Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paul Scholten, seorang sarjana hukum Belanda terkemuka, menjelaskan beberapa pemikiran di salah satu artikel utamanya: De Structuur der recthwetenshcap. Pada intinya ini mengambarkan beberapa catatan tentang bagaimana hubungan hukum mungkin ada, yang menurutnya hubungan semacam itu bisa bersifat logis dan alogikal. Scholten bahkan mengulangi paradigma semacam itu, dualisme yang logis dan alogikal, mendasari juga sifat ilmiah ilmu hukum (yurisprudensi). Akhirnya, dia juga menggali hubungan antara bahasa dan yurisprudensi. Catatannya itu semua meninggalkan beberapa catatan kritis, karena ada beberapa kontradiksi internal yang terkait, seperti yang dikatakan oleh teori hukum kritis, dengan reifikasi dalam doktrin hukum"

"Beberapa para sarjana hukum itu menafsirkan secara metodologis tulisan hukum yang dihasilkannya, sambil mencari pendasaran filosofisnya dengan merujuk hermeneutika hukumnya Hans Georg Gadamer. Hermeneutika ini adalah bagian dari hermeneutika filosofis yang dapat diaplikasikan dalam bidang hukum, selain teologi dan filologi. Oleh karena itu, hermeneutika ini bekerja secara umum dan dalam tataran ontologis. Pemahaman demikian justru tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena penafsiran dalam ilmu hukum itu lebih berkarater metodologis, hal yang jelas-jelas ditentang oleh Gadamer. Pandangan ahli hukum yang demikian bisa secara potensial membuat sesat pikir atas gagasan Gadamer mengenai hermeneutika hukum"

"AbstrakPerkawinan Islam membolehkan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil. Konsep adil ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidaklah mudah mengukur rasa adil dalam suatu perbuatan. Dengan melalui kajian analisis yuridis dan menggunakan penelitian pustaka, penulis mengkaji dua pokok permasalahan yaitu bagaimana filosofi perkawinan poligami menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan konsep keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi laki-laki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil. Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Keadilan yang dapat diukur adalah yang bersifat kualitatif tapi dengan memperhatikan kemaslahatan. Oleh karena itu, suami dan isteri yang akan melakukan poligami sebaiknya memikirkan hakekat dari suatu perkawinan poligami."

"AbstrakAnak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum."

"AbstrakKendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnyapengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagaikewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanismepenyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyataalasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehinggasecara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hinggamencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antarakonsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukumpositif."

"AbstrakPaul Moedikdo hanyalah seorang dari sekian banyak orang Indonesiayang bermukim di Negeri Belanda karena dipaksa oleh keadaan akibatpergolakan politik di Indonesia pada tahun 1965 dimana terjadi pengejarantanpa ampun terhadap segala sesuatu yang berbau haluan kiri sehinggabanyak cendekiawan dan aktivis yang dipaksa mencari kebahagiaan di luar284 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3 Juni-September 2017negeri, jauh dari tanah air. Perkenalan saya dengan sosok Paul Moedikdoterjadi pada tahun 1977 di Jakarta dimana pada saat itu saya bekerja untukUniversitas Leiden yang sedang menjalin kerja sama dengan Fakultas IlmuSosial, Universitas Indonesia. Paul adalah seorang pakar dalam bidangkriminologi yang bekerja di Institut Willem Pompe yang bernaung di bawahUniversitas Utrecht."

"AbstrakTulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindunganhukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. HukumPaten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagaisubjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jikasudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studiperbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindunganhukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasiyang kian cepat."

"AbstrakDi masa Orde Baru desa diatur tersendiri dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menganut penyeragaman seperti desa di Jawa, justru menyebabkan eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami reduksi luar biasa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akhirnya mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Menggunakan penelitian yuridis normatif tulisan ini memberikan temuan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. Revitalisasi dimaksud meliputi penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dan partisipasi masyarakat."