Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tanggung jawab kreditur dan Notaris dalam Perjanjian Kredit karena hilangnya Sertipikat Objek Jaminan Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit merupakan hal yang penting untuk dijaga serta disimpan dengan baik, karena merupakan tanda bukti kepemilikan suatu tanah serta bangunan, apabila sertipikat tersebut hilang, maka akan sangat merugikan pemilik sertipikat yang sudah melunasi hutangnya. Maka untuk melindungi kepentingan pemilik, seharusnya diatur secara tegas peraturan mengenai hal tersebut.Dalam prakteknya tak jarang dijumpai sertipikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur atau pihak ketiga yang dipercayakan oleh kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan serta merugikan pihak debitur. Namun diketahui juga bahwa sertipikat hak tanggungan tidak pernah dibuat, karena hilangnya sertipikat.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang bagi para pihak serta tanggung jawab hukum pihak kreditur dan Notaris atas hilangnya sertipikat yang ada pada Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang mengikat masyarakat, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang dalam perjanjian kredit ini berdampak bagi seluruh pihak yang terlibat, baik Kreditur, Debitur serta Notaris selaku pihak yang menghilangkan sertipikat dan tanggung jawab yang diberikan oleh kreditur dan Notaris karena telah menghilangkan objek jaminan adalah berupa pembelian 2 (dua) objek jaminan milik debitur.

---

Land Certificates issued by Kantor Pertanahan which is then handed over to the creditors as collateral in a credit agreement is important to be kept and stored well, as it is a sign of proof of ownership of a land and building, if the sertificate is lost, it will be detrimental to the owner of the sertificate who have paid off the debt. Thus, in order to protect the owner's interests, it should be strictly regulated.

In practice, it is not uncommon to have a certificate that the debtor has paid off the debts to the creditors lost because of the archiving from the creditors or third parties entrusted by the poor creditors or Due to the mutation of credit officers who handle it directly. This situation will certainly be difficult and detrimental to debtors. But it is also known that a serotyband of dependents was never made, due to the loss of certificate.

This research is conducted with the aim to know the consequences of the legal collateral objects lost warranty for the parties as well as the legal responsibility of the creditors and the notary for the loss of the existing certificate in notary. The form of research used in this study is juridical-normative, referring to the legal norm contained in legislation and norms that bind the community, as well as use secondary data of primary legal material, secondary and tertiary. The typology of the research used is descriptive analytic and uses data collection techniques through document studies and produces deductive sympulsion.

The results showed that due to the legal consequences of the collateral object lost in this credit agreement impacted all parties involved, both the creditor, the debtor and the notary as the party who eliminated the certificate and the responsibility given by the creditor and notary because it has eliminated the warranty object is a purchase of 2 (two) collateral objects belonging to the debtor."

"Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada.

---

This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral."

"Tesis ini membahas tentang Tower BTS dan Collocation sebagai jaminan kredit Bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak Bank perlu meminta kepastian dari debitur mengenai IMB dari lokasi dibangunnya Tower BTS dan Collocation agar pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan secara sempurna. Bank juga perlu melakukan pengecekan dengan seksama di Kantor Pendaftaran Fidusia supaya terdapat kejelasan apakah terhadap BTS dan Collocation tersebut sudah pernah dilakukan pengikatan fidusia sebelumnya, sehinga Bank dapat memperoleh kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya apabila terjadi eksekusi di kemudian hari.

---

This thesis discusses BTS Tower and Collocation as loan collateral. The results of this study suggest that the Bank needs to ask the debtor about the certainty of the IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) of the location and construction of BTS Tower Collocation order binding fiduciary can be done perfectly. Banks also need to check carefully the Fiduciary Registration Office so that there is clarity as to whether the BTS and Collocation is binding fiduciary've ever done before, so that the Bank can obtain a preferred position over other creditors in the event of execution in the future."

