Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah mengadopsi GHS sejak tahun 2010 yang mengacu pada Buku Ungu GHS UN edisi ke-4 mengenai klasifikasi bahaya, label dan penyusunan Lembar Data Keselamatan (SDS) kimiawi. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 04 / BIM / PER / 1/2014 dirancang untuk mengatur penerapan GHS di Indonesia. Namun belum ada evaluasi terkait penerapan GHS di Indonesia, terutama terkait kelengkapan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam SDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan informasi 42 bahan kimia LDK yang telah dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menggunakan checklist yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Hodson et al. (2013), meliputi (1) pengujian kelengkapan informasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor Pangkal. 04 / BIM / PER / 1/2014, dan (2) menguji keakuratan informasi yang mengacu pada klasifikasi bahaya yang terdaftar oleh European Chemicals Agency (ECHA). Evaluasi terkait uji ketuntasan informasi pada SDS menunjukkan bahwa seluruh SDS (100%) termasuk dalam kategori tidak tuntas. Subelemen yang berkaitan dengan jalur pemaparan dan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi bahan kimia memiliki nilai total terendah yaitu 0. Sedangkan evaluasi mengenai keakuratan informasi pada SDS menunjukkan proporsi yang sama yaitu 21 SDS (50%) termasuk kategori. akurat dan 21 SDS (50%) termasuk dalam kategori tidak akurat. Sehubungan dengan pengujian kelengkapan dan keakuratan informasi yang telah dilakukan, maka semua SDS yang dievaluasi termasuk dalam kategori tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan agar SDS dapat dijadikan acuan mengenai penanganan bahan kimia yang aman di tempat kerja.

---

Indonesia has adopted GHS since 2010 which refers to the 4th edition of the Purple GHS UN Book regarding hazard classification, labels and preparation of chemical Safety Data Sheets (SDS). Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number 04 / BIM / PER / 1/2014 are designed to regulate the implementation of GHS in Indonesia. However, there has been no evaluation regarding the implementation of GHS in Indonesia, especially regarding the completeness and accuracy of the information contained in the SDS. This study aims to evaluate the completeness and accuracy of information on 42 LDK chemicals that have been reported to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia using a checklist developed from research conducted by Hodson et al. (2013), including (1) testing the completeness of information referring to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number. 04 / BIM / PER / 1/2014, and (2) testing the accuracy of the information referring to the hazard classifications listed by the European Chemicals Agency (ECHA). The evaluation related to the due diligence of information on SDS shows that all SDS (100%) are in the incomplete category. The sub-elements relating to the pathway of exposure and symptoms related to the physical, chemical and toxicological properties of chemicals had the lowest total value of 0. While the evaluation of the accuracy of information on the SDS showed the same proportion, namely 21 SDS (50%) including categories. accurate and 21 SDS (50%) were in the inaccurate category. In connection with the testing for the completeness and accuracy of the information that has been carried out, all SDS evaluated are in the unreliable category. Therefore, it is necessary to make improvements so that SDS can be used as a reference for safe handling of chemicals in the workplace."

"Indonesia telah mengadopsi Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia sejak 2009. Saat ini, Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 23/MIND/PER/4/2013 dan Peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur No. 04/BIM/PER/1/2014 mengatur implementasi GHS di Indonesia. Namun, evaluasi implementasi GHS, terutama pada kelengkapan dan keakuratan informasi Lembar Data Keselamatan (LDK) bahan kimia belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan informasi dari 42 LDK senyawa kimia tunggal yang dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Checklist yang dikembangkan oleh Hodson, et al. (2013) untuk evaluasi LDK dimodifikasi berdasarkan peraturan Indonesia untuk penilaian kelengkapan. Informasi klasifikasi bahaya pada situs NITE-CHRIP Japan digunakan untuk evaluasi akurasi. Pada uji kelengkapan, ditemukan bahwa semua 42 LDK dikategorikan tidak lengkap karena sebagian besar LDK tidak memberikan informasi lengkap tentang rute masuk; sifat fisik dan kimia; dan informasi toksikologis. Pada pemeriksaan akurasi, berdasarkan NITE - CHRIP Japan hanya 4 LDK yang ditemukan akurat. Dengan demikian, semua 42 LDK yang dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia termasuk kategori yang tidak reliabel dan perlu direvisi.

