Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Namun sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 6,20%. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui tingkat basis, menganalisis tipologi ekonomi sektor perikanan.Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis Shift Share, analisis Location Quotient (LQ), dan Analisis Tipologi Klassen. Perhitungan nilai kontribusi, nilai LQ, tipologi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah diperoleh hasil bahwa kontribusi sektor perikanan atas dasar harga berlaku dan harga konstan menempatkan sektor perikanan pada urutan/peringkat kelima dan keenam dalam pembentukan PDRB, sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah bukan merupakan sektor basis dengan pola dan struktur ekonomi yang sedang bertumbuh namun berada pada kondisi relatif tertinggal. Terdapat lima kecamatan yang menjadi prioritas dan perlu dikembangkan/ditingkatkan antara lain: Banda, Tehoru, Salahutu, Leihitu, dan Seram Utara."

"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."

"The raising price of medicine is community's unrest. ...."

"Perawatan lansia dengan demensia dapat menimbulkan dampak bagi keluarga atau caregiver yang dirasakan sebagai beban keluarga karena membutuhkan waktu yang lama dan pendampingan secara terus menerus.Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara beban keluarga dalam merawat lansia dengan demensia di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah. Desain penelitan ini menggunakan cross sectional, Populasi dalam penelitian adalah keluarga yang memiliki lansia demensia dengan jumlah 247 keluarga. Alat ukur yang digunakan MMSE (Mini Mental State Examination) dan ZBI (Zarit Burden Interview). Data dianalisis menggunakan Chi Square, analisa multivariate (regresi logistik berganda). Hasil menunjukan ada hubungan antara beban keluarga baik secara psikologi, sosial, fisik dan finansial (p value= 0,000). Variabel beban keluarga yang paling berhubungan dalam perawatan lansia dengan demensia dalah beban psikologi (OR = 8,711). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk menentukan program pelayanan keperawatan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam merawat lansia dengan demensia.

---

The caring of elderly with dementia might had an impact for the family or caregiver, was perceived as family burden because this needed for along times and they provided caring and assisting to the elderly continuously in a life time. The purpose of this research was to determined the relationship between of burden of caring for elderly relatives with dementia in District Leihitu, Central Maluku. The design of this research was using cross sectional. The population were families who have elderly with dementia as much as 247 families. Instruments were measured by MMSE (Mini Mental State Examination) and ZBI (Zarit Burden Interview). Data were analyzed using Chi square and multiple logistic regression. The results of this research depicted that there were relationship between burden family psychologically, socially, physically and financially (p value = 0.000). The most pertinent factor was the psychological burden (OR = 8.711). The findings of research was expected as a source to determined the suitable programme of mental health nursing care according with the family needed in caring elderly with dementia."

"Upacara adat Rofaer Wardi Desa Lontor, Kepulauan banda, kabupaten maluku Tengah merupaka kebudayaan lokal dalam bentuk penyelenggaan tradisi pembersih sumur keramat secara massal oleh warga desa Lontor. Upacara yan dilaksanakan setiap 8-10 tahun ini menyimpan banyak makna dan simbol yang membentuk menjadi sistem budaya pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menetahui latar belakang dan mendeskripsikan makna dan simbol dalam upacara adat Rofaer War. Metode yang diginakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa prosesi upacara Rofaer War yang dilestarikan oleh masyarakat desa Lontor dalam wujud bahasa dan nonbahasa. Makna dan simbol dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan kajian ilmu semiotika sosial. Hasil penelitian menunjukan bajwa upcara adat Rofaer War dilatar belaknagi oleh satu cerita rakyat yang turun tmurun dipercaya oleh masyarakat dan dalam prosesi pelaksanaan upacaa terdapat simbol-simbol berupa tanda verbal dan tanda noverbal. Tanda verbal mengacu pada unsur kebahasaan dalam lirik lagu.nyanyian-nyanyian sedangkan tanda nonverbal mengacu pada benda, gerak dan perilaku diluar unsur kebahasaan."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor unggulan dan menentukan sektor potensial untuk dikembangkan, menganalisa perubahan stuktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Esteban-Marquaillas Shift-Share Analisis dan Location Quotient (LQ). data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari produk Domistik regional Brito (PDRB) dan perubahan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Propinsi Aceh yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. hasil penelitian dengan metode shift share dan location quention menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan maju dan tumbuh pesat dan merupakan sektor basis kompetitif terspesialisasi dengan kontibusi yang besar terhadap PDRB. Pemerintah daerah kabupaten Aceh barat untuk dapat memperhatiakan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi, dengan menggunakan kebijakan yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi dan memberi dampak untuk peningkatan pendapatan masyarakat. "

"Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi membawa konsekuensi perubahan terhadap pendekatan dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, dari perencanaan pembangunan yang berorientasi top down ke perencanaan yang berorientasi botton up dengan menekankan partisipasi publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari beragam masalah yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini, terutama masalah kesenjangan pembangunan.Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, maka wujud kongkrit dari partisipasi publik dalam proses parent-nasal( pembangunan daerah adalah terakomodasinya preferensi publik ke dalam suatu rumusan perencanaan kebijakan pembangunan perckonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Maros secara potensial terdiri dari beberapa sektor unggulan dan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hasil analisis Location Quetion (LQ) mengidentifikasi beberapa sektor unggulan, yaitu ; sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, soma sektor jasa jasa.Untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa strategi. Hasil analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) merekomendasikan beberapa alternatif strategi, yaitu pertama, strategi peningkatan infrastruktur fisik dengan nilai bobot 29,5 person. Strategi ini merupakan strategi yang paling penting (priority) dijalankan untuk mempercepat pangembangan perekonomian. Karena peningkatan infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan antar daerah dan juga menjadi kriteria utama dalam berinvestasi.Kedua, strategi kemudahan izin dalam berinvestasi dengan nilai bobot prioritas sebesar 29,2 person. Adanya kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi, maka peluaang harus dimanfaatkan dengan cara memperpendek jalur birokrsi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang minat investor dalam menanamkan modalnya.Ketiga, strategi penyiapan SDM dari birokrasi pemerintah daerah dengan nilai bobot 17,9 persen. Kesiapan SDM dan birokrasi dimaknai sebagai kemampuan menciptakan SDM yang mampu mengemban misi peningkatan perekonomian secara kreatif dan profesionaf dengan semangat kewirausahaan yang berorientasi pasar.Terakhir, jaminan keamanan dalam berinvestasi dengan nilal bobot prioritas sebesar 15,3 persen. Faktor keamanan merupkan masalah serius, dan saat ini telah menjadi salah satu kriteria penting dalam berinvestasi. Adanya jaminan tersebut, maka ekspektasi investor untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan ekonomi dapat direalisasikan bersamaan dengan pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan."

"Sektor kehutanan adalah salah satu sumber bagi penerimaan pendapatan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan hutan haruslah dilakukan secara lestari agar kesinambungan dari hasil hutan dapat tetap terjaga. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan yaitu memanfaatkan, merehabilitasi dan melindungi hutan. Dari kegiatan pemanfaatan hutan tersebut akan diperoleh pendapatan sektor kehutanan bagi daerah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yaitu yang berasal dari bagi hasil antara pusat dengan daerah berupa PSDH dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan dapat dilihat melalui pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggambarkan menurut apa adanya keadaan nyata pada saat penelitian mengenai pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengumpulan data primer melalui wawancara tak terstruktur dengan menanyakan langsung kepada aparatur pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan para nara sumber yang ada sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pencatatan langsung di instansi-instansi pemerintah, studi berbagai dokumen dan literatur yang ada.Teknik analisa data yang dilakukan yaitu analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang diolah secara tabulasi dan kemudian dilakukan analisa data meliputi aspek sosial, ekonomi dan budaya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik. lni disebabkan:

1. Pengelolaan hutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memanfaatkan hutan menemui hambatan berupa ketidaksiapan masyarakat setempat, Rehabilitasi lahan hanya 30% yang dilakukan justru kerusakan hutan yang meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, kegiatan perlindungan hutan belum dapat mencegah kayu-kayu ilegal yang berasal dari kegiatan ilegal logging selain itu perlindungan hutan masih belum dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan.
2. Penerimaan PSDH sektor kehutanan tahun 1999-2002 mengalami penurunan 20% setiap tahunnya.
3. Penerimaan PAD sektor kehutanan melalui Perda Nomor 14 Tahun 2000 memiliki banvak kelemahan yang justru menimbulkan terjadinya penurunan pendapatan bagi daerah serta peluang bagi ilegal logging dan praktek KKN.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang telah rusak disamping meningkatkan perlindungan hutan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelanggar agar penerimaan daerah dari hasil hutan dapat meningkat.
2. Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Timur.

"