"Akta perjanjian yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Di sisi lain, sebagai pejabat umum, seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab itu pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Apabila suami atau isteri dengan harta bersama akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat bertindak hanya jika dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama dan akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah.Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Notaris dalam membuat akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama harus melaksanakan prinsip kehati-hatian mengingat sadanya para pihak yang memberikan surat dan keterangan palsu serta akibat hukum perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan oleh salah satu pihak yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1217 K/Pdt/2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/Pdt/2016, pembuatan akta perjanjian kredit dengan agunan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak yang sah harus dibuktikan dengan pidana yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

---

The notarial deed made by notary has an important role in creating legal certainty in every act and legal event, because notarial deed is authentic and is the strongest and fulfillment in every case related to the notarial deed. On the other hand, as a public official, notary must adhere to the principle of caution, and therefore notary 39 s accountability to the deed he makes. If a spouse or husband with a joint property will enter into an agreement with a third party to act only if there is mutual consent from both parties. This study aims to identify the precautionary principle of notary in establishing credit agreement deed with collateral of joint property and the consequence of credit agreement law with collateral of joint property without approval by one of the legitimate parties.The research method that will be used in this research is normative juridical research method and is descriptive analytical and qualitative. Notary in making credit agreement with collateral of joint property must implement the principle of prudence in view of the existence of the parties giving fake letters and statements as well as the effect of credit agreement agreement with collateral of joint property without the consent of one of the parties based on Supreme Court Decree Number 1217 K Pdt 2016 is invalid and has no legal force but based on the Supreme Court decree Number 946 K Pdt 2016, the creation of credit agreement with collateral of joint property without the consent of one of the legitimate parties shall be proven by criminal based on fixed law."

"Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadi permasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian baku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baku KPR Bank Panin. Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantor Bank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalah dengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya perjanjian baku ini.

---

Standard agreement as one of the types of agreements which are often used because it is considered effective by the consumer often cause various problems associated with legal protection for the parties involved in it because they do not have the opportunity to negotiate the content of clauses in it. In this thesis, the problem is in terms of any clauses that should not be contained in Credit House Loan agreements to incur losses and position are not balanced between the parties, how the binding force of the standard agreement of Credit House Loan made by Bank Panin and how to breach the settlement performed by one party in default of Credit House Loan Agreement Panin Bank. Based on the interest the writer, then conducted research at the office of Panin Bank Head Office in Bandung. This research was conducted with normative method, in which the writer examines and see the application of legal rules relating to the granting of credit by using standard agreements based on the principles of the agreement in Civil Law to be associated with the principles of banking. Research is also done with the interview method, with the aim to know the procedures for granting credit, lending requirements and the datas of Loan Home given by the Bank Panin. This standard agreement is very difficult to remove as one type of agreement that is always used with an effective excuse. In order to give legal protection to the debtor, then that can be done is to continue to deliver improvements and monitor the course of this standard agreement."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan metode Credit Risk+ untuk mengukur risiko kredit untuk produk kredit tanpa agunan atau unsecured loan dengan studi kasus tentang consumer finance. Hasil dari pengukuran risiko kredit ini adalah menilai kerugian yang dapat diperkirakan ( exported loss ) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang digunakan pada penilitian ini yaitu data panel yang diperoleh dari 45 perbankan ASEAN 5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa risko kredit berupa Loan Loss Provision (LLP) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) sedangkan risiko kredit berupa Non Performing Loan (NPL) serta risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on profitability in the banking sector. The method used in this research is fixed effect model. The data used in this study are panel data obtained from 45 ASEAN 5 banks from 2014 to 2018. The results show that credit risk in the form of Loan Loss Provision (LLP) has a significant negative effect on profitability (Return on Assets and Return on Equity) while credit risk in the form of Non Performing Loans (NPL) and liquidity risk does not significantly influence profitability."

"with widely opened of banks opportunity to develop their wings through banking products, triggered private/government banks or cooperation to launch many products, such as credit/loan product. nowadays, loan credit is attracting to the citizens because the economics crisis that cause citizens to propose the loan to fulfill their needs or to continues their trades. especially the loan with easy procedure and light interst. many banks available make the competitions is very tough. koperasi simpan pinjam (KOSPIN JASA) is one cooperation that provide one of its product called "pinjaman profesi". one thing that usually done to win the market is with product position analyzes with its competitior, perceptions and preferences of the respondents are the basic things in this analyzes. in this research, primer data are collected through the spreading of questionnaire. the result is the users of "pinjaman karya" are private employees with the salary between Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000. and all the users is proffesioanl workers. there are some attributes to choose the loan known as easy procedures, interest, services and promotion. for product positioning, done with identify the core competence to penetrate thye market, so that KOSPIN JASA is the preference of the citizens who want a loan. because of that, it is necessary to introduce positioning statement and it is adapted with the atribute "mudah, rendah, baik". promotion strategies that work effectively are through newspaper, pikiran rakyat. beside newspaper, television play an important role, such as Trans TV. and also personal selling that distibute brochure or via posters. effective promotion strategy can affect final needs of consumer so that can push market demand and value."

