Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai upaya untuk membangun dan menjaga hubungan dengan konsumen, Shell Advance melalui kampanye digital “Libas Tantangan Kita” menggunakan keterlibatan konsumen dan daya tarik emosional sebagai strategi pemasaran. Terdapat empat elemen yang saling berkaitan dalam pembentukan keterlibatan konsumen, yaitu: konten, daya tarik yang digunakan, saluran media, dan respons yang diberikan konsumen. Makalah ini akan memberikan analisa deskriptif, melalui analisis keempat elemen, keterkaitan antara branded story content dengan dimensi consumer engagement, serta menganalisis bentuk dan sifat keterlibatan konsumen pada kampanye. Hasil analisis diperoleh melalui metode kualitatif deskriptif dan data sekunder melalui observasi online di website resmi, akun media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram) brand ambassador, dan konsumen yang ditelusuri dari hashtag #LibasTantanganKita. Ditemukan penggunaan daya tarik emosional dalam konten membentuk keterlibatan konsumen yang positif, terlihat dari mayoritas respons, komentar, dan unggahan konsumen yang memberikan pujian positif kepada kampanye dan tokoh kampanye, merasa terinspirasi, hingga melakukan refleksi dengan pengalaman pribadi.

---

To build and mantain consumer relationships, Shell Advance through its “Libas Tantangan Kita” digital campaign uses consumer engagement and emotional appeal as their marketing strategy. There are four interrelated elements on shaping consumer engagement i.e. content, approach/appeal, media channels, and responses given by the consumers. This paper will provide descriptive analysis, through analyzing the four elements with the campaign’s marketing strategy, the relationship between branded story content and the dimensions of consumer engagement, as well as analyzing the forms and features of the consumer engagement itself. The results were obtained through descriptive qualitative methods and secondary data through online observation on the official website, and brand ambassador’s and consumer’s social media accounts (Facebook, Twitter, and Instagram). This paper found that the use of emotional appeal in the content forms consumer’s engagement positively. Most of consumer’s responses, comments, and uploads are positive, such as giving praise to the campaigns and brand ambassadors, feeling inspired, and also reflecting on their own personal experiences."

"Penerapan self-assessment system (SAS) dalam sistem perpajakan mensyaratkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dengan pendekatan modern melalui paradigma cooperative tax compliance yang berfokus pada kerja sama antara otoritas dengan Wajib Pajak. Salah satu instrumen yang mendukung paradigma ini adalah Advance Tax Ruling (ATR), yang memberikan kepastian hukum atas transaksi Wajib Pajak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kebijakan ATR yang selama ini berlaku di Indonesia, serta menganalisis peluang dan tantangan penerapan kebijakannya dalam mewujudkan cooperative tax compliance. Pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil pemetaan kebijakan menunjukkan mekanisme saat ini di Indonesia melalui Surat Penegasan tidak memenuhi kriteria sebagai ATR karena tidak memiliki kekuatan mengikat, dan dapat mencederai asas kepastian hukum. Penyediaan Surat Penegasan belum mencerminkan fungsi pelayanan administrasi pajak yang baik karena terdapat inkonsistensi dalam prosedur penerbitannya, yang berujung pada penurunan kepercayaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Peluang implementasi ATR adalah meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi, mengurangi biaya kepatuhan, serta mewujudkan cooperative tax compliance. Tantangan implementasi ATR adalah diperlukannya reformasi Undang-Undang secara hierarkis, penguatan infrastruktur kelembagaan, dan peningkatan keahlian pegawai pajak. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur Surat Penegasan dalam jangka pendek serta implementasi kebijakan ATR dalam jangka panjang.

