Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"yang dibuat tanpa adanya dokumen asli. Dokumen asli adalah hal yang sangat diperlukan dalam peralihan obyek teretentu. Ketidaklengkapan dokumen dalam pembuatan akta akan menimbulkan kerugian berlanjut kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu penulisan ini berfokus pada bagaimana keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat akta, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 38 UUJN, dan ketentuan verlijden dalam pembuatan akta dan memahami pertanggungjawaban berdasarkan UUJN dan Kode Etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta kuasa menjual yang dibuat tanpa adanya dokumen asli tetaplah menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, selama ia memenuhi syarat bentuk suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata Jo. Pasal 38 UUJN. Serta ketiadaan sertipikat asli atas obyek yang hendak diperjualbelikan tidak berimplikasi apapun pada akta kuasa menjual. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Notaris atas kelalaian dalam proses pembuatan akta ini ialah sanksi administratif yakni pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

---

This thesis discusses the legal implications of making a sales authorization deed that was made in the absence of original documents. Original documents are indispensable in the transition of certain objects. The incomplete documents in making the deed will cause continued loss to one party. Therefore this writing focuses on the validity and accountability of the notary in carrying out his obligations in making the deed, with reference to the provisions of Article 1 number 1 Jo. Article 1868 of the Civil Code in conjunction with Article 38 of the UUJN, and verifiable provisions in making deeds and understanding accountability under the UUJN and the Code of Ethics. This study uses normative juridical research methods, with descriptive-analytical research type, analyzed using qualitative analysis methods using secondary data collection techniques. The results of this study conclude that the deed of selling power made without the original documents remains an authentic deed which has perfect proof of strength, as long as it fulfills the requirements for the form of an authentic deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code Jo. Article 38 UUJN. And the absence of the original certificate of the object to be traded has no implication whatsoever to the deed of selling power. The responsibility imposed on the Notary for negligence in the process of making this deed is an administrative sanction, namely a temporary dismissal for 6 (six) months."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun CampuranGCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yang kurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawab Notaris. Disimpulkan di dalam tesis ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSC-GCM tidak sah dan tanggung jawabNotaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga secara keperdataan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan dan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu Notaris seharusnya bersikap lebih berani dan tegas dengan membawa asisten dan/atau pihak kepolisian untuk mendampinginya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

---

This Thesis discusses about the making of Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association that failed to meet quorumrequirements stated in Article of Association and by-law. Therefore, this thesis analyzes the authenticity of minutes of Extraordinary General Meeting of GCM Ownerand Tenants Condominium Units Association. And how Notary is held accountable for issuing the meeting minutes. This research was conducted using a juridical normativemethod with a type of descriptive analytics approach. The result shows that GCM Owner and Tenants Condominium Units Associations Article of Association is legally binding and can not be ruled out. In addition to that, a disorganized Extraordinary Meeting could not be a reason for negating Notarys responsibilities. This researchsummarizes that the Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association deed becomes void and Notary will receive a written warning issued by Notarys supervisory board based on Law of Notary Public. Then, Notary may be ordered to pay damage fees and/or interest based on civil liability if any parties file and win a lawsuit in civil courts. Notary should be more cautious in examining documents including Condominium Units Associations Article ofAssociation that have any potential disputes in the future. Furthermore, Notary should be more courageous and decisive by asking assistants and/or the police for assistance in carrying out her duties and positions as a Notary."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana aktakuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat olehPPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karenadianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebuttidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihakyang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatanperdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak.Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti ketentuan yangberlaku untuk menghindari pengingkaran atau perbuatan melampaui hak yangtimbul terkait dengan keberadaan kuasa menjual tersebut

---

ABSTRACTThis Thesis analyze about The Ruling of High Court Number438/PDT/2013/PT.Bdg, which is the sell attorney made by Notary and also deedof sale and purchase made by PPAT became void by the law because that sellattorney was considered as the irrevocable power of attorney. . The research usedjudicial normative. The result of the research showed that the verdict was notappropriate with relevant law. Legal protection for the people whom the deedbecame void is submit a private suit and prove that the sell attorney is not theirrevocable power of attorney and also show that the land sale as transition of landright is legal. Suggestion for people who want to make deed of sale and purchaseis following the relevant rule to avoid refusing or something pass over the rightbecause of the sell attorney"

"Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa hingga bagaimana suatu kuasa dapat berakhir. Dalam pasal 1813 KUHPerdata memberikan salah satu ketentuan berakhirnya kuasa yaitu dengan meninggalnya pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dalam kasus yang dibahas oleh Penulis, pemberi kuasa dalam hal ini terdiri dari 3 (tiga) orang ahli waris dan penerima kuasa adalah seorang ahli waris lainnya. Pemberian kuasa ini melalui akta notaris yang bertujuan untuk menjual sebidang tanah warisan yang dimiliki bersama sama oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam perkembangannya beberapa pemberi kuasa meninggal dunia dan penerima kuasa baru melakukan jual beli setelah beberapa pemberi kuasa tersebut meninggal. Menurut penulis, akta kuasa untuk menjual ini batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, mengakibatkan berakhirnya kuasa. Selain itu, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah akta kuasa berakhir juga menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak ada alas hukum untuk melakukan tindakan penguasaan lagi.

---

Dynamics and mobility of society are always increased at nowdays, it give the result in a person can not take care themselves for all their needs. One way out is with the delegation of authority to another party. Through this power, a person can be represented by another person in performing a legal act. Representing another person authority for nowdays is commonplace. The regulation of the power contained in article 1792 to article 1819 of the Civil Code. In some article, the regulation provide the ends of power of attorney. In article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary. In this case, the mandator are consists of 3 ( three ) persons heirs and the mandatary is one of the heirs too . This power made by a notarial deed which aims to sell a plot of inheritance land and shared equally for all the parties. The following years, 2 (two) persons of mandator was died and the mandatary recently sold that inheritance land after the death of mandator. According to the authors opinion , power to sell the deed is null and void because it is based on the provisions of Article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary . In another way, all legal actions undertaken base of authorized certificate authority after ending also null and void, because there is no legal base for that action."

"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan pernyataan pemberian kuasa yang diberikan pemberi kuasa atau pemberi hak tanggungan dengan menunjuk pihak lain sebagai kuasanya yang wajib dibuat dengan akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam pembuatan akta, Notaris tunduk pada ketentuan UUJN yang menetapkan bentuk dan format dari akta notaris, namun pada praktiknya ketika membuat SKMHT notaris dituntut oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membuat SKMHT berdasarkan blanko Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012. Diperlukan adanya kajian unutk mempelajari implikasi hukum akta SKMHT yang dibuat dihadapan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penulisan tesis ini dapat disimpulkan kedudukan akta SKMHT yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan format berdasarkan blanko Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 tahun 2012 yang mana tidak sesuai dengan ketentuan akta auntentik berdasarkan UUJN merupakan akta dibawah tangan.

---

Notaries must follow the provisions of the Law on Notary Positions while making legitimate deeds; however, in practise, SKMHT deeds are created using the form of the head of the national land agency's regulation number 8 of 2012, which is not in conformity with the provisions of the UUJN. The legal ramifications of a notary SKMHT deed utilising the format of the head of the land agency regulation number 8 of 2012, as well as the protection of a notary in making SKMHT deeds, require more research. Furthermore, normative juridical is a methodological approach that used to complete this research. The finding of this thesis conclude that The position of the SKMHT deed made by a notary using a format based on the form of the Head of the Land Agency Regulation Number 8 of 2012, is not in accordance with the provisions of the UUJN, and could result in the deed being an underhand deed rather than an authentic deed as stipulated in the SKMHT form."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-UndangJabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai kesesuaian antara akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris dengan keadaan yang sebenarnya. tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat, Akibat Hukum dari Akta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap, kecuali untuk relaas akta sebagaimana diatur dalam 46 UUJN yang harus dijelaskan alasan tidak dibacakan, dan yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, jika terbukti menimbulkan kerugian perdata maupun sanksi pidana, dan juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Majelis Pengawas. Dapat diketahui bahwa akibat bagi akta yang tidak dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, maupun akta menjadi nonexistent. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karena nilai itu merupakan kaidah moral yang positif. Selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat, dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

