Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dua bias perilaku trader di pasar cryptocurrency bitcoin yaitu disposition effect dan herding. Menggunakan analisis round trip dan survival, diamati reverse disposition effect dalam kondisi pasar menaik dan positive disposition effect dalam kondisi pasar menurun. Perilaku herding dijumpai dengan model regresi sebaran return CSAD, terutama di data harian dan meningkat saat: 1) harga bitcoin menurun di pasar bearish; 2) harga bitcoin naik di pasar bullish; 3) volume trading lebih rendah; dan 4) volatilitas trader lebih rendah.

---

This paper investigates two behavioral biases-the disposition effect and herding using the Mt. Gox data between 2011-2013 in the bitcoin cryptocurrency market. Using trade round-trip and survival analysis, it shows the market exhibits a reverse disposition effect in bullish periods and the usual positive disposition effect in bearish periods. It finds evidence of herding in bearish as well as bullish periods using a return dispersion model. Additionally, it shows that herding moves along the market trend. Herding increases in both bullish and bearish periods when the bitcoin price increases and decreases, respectively."

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS.Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS.Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kesiapan UMKM menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak serta faktor-faktor UMKM menggunakan atau tidak menggunakan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan survey lapangan meggunakan kuesioner. Adapaun Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan dimensi role clarity dan dimensi ability, UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing, namun apabila berdasarkan dimensi motivation UMKM di Kabupaten Bogor siap menggunakan e-billing. Sehingga dapat disimpulkan UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Sedangakan faktor UMKM menggunakan e-billing adalah karena mudah, cepat dan praktis. Sedangkan faktor UMKM tidak menggunakan e-billing adalah karena kurang familiarnya UMKM di Kabupaten Bogor terhadap e-billing serta beberapa responden menyebutkan bahwa kurang familiar terhadap pengguanaan internet.

---

ABSTRACTThis study discusses about the readiness of MSMEs using e billing for tax payment and factors of MSMEs to use or not use e billing. The research method use descriptive quantitative research method. Data collection techniques by distribute questionnaires. Number of respondents in this study are 70 MSMEs in Bogor Regency area. The result of this research is based on role clarity and ability dimentions, MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing, but if based on the dimension of motivation MSMEs in Bogor Regency ready to use e billing. So it can beconcluded MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing for tax payment. Factors of MSMEs to use e billing because easy, fast and practical. While factors of MSMEs to not use e billing because MSMEs in Bogor regency of less familiar to e billing and some respondents mentioned that less familiar to using internet."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan sistem pembuktian di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya mengenai alat bukti dan beban pembuktian. Alat bukti dan beban pembuktian dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek mengenai transfer dana. Amerika Serikat sebagai negara adi daya dijadikan perbandingan dikarenakan pengaturan transfer dana di Indonesia dilatar belakangi dengan kegiatan transfer dana di Amerika Serikat. Dalam hal ini pengaturan mengenai transfer dana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, hal tersebut sebagai bukti pengaturan secara materi mengenai transfer dana. Dan Electronic Fund Transfer Act sebagai pengaturan secara materi mengenai transfer dana di Amerika Serikat. Dimana ketentuan tersebut mengatur mengenai alat bukti yang sah dan beban pembuktian. Dalam pengaturan di kedua negara tersebut, alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.Adapun dalam beban pembuktiannya, kedua negara tersebut sama-sama menganut mengenai beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah atau para pihak dari penyelenggara transfer dana.

---

The purposes of this research are to compare, to analyze, and to explai the syste, of evidence, particulary on evidence and burden of proof used on fund transfer between Indonesia and United States of America. Using United States if America law as comparison variable to Indonesia law in this research is regarding to the superpower status of America and its difference to the Indonesia law system. The most recent law that enacted by Indonesia goverment concerning fund transfer is Law Number 3 Year 2011. According to this research, researcher compared the Law Number 3 Year 2011 to Electronic Fund Transfer Act. Both regulations regulate transfer of fund in each country and consider that electronic evidence as a legitimate evidence to be used in court. Both regulations use common burden of prood and reversed burden of proof. At least, both regulations were enacted ti protec customer from the service provider of fund transfer."

"[Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat dilihat dari banyaknya toko-toko online yang bermunculan. Hal ini membuka peluang bagi penggunaan jenis-jenis e-payment sebagai media pembayaran pada toko online. PT XYZ mengembangkan produk uang elektronik bernama uang elektronik M sebagai salah satu solusi untuk sistem pembayaran dengan e-payment. Pada pelaksanaannya, perkembangan produk uang elektronik ini masih jauh dari target jumlah nasabah yang diharapkan yaitu baru mencapai 1776 dari target 142616 nasabah. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi produk uang elektronik PT XYZ. Objek penelitian ini adalah pengguna dan pengelola produk uang elektronik M. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah uang elektronik M sebanyak 125 orang yang terdiri dari 93 nasabah yang pernah bertransaksi dan 32 nasabah yang belum pernah bertransaksi. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada ketua tim dan manajer pemasaran uang elektronik M serta kepada 9 orang nasabah uang elektronik M. Penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan bahwa hambatan yang dihadapi uang elektronik M meliputi keterbatasan merchant, keterbatasan metode akses, keterbatasan channel transaksi, biaya transaksi, kompetitor produk sejenis, serta faktor sosial budaya yaitu kebiasaan menggunakan metode pembayaran selain uang elektronik. Tantangan yang dihadapi PT XYZ dalam pengembangan uang elektronik M adalah tingkat kompetisi produk sejenis yang tinggi, adanya pengaruh barang substitusi serta tingginya ekspektasi nasabah untuk memperoleh layanan uang elektronik yang aman, nyaman, dan terpercaya., E-commerce development in Indonesia has been increasing since more online shops are established. This development of e-commerce triggers the use of e-payment as the payment instrument in online shops. XYZ company as a payment solution provider in Indonesia developed an electronic money product named M e-money. By the end of 2014, the M e-money users reach the number of 1776 while the number of users targeted in the business plan was 142616. This research is intended to identify the challenges and obstacles XYZ company faces in implementing M e-money product. The data was collected through questionairres and interviews. The respondents of the survey consisted of 125 M e-money users, where 93 of the respondents have experienced using M e-money, and 32 of the respondents have never used M e-money. The qualitative data was collected through interviews to the M e-money team in XYZ company. Interviews were also conducted to 9 users of M e-money. The research concludes barriers and challenges faced by XYZ company in the implementation of M e-money. The barriers faced by the M e-money users are the limitation of merchants, limitation of access method, limitation of transaction channel, the cost of transaction, other e-money products existed, and socio-cultural factor. These barriers leads to challenges faced by the company. The challenges faced by the company in the implementation of M e-money are the high competition among similar products, the influence of substitute products, and high expectation from users to have a safe, convenient, and trusted e-money services.]"

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Munculnya Cryptocurrency telah menjadi tantangan masif terhadap sistem keuangan terpusat. Namun, skandal FTX dan Terra-Luna telah menurunkan kepercayaan investor terhadap cryptocurrency sebagai alternatif aset investasi. Studi ini mengkaji sinergi antara imbal hasil crypto dan sentimen investor, dalam konteks opini negatif yang didorong oleh peristiwa FTX dan Terra-Luna. Dengan menggunakan data lebih dari 700,000 komentar pada platform Reddit, kami mengidentifikasi setiap sentimen menggunakan metode berbasis deep-learning model untuk menyusun indeks sentimen investor. Temuan kami menunjukkan bahwa sinergi positif dan signifikan ditemukan pada periode kasus FTX, namun tidak pada periode Terra-Luna. Temuan kami menunjukan urgensi akan keuangan terdesentralisasi, guna mengikis faktor dari kesalahan manusia.

---

The rise of Cryptocurrency has been a massive challenge to the centralized financial system. On the other hand, FTX and Terra-Luna scandals have declined investor confidence in cryptocurrency as an alternative to investment assets. This paper examines the synergy between crypto returns and investor sentiments, as the negative opinions that are driven by FTX and Terra-Luna events. Using data from more than 700,000 Reddit comments, we identify each sentiment using deep learning models to construct an investor sentiment index. Our findings lend that a positive and significant synergy was found in the FTX period, but not in the Terra-Luna period. Our findings show the urgency of decentralized finance to reduce the factor of human error."

