLTU Batubara, demi mengakomodasi kepentingan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memberikan kepastian baik bagi PLN maupun pelaku usaha baik untuk keandalan pasok dan pengembalian investasi.

Government through State Owned Enterprise SOE in this case PT PLN Persero PLN is given mandate to manage electricity business, electricity infrastructure development has planned to build power plant to fulfill national electricity requirement, where majority of power plant built is Coal Fired Power Plant. The majority number of Coal Fired Power Plant is also one of the reasons that coal is a material resource for the public interest to meet the need for electricity power, furthermore the coal production in Indonesia is largely absorbed by PLN as the largest coal consumer in Indonesia which is destined for Coal Fired Power Plant and the needs coal shown continue to increase in every year. Whereas with the current increase of coal price, the issuance of natural resources control regulation regarding which set the limitation of price for Coal Fired Power Plant, in order to accommodate the public interest in accordance with the mandate of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and provide certainty for both PLN and business actor both for reliability of supply and return on investment.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51651
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Arsyad
"Batubara mempunyai peran utama sebagai sumber energi dalam upaya menyediakan pasokan listrik global, terhitung hampir 40% dari konsumsi global. Indonesia masih bergantung kepada batubara sebagai bahan bakar PLTU karena ketersediaannya yang melimpah, harga batubara yang murah dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi menggunakan bahan bakar lain. Namun, kelemahan pemanfaatan batubara adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan polusi udara. Salah satu emisi terbesar yang dihasilkan PLTU batubara adalah emisi CO2 yang dapat mengakibatkan Global Warming Potential (GWP) atau pemanasan global dan emisi SO2 yang dapat mengakibatkan Acidification Potential (AP) atau pengasaman kondisi udara. Total emisi GWP di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 889 MT CO2 eq, Indonesia perlu mengurangi tingkat emisi hingga dibawah 662 MTCO2 eq pada tahun 2030 dan dibawah 51 MTCO2 eq pada tahun 2050, agar berada dalam kisaran 'fair-share' yang kompatibel dengan skenario Paris Agreeement. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi GWP dan AP dari sektor kelistrikan adalah dengan meningkatkan peran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi Indonesia dari 11.4% pada tahun 2019 menjadi 23% pada tahun 2028. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai emisi CO2 dan SO2 serta dampak lingkungannya, yaitu GWP dengan parameter ton CO2-eq / GWh dan AP dengan parameter ton-SO2 eq / GWh. Metode LCA terdiri dari tujuan dan definisi ruang lingkup, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) dan interpretasi. Batasan sistem LCA pada penelitian ini adalah gate to gate LCA. Objek penelitian ini adalah salah satu PLTU batubara terbesar di Indonesia yang menggunakan batubara kalori sedang. Simulasi LCA dengan menggunakan SimaPro 9.0 mendapatkan nilai Global Warming Potential sebesar 783-ton CO2e/GWh dan Acidification Potential sebesar 0.599-ton SO2e/GWh. Berdasarkan nilai GWP hasil perhitungan LCA, didapat total emisi GWP dari PLTU batubara tahun 2019 sebesar 138,6 MT CO2 eq. Jika Indonesia tidak melakukan upaya yang optimal (business as usual), maka pada tahun 2030 emisi GWP Indonesia akan mencapai 1.817 MT CO2e. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar kenaikan emisi GWP, khususnya dari PLTU batubara yang memberikan kontribusi yang cukup besar agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreeement.

Coal has a major role as an energy source in an effort to provide global electricity supply, accounting for nearly 40% of global consumption. Indonesia still depends on coal as the fuel for PLTU because of its abundant availability and the price of production which is cheaper than other fuels. However, the disadvantage of using coal is that it has a significant impact on increasing air pollution. One of the biggest emissions produced by coal-fired power plants is CO2 which can cause Global Warming Potential (GWP) and SO2 which can lead to Acidification Potential (AP) which results in acidification of air conditions. Total GWP emissions in Indonesia in 2019 amounted to 889 MT CO2eq, Indonesia needs to reduce its emissions to below 662 MT CO2eq in 2030 and 51 MT CO2eq in 2050 to be within the 'fair-share' range compatible with the Paris Agreement scenario global 1.5 ° C. One of the efforts made by the government to reduce GWP emissions from the electricity sector is by increasing the share of new and renewable energy in Indonesia's energy mix from 11.4% in 2019 to 23% in 2030. This study aims to obtain the amount of emissions (CO2, CO2) and the environmental impact of GWP and AP with the parameters tones CO2eq / GWh and ton-SO2 eq / GWh from electrical energy generated from the electricity production process at coal-fired power plants based on LCA study with SimaPro 9.0 software. The LCA method consists of the objectives and scope definition, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) and interpretation. The limitation of the LCA system in this study is the gate to gate LCA. The object of this research is one of the largest coal power plants in Indonesia which uses medium calorie coal as its fuel. The LCA simulation with SimaPro 9.0 obtained a Global Warming Potential value of 783-ton CO2eq / GWh and an Acidification Potential of 0.599-ton SO2eq / GWh. Total GWP emissions from coal-fired power plants in 2019 amounted to 138.6 MT CO2 eq or 15.5% of Indonesia's total GWP emissions of 889 MT CO2eq. If the government does not make optimal efforts (business as usual), then in 2030 Indonesia's GWP emissions will reach 1,817 MT CO2e. Therefore, it is necessary to make efforts to increase GWP emissions, especially from coal-fired power plants, which make a large enough contribution in line with Indonesia's commitment in the Paris Agreement."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikin Sodikin
"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.

