Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dewasa ini semakin tinggi. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila, pengembangan kompetensi khususnya yang berkaitan dengan service excellence telah banyak dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. Namun demikian, kesemuanya belum mampu menunjukkan manfaat yang signifikan. Pokok permesalahannya dapat dicermati dari implementasi pengembangan kompetensi yang bersifat parsial, belum dilaksanakan secara holistik dan sistemik. dalam upaya mengurangi permasalahan yang berkembang, instansi pemerintah perlