Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan faktor Total Quality Management (TQM) terkait dengan Kepemimpinan Senior dan aspek Pelanggan Orientasi pada kinerja perusahaan melalui Manajemen Proses sebagai variabel intervening dalam industri layanan konsultasi pajak. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sampel 100 responden dari karyawan perusahaan konsultan pajak berdomisili di kota Jakarta yang terkait langsung dengan penyediaan layanan konsultasi di bidang perpajakan yang memiliki posisi maksimum sama dengan manajer senior dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 24 dan AMOS versi 26. Manfaat Hasil utama dari penelitian ini dapat menunjukkan pengaruh faktor sosial dan teknik TQM seperti Kepemimpinan Senior, Orientasi Pelanggan, dan Manajemen Proses pada tingkat kinerja perusahaan jasa dan dapat mengetahui peran faktor-faktor lainnya. Manajemen Proses sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi kinerja perusahaan dalam industri jasa konsultasi pajak di Indonesia.

---

The focus of this research is to analyze the effect of applying the Total Quality Management (TQM) factor related to Senior Leadership and Customer Orientation aspects on company performance through Process Management as an intervening variable in the tax consulting service industry. The data in this study were obtained from a sample of 100 respondents from employees of tax consulting firms domiciled in the city of Jakarta who were directly related to providing consulting services in the field of taxation that had the same maximum position as senior managers and had at least 1 year work experience. The analysis of this study was conducted using SPSS version 24 and AMOS version 26. Benefits The main results of this study can show the influence of social factors and TQM techniques such as Senior Leadership, Customer Orientation, and Process Management at the level of service company performance and can determine the role of these factors. other factorsProcess Management as an intervening variable in influencing company performance in the tax consulting service industry in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh Leadership menurut Malcolm Baldridge dari senior leader di Kantor Cabang dapat memberikan dampak terhadap pengendalian internal di cabang sehingga berpengaruh terhadap operasional Bank yang sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dalam bentuk studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam komponen internal control dapat dijelaskan oleh variabel culture assessment index sebesar 2,4 sedangkan sisanya sebanyak 97,6 dijelaskan oleh variabel lain. Untuk komponen audit rating dapat dijelaskan oleh culture assessment index sebesar 1,6 sedangkan sisanya sebanyak 98,4 dijelaskan oleh variabel lainnya. Leadership memiliki hubungan positif dengan audit rating, dimana semakin bagus leadership-nya maka semakin bagus audit rating yang diperoleh namun hubungan kedua variabel ini tidak signifikan. Selain itu Leadership memiliki hubungan negatif dengan internal control, dimana semakin baik leadership-nya maka internal control akan menurun. Hubungan dua variabel ini tidak signifikan. Dengan terciptanya profil risiko yang baik maka Kantor Cabang akan membentuk sistem pengendalian internal yang baik sehingga profil risiko secara bank wide menjadi optimal.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the influence of Leadership according to Malcolm Baldrige from senior leader in Branch Office can give impact to internal control so it will create healthy bank operation. This research use a quantitative research approach with descriptive design in a form of case study. This research conclude that in internal control component can be explained by culture assessment index of 2,4 while the rest of 97,6 is explained by other variables. For the audit rating component can be explained by the culture assessment index of 1,6 while the rest of 98,4 explained by other variables. Leadership has a positive relationship with audit rating, it means that the better leadership obtained the better audit rating but the relationship between these two variable are not significant. n addition, Leadership has a negative relationship with internal control, where the better leadership it makes internal control decrease. The relationship of these two variables is not significant too. By creating a good risk profile, the Branch Office will establish a good internal control system so that the bank wide risk profile becomes optimal and healty."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative yang dapat meliputi pengawasan pembayaran masa, himbauan serta konseling. Di sisi lain, DJP juga melakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Penegakan hukum ini diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemeriksaan dan pengawasan dan konsultasi melalui himbauan konseling di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencapaian target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat masalah dalam penyelesaian penugasan pemeriksaan. Dari sisi pengawasan dan konsultasi, pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan himbauan dan konseling masih belum optimal jika dibandingkan dengan prognosa.

---

ABSTRACT

Directorate General of Tax (DGT) is in attempts to improve service and supervision to taxpayers to increase taxpayers? voluntary compliance in fulfilling tax obligation. Monitoring and consulting conducted by Account Representative can be done by monitoring tax payment, providing notice and counseling to taxpayers. In addition, DGT also conducts law enforcement activities through audit, collection and investigation. These law enforcement actions are expected to influence taxpayers? voluntary compliance that in turn may contribute to the tax revenue. This research used qualitative methods and aims to determine the effectiveness of audit and monitoring and consulting throuhg giving notice and counseling in Large Taxpayer Tax Office (LTO) One. Data used in this research consists of primary data obtained from interviews and secondary data in the form of documents and printed media or online in the form of data, text and statistical data obtained from LTO One. The results of the research came to the conclusion that tax audit has a good achievement in increasing tax revenue. But still there are problems in the completion of the audit assignment. In terms of monitoring and consulting, the achievement of tax revenue from giving notice and counseling activities are still not optimal compared with the prognosis."

"Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion.

---

This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions."

"Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya roda perekonomian terkhususnya dalam bidang perpajakkan. Dalam menyediakan solusi perpajakan yang akurat dan efisien, konsultan pajak mengintegrasikan pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak, ekonomi, dan strategi keuangan. Namun, dalam melaksanakan profesinya, konsultan pajak tidak dapat menghindar dari suatu peristiwa yang kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian atau umumnya dikenal sebagai risiko. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut adalah dengan penerapan pemindahan risiko (transfer of risk) melalui penggunaan professional indemnity insurance. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bentuk professional indemnity insurance sebagai salah satu langkah perlindungan bagi konsultan pajak dari potensi risiko kelalaian pekerjaan, dengan memberikan contoh negara United Kingdom sebagai negara yang telah mengimplementasikan professional indemnity insurance untuk konsultan pajaknya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu dengan berlandas pada norma yang berlaku, peraturan di Indonesia, serta perbandingan peraturan dan teori-teori lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibawa. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan regulasi seputar profesi konsultan pajak. Hasil dari penelitian ini akan menunjukan bahwa dengan mengaplikasikan professional indemnity insurance sebagai bentuk perlindungan kepada profesi konsultan pajak di Indonesia dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko atas kerugian yang dapat timbul. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih spesifik dalam regulasi yang menaungi profesi konsultan pajak sejalan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi konsultan pajak dalam mengaplikasikan kewajiban professional indemnity insurance sebagai salah satu upaya perlindungan dari risiko profesi konsultan pajak.

---

Tax consultant is one of the professions that has an important role in the running of the economy, especially in the field of taxation. In providing accurate and efficient tax solutions, tax consultants integrate a deep understanding of tax regulations, economics, and financial strategies. However, in carrying out their profession, tax consultants cannot avoid a possible event that can cause losses or commonly known as risk. One of the efforts to reduce the impact that may arise from the risk is the application of transfer of risk through the use of professional indemnity insurance. This research aims to provide knowledge about the form of professional indemnity insurance as one of the protection measures for tax consultants from the potential risk of negligence, by providing an example of the United Kingdom as a country that has implemented professional indemnity insurance for its tax consultants. In this research, the research method used is doctrinal, which is based on applicable norms, regulations in Indonesia, as well as comparison of regulations and other theories related to the research topic brought. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and regulations surrounding the tax consultant profession. The results of this study will show that applying professional indemnity insurance as a form of protection for the tax consultant profession in Indonesia can be an effort to reduce the risk of losses that can arise. Therefore, the author recommends the need for more specific regulations in the regulations covering the tax consultant profession in line with the support of the government and tax consultant professional organizations in applying professional indemnity insurance obligations as an effort to protect the risk of the tax consultant profession."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi konsultan pajak Indonesia, khususnya di Jakarta Pusat, terhadap penghindaran pajak secara agresif. Penghindaran pajak secara agresif sendiri merupakan wilayah abu-abu antara penghindaran pajak yang diperkenankan dengan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau penyelundupan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian serupa yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain pada tahun 2014 di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner, dan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, persepsi konsultan pajak di Jakarta Pusat dieksplorasi dari persepsi umum konsultan pajak Jakarta Pusat terhadap penghindaran pajak secara agresif, persepsi konsultan pajak terhadap kelengkapan dokumentasi pajak klien, dan persepsi konsultan pajak terhadap lingkungan pajak kompetitif. Melalui data yang dikumpulkan dari 103 responden kuesioner dan empat narasumber wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa konsultan pajak Jakarta Pusat umumnya memiliki persepsi negatif terhadap penghindaran pajak secara agresif, namun masih memiliki toleransi dalam terhadap hal tersebut.