ABSTRACTNotary, in performing its duty and function should be honest, meticulous and trustworthy. Otherwise, it will cause a violation toward the provision stipulated in Article 16 Paragraph 1 the law of Position on Notary. As such can be saw as to in the compatibility between the deed made by those and the real condition in shareholder rsquo s annual general meeting, notary rsquo s responsibility in the process of making minutes of shareholder, legal consequences from the deed. Method used in this research is analytical normative juridical. The type data used is secondary data by using collecting document study rsquo s data method and supported by interview which is proceeded qualitatively. According to the result of this research, it stipulates that notary must read the deed in front of appearer, except for the authentic deed as regulated in the article 46 of position of notary law that must be explained the reason for not being read. In addition, the trespasser also can be punished. It is commonly believed that the implication from the deed which is made in contradict with the applicable law could cause the deed to be revoked, null and void or to be nonexistent. Whereas, for the notary itself, they could be punished alternatively civil, criminal, administrative and supervisory suit . The law of position of notary explicitly regulates sanction for the notary breaking its provisions and notary code of conduct because it derives from the positive moral norm. Moreover, it hopes that the provision of sanctions stipulated in the law of position of notary codifies systematically. The civil sanction will cause the deed legally binding as unauthorized deed or can be revoked. The administrative sanction occurs when there is a deed does not fulfill internal requirement where the notary in performing its duty does not perform a series of act pertaining to performance of duty of notary"

"Tesis ini membahas mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan dengan mengikatkan hubungan hukum pinjam meminjam dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dapat dijadikan alat penyelundupan hukum dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta keabsahan dari akta-akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan datanya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data eksplanatori analitif. Perjanjian jual beli dan perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang berbeda dan berdiri sendiri. Ketika terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam, maka akta yang idealnya dibuat adalah akta pinjam meminjam. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Skt, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak adalah pinjam meminjam, namun diikat dengan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual untuk menutupi perjanjian pinjam meminjam dirasakan lebih menguntungkan bagi pihak para pihak. Suatu akta yang mengandung unsur-unsur penyelundupan hukum, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal.

---

This thesis discusses the practice of legal smuggling carried out by binding the legal relationship of lending and borrowing with a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney deed to sell. The problem to be studied in this research is about how a deed of sale and purcahse binding agreement and power of attorney deed to sell can be used as a legal smuggling tool in the legal act of buying and selling land and the validity of seed containing elements of legal smuggling. The research method used is doctrinal with explanatory research typology. Then the type of funds used in this research is secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research conducts document studies as a data collection tool. The data analysis method used is a qualitative method that produces analytical explanatory data. The sale and purchase agreement and the lending and borrowing agreement are different agreements and stand alone. In Decision Number 198/Pdt.G./2023/PN.Skt, the actual legal relationship between the parties was borrowing, but it was bound by a deed of sale and purchase agreement and a deed of power of attorney to sell. This cannot be justified because it is a form of legal smuggling. Legal smuggling by making a deed of sale and purchase binding agreement and a deed of power of attorney to sell to cover the loan agrement is felt to be more profitable for creditor. A deed that contains elements of legal smuggling, then the deed becomes null and void because it does not meet the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely a lawful cause."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh notaris dan karyawan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat akta autentik. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta bentuk dan susunannya telah ditentukan undang undang dan mempunyai pembuktian yang sempurna. Tetapi di masa kini banyak sekali ditemukan notaris yang dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada atau dengan kata lain membuat akta autentik palsu. Rumusan Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) dan pertanggung jawaban pidana karyawan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis. hasil penelitiannya adalah Mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu yang terjadi pada kasus putusan Nomor 1209/K/Pid/2022 tersebut bila merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta kuasa menjual tersebut dinyatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal yang mengakibatkan kesepakatan secara tertulis tidak mengikat secara hukum saat permohonan pihak dikabulkan oleh Putusan Hakim di Persidangan dan untuk karyawan notaris dalam kasus tersebut tidak berhak dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana membuat akta kuasa menjual palsu disuruh oleh notaris dengan kata lain melakukan tindak pidana atas perintah jabatan dan tidak berhak dimintai pertanggung jawab pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana

---

This thesis examines the forgery of power of attorney deeds of sale committed by notaries and notary employees. A notary is a public official who is authorized by the Ministry of Law and Human Rights to make authentic deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized public official and its form and structure have been determined by law and have perfect proof. However, nowadays there are many notaries who in making authentic deeds do not comply with existing legal rules or in other words make fake authentic deeds. The formulation of the problem raised in this research is regarding the validity of a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022) and the criminal liability of notary employees in making a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022). ) This research uses a doctrinal method and the research typology is analytical descriptive. The results of the research are: Regarding the validity of the fake power of attorney deed that occurred in the case of decision Number 1209/K/Pid/2022, when referring to Article 1320 of the Civil Code, the power of attorney deed to sell was declared null and void because it did not meet the subjective requirements that led to the agreement. This can be canceled which results in the written agreement not being legally binding when the party's request is granted by the Judge's Decision at the Trial and the notary employee in that case is not entitled to be subject to criminal sanctions for committing a crime in making a power of attorney deed. selling counterfeit goods ordered by a notary, in other words, committing a criminal act on orders from the office and not having the right to be held criminally responsible as stated in article 51 paragraph 1 of the Criminal Code "

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/PDT.G/2018/PN/DPU mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari utang piutang serta perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan terhadap batal demi hukumnya akta-akta tersebut oleh Putusan Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustaka dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak sebagai pertimbangan dalam menuangkan suatu konstruksi hukum ke dalam suatu bentuk akta autentik, oleh sebabnya Notaris perlu menguasai pembaharuan pengetahuan hukum. Notaris wajib memberikan edukasi serta penyuluhan hukum agar para pihak mengerti dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan bahkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Terkait pemahaman terhadap isi akta, Notaris wajib melakukan pembacaan akta sebagai pemenuhan terhadap syarat formiil pembuatan akta Notaris serta melakukan penolakan jika terhadap permintaan pembuatan akta yang mengandung sebuah kausa palsu. Pemenuhan perlindungan hukum kepada pihak ketiga atas jual beli tanah dari penjual yang tidak berhak mengacu kepada unsur itikad baik. Apabila unsur ini terpenuhi maka hukum memberikan perlindungan kepadanya dimana pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut hak atas tanahnya dengan jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertipikat, melainkan hanya dapat mengajukan pengembalian uang kembali dang anti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

---

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds should pay attention to the precautionary principle in making deeds. The birth of a problematic deed that cannot be implemented with the precautionary principle will not only harm the parties in the deed but can also harm third parties outside the deed who have interests, even the notary himself. This study analyzes the decision of the Dompu District Court Number 23/PDT.G/2018/PN/DPU regarding the application of the notary's precautionary principle in making the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Deed of Power of Attorney to sell which frees debts as well as the protection of third parties who have problems against null and void the law of these deeds by the Court. The approach used in this study uses a normative legal research approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are that the notary is obliged to listen to the statements of both parties as a consideration in pouring a legal construction into an authentic deed because the notary needs to understand the renewal of legal knowledge. Notaries are required to provide legal education and counseling so that the parties understand the legal actions they will take and even the legal consequences that will arise. Regarding the understanding of the contents of the deed, the notary is obliged to read the deed as a fulfillment of the formal requirements for making a notarial deed and to fight if the request for making a deed contains false causes. Fulfillment of legal protection to third parties for buying and selling land from sellers who are not entitled to refer to the element of good faith. If this element is fulfilled, the law protects him whereby other parties who feel they have land rights can no longer claim their land rights within 5 years from the issuance of the certificate, but can only apply for compensation only to sellers who are not entitled."