---

Indonesia has been adopting Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) since 2009. Currently, Regulation of the Minister of Industry of Republic of Indonesia Number 23/M-IND/PER/4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number 04/BIM/PER/1/2014 govern GHS implementation in Indonesia. However, evaluation on GHS implementation, especially completeness and accuracy of information on chemical Safety Data Sheet (SDS) have not been performed. This study aimed to evaluate the completeness and accuracy of information of the 42 SDS of substance (not mixture) that were reported to the Indonesian Ministry of Industry. A checklist that was developed by Hodson, et al. (2013) for SDS evaluation were modified based on Indonesia regulation for completeness assessment. Hazard classification data on NITE-CHRIP Japan website were used for accuracy evaluation. For completeness test, it was found that all 42 SDS were categorized as incomplete since most of the SDS did not provide full information about route of entry physical and chemical properties and toxicological information. For accuracy check, based on NITE-CHRIP Japan only 4 SDS were found to be accurate. Thus, all SDSs that were reported to MoI were unreliable and need to be revised. "

"Ketersediaan data dan informasi yang handal, akurat dan tepat waktu hingga saat ini masih harus ditingkatkan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada saat ini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan stakeholder, baik internal maupun ekternal Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.Penelitian yang berjudul Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2016-2019 dengan Pendekatan Balanced Scorecard, dilaksanakan pada bulan April-Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan jangka panjang, gambaran posisi Pusdatin, strategi, KPI, dan kegiatan untuk empat tahun ke depan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan Concensus Decision Making Goup (CDMG) dengan Tim NSPK Pusdatin.Berdasarkan hasil skor EFE (2,25) dan IFE (2,64) pada analisis situasi, maka diketahui posisi Pusdatin pada matriks IE adalah Hold and Maintain. Sedangkan pada Matriks TOWS berada pada kuadran 2 (Internal Fix-it Quadrant) dan kuadran 3 (External Fix-it Quadrant). Terdapat dua strategi besar yang dirumuskan dari enam strategi hasil matrik QSPM. Strategi pertama Optimalisasi SIK melalui integrasi sektoral dan advokasi dan kedua Good governance melalui tata kelola data dan informasi, SDM, dan penganggaran.

---

The availability of reliable, accurate and timely data and information until now still need much improvement. Existing Health Information System (HIS) has not been able to answer the whole needs of stakeholders, both internal and external client of the Ministry of Health. Center for Data and Information (Pusdatin) is a unit which is responsible for the enforcement of tasks in the field of health data and information and responsible to the Minister of Health.

The study, entitled Plan of Action for Center for Data and Information of the Ministry of Health Year 2016-2019 with the Balanced Scorecard Approach, has been implemented in April-June 2015. This research aims to formulate a vision, mission, long term goals, organization?s position, strategy, KPI, and activities for the next four years. The method of this research is descriptive qualitative through document review, in-depth interviews, focus group discussion and Consensus Decision Making Group (CDMG) with NSPK Team.

Based on the analysis of situation, the results of the EFE score (2.25) and IFE score (2.64) determines Pusdatin?s position on the IE-matrix is Hold and Maintain. While in the TOWS matrix, Pusdatin is at the quadrant two (internal fix-it quadrant) and at the quadrant three (external fix-it quadrant). There are two big strategies built from six strategies of QSPM matrix. The first strategy is HIS optimalization through sectoral integration and advocacy and the second strategy is good governance through regulation, human resources improvement and budgeting."

"ABSTRAKArtikel Jurnal berjudul Tingkat Kepuasan sebagai Evaluasi terhadap Kegiatan Media Relations: Studi pada Wartawan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menganalisis tentang tingkat kepuasan wartawan Kementerian Perindustrian sebagai evaluasi dari kegiatan media relations yang sudah dilakukan. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan betapa penting peran media relations dalam menunjang tugas humas yang bekerja di lembaga pemerintah dan harus ada evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan media relations tersebut sudah berjalan secara efektif atau belum. Bagian tersebut juga menyebutkan pentingnya bahasan tema artikel jurnal. Pada bab kedua dijelaskan beberapa konsep yang terkait dengan bahasan, antara lain humas pemerintah, media relations, evaluasi media relations, dan kepuasan wartawan. Pada bab ketiga penulis menjelaskan hasil survey tingkat kepuasan wartawan di Kementerian Perindustrian untuk kemudian menilai apakah kegiatan media relations yang dilakukan sudah berhasil memuaskan khalayak pers atau belum. Bagian akhir dari artikel ini memberikan kesimpulan dari seluruh bahasan dan saran yang coba diberikan untuk perbaikan kegiatan media relations Kementerian Perindustrian kedepannya.

