Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."

"Skripsi ini membahas tentang peran dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di dalam proses pra penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BNP2TKI di dalam proses pra penempatan serta kendala yang dihadapi oleh BNP2TKI. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, buruh migran, dan konteks peran di dalam organisasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga peran dari BNP2TKI di dalam pra penempatan yaitu peran ideal, peran yang dianggap oleh diri sendiri, dan peran yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara peran yang ideal dengan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi di dalam proses pra penempatan cukup banyak terjadi baik yang dialami oleh BNP2TKI maupun instansi lain yang terkait.

---

This thesis discusses the role of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) in the pre-placement process. This study aims to determine what the role of BNP2TKI in pre-placement process and the constraints faced by the BNP2TKI. The theory used in this research is labor, migrant workers, and the context of the role within the organization. The approach in this study using post-positivist approach to the method of data collection through library research and in-depth interviews.

The results of this study is there are three roles of BNP2TKI in pre-placement is ideal role, the role of which is considered by themselves, and the role undertaken. There are differences between the ideal role with the roles that are considered by themselves and the role undertaken. The problems that occurred in the pre-placement process pretty much going either experienced by BNP2TKI and other relevant institution."

"Masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih kerap terjadi baik mulai dari tahap pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir dampak yang terjadi, salah satunya melalui pembentukan BNP2TKI. Meskipun demikian, peraturan yang disusun, kelembagaan, maupun standar prosedur yang ada masih belum optimal guna mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji meliputi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi bentuk penelitian yaitu yuridis normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

---

Problems placement and protection of migrant workers abroad still frequently occur either from pre placement, the placement period, until after placement. The government has sought to minimize the impact that happened, one of them through the establishment of BNP2TKI. Nonetheless, the rules established, institutional, as well as the existing procedures that are still not optimal in order to overcome the problems occurred.

Issues to be examined include the role of BNP2TKI related to the placement and protection of migrant workers abroad based on the legislation in force and the implementation of related BNP2TKI role placement and protection of migrant workers abroad. The research methods used include forms of research is normative. Through this study is expected to identify the role of BNP2TKI related placement and protection of migrant workers abroad."

"Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat bernilai bagi setiap perusahaan termasuk lembaga pemerintah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI adalah lembaga pemerintah yang memberikan prodak berupa jasa pelayanan, untuk itu perlu diperhatikan serta ditingkatkan demi terciptanya reputasi lembaga yang baik.Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap reputasi lembaga. Dimana pada peneliian ini menggunakan pradigma positivist, tekhnik penelitian survey, dan tekhnik pengambilan sampel secara cluster random sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap reputasi lembaga. Sehingga disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan.

---

Quality of service is of great value to every company including government agencies, the National Agency for Placement and Protection of migrant workers is the government agency that provides services prodak form, for it should be noted as well as enhanced reputation for the creation of good institutions.

The purpose of this research was to determine the effect of quality of service to the institution's reputation. Where on this peneliian using pradigma positivist, survey research techniques, and techniques of cluster sampling random sampling.

The results showed that service quality affects the reputation of the institution. So it is advisable to continue to improve service quality."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri yang tergolong tinggi, tidak membuat penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI lepas dari berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita nasional yang masih memberitakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi TKI tidak hanya ketika TKI berada di luar negeri, tetapi juga ketika TKI berada di dalam negeri dan kembali ke tanah air. Skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memadai dalam sisi perlindungan dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis discusses about the program for placement and protection of Indonesian migrant workers. Despite the number of Indonesian migrant workers is high, doesn't make the program for placement and protection of Indonesian migrant workers out of problems. This can be seen from various national news that still preach about problems faced by Indonesian migrant workers not only when they were abroad, but also when they were still Indonesia and they came back to Indonesia.

The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and document with interview to Ministry of Manpower, National Agency of Placement and Protection of Indonesian migrant workers, Ministry of Foreign Affairs, and company related. Documents that used in this research are secondary data in the form primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary will be further analyzed by qualitative approach.

This research conclude that law no. 39 2004 about Placement and Protection of Indonesian migrant workers are inadequate within the sides of protection and breach in its implementation."