A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T32916
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pranda Mulya Putra Garniwa
"Listrik adalah kebutuhan pokok untuk kegiatan dan aktivitas manusia, terutama untuk kegiatan ekonomi. PLTU Suralaya adalah PLTU berbahan bakar batubara, yang mempunyai kapasitas untuk menghasil listrik yang murah namun juga menghasil polusi yang besar juga. PLTU Suralaya menghasilkan listrik yang digunakan untuk seluruh penduduk yang terhubung pada jaringan Jawa, Madura dan Bali, namun polusi udara yang dihasilkan memiliki perilaku-perilaku tertentu dan berdampak pada penduduk di sekitar PLTU Suralaya. Atas dasar dari deskripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku spasial polusi udara yang terbentuk dan efek apa saja yang dialami penduduk yang berdomisili di sekitar PLTU Suralaya. Dalam penelitian ini, untuk menentukan polusi udara menggunakan zat SO2 sebagai indikatornya.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pemetaan dan pengolahan citra satelit, survey, dan wawancara. Perilaku Spasial pencemaran polusi udara terbentuk 4 fase, yakni : fase I (musim penghujan), fase II (musim peralihan kemarau), fase III (musim kemarau), dan fase IV (musim peralihan hujan). Perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2005 adalah mengikuti pola pergerakkan angin muson. Sedangkan perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2014 memiliki pergerakkan dari barat menuju timur. Efek dari polusi polusi udara tidak dirasakan oleh PLTU Suralaya, namun efeknya dirasakan di area lain yakni Kota Cilegon.

Electricity is a basic need for human activity, mainly for economic activities. PLTU Suralaya is a coal-fired power plant, which has the capacity to produce cheap electricity but also generate substantial pollution as well. PLTU Suralaya generate electricity that is used for the entire population residing in Java, Madura and Bali, but the resulting air pollution have spatial behaviors and the impacts on residents around Suralaya. On the basis of this description, the purpose of this study is to analyze the spatial behavior of air pollution is formed and any effects experienced by people who live around Suralaya. In this research, SO2 will be used for indicator as air pollution.
The method used in this research is a method of mapping and satellite image processing, surveys, and interviews. Spatial Behavior of air pollution formed four phases, namely: Phase I (rainy season), phase II (intermediate dry season), Phase III (dry season), and phase IV (transition rainy season). Spatial behavior of air pollution in 2005 was followed the movement pattern of the monsoons. While the spatial behavior of air pollution in 2014 has movement from west to east. Effects of air pollution is not felt by residents in Suralaya, but the effect is felt in other areas of the Cilegon.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nino Teguh Pamuji
"Salah satu struktur biaya dalam industri pembangkit tenaga listrik adalah bahan bakar. Harga bahan bakar minyak yang relatif tinggi telah menyebabkan biaya pembangkitan atau Cost of Electricity (COE) dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak seperti MFO menjadi tinggi, sehingga konsumsi bahan bakar MFO pada PLTU minyak diturunkan, hal tersebut mengakibatkan kapasitas listrik yang dibangkitkan oleh PLTU minyak cenderung turun setiap tahunnya. Alternatif bahan bakar yang lebih murah untuk PLTU minyak diperlukan, salah satu alternatif bahan bakar yang dapat digunakan adalah Coal Water Mixture (CWM), yaitu Coal Slurry berupa campuran antara batubara dan air serta zat aditif yang berbentuk suspensi kental yang dapat menggantikan minyak bakar berat MFO (Marine Fuel Oil) yang biasa digunakan di industriindustri yang menggunakan boiler sebagai penghasil uap untuk proses maupun untuk pembangkit listrik. Untuk dapat memanfaatkan CWM, modifikasi pada boiler pembangkit perlu dilakukan.
Penelitian ini bertujuan menganalisa kelayakan pemanfaatan CWM pada PLTU serta batasan setiap parameternya agar prinsip "to produce electricity at the lowest possible cost" tetap terpenuhi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode probabilistik dengan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pemanfatan CWM pada PLTU layak dilakukan dan dapat menurunkan biaya pembangkitan listrik pada PLTU.