"Credit scoring adalah suatu proses dalam mengevaluasi kelayakan kredit dari suatu individu. Credit Scoring perlu dilakukan perusahaan keuangan untuk meminimalisir risiko kredit, karena credit scoring dapat menentukan kelayakan debitur. Salah satu perusahaan keuangan yang menyediakan jasa pinjaman berbasis P2P (Peer-to-Peer) yang menerapkan credit scoring dalam evaluasi debitur adalah LendingClub. Pada skripsi ini dilakukan klasifikasi multikelas credit scoring berdasarkan status pinjaman (loan status) yang terdiri dari 3 kelas, yaitu default, fully paid, dan late. Klasifikasi multikelas credit scoring dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan machine learning, yaitu supervised learning. Metode supervised learning yang digunakan yaitu random forest. Random forest adalah suatu metode pencarian informasi berbasis tree dengan setiap tree memuat kumpulan variabel acak. Implementasi model random forest dilakukan dengan menggunakan tiga skenario strategy sampling SMOTE yang berbeda. Implementasi model pada tiap skenario dilakuan sebanyak 5 kali percobaan dan dievaluasi menggunakan precision, recall, f1-score, accuracy, dan AUC one vs all. Rata-rata accuracy terbaik adalah sebesar 0,78; dan rata-rata AUC one vs all terbaik adalah sebesar 0,679179. Sedangkan untuk hasil evaluasi berdasarkan tiap kelas, pada kelas default, precision terbaik adalah sebesar 0,39; recall terbaik adalah sebesar 0,27; dan f1-score terbaik adalah sebesar 0,28. Pada kelas fully paid, precision terbaik adalah sebesar 0,82; recall terbaik adalah sebesar 0,95; dan f1-score terbaik adalah sebesar 0,88. Pada kelas late, precision terbaik adalah sebesar 0,02; recall terbaik adalah sebesar 0,02; dan f1-score terbaik adalah sebesar 0,02. Secara keseluruhan, hasil evaluasi model pada ketiga skenario hanya baik dalam memprediksi kelas 1 (fully paid), tetapi kurang baik dalam memprediksi kelas 0 (default) dan kelas 2 (late). Hal tersebut diduga terjadi akibat dataset yang terdapat imbalance data dan class overlap.

---

Credit scoring is a process in evaluating the creditworthiness of an individual. Credit scoring needs to be done by financial companies to minimize credit risk, because credit scoring can determine the eligibility of debtors. One financial company that provides P2P (Peer-to-Peer) based loan services that applies credit scoring in debtor evaluation is LendingClub. In this thesis, a multiclass classification of credit scoring based on loan status was carried out consisting of 3 classes, namely default, fully paid, and late. Multiclass classification of credit scoring can be done with one of the machine learning approaches, namely supervised learning. The supervised learning method used is random forest. Random forest is a tree-based method of retrieving information with each tree containing a random set of variables. The implementation of the random forest model was carried out using three different SMOTE strategy sampling scenarios. Model implementation in each scenario was carried out 5 times and evaluated using precision, recall, f1-score, accuracy, and AUC one vs all. The best average accuracy is 0.78; and the best average AUC of one vs all is 0.679179. As for the evaluation results based on each class, in the default class, the best precision is 0.39; The best recall was 0.27; and the best F1-score is 0.28. In the fully paid class, the best precision is 0.82; The best recall is 0.95; and the best F1-score is 0.88. In the late class, the best precision is 0.02; The best recall is 0.02; and the best F1-score is 0.02. Overall, the results of model evaluation in all three scenarios were only good at predicting class 1 (fully paid), but less good at predicting class 0 (default) and class 2 (late). This is thought to occur due to datasets that contain data imbalances and class overlap"

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individual lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Galati dan Moessner, 2014). Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas (Borio, 2003). Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value (LTV). Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang (2011) dan Christ Mc Donald (2015). Perbedaannya adalah model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda (ordinary least squares), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredit properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system (Galati and Moessner, 2014). Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole (Borio, 2003). One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio (LTV) policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan & Kang (2011) and Christ Mc Donald (2015) models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model (ordinary least squares), the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."