---

The implementation of self-assessment system (SAS) in the taxation system requires high level of tax compliance to optimize state revenue, using a modern approach through the cooperative tax compliance paradigm, which focuses on cooperation between tax authority and taxpayers. One instrument that supports this paradigm is the Advance Tax Ruling (ATR), which provides legal certainty regarding taxpayers' future transactions. This study aims to map the ATR policies currently in effect in Indonesia and analyze the opportunities and challenges of implementing such policies to achieve cooperative tax compliance. The approach used is qualitative research with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and library research. Policy mapping results indicate that the current mechanism in Indonesia, through the Confirmation Letter, does not meet the criteria for an ATR as it lacks binding authority and undermines the principle of legal certainty. The provision of Confirmation Letter does not reflect the function of effective tax administration services due to inconsistencies in its issuance procedures, leading to a decline in taxpayer trust and voluntary compliance. The opportunities for implementing ATR include enhancing legal certainty, attracting investments, reducing compliance costs, and achieving cooperative tax compliance. The challenges in implementing ATR involve the need for hierarchical legislative reform, strengthening institutional infrastructure, and improving the expertise of tax officials. The study recommends short-term improvements to Confirmation Letter procedures and long-term ATR adoption. "

"Perkembangan fashion di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Keterlibatan konsumen dengan merek Dr. Martens di Indonesia, keingintahuan yang tinggi terhadap produk terlihat dari fans, likes, dan followers yang unggul secara jumlah dibandingkan dengan beberapa merek sepatu yang sekelas. Makalah ini meneliti keterlibatan konsumen terhadap merek Dr. Martens di Indonesia yang ditinjau melalui sosial media Facebook Dr. Martens Indonesia, Twitter @DocmartID, dan Instagram @docmartid. Meski keterlibatan dari konsumen tinggi namun nyatanya belum menjawab kebutuhan pasar di Indonesia. Melalui pengolahan data sekunder, ditemukan bahwa konsumen dari Dr. Martens di Indonesia, saat ini lebih cenderung populer. Tidak terasosiasi dengan subkultur dan label yang melekat dari merek ini sebelumnya (skinhead, punk, dan ska).

---

The development of fashion in Indonesia is currently experiencing significant progress. Consumer engagement with the brand Dr. Martens in Indonesia, a high curiosity towards product seen from fans, likes, and superior in the number of followers compared to some brands of shoes on that class. This paper examines about the consumer engagement on Dr. Martens brand in Indonesia who reviewed through social media Facebook Dr. Martens Indonesia , Twitter @docmartid , and Instagram @docmartid. Despite the engagement of consumers high, but in fact has not responded to the needs of the market in Indonesia. Through secondary data processing, found that consumers of the Dr. Martens in Indonesia, it's more populer not still associated with the subculture and a label attached from this brand before (skinhead, punk, and, ska)."

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa turut mengatur kebijakan Advance Pricing Agreement (APA) dalam rangka memberikan tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan. Tujuan kemudahan menjadi aspek baru yang tertuang dalam peraturan mengenai APA di Indonesia. APA telah menjadi salah satu cara untuk menghindari sengketa transfer pricing, namun masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam kebijakan APA di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan APA berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 dalam aspek kemudahan atau ease of administration, terutama untuk melihat sejauh mana aspek kemudahan administrasi diwujudkan dalam peraturan APA terbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post positivism dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah asas Ease of Administration oleh Fritz Neumark, menggunakan seluruh dimensi yakni certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari keempat dimensi masih terdapat limitasi serta belum terpenuhinya indikator-indikator pada dimensi yang ada dalam kebijakan APA di Indonesia. Salah satu, permasalahan yang masih menjadi persoalan signifikan yakni mengenai jangka waktu penyelesaian APA. Kemudahan administrasi pada APA harus selalu diupayakan, mengingat semakin tingginya potensi sengketa transfer pricing di masa depan......The Indonesian government, through the Ministry of Finance, issued PMK No. 172 of 2023 (PMK 172/2023) concerning the Application of the Arm’s Length Principle to Transactions Influenced by Special Relationships, which also regulates the Advance Pricing Agreement (APA) policy to achieve the objectives of fairness, legal certainty, and convenience. The aspect of convenience is a new addition outlined in the APA regulation in Indonesia. While APAs are intended to mitigate transfer pricing disputes, significant challenges and shortcomings persist in their implementation in Indonesia. This study analyzes the APA policy under PMK 172/2023 from the perspective of administrative ease, with a focus on evaluating the extent to which this aspect is addressed in the updated regulation. Employing a post-positivist paradigm with a quantitative approach, the research utilizes literature reviews and in-depth interviews for data collection. The analytical framework is based on the Ease of Administration principle from Fritz Neumark, encompassing the dimensions of certainty, efficiency, convenience, and simplicity. The findings reveal that several indicators within these dimensions remain unmet, highlighting ongoing limitations in the APA policy. A key challenge is the lengthy duration required to finalize APA agreements, which reduces their effectiveness in addressing transfer pricing disputes efficiently. Enhancing administrative ease in APA implementation is crucial to address the growing potential for transfer pricing disputes in the future."