One of structure of cost on power generation industry is fuel. The price of oil fuel which relatively high has make the Cost of Electricity (COE) of the Power Generation that using MFO as the fuel has become higher too, therefore the consumption of MFO on the steam turbine power plant has been decreased every year, these situation has cause the electricity that being generate by Steam turbine power plants is getting lower every year. Fuel alternative which is more cheaper for steam turbine power plant is needed, one of the fuel alternative that can be used is Coal Water Mixture (CWM), a coal slurry that a mix of coal and water and additives in a form of suspension which can be used as a replacement of MFO (Marine Fuel Oil) in Indutries that have boiler to produce steam for process or for power generation. In order to utilize CWM, a modification on the boiler of the existing steam turbine power plant is required.
This study has purpose to analyze the feasibility of CWM utilization on steam turbine power plant and the boundary of each parameters so the principle "to produce electricity at the lowest possible cost" can be achieved. In order to analyze each parameters this reasearch is using probabilistic methode by monte carlo simulation. This reasearch has proving that the utilization of CWM on steam turbine power plant is feasible to apply and it can reduce the power generation cost on steam turbine power pkant."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44441
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Laksmana
"Dalam rangka mengatasi permasalahan kebutuhan energi atau listrik di Indonesia khususnya di wilayah regional Sumatera, Pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan cara membangun MPP Mobile Power Plant dan menyewa MVPP Marine Vessel Power Plant . Melalui langkah strategis ini, cadangan daya listrik yang sebelumnya 15 pada tahun 2016 naik menjadi 32 di tahun 2017. Dalam jangka panjang, pemerintah tetap melanjutkan program 35.000 MW dengan memperkuat peran IPP Independent Power Producer baik PLTU berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar diesel/gas. Untuk menurunkan biaya pokok penyediaan, Pemerintah berusaha menaikkan prosentase bahan bakar batu bara hingga tercapai target bauran energi. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah adalah memperpanjang masa ekonomis suatu PLTU maupun menambah PLTU baru. Sebuah pembangkit dapat melakukan mid-life refurbishment untuk mempertahankan kapasitas, efisiensi dan menjaga keandalan mesin. Keputusan untuk melakukan life-extension atau menutup/ menghentikan suatu pembangkit memerlukan kajian untuk mencari solusi optimal antara opsi life-extension dan membangun pembangkit baru. Pada tesis ini akan diperhitungkan opsi revitalisasi PLTU Labuhan Angin menggunakan skema privatisasi maupun secara mandiri oleh PLN. Pada tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pilihan privatisasi dengan metode perhitungan Discounted Cash Flow dihasilkan harga jual listrik lebih rendah dibandingkan pilihan revitalisasi secara mandiri.

To overcome the lack of electrical energy in Indonesia, especially in the region of Sumatra, the Government has taken emergency measures by building MPP Mobile Power Plant and leasing MVPP Marine Vessel Power Plant . Through this strategic move, the power reserves of 15 in 2016 rose to 32 in 2017. In the long term, the government continues the 35,000 MW program by strengthening the role of IPP Independent Power Producer both coal fired power plant and materials Diesel fuel gas. To reduce the cost of supply, the Government tries to increase the percentage of coal fuel until it reaches the target of energy mix. The steps taken by the Government are extention the economic life of a steam power plant or adding new steam power plant. A plant can treats mid life refurbishment to maintain capacity, efficiency and maintain engine reliability. The decision to do a life extension or shut down a plant requires a study to find the optimal solution between life extension options and build a new plant. This paper will take into account the revitalization of SPP Labuhan Angin using privatization scheme or independently by PLN. This paper concluded that the choice of privatization by Discounted Cash Flow method generated lower electricity selling price than the option of independent revitalizaation."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T47933
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Gumilang
"Potensi gas CBM di Kalimantan Tengah dapat digunakan sebagai pasokan
bahan bakar pembangkit PLTGU namun belum adanya standarisasi harga jual gas
CBM menyebabkan nilai keekonomian dari pembangkit berbahan bakar CBM
perlu dikaji khususnya untuk harga produksi listrik yang cukup sensitif terhadap
harga bahan bakar.
Dalam perencanaan pengembangan pembangkit di Pulang Pisau
Kalimantan Tengah akan dibangun pembangkit berkapasitas 2 x 60 MW, dengan
memperhatikan produk pabrikan yang ada maka pembangkit yang dipilih adalah
pembangkit berkapasitas 2 x 64 MW dengan total kapasitas 130,7 MW.
Evaluasi pembangunan pembangkit PLTGU 130,7 MW dilakukan untuk
menentukan harga produksi listrik dari kegiatan pembangkitan menggunakan
cadangan CBM yang ada. Evaluasi akan dilakukan dengan analisa sensitifitas
harga listrik terhadap perubahan harga gas CBM dan nilai IRR. Harga listrik akan
dibandingkan dengan pembangkit PLTD, PLTU dan PLTGU Konvensional.
Berdasarkan perhitungan dalam model finansial didapatkan kenaikan harga gas 1
US$/Mmbtu, harga listrik akan naik 0,007 US$/KWh. Untuk harga gas CBM
7US$/Mmbtu pada base case IRR sebesar 14% Interest Rate 10% didapatkan
harga listrik PLTGU sebesar 0,083 US$/KWh.
Pada kondisi base case harga listrik PLTGU dengan CBM mampu
bersaing dengan PLTD. Meskipun lebih rendah, harga listrik PLTU akan jauh
meningkat jika eksternalitas dimasukan dalam komponen biaya. Dan keterbatasan
bahan bakar gas yang menyebabkan harga listrik PLTGU tinggi dapat ditekan
dengan memanfaatkan gas CBM sebagai bahan bakar alternatif.

