Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130693 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Beni Teguh Gunawan
Pengaruh upah minimum terhadap employment transition: analisis level individu di Pulau Jawa = The effect of minimum wage to employment transition: individual level analysis in Java
"Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49942
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaitun Rohmah
Pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah: studi kasus Provinsi-provinsi di Pulau Jawa = The effect of minimum wage increase on wage inequality: Java Provinces cases
"ABSTRAK
Tesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.
ABSTRACT
This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50229
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naifa Dedya Mumtaz
Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Lulusan Baru Laki-laki dan Perempuan di Pulau Jawa = The Effect of Minimum Wage Policy on Unemployment Rates of Fresh Graduates Men and Women in Java
"Kebijakan upah minimum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar gender dan dapat melindungi semua tenaga kerja, termasuk kaum muda yang rentan terhadap perubahan upah. Namun, terdapat pandangan pro dan kontra terkait dampak kebijakan ini, yakni peningkatan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran atau menurunkan tingkat pengangguran. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki dan perempuan di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data panel Sakernas bulan Agustus dari tahun 2020 hingga 2022. Dengan menggunakan metode random effect model, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan dan laki-laki. Setelah pengendalian variabel kontrol, variabel proporsi usia muda menikah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru laki-laki. Namun, tidak ada variabel kontrol yang signifikan terhadap tingkat pengangguran lulusan baru perempuan.
The minimum wage policy aims to reduce the gap between genders and can protect the entire workforce, including young people who are vulnerable to changes in wages. However, there are pros and cons regarding the impact of this policy, namely that increasing the minimum wage can increase poverty levels or reduce poverty levels. This study aims to determine the effect of the minimum wage on the poverty level of men and women fresh graduates in Java. This research uses Sakernas panel data for August from 2020 to 2022. Using the random effect model method, the results of this research show that the minimum wage has a significant positive influence on the poverty level of women and men fresh graduates. After controlling for control variables, the variable proportion of young people married has a significant effect on the poverty level of men fresh graduates. However, there are no significant control variables on the poverty level of women fresh graduates."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardhian Kurniawati
Dampak upah minimum terhadap employment: pendekatan difference in spatial difference = The impact of minimum wages on employment: difference in spatial difference approach
"ABSTRAK
Mayoritas studi mengenai dampak upah minimum terhadap employment menghasilkan dampak negatif upah minimum terhadap employment di sektor formal. Namun, ada indikasi hasil studi tersebut bias karena menganggap bahwa pasar tenaga kerja antar unit observasi saling bebas, padahal pasar tenaga kerja antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan mempertimbangkan bahwa antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Dengan menggunakan pendekatan difference in spatial difference studi ini mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan menggunakan data Sakernas Tahun 2010-2015 di Pulau Jawa. Hasil estimasi menunjukkan adanya dampak positif kenaikan upah minimum terhadap employment di sektor formal dan dampak negative di sektor informal. Kenaikan 100 upah minimum riil dapat meningkatkan employment di sektor formal sebesar 0,41-0,47, dan mengurangi employment di sektor informal sebesar 0,22-0,35 cateris paribus.
ABSTRACT
Most studies on the impact of minimum wages on employment resulted in a negative impact of minimum wages on employment in the formal sector. However, there are indications of bias because the results of these studies assume that the labor market between observation units are independent, whereas the labor market between observation units are dependent on each other. This study aims to estimate the impact of minimum wages on employment considering that between observation units are dependent on each other. Using a difference in spatial difference this study estimate the impact of minimum wages on employment using data Sakernas year 2010 2015 in Java. The estimation results a positive impact of the increase in the minimum wage on employment in the formal sector and negatif impact on employment in the informal sector. 100 increase in the real minimum wage is assosiate with approximately a 0.41 0.47 increase in employment in the formal and decrease employment in informal sector approximately 0.22 0.35."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T49941
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Thomson
Pengaruh upah minimum terhadap pekerja muda = The impact of minimum wage on youth employment
"Berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait dampak upah minimum yang hanya berfokus pada total pekerja dan sektor ekonomi serta penggunaan status pekerjaan untuk membentuk pekerja formal, penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum terhadap salah satu variabel demografi yakni umur muda dengan membandingkan antara pembentukan pekerja formal dengan menggunakan tabulasi silang status dan jenis pekerjaan dan pembentukan pekerja formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dan total di Indonesia.
