Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencapaian Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dunia tidak lepas darikeberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah hal fundamental yangsangat penting dalam perkembangan suatu negara. Semakin baik sistem pendidikan yangditerapkan, semakin baik pula sumber daya manusia yang dihasilkan. Tiongkok perlusistem pendidikan yang baik dan kokoh untuk menghadapi tantangan dunia internasionaldi abad 21. Pada era kontemporer pasca-Mao Zedong, pemerintah Tiongkok telahmelakukan banyak reformasi dalam bidang pendidikan, khususnya pada tingkatpendidikan tinggi. Pada era Deng Xiaoping, pendidikan dipandang sebagai alat yangpenting untuk mencapai modernisasi ekonomi. Proyek 211 dan Proyek 985 dicetuskanpada era kepemimpinan Jiang Zemin. Kedua proyek tersebut merupakan peloporpesatnya perkembangan pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini disebabkan Proyek 211dan Proyek 985 bertujuan untuk menjadikan perguruan tinggi di Tiongkok sebagaiUniversitas Kelas Dunia. Kedua proyek ini merupakan salah satu faktor kunci yangberhasil mengantarkan beberapa perguruan tinggi Tiongkok meraih posisi dalampemeringkatan 100 besar universitas terbaik dunia dan menyamai kedudukan berbagaiuniversitas bergengsi dunia. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untukmenjelaskan dan menganalisis proses Proyek 211 dan Proyek 985, prestasi yang dicapaioleh universitas 211 dan 985, serta pengaruh Proyek 211 dan Proyek 985 dalammeningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Tiongkok.

---

The achievement of the Peoples Republic of China as a new power in the economic

world cannot be separated from the successful implementation of its education policy.

Education is a fundamental thing that is very important in the development of a country.

The better the education system which it implements, the better the human resources it

will produce. China needs a stable and solid education system to face global obstacles in

the 21st century. In the post-Mao Zedong contemporary era, the Chinese government had

carried out many reforms for education, especially in higher education. In Deng

Xiaopings reign, education was seen as an important device to achieve economic

modernization. The 211 and 985 Projects were initiated in Jiang Zemins reign. Both

projects are the pioneers for the rapid development of higher education in China. This is

due to the 211 and 985 Projects goal to transform universities in China to be World Class

University. These projects are one of the keys that successfully led several universities in

China to gain someplace in the top 100 rankings of the world's best universities. Those

China universities also can be compared with various prestigious universities in the world.

The research of this final project carried out through the historical approach to explain

and analyze the processes of Project 211 and Project 985, achievements that have been

achieved by 211 and 985 universities, and the impact of the 211 Project and 985 Project

in developing the quality of higher education in China."

"ABSTRAKMenurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berperan penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.Mengingat pentingnya PD Dikti tersebut, tersedianya data yang berkualitas pada PD Dikti menjadi salah satu target yang ingin dicapai Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Target pengelolaan PD Dikti tahun 2016 akan fokus pada kualitas data, yaitu bagaimana dapat menyediakan data yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas data pada PD Dikti.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas data pada PD Dikti. Untuk menyusun strategi tersebut dilakukan penilaian manajemen kualitas data saat ini, yaitu melalui penilaian terhadap dimensi kualitas data dan penilaian terhadap maturitas manajemen kualitas data. Langkah- langkah penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, penilaian manajemen kualitas data, analisis kesenjangan untuk hasil penilaian maturitas manajemen kualitas data, analisis akar masalah untuk hasil penilaian dimensi kualitas data, dan menyusun strategi peningkatan kualitas data.Hasil penelitian ini adalah rekomendasi strategi peningkatan kualitas data pada PD Dikti. Strategi tersebut meliputi peningkatan proses pada 7 (tujuh) domain manajemen kualitas data, yaitu pendefinisian harapan/kebutuhan kualitas data, pengukuran dimensi kualitas data, penetapan kebijakan informasi, peningkatan tata kelola data, penetapan prosedur, perbaikan teknologi, dan pengelolaan kinerja. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan program kualitas data pada PD Dikti.

---

ABSTRACT

According to Law No. 12 of 2012 about Higher Education clause 56, Higher Education Database is a collection of higher education management data from all Indonesian universities that is integrated nationally. Higher Education Database plays an important role in the Quality Assurance System of Higher Education, which serves as a source of information for accrediting agencies to carry out accreditation of study programs; for the government to make arrangements, planning, supervision, monitoring and evaluation; and for the public to know the performance of the study program and universities. Clause 52 of the same Law also noted that the Higher Education Quality Assurance System is based on Higher Education Database.

Because of the importance of the Higher Education Database, availability of high quality data became one of the targets to be achieved by the Data and Information Center. One of the targets for the implementation of the Higher Education Database in 2016 is to focus on the quality of the data.