CBM gas potential in Central Kalimantan can be used as a combined cycle
power plant fuel supply, but the lack of standardization of CBM gas price led to
the economic value of the CBM-fired plants need to be studied in particular for
the production of electricity prices is quite sensitive to fuel prices.
In planning the development of plants at Home Knives Central Kalimantan
plant will be built with a capacity of 2 x 60 MW, taking into account the
manufacturer's product then selected plants are plants with a capacity of 2 x 64
MW with a total capacity of 130.7 MW.
Evaluation of 130,7 MW Combined Cycle Power Plant construction is
done to determine the price of electricity production from generation activities
using existing CBM reserves. Evaluation will be conducted with sensitivity
analysis to changes in electricity prices CBM gas prices and the value of IRR.
Electricity prices will be compared with diesel generators, combined cycle power
plant and Conventional. Based on the calculation of the financial model obtained
gas price increase 1 U.S. $ / MMBTU, electricity prices will go up 0.007 U.S. $ /
kWh. For CBM gas price 7US $ / MMBtu in the base case IRR of 14% Interest
Rate 10% Combined Cycle Power Plant electricity prices obtained for 0.083 U.S.
$ / kWh.
In the base case conditions with CBM CCGT electricity prices competitive
with diesel. Although lower, the price at the plant will be much improved if
externalities are included in the cost components. And limitations of the fuel gas
combined cycle causing high electricity prices could be reduced by utilizing the
CBM gas as an alternative fuel.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T35518
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser
"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Rubowo
"Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan
untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta
kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakan
usaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yang
cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnis
ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah ada
beberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanah
untuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaan
tanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudian
hari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila proses
tersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukan
dengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanah
hingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpanganpenyimpangan
dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknumoknum
yang tidak bertanggung jawab.

Electric power has an important role in the implementation of development to
work on improving the welfare and prosperity of the people and economic
activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business
(business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and
reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power
(power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition
there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for
the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land
acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that
could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws
and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process
includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to
complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal
actions carried out by rogue elements who are not responsible.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T42713
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yazeedrana Pancasakti
"Sesuai dengan Nationally Determined Contribution, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih ada dilema di sektor energi sebagai salah satu sektor dengan kontribusi emisi GRK tertinggi. Emisi GRK di sektor tersebut pun masih diproyeksi untuk terus meningkat akibat naiknya produksi dan konsumsi batubara. PT X, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, ikut berkomitmen untuk mengurangi emisi GRKnya dengan cara mengonversi pembangkit listrik yang saat ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas alam. Studi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah emisi GRK yang akan dikurangi apabila PT X melakukan transisi energi ke gas alam untuk keperluan pembangkit listriknya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang perlu diperhatikan saat transisi energi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akan ada pengurangan emisi GRK sebesar 49.5% jika dilakukan transisi energi. Risiko yang terlibat meliputi risiko finansial, kebijakan, bencana alam, lingkungan & sosial, dan operasional.

According to the Nationally Determined Contribution, the Indonesian government vowed to reduce their GHG emissions by 29% by 2030. However, the current situation shows a dilemma where the energy sector, one of the highest contributors of GHG emissions, is facing a rising trend of emissions. The rise is motivated by the increasing production as well as consumption of coal. PT X, as one of the biggest mining companies in the country, is looking to convert their coal plant to a natural gas one as part of their commitment to decrease their GHG emissions by 30% by 2030 to support the same cause. Therefore, this research attempts to find out how much emission reduction would be realized with the plant conversion, along with the risks involved in the process using Life Cycle Assessment. The result shows that 49.5% of the GHG emissions will be reduced. Financial, regulatory, natural disaster, environmental & social, and operational risks have been identified during the energy transition process."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>