"Pada zaman sekarang, media baru sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan internet serta dukungan kemajuan teknologi yang menghasilkan berbagai gadget dan smartphone canggih mulai dari harga yang mahal hingga harga yang murah membuat segala golongan masyarakat dapat mengakses informasi melalui media baru, seperti social media dan berbagai aplikasi. Kondisi ini dilihat oleh tim sukses calon pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019 Jokowi-JK sebagai sebuah peluang untuk menggaet massa yang banyak dan cepat. Karakter-karakter yang dimiliki oleh media baru sangat mendukung tujuan dari tim sukses Jokowi-JK yang ingin mendapatkan dukungan sebanyak mungkin untuk memenangkan pemilihan presiden RI 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya tim sukses Jokowi-JK memutuskan untuk menggunakan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam berkampanye. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan figur publik yang sudah eksis di social media untuk ikut terlibat dalam kampanye ini dengan harapan para penggemar mereka ikut terpengaruh untuk mendukung pasangan Jokowi-JK. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menggunakan konsep digital marketing dan opinion leader untuk membahas fenomena komunikasi politik ini. Penulis memberikan judul Analisis Penggunaan Opinion Leader dalam Strategi Digital Marketing Kampanye Komunikasi Politik (Studi Terhadap Kampanye Jokowi-JK Sebagai Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Pada Pemilihan Presiden 2014) untuk karya tulis ini, dengan tujuan mengetahui penggunaan opinion leader dalam media digital sebagai strategi kampanye kubu Jokowi-JK.

---

In this era, new media is very close to people’s daily lives. Internet presence and support the advancement of technology that produces a variety of gadgets and smartphones from a heavy price to the low price make al segments of the society can access information through new media, such as social media and a variety of applications. This condition is seen by a support team for Indonesia’s president and vice president candidate, Jokowi-JK, for 2014-2019 as an opportunity to rake in a lot of mass fastly. The characters are owned by the new media strongly supports the goal of Jokowi-JK who want to get as much support as possible to win the Indonesia presidential election 2014. Based on these considerations, ultimately support team of Jokowi-JK decided to use digital marketing as one of the strategies in the political campaign. One of the method is using some celebrities and public figures that already exist in the social media to get involved in this campaign with the expectations of grabbing their fans too tosupport Jokowi-JK too. Based on this background, the authors use the concept of digital marketing and opinion leader to discuss the phenomenon of this political campaign. The author gives the title Analysis of Opinion Leader Usage in Digital Marketing Campaign Strategies of Political Communication (Study of Jokowi-JK Campaign As Candidate of President-Vice President of Indonesia in The President Election 2014) to this paper, in order to know the form of digital marketing strategies and determine the use of opinion leader in digital world by the team of Jokowi-JK."