---

ABSTRACT

Journal article titled Satisfaction Level as Elements of Evaluation in Media Relations Activities: Studies in the Ministry of Industry of Republic Indonesia reporters analyzed about level of journalist satisfaction in Ministry of Industry as an evaluation of media relations activities that have been carried out. In the introduction, the author explains how important the role of media relations in support of public relations tasks working in government agencies and there should be an evaluation that was conducted to determine whether the activities of media relations has been working effectively or not. The section also mentions the importance of discussion themes of the journal article. In the second chapter describes some of the concepts related to the topic such as government public relations, media relations, media relations evaluation, and journalist satisfaction. In the third chapter the author describes the survey results of the satisfaction level of journalists in the Ministry of Industry to then assess whether the activities of media relations has been successfully satisfying the press or not. The final part of this article gives the conclusion of the whole discussion and suggestions for improvements media relations activities of the Ministry of Industry in the future."

"Angka kebakran gedung perkantoran di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Pada umumnya gedung perkantoran pemerintahan di DKI Jakarta merupakan bangunan tua dengan proteksi kebakaran belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keselamatan kebakaran di gedung Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Metodologi menggunakan desain studi deskriptif yang bersifat observasional dengan pendekatan semi kuantitatif dan dibantu dengan Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) yang mengacu pada 12 parameter keselamatan yang ada di NFPA 101A: Guide on Alternate Approaches to Life Safety dengan standar NFPA 101: Life Safety Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keselamatan kebakaran di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia belum memenuhi persyaratan keselamatan minimum NFPA 101A Guide on Alternate Approaches to Life Safety.

---

Figures fire office buildings in Jakarta are still quite high. Government office buildings in Jakarta is an old building with inadequate fire protection. This study aimed to evaluate the application of fire safety in the Secretariat Vice President building of Ministry of State Secretariat of Republic Indonesia. The methodology using descriptive study design, was an observational semi-quantitative approach and aided by Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) which refers to the 12 safety parameters in NFPA 101A: Guide on Alternate Approaches to Life Safety standards NFPA 101: Life Safety Code. The results showed that the application of fire safety in the Secretariat of the Vice President building, Ministry of State Secretariat of Republic Indonesia does not meet the minimum safety requirements of NFPA 101A Guide on Alternate Approaches to Life Safety."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan keselamatan kebakaran perkantoran menggunakan Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) pada gedung Kementerian Pertanian yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian pada lima gedung (gedung A sampai gedung E), tidak ada gedung yang memenuhi standar NFPA 101: Life Safety Code ®. Variabel yang belum memenuhi standar di gedung Kementerian Pertanian adalah bukaan vertikal, kompartemenisasi, dan pengendalian asap. Sedangkan variabel yang sudah memenuhi standar adalah pendeteksi asap dan konstruksi gedung.

---

This study aimed to evaluate the implementation of fire safety using Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) at Kementerian Pertanian's building which located in Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta. Based on the research results of five buildings assessed (building A to building E), there are no buildings that meet standards of NFPA 101: Life Safety Code ®. Variables that do not meet the standards at Kementerian Pertanian are vertical openings, compartmentation, and smoke control. While variables that already meet the standards are smoke detectors and building construction."

"

Skripsi ini berisi tentang penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi textile chemical di PT. Huntsman Indonesia Divisi Textile Effect Tahun 2019. Pada penelitian ini, identifikasi bahaya dilakukan menggunakan Job Safety Analysis (JSA) dan analisis risiko menggunakan ukuran standar yang telah dimodifikasi dari AS/NZS 4360:2004 dan telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Desain studi yang digunakan bersifat deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan analisis kualitiatif. Penilaian risiko didapatkan dari perkalian dari probabilitas dan konsekuensi per aktivitas dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendapatkan 3 tahapan kerja yang terdiri dari 17 aktivitas kerja memiliki 30 potensi bahaya yang dapat menimbulkan 56 risiko yang terdiri dari 16 risiko rendah, 21 risiko sedang, 16 risiko tinggi, dan 3 risiko sangat tinggi.

---

This thesis discusses about occupational health and safety risk assessment on textile chemical production process at PT. Huntsman Indonesia Textile Effect Division in 2019. In this study, hazard identification was conducted using Job Safety Analysis (JSA) and risk analysis using a modified standard from AS/NZS 4360:2004 that has been adjusted to conditions in the field. The study design used is descriptive and explorative with a qualitative analysis approach. Risk assessment is obtained from multiplication of probabilities and consequences per activity by considering the controls that have been carried out by the company. The result of this study get 3 working stages that contain 17 work activities that have 30 hazard potential that can cause 56 risks consisting of 16 low risks, 21 medium risks, 16 high risks, and 3 very high risks.

"

"Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan diperlukan adanya sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu prototipe sistem informasi berupa aplikasi komputer di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi layanan pengadaaan. Penelitian pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi dokumen, observasi maupun wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan rancangan sistem dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yang menggabungkan antara model Iterative dan Incremental yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem dengan simulasi prototipe aplikasi. Telah dihasilkan prototipe aplikasi sistem informasi pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan berbasis web. Sistem tersebut mempermudah dalam pengumpulan data, pengelolaan data serta penyampaian laporan kegiatan pengadaan kepada pihak terkait. Sistem informasi pemantauan dan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Perlu komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait kegiatan pengadaan untuk penggunaan aplikasinya.

---

Monitoring and evaluation of procurement of goods and services needed to support the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. To facilitate the monitoring and evaluation of procurement of necessary services information system that can support the availability of data and information as needed. This study aims to develop a prototype information system in the format of computer applications in the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health in monitoring and evaluating of procurement services.

Systems development research was conducted with qualitative methods, that the collection of data and information through the study of documents, observation and interviews. The information obtained being the basic in designing the system used in the development of the System Development Life Cycle (SDLC) that combines the Iterative and the Incremental Models that include the analyzing phases, designing, coding and system testing by simulating a prototype application.

Has produced a prototype information system for monitoring and evaluation of web-based procurement services. Such systems facilitate the data collection, data management and reporting of procurement activities to related parties. Monitoring and evaluation of information systems at the Procurement Services Unit Secretary General of the Ministry of Health can be implemented by the availability of existing support facilities. Need the management?s commitment in implementing of the system and it also needs such a socialization and training for the relevant parties to use the application for their procurement activities."

"Indonesia mengalami peningkatan beban penyakit tidak menular, salah satunya dari penyakit jantung koroner (PJK). Prevalensi PJK di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 2% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Prevalensi penyakit ini terus meningkat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Tingginya tingkat urbanisasi di DI Yogyakarta menyebabkan pelimpahan aktivitas dan budaya perkotaan ke wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat mengembangkan karakteristik seperti populasi perkotaan, tetapi karakteristik wilayahnya masih berupa perdesaan. Wilayah ini disebut sebagai wilayah semi-perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kejadian PJK pada populasi dewasa di wilayah semi-perkotaan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022 menggunakan data Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penduduk berusia >18 tahun sesuai kriteria inklusi yang diolah menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa usia, hipertensi, diabetes melitus, dan merokok merupakan faktor risiko utama yang memprediksi kejadian PJK pada populasi dewasa wilayah semi-perkotaan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022. Sementara itu, penelitian ini menemukan faktor risiko riwayat PJK keluarga dan obesitas berhubungan negatif dengan kejadian PJK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan kesehatan terkait PJK dan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

---

Indonesia is experiencing an increasing burden of non-communicable diseases, one of which is coronary heart disease (CHD). The prevalence of CHD in DI Yogyakarta Province reaches 2% and is one of the highest in Indonesia. The prevalence of this disease continues to increase in Indonesia, partly due to the high level of urbanization. The high level of urbanization in DI Yogyakarta causes the spillover of urban activities and culture to the surrounding area, so that the community develops characteristics such as urban population, but the characteristics of the area are still rural. These areas are referred to as semi-urban areas. This study aims to identify factors associated with CHD in the adult population in semi-urban areas of DI Yogyakarta Province in 2022 using Non- Communicable Disease Information System data from the Indonesian Ministry of Health. The design of this study was cross-sectional with a sample of residents aged >18 years according to the inclusion criteria processed using univariate, bivariate, and multivariate analysis. This study found that age, hypertension, diabetes mellitus, and smoking are the main risk factors predicting the incidence of CHD in the adult population of semi-urban areas of Yogyakarta Province in 2022. Meanwhile, this study found that the risk factors of family history of CHD and obesity were negatively associated with the incidence of CHD. These results are expected to be considered in the preparation of health programs and policies related to CHD and in their implementation of further research."