Penelitian ini mendeskripsikan bahwa perbedaan persentase pekerja muda formal yang tinggi sangat mendukung tujuan penelitian bahwa penting untuk membandingkan dampak upah minimum terhadap kedua pengkategorian tersebut. Dengan menggunakan data cross section SAKERNAS tahun 2015 dan metode regresi OLS dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan tabulasi silang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak upah minimum terhadap pekerja muda formal dengan menggunakan status pekerjaan saja. Upah minimum mengurangi pekerja muda formal (baik dengan tabulasi silang atau dengan status pekerjaan saja) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja muda total.
Mengabaikan penggunaan tabulasi silang antara status dan jenis pekerjaan dapat menyebabkan underestimate dalam persentase pekerja muda formal sehingga penggunaan tabulasi silang lebih representatif dalam menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap pekerja muda formal dibandingkan penggunaan status pekerjaan saja.
Unlike the previous study in the minimum wage, which focused on total employment and economic sector, this paper examine its effect on one demographic variable (age) by comparing covered youth employment using cross tabulation of the status and type of job and using job status only. The aim of this study is to analyze the impact of minimum wages on youth employment in Indonesia. We analyze the impact on covered youth wemployment  and total youth employment.
This study contributes to the limited literature on youth employment as the impact of minimum wage in developing countries, especially in Indonesia. Using cross section distric data from the 2015 on OLS method of regression, we find that the districts/cities that have a higher district minimum wage has lower covered youth employment and total youth employment. Cross tabulation used is more representative than job status to show the impact of minimum wage on covered youth employment.
Ignoring cross tabulation of the status and type of job used seriously underestimates the size of covered youth emplyoment. The impact of minimum wage on covered youth employment using cross tabulation is higher than job status used. The higher the district minimum wage, the lower the covered youth employment. Surprisingly, the minimum wages reduced covered youth employment significantly more than total employment."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54384
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhia Khosyi Zulkarnain
Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus: studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang upah minimum khusus perusahaan tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bogor = The factors that affect the implementation of special minimum wage: case study on implementation of West Java Governor's decree regarding the minimum wage specifically for textile companies and textile product in Bogor Regency
"Peningkatan UMK di tahun 2019 menyebabkan 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor terancam menutup atau merelokasi perusahaannya karena tidak sanggup membayar upah pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor. Kebijakan ini menetapkan upah minimum yang nominalnya lebih rendah dari UMK Bogor agar pengusaha masih mampu membayar pekerjanya, sehingga mencegah perusahaan tutup dan mencegah terjadinya PHK massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan upah minimum khusus (studi kasus implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Khusus Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model yang dikembangkan oleh Winter dalam Peters dan Pierre (2012), yang berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, namun penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu komitmen dan koordinasi antarorganisasi, kontrol organisasi, dan respon kelompok sasaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen dan koordinasi antarorganisasi, faktor kontrol organisasi, dan faktor respon kelompok sasaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan upah minimum khusus dalam mencegah 33 perusahaan tekstil di Kabupaten Bogor tutup atau relokasi dan mencegah terjadinya PHK massal. 