"Perkembangan jaman menuntut semua masyarakat untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah dalam bidang komunikasi pemasaran dimana banyak perusahaan maupun organisasi yang semakin melihat pentingnya suatu strategi promosi yang terintegrasi. Nyatanya, tidak hanya organisasi bisnis yang menerapkan strategi IMC dalam mempromosikan barang atau jasa mereka. Organisasi masyarakat maupun komunitas sosial juga semakin banyak yang menyadari pentingnya memiliki suatu strategi promosi yang berkesinambungan. Salah satu komunitas yang menggunakannya adalah komunitas Teman Ahok, yang merupakan suatu komunitas independen yang bertujuan mengumpulkan 1 juta KTP warga DKI Jakarta dalam rangka mendukung majunya Ahok sebagai Calon Gubernur Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada strategi IMC yang digunakan di masa kini, penekanan pada digital marketing semakin marak dilakukan karena jangkauannya yang lebih luas, tersegmentasi, serta biaya yang cendrung lebih murah. Hal inipun disadari dan dimanfaatkan oleh komunitas Teman Ahok. Diharapkan studi kasus ini dapat memaparkan secara lebih mendalam tentang efektifitas dan manfaat penggunaan digital marketing dalam suatu kampanye politik, khususnya di Indonesia.

---

The swift towards digital era encourage people to keep innovating. Thus, many companies and organizations are increasingly seeingl the importance of an integrated marketing campaign in order to adapt with the changing realm. In fact, not only the business organizations that implement IMC strategy in promoting their goods or services. NGOs, and other social communities are also realizing the importance of having an integrated promotion strategies. One of it is Teman Ahok, a social independent community which aims to collect one million Jakarta ID card in order to support the Ahok as an Independent governor candidate in the local elections of Jakarta in 2017. In IMC strategy used at the present time, an emphasis on digital marketing increasingly prevalent because its scope are broader and segmented as well as the costs is tend to be cheaper.This strategy is also utilized by Teman Ahok. Therefore, this case studies aimed to explained in-depth analysis on the effectiveness and benefits of the use of digital marketing in a political campaign, especially in Indonesia."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan memodelkan faktor-faktor yangmempengaruhi pembelian musik digital secara legal. Faktor-faktor yangdigunakan pada penelitian ini adalah faktor kenyamanan, norma subjektif, harga,metode penyampaian, varietas, triabilitas, dan risiko yang diterima. Pemodelanfaktor-faktor ini dilakukan dengan metode Structural Equation Model (SEM).Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut secara positifmempengaruhi pembelian musik digital secara legal

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to identify and model the factors that influenceConsumer in purchase digital music. Factors used in this study are Convenience,Subjective Norm, Price, Delivery Mode, Variety, Triability, dan Perceived Risk.Modeling method for these factors is Structural Equation Model (SEM). As aresult, all the factors have a positif value and influence the consumer in purchase adigital music."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "

"Minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk produk pangan olahan yang dapat diedarkan di Indonesia, di mana pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran minuman beralkohol terdapat batasan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha salah satunya adalah memiliki izin edar. Mengingat semakin maraknya penggunaan internet, pelaku usaha minuman beralkohol mulai menjual produknya secara daring melalui platform digital. Namun, secara hukum belum ada aturan yang mengatur apakah minuman beralkohol boleh diedarkan secara daring. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara daring dan kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemberi izin edar dan pengawas atas peredaran minuman beralkohol di platform digital. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu memperbarui aturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol terkait penjualan secara daring. Mengingat apabila hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada saat ini, dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

Alcoholic beverages are a form of processed food products that can be sold in Indonesia, where arrangements regarding the circulation of alcoholic beverages can be found in Regulation of the Minister of Trade No. 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. In carrying out the business activities of marketing alcoholic beverages, some limitations and conditions must be obeyed by business actors, one of which is having a distribution permit. Given the increasingly widespread use of the internet, alcoholic beverage businesses are starting sell their products through digital platforms. However, legally there are no rules governing whether alcoholic beverages may be distributed online. This thesis will discuss the regulation of the circulation and sale of alcoholic beverages online and its relation to consumer protection in Indonesia and the role of National Agency of Drug and Food Control (BPOM) that gives distribution permits and a supervisory agency for the circulation of alcoholic beverages on digital platforms. In doing the writing, the writer uses the juridical-normative research method with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the Government needs to update the rules governing alcoholic beverages related to online sales. Considering that if only referring to the regulations that currently exist, it is felt that they do not provide enough protection for consumers and business actors."