"Perkembangan e-wallet sebagai salah satu jenis teknologi finansial terpopuler di Indonesia kian meningkat. Saat ini, e-wallet telah berinovasi dengan menciptakan layanan premium demi memenuhi kebutuhan pengguna akan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi beragam transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat untuk melakukan peningkatan ke layanan premium e-wallet menggunakan value-based adoption model (VAM) dan theory of planned behavior (TPB) dengan efek moderasi perceived need. Penelitian ini menerapkan mixed-method approach dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara untuk mengidentifikasi variabel-variabel benefits dan sacrifices pada model penelitian serta pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner online. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan thematic analysis, sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan metode covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) dengan data survei yang terkumpul dari 690 pengguna e-wallet di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa value-added services, economic value, perceived privacy risk, dan fear of excessive spending berpengaruh terhadap perceived value. Namun, procedural cost tidak memengaruhi perceived value. Kemudian, perceived value ditemukan berpengaruh terhadap attitude dan intention to upgrade ke layanan premium e-wallet. Dari ketiga konstruk TPB, hanya subjective norm yang memengaruhi intention to upgrade. Selain itu, pengaruh perceived value terhadap intention to upgrade ditemukan lebih tinggi pada pengguna dengan perceived need rendah. Penelitian ini memperdalam pengetahuan dalam konteks e-wallet dan mobile payment dengan memperkenalkan layanan premium serta memberikan perspektif bagi penyedia e-wallet mengenai pengembangan aplikasi.

---

The development of e-wallets as one of the most popular financial technologies in Indonesia is increasing. E-wallet has innovated by creating premium services to meet user needs for digital payment applications that facilitate various financial transactions. This study aims to analyze the factors that influence the intention to upgrade to premium e-wallet services using value-based adoption model (VAM) and theory of planned behavior (TPB) with perceived need as a moderating effect. This study applies a mixed-method approach with a qualitative approach using interview to identify the variables of benefits and sacrifices in the research model and a quantitative approach using an online questionnaire. Qualitative data analysis was performed using thematic analysis, while quantitative data analysis was performed using the covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) method with survey data collected from 690 e-wallet users in Indonesia. The results of this study indicate that value-added services, economic value, perceived privacy risk, and fear of excessive spending affect the perceived value. However, procedural cost does not affect the perceived value. Furthermore, perceived value was found to have an effect on attitude and intention to upgrade to premium e-wallet services. Among the three TPB constructs, only subjective norms affect the intention to upgrade. In addition, the effect of perceived value on intention to upgrade was found to be higher for users with low perceived need. This research deepens knowledge in the context of e-wallet and mobile payment by introducing premium services and provides perspectives for e-wallet providers regarding the application development."

"Perkara korupsi yang ditemukan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi di daerah dilakukan terhadap dana APBD, yang mana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Ditinjau dari teori Fraud Triangle, semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah akan meningkatkan kesempatan terjadinya korupsi di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya tingkat korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP). Dengan sampel 519 Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diteliti pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah sehingga dapat disalahgunakan oknum birokrat di daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

---

The cases of corruption found at the local government level in Indonesia show an increasing trend. The majority of corruption in the regions is carried out on APBD funds, which the main source of APBD revenue comes from the central government transfers. Based on the characteristics of their use, transfer funds can be classified into General Transfer Funds or known as Dana Transfer Umum (DTU), consists of Dana Alokasi Umum (DAU) & Dana Bagi Hasil (DBH)) and Special Transfer Funds or known as Dana Transfer Khusus (DTK), consists of Dana Alokasi Khusus (DAK) Physical and Non-Physical. Been reviewed by the Fraud Triangle theory, the greater transfer from the central government to the regions, will increase the opportunities of corruption to occur in the regions. This study was conducted to see the influence of DTU and DTK on the probability of the occurrence of corruption in the regions. The method used was Zero-Inflated Poisson (ZIP) regression. By using sample data of 519 districts and cities in Indonesia from 2010-2019, DTU was found to have a positive relationship to the level of corruption in the regions. The discretion in managing the DTU budget is the cause that triggering an increase in corruption in the regions so that it can be misused by bureaucrats in the regions for personal gain. Meanwhile, DTK shows a negative relationship with the level of corruption in the regions. Local governments do not have the discretion to use the DTK budget for other programs, in addition to that, supervision in the realization of the DTK program is also relatively tighter."