"Perlindungan pekerja migran telah menjadi isu global yang terrepresentasikan dalam salah satu tujuan Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencakup perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan sebelum bekerja ialah melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh calon PMI sebelum diberangkatkan dan bekerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PAP bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta.  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP bagi (PRT) Migran Indonesia pada (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan pada alur koordinasi, proses belajar, serta mekanisme pelaksanaan PAP yang kurang tepat, sehingga PAP tidak mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemerintah disarankan untuk dapat memposisikan PAP sebagai sarana dan tahapan yang penting bagi calon PMI sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola PMI di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan preventif bagi PMI, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, khususnya bagi PRT Migran.

---

Migran workers protection’s has become a global issue which represented in one of the Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia has participated on achieving that goals by providing protection for Indonesian Migrant Workers which covers protection from preemployment, employment, and deployment phases. Pre-Departure Orientation (PDO) is part of preemployment protections phase, in which compulsory for Indonesian prospective migrant workers right before their departure and working abroad. This research is aimed at analysis on Pre-Departure Orientation Practice’s for Indonesian Migrant Domestic Workers (Study on Jakarta Placement dan Protection Service Center). Qualitative approach has been used by researcher which conducted by in-depth interviews and also the secondary data collected by using documents and literature study. This study found that PDO Practice’s at Jakarta Placement dan Protection Service Center hasn’t been optimal which caused by weaknesses on chain of command, learning process, and the mechanism of PDO Practice it self, with the result that PDO doesn’t attain any output and outcome which are expected. According to that, government is suggested to see PDO as an important media and stage for Indonesians Migrant Workers as a way to make a better migrant workers governance in Indonesia in order to providing preventive protection for migrant workers in all phases of migrant workers placement."

"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

---

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi,penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini penting karena keberadaanpemerintah dalam proses pengelolaan TKI ini masih dirasakan kurang optimal karena adanyatumpang tindih wewenang sehingga membingungkan para stakeholders yang harus dilayanidan terutama bisa merugikan para CTKI dan TKI. Karena pengelolaan TKI ini begitukompleks, melibatkan banyak stakeholders dengan berbagai tindakan dan pemikirannyamasing-masing serta problemnya sangat tidak terstruktur, maka perumusan untuk mencarioptimalisasinya dilakukan dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) dalamkerangka Action Reserearch atau biasa disebut SSM based- Action Research (SSM Based-AR). Sementara itu, sebagai kerangka teorinya, digunakan New Institutionalism in EconomicSosciology karya Victoer Nee (2003). Penelitian ini menjadi terasa soft karena baik dalamkerangka teori maupun metodanya, unsur sosial budaya menjadi perhatian penting.Kompleksitas dalam pengelolaan TKI khususnya menyangkut promosi, penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat diurai secara bertahap dengan menggunakanSSM sehingga dapat dirumuskan suatu tindakan perbaikan dalam hal kebijakan pada tingkatmakro, perbaikan pelayanan pada tingkat meso dan pemulihan interaksi sosial budaya padakomunitas bahkan individu di kantong-kantong TKI pada tingkat mikro.

---

ABSTRACTThis study aims to define the optimalization of role of government in the promotion,placement and protection of Indonesian Overseas Workers. This is important because thepresence of government in the management of these overseas workers still felt less thanoptimal due to the overlap of authority thus confusing the stakeholders who have been servedand can be particularly detrimental to the overseas workers candadate and workers. Becausethe management of workers is so complex, involving many stakeholders with differentactions and thoughts of each and the problem is ill-structured, the formulation to optimalizethe role of government using Soft Systems Methodology (SSM) in the framework of ActionReserearch as called SSM based-Action Research (SSM based-AR). In the meantime, as aframework theory, used New Institutionalism in Economic Sosciology of Victor Nee (2003).This study becomes noticeably soft as well in terms of theory and the method is because thesocial and cultural elements identied as significant attention. The complexity in themanagement of Indonesian Overseas Workers gradually be parsed using the SSM so thatcorrective action can be formulated in terms of the policy at the macro, improve service atmeso level and restoration of socio-cultural interaction in communities and even individualsin the workers enclaves on a micro level."