The increase of minimum wage in Bogor Regency in 2019, caused 33 textile companies in Bogor Regency almost collapse or relocating their companies because they are unable to pay their worker’s wages. The Governor of West Java then isssued a Decree regarding The Special Minimum Wage for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency. This policy set a minimum wage that is nominally lower than the minimum wage in Bogor Regency, so that employers are still able to pay their workers, thus preventing companies from collapsing and preventing mass layoffs. This research aims to analyze the factors that affect the implementation of special minimum wage policy (a case study of implementation of West Java Governor’s Decree Regarding The Minimum Wage Specifically for Textile Companies and Textile Product in Bogor Regency). This research uses the integrated implementation model theory by Winter in Peters and Pierre (2012), who states that there are four factors that affects policy implementation, however this research only uses three factors namely commitment and interorganization coordination, organizational control, and target group response. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing literature review and in-depth interviews. The result of this research show that the factor of commitment and interorganization coordination, the factor of organizational control, and the factor of  target group response affects the success of the implementation of special minimum wage in preventing 33 textile companies in Bogor Regency from collapsing or relocating and preventing mass layoffs."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mehdinsareza Wiriarsa
Upah minimum dan kemiskinan studi empiris pada data panel level Kabupaten Kota di Jawa Indonesia = Minimum wage and poverty empirical study on district panel data in Java Indonesia
"[ABSTRAK
Kemiskinan merupakan permasalahan bagi masyarakat karena mempunyai akibat sosial politis dan ekonomi Aspek sosial politis dari kemiskinan menitikberatkan pada social exclusion penduduk miskin di masyarakat Sedangkan secara ekonomi kemiskinan dapat memperlambat proses pembangunan Para ekonom percaya bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk mengurangi kemiskinan Pemikiran ini pada akhirnya menghasilkan beragam paket kebijakan pemerintah yang unik Kebijakan upah minimum merupakan salah satu kebijakan yang populer untuk mengurangi angka kemiskinan Hal ini tidak hanya dikarenakan kebijakan upah minimum dapat meningkatkan rata rata pendapatan masyarakat namun juga karena kebijakan upah minimum merupakan kebijakan biaya rendah Card and Krueger 1995 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara upah minimum dan kemiskinan secara empiris Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menyusun sebuah data set yang terdiri dari data time series selama empat belas tahun sejak 2001 hingga 2014 dan data cross section dari 119 kabupaten kota di pulau Jawa Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tiga metode analisa panel data pooled OLS fixed effect dan random effect Penelitian ini juga mencoba untuk menganalisa hubungan upah minimum dan kemiskinan di level provinsi dengan menggunakan sub sample data Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum di pulau jawa dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan Poverty Gap Index dan presentase penduduk miskin Poverty Rate Namun pada level provinsi hasil regresi terlihat lebih bervariasi Di sebagian besar provinsi yang dianalisa kebijakan upah minimum mempunyai efek negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan presentase penduduk miskin.
ABSTRACT
Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate, Poverty is a problem for a society by considering the socio political and economic considerations Socio political aspect of poverty underlines social exclusion in society While economically poverty can decelerate development process To alleviate poverty economists believe that economic growth is important This in turn result in a unique set of policies among government Minimum wage is one of most popular policy to alleviate poverty Not only because minimum wage can improve average income of society but also because it is a low cost policy Card and Krueger 1995 The objective of this research paper is to investigate the relationship of minimum wage and poverty empirically In order to do that this research paper construct a data set of time series data for fourteen years from 2001 until 2014 and cross section data of 119 districts in the Java The analysis is run by using three methods of panel data analysis pooled OLS fixed effect and random effect method This research paper also tries to analyze the relationship of minimum wage and poverty in the province level using sub sample data Result of this research papers shows that minimum wage policy in Java can reduce both poverty gap index and poverty rate However in the province level the regression show more varied results In most of the analyzed provinces minimum wage has negative effect towards poverty gap and poverty rate]"
2016
T45355
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hariyadi BS Sukamdani
Pengaruh perubahan kebijakan publik terhadap kinerja perusahaan: studi empiris kebijakan upah minimum pada industri padat karya = Impact of public policy change on firm performance: an empirical study of minimum wage policy in labor intensive industries
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya
This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D2506
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Susila
Dampak upah minimum pada stabilitas kerja analisis data sakernas 2013 = The impact of minimum wage towards job stability data analysis sakernas 2013 / Andri Susila
"[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap stabilitas
kerja. Penelitian ini menggunakan model Regresi Logistik Biner, untuk
melakukan estimasi pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja.