Therefore, it need strategies to ensure and improve the quality of data on Higher Education Database. Based on the above, this study recommends strategies for improving the quality of the data on Higher Education Database. To develop the strategy, the author assessed the current data quality management. Assessment of the current data quality management was done through an assessment of the dimensions of data quality and assessment of the maturity of data quality management. Research steps undertaken included problem identification, assessment of data quality management, gap analysis for maturity assessment of data quality management, root cause analysis for assessment of data quality dimensions, and formulation of strategy for improving data quality.

Results of this research include recommendation of data quality improvement strategy in Higher Education Database. The strategy includes improvement management in seven (7) data quality management domain, comprising of defining the expectations of dataquality, measurement of data quality dimension, establishment of information policy, improving data governance, establishment of procedures, technological improvements, and performance management. The recommendations are expected to be used as a reference in the data quality program on Higher Education Database."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji mengenai pengaruh penyelarasan strategis proyekteknologi informasi dan komunikasi TIK di Kementerian Komunikasidan Teknologi Informasi Republik Indonesia. Penelitian ini mencakup115 proyek TIK yang telah diselesaikan dari tahun 2010-2013.Pendekatan manajemen proyek di Indonesia semakin memperoleh tempatsebagai alat untuk meningkatkan pencapaian dampak proyek. Suatuorganisasi mengadopsi manajemen proyek untuk menangani administrasiproyek yang dulunya secara tradisional dikelola secara intuitif, manual,dan semata-mata tergantung pada pengalaman manajer proyek. Namunkini, cara tradisional tersebut tidak memadai lagi, terutama untuk proyekproyekTIK yang memerlukan pendekatan inovatif yang dapat adaptifterhadap ketidakpastian teknologi dan koordinasi dalam kerangkapenyelarasan strategis untuk mencapai kinerjanya. Upaya tersebutmenghadapi kendala teoritis, mengingat atribut proyek TIK, yang antaralain, bersifat sementara, unik, dan interaktif, yang sekilas tampakbertentangan dengan ide keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, suatutopik yang sangat dominan di ranah manajemen stratejik. Penelitian inimengusulkan sebuah disain model penelitian yang digunakan untukmenganalisis kinerja proyek dengan koneksi yang relevan dengandampak proyek dengan mengukur variabel penyelarasan strategismultidimensional, koordinasi, dan ketidakpastian teknologi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penyelarasan strategis multidimensional,yang diukur melalui strategi organisasi, strategi TIK, infastrukturorganisasi, infrastruktur TIK, dan business case, memberikan efekterhadap koordinasi dan ketidakpastian teknologi yang berdampak padakinerja proyek TIK. Penelitian ini juga mengkonfirmasi dampak positifkoordinasi terhadap proyek TIK. Salah satu temuan menarik dalampenelitian ini adalah kinerja proyek terbukti tidak memberikan pengaruhsignifikan terhadap dampaknya kepada pengguna yang dikukur melaluibenefit bagi organisasi dan kualitas layanana. Kesimpulan akan diambiluntuk pengembangan teoritis dan implikasi manajerial

---

ABSTRACTThe research focuses on the impact of strategic alignment on informationand communication technology ICT projects in Ministry ofCommunication and Information Technology of Republic of Indonesia. Itadministered a survey of 115 completed ICT project in 2010 2013. Theproject management approach in Indonesia is gaining acceptance as a tool toimprove the performance achievement of organizations. An organizationadopts project management to deal with project administration that has beentraditionally managed intuitively, manually, and solely depend on projectmanager rsquo s experiences. The traditional way is not adequate anymore,especially for ICT projects which has to be done in innovative ways thatengage multidimensional strategic alignment and their impact analysis.However, it has been theoretical issue to integrate the project managementapproach to achieve a broader organization rsquo s performance, in this case is theICT project implementation. The attributes of project, which, among others,are temporary, unique, and interactive, seem contrary to sustainablecompetitive advantages idea that lead to superior organizationalperformance. The paper proposes a model of design research used toanalyze project performance with relevant connection to organizationalperformance by measuring variables of multidimensional strategicalignment, coordination, and technological uncertainty. The result revealthat multidimensional strategic alignment formed by organization strategy,ICT strategy, organization infrastructure, ICT infrastructure, and businesscase factors, can influence coordination and technological uncertainty whichleads to ICT project performance. The strong coordination has a significantimpact on ICT project performance. Interestingly, good project performancedoes not have much effect on its impacts to users measured by benefit fororganization and service quality. Conclusions were drawn for theoreticaldevelopment and managerial and policy implications as well"

"Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi besar dan dinamis tercermin oleh pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6% per tahun. Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu mega proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang akan menghabiskan biaya sekitar US$ 25 miliar. Dengan minimnya value for money yang diperoleh menjadi kendala utama JSS sehingga belum dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek. Pengadaan infrastruktur dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) konvensional tidak dapat berjalan optimal sesuai harapan, jadi diperlukan alternatif model skema pembiayaan lain seperti skema Aliansi Strategis dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (AS-KPS) untuk meningkatkan minat pihak swasta. Pendekatan model skema AS-KPS pada JSS dengan melakukan inovasi fungsi proyek dari satu fungsi menjadi multi fungsi (multi stakeholders). Konseptual desain proyek JSS pada awalnya hanya berfungsi untuk penyeberangan orang dan barang antara dua pulau utama di Indonesia, setelah dilakukan proses inovasi fungsi berbasis value engineering maka dihasilkan penambahan fungsi pariwisata, kawasan industri, telekomunikasi, instalasi pipa minyak dan gas serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan forecasting demand dengan system dynamic pada studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisa kelayakan Jembatan Selat Sunda dengan menggunakan skema SA-PPP berbasis value engineering dapat meningkatkan pendapatan proyek secara keseluruhan hingga 683,27%, meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) hingga 7,37% dengan Net Present Value (NPV) positif.

---

Indonesia is a country with a great economic activity and dynamically reflected by economic growth has reached 6% per year. Sunda Strait Bridge (SSB) is one of the mega project is being offered by the Government of Indonesia which will cost around US$ 25 billion. The lack of value for money obtained a major obstacle SSB so haven?t been able to increase investment of private parties. Procurement of infrastructure with conventional Pubic-Private Partnership (PPP) scheme can not run optimally match expectations, so it is necessary for other alternative financing scheme such Strategic Alliance in Public-Private Partnership (SA-PPP) scheme to boost interest in private parties.

Approach to the model SA-PPP scheme on SSB with innovating projects from a single function to a multi functional (multi stakeholders). The conceptual design of the SSB was originally only for people and goods crossing between the two main islands in Indonesia, after a process of innovation-based vaue engineering then produced the addition function is tourism, industrial, telecommunication, oil and gas pipeline installations as well as the utilization of renewable energy.

This research approach forecasting demand using system dynamics in the case study. This research showed that the analysis of the feasibility of the SSB project used SAPPP scheme can increase the overall revenue projects up to 683,7%, Internal Rate of Return (IRR) improved to 7,37% and get a positive Net Present Value (NPV)."

"[Terpisahnya kelembagaan pengelolaan riset, teknologi dan inovasi dengan institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya hilirisasi produk dari hasil litbang; dan peningkatan daya saing bangsa. Tesis inimenganalisis perubahan strategis penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dansekaligus menganalisis tipe perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan strategis nampak pada proses bisnis Kemenristekdikti. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan tersebut yaitu : kekurangan SDM tenaga penunjang, revitalisasi koordinasi LPNK dan perguruan tinggi, penyelarasan program dan konsolidasi anggaran serta perubahan kultur dan tupoksi organisasi dari kementerian non teknis (klaster III) menjadi kementerian teknis (Klaster II). Dikaji dari The Drivers Of Change dan strategiperubahan yang dilaksanakan, perubahan ini baru bersifat transisional. Untuk mensukseskan perubahan, disarankan dengan membentuk tim analisis perubahan untuk mengevaluasi pra dan pasca perubahan serta kesesuaian kinerja yang diharapkan. Saran lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi meliputi: 1) optimalisasi SDM meliputi penyusunan regulasi tupoksi individu, standar penilaian kinerja, dan pengaturan hak dan kewajiban pegawai, 2) penyusunan kebijakan pengaturan pendidikan tinggi dengan model skenario ‘kepentingan publik’ dalam perguruan tinggi, 3) sinergi regulasi universitas-LPNK-industri, 4) sinkronisasi anggaran dan program melaui trilateral meeting stakeholders, 4)perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi teknologi sistem informasi dan 5) manajemen pengetahuan yang didesain dengan memobilisasi kapitalisasi pengetahuan untuk menjamin kesuksesan proses bisnisKemenristekdikti.

---

Institutional separation of the management of research, technology and innovation with the higher education institution is considered as one of the causes of the weakness in downstream product resulted from research and development and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced in these changes are: a shortage of human resources supporting staff, revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization of program and consolidation of budget as well as culture change and organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2) development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4) synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of business processes Kemenristekdikti., Institutional separation of the management of research, technology and

innovation with the higher education institution is considered as one of the causes

of the weakness in downstream product resulted from research and development;

and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic

change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the

Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of

Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and

simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive

qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced

in these changes are: a shortage of human resources supporting staff,

revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization

of program and consolidation of budget as well as culture change and

organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the

technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and

strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve

change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand

post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human

resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment

standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2)

development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public

interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4)

synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of

stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated

technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of

business processes Kemenristekdikti.]"