---

ABSTRACTThis research aims to explore perceptions of tax consultants of Indonesia in general, or specifically in Central Jakarta, on aggressive tax avoidance practices. Aggressive tax avoidance is defined as a grey area between acceptable tax avoidance and unacceptable tax avoidance tax evasion . This research is a replication of a similar research which previously conducted by other researchers in 2014 in Malaysia. This research is a qualitative research which conducted with both quantitative approach through questionnaires , and qualitative approach through through semi structured interviews . In this study, the perceptions of tax consultants in Central Jakarta are explored from the common perception of those tax consultants on aggressive tax avoidance practice itself, on the completeness of the documentation of tax clients, and on competitive tax environment. From the information which are collected from 103 respondents of questionnaires and four respondents of semi structured interviews, it was found that tax consultants in Central Jakarta generally have negative perceptions on aggressive tax avoidance practices, but still have some slight tolerance to it."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan cara dalam menangani tantangan multicultural untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan multikultur, melalui kompetensi multikultur.Di mana cara untuk mendapatkan manfaat seringkali tidak ada dalam studi manajemen multikultur. Pada artikel ini, studi literature dan semi-structured qualitative interview dilakukan untuk memahami mekanisme dari pengelolaan tim multicultural dan implikasinya terhadap kinerja tim. Responden terdiri atas lima pemimpin tim multicultural dari industry yang bervariasi; emerging industry: Digital Marketing dan Financial Technology; dan industry yang lebih mapan: Oil and Gas, dan Chemical. Pemimpin tim berasal dari empat negara asal: Denmark, Belanda, Malaysia, dan Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin tim dengan kompetensi multikultural tingkat tinggi dapat menghargai keragaman multikultural; dan menghasilkan kinerja yang bagus hingga luar biasa. Selain itu, varians budaya, lokasi tim, dan sifat industri tidak mempengaruhi kinerja tim jika pimpinan tim dapat memanfaatkan kompetensi multikultural.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to reassure the means in handling multicultural challenges to achieve the multicultural benefits, through multicultural competencies. In which the means of pursuing the benefit is often absent in the study of multicultural management. In this article, a literature study and semi structured qualitative interview conducted to understand the mechanism in multicultural team management and the implications for team performance. Interviewees are five multicultural team leaders from emerging industry Digital Marketing, and Financial Technology and more established industry Oil and Gas, and Chemical. The team leaders are from four different home countries Denmark, The Netherlands, Malaysia, and Australia. The result showed that the team leader with a high level of multicultural competencies could valued multicultural diversity and resulted in a good to extraordinary performance. Moreover, the variance of culture, location of the team, and nature of industry are not affecting the team performance if the team leaders utilize the multicultural competencies. "

"Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pentingnya kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk dapat menjadi kuasa Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi konsultan pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

---

Taxpayers with a self-assessment system need assistance from a Tax Consultant to provide tax services in order to exercise their rights and fulfil their tax obligations in accordance with tax laws and regulation. A Tax Consultant Regulations only arranged in Ministry regulation level. Even though, the Tax Consultant should be regulated at the level of legislation. This thesis was written with the aim of analyzing the professional arrangement of Tax Consultants in order to have legal certainty and analyze implication the decision of constitutional court No. 63/PUU-XV/2017 of the Law concerning General Provisions and Procedures for Taxation and Regulation of the Minister of Finance related to the profession of Consultants. This research is legal research or doctrinal legal research. By secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with statute approach, case approach, and historical approach. The present of Tax Consultant is very important in the world of taxation and must be regulated in legislation at the level of the law to provide a legal basis and certainty. Implications decision of Constitutional Court No. 63 / PUU-XV / 2017 gives an opportunity for other professions including advocates to become tax authorities who previously only applied to tax consultants and taxpayer employees. It is necessary to amend the rules and regulations of the Minister of Finance related to the profession of Tax Consultants as Taxpayers' Authorities so that there are no subject restrictions as tax authorities who are not Tax Consultants and immediately compile and approve the Draft Law on Tax Consultants."

"Contents :- Leading teams; engaging in leadership; basic building blocks - Influence behaviors and skills - Leadership in action - References & resources - Job aid: an action plan for engaging in team leadership "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemimpinan perempuan melalui variabel female presence serta female proportion dalam dewan direksi perusahaan keluarga terhadap kinerja keuangan perusahaan industri consumer goods di Indonesia. Penelitian menggunakan sampel 71 perusahaan dalam industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, yang diolah dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan perempuan melalui variabel female proportion dalam dewan direksi perusahaan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan diukur dari profitabilitas. Implikasi dari temuan ini adalah perusahaan dan pemerintah sebaiknya mendorong kepemimpinan perempuan lewat female proportion dalam dewan direksi perusahaan keluarga karena terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan khususnya diukur dari ROA. Sementara, temuan penelitian juga menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan melalui variabel female presence dan female proportion dalam dewan direksi perusahaan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan diukur dari nilai pasar.

---

This study aims to understand the impact of female leadership through female presence and female proportion in BOD of family businesses on firm’s financial performance of consumer goods industry in Indonesia. The study uses a sample of 71 consumer good companies listed in IDX from 2016 to 2020, which then processed using panel data regression method. The results showed that female leadership  through female proportion in BOD of family businesses has a significant and positive impact on firm’s financial performance measured by profitability. The implication of this finding is companies and government should encourage female leadership via female proportion in BOD of family businesses because it’s been proven that it will improve firm’s financial performance measured by ROA. Meanwhile, the results showed that female leadership through female presence and female proportion in BOD of family businesses does not have a significant impact to firm’s financial performance measured by market value. "