Variabel dependen merupakan katagori yang menyatakan stabilitas, dan variabel
independen adalah upah minimum kabupaten/kota, karakteristik individu seperti
umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pelatihan, dan faktor lain
seperti jenis pekerjaan dan sektor lapangan pekerjaan. Hasil studi ini
menunjukkan adanya pengaruh upah minimum secara negatif dan signifikan
secara statistik terhadap stabilitas kerja. Dari analisa Inferensial diperoleh hasil
bahwa untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menyebabkan
kecenderungan stabilitas kerja lebih rendah sebesar 0.687 kali.
ABSTRACT
This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability.
Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation
impact of minimum wage towards job stability.
Dependent variable is a category which performs stability and independent
variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age,
sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and
job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of
minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an
inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause
trends of low job stability about 0.687 times, This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability.
Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation
impact of minimum wage towards job stability.
Dependent variable is a category which performs stability and independent
variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age,
sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and
job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of
minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an
inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause
trends of low job stability about 0.687 times]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathurahman
Analisis formulasi kebijakan penetapan upah minimum kabupaten/kota di Kabupaten Bekasi = Policy formulation analysis for determining minimum city wages in Bekasi Regency
"Penelitian ini memiliki fokus utama yang berusaha melihat formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di kabupaten Bekasi. Adapun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya isu penolakan penetapan upah minimum oleh serikat buruh Kabupaten Bekasi melalui PP 78 Tahun 2015. Perspektif teoritis mengenai hubungan industrial serta formulasi kebijakan publik. Dalam konteks hubungan industrial, penelitian ini melibatkan empat elemen stakeholders yang terdiri atas pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha maupun asosiasinya, pekerja/buruh maupun serikatnya serta akademisi. Adapun, persoalaan yang dibahas penelitian ini didasarkan pada ketentuan yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Adanya regulasi tersebut kemudian menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitasnya, hal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan seperti perbedaan dasar dalam menentukan besaran upah minimum, tidak berperannya fungsi Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penolakan serikat pekerja/buruh karena dianggap telah merugikan hak-hak yang dimilikinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada proses perumusan kebijakan publik dan juga akto-aktor yang terkait dari Anderson serta teori hubungan industrial dari Payman Simanjuntak dalam menjaga hubungan harmonis para pihak yang terikat dalam hubungan industrial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan regulasi dalam kebijakan penetapan upah minimum dilakukan semata-mata dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial dan juga kestabilan ekonomi sosial serta iklim investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pihak pemerintah yaitu Kementrian Ketenagakerjaan RI khususnya Direktorat Pengupahan disarankan dapat menjaga konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan melakukan pertemuan bersama membahas latar belakang serta tujuan dari regulasi kebijakan penetapan upah minimum sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak.
This study has a main focus that seeks to look at the formulation of policies for the determination of Regency/City Minimum Wages (UMK) in Bekasi district. Meanwhile, this is motivated by the issue of the rejection of the determination of minimum wages by trade unions in Bekasi Regency through PP 78 of 2015. Theoretical perspective on industrial relations and the formulation of public policies. In the context of industrial relations, this research involves four elements of stakeholders consisting of central and regional governments, employers and their associations, workers/laborers and their unions and academics. Meanwhile, the issues discussed in this study are based on juridical provisions stipulated in Government Regulation (PP) Number 78 of 2015 concerning Wages. The existence of this regulation then replaced the previous applicable provisions, namely Law Number 13 of 2003 concerning Labor. In reality, this raises a number of problems such as the basic difference in determining the minimum wage, the role of the Provincial and District/City Wages Council and the refusal of trade unions because they are considered to have detrimental to their rights. The theory used in this study refers to the process of public policy formulation and also related actors from Anderson and the industrial relations theory of Payman Simanjuntak in maintaining the harmonious relations of parties bound in industrial relations. The approach used in this research is a qualitative approach and conducts data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that changes in regulation in the minimum wage setting policy are carried out solely in maintaining the conduciveness of industrial relations as well as social economic stability and the investment climate in Indonesia. Based on the results of the research above, the government, namely the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Wages, is advised to maintain conflicts of interest between employers and workers by holding joint meetings to discuss the background and objectives of minimum wage setting policy regulations so that all parties can know and understand ."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>