"Food Estate merupakan usaha pangan skala luas yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Dalam menjalankan proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang menyatakan penyediaan kawasan hutan untuk food estate dilakukan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Dalam ketentuan tersebut, mekanisme KHKP dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 2007 jo. UU No. 3 Tahun 2008 mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilakukan secara terbatas melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan dan tata ruang dalam pengadaan tanah untuk proyek food estate. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung dalam perspektif penataan ruang telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh politik ekonomi dan politik pangan nasional. Perubahan tersebut menyebabkan melemahnya fungsi penataan rung sebagai bagian dari sistem pencegahan terhadap kerusakan kawasan hutan lindung. Selain itu, kebijakan penataan ruang tidak lagi dapat mempertahankan kriteria luas minimal kawasan hutan yang berada dalam suatu wilayah serta hilangnya mekanisme kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi penataan ruang. Selain itu, Pengaturan kebijakan food estate dapat melindungi kawasan hutan lindung dan sesuai dengan tata ruang jika kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar adanya perhitungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pengadaan lahan untuk proyek food estate juga harus dapat mempertahankan ketentuan minimal 30% kawasan hutan yang berada dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

---

Legal Analysis of Forest Protection and Spatial Planning in the Land Acquisition for Strategic Projects of National Food Estate Food Estate is a large-scale food business carried out through a series of activities to utilize natural resources by using capital, technology, and other resources to produce food products in an integrated manner, including food crops, horticulture, plantations, livestock, and fisheries in a forest estate. In carrying out this project, the Ministry of Environment and Forestry released the Ministerial Regulation of Environment and Forestry Number 24 of 2020, which stated that the provision of forest estate for food estate is carried out through Change of Forest Area Designation and Determination of Forest Estate for Food Security (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan/KHKP). In this provision, the mechanism of KHKP can be carried out in protected forest estates that are no longer fully functional in accordance with the provision of the law. This is different from the provision of Act No. 41 of 1999 and Government Regulation No.6 of 2007 jo. Act No. 3 of 2008 proposed that the utilization of protected forest is carried out in a limited manner through the utilization of the area, utilization of environment services, or collection of non-timber forest products. In this study, the method used was juridical normative, which began by analyzing the laws and regulations concerning forest protection and spatial planning in the land acquisition for food estate projects. The results of the study stated that the regulation of protected forest areas in the perspective of spatial planning has experienced development and changes influenced by political economy and national food politics. This change causes the weakening of the spatial planning function as a part of the prevention system to the damage of protected forest areas. Moreover, the policy of spatial planning is no longer able to maintain the criteria for the minimum area of forest area and the loss of mechanism of strategic environmental study in the arrangement and evaluation of spatial planning. Furthermore, the arrangement of food estate policy can protect protected forest areas and are in accordance with the spatial planning if the policy is carried out using the instrument of Strategic Environmental Study. Thus, there is a calculation of the carrying capacity and capacity of the environment, as well as the disaster vulnerability and climate change. Land acquisition for food estate projects must also be able to maintain the provision for a minimum of 30% forest area in a province area or regency/city area."

"Six sigma (6-sigma) adalah salah satu metode yang saat ini sedang berkembang di dunia. Pada industri manufaktur, penerapan 6-sigma diharapkan dapat mengurangi kegagalan dalam pencapaian sasaran mutu yang diinginkan pada proyek konstruksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan manajemen mutu dan penerapan pendekatan metode 6-sigma dalam penjagaan kualitas di dalam proyek konstruksi. Metode yang digunakan ialah dengan wawancara terstruktur dengan para pakar yang memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi dan direkomendasikan oleh perusahaan mereka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis non parametrik dengan prosedur distribusi frekuensi. Hasil wawancara terstruktur dengan para pakar, menunjukkan bahwa kondisi eksisting manajemen mutu pada proyek konstruksi di Indonesia telah menerapkan pendekatan metode 6-sigma, hanya saja perlu diperhatikan kesiapannya baik dari kondisi internal maupun ekternal proyek tersebut.

---

Six sigma (6-sigma) is a method that widely developed in the world, especially in manufacturing industry to decrease failures in achieving good quality in construction projects. The objective of this research is to explore the existing condition of quality management and the aplication of 6-sigma method in maintaining quality of construction projects. Structured interviews to experienced experts and people who were recommended by their companies were conducted. Non-parametric analysis using frequencies distribution procedures were used for analysis. The result shows that existing condition in quality management of construction project in Indonesia have been implemented 6-sigma method approach, that concern with is how to adapt with either from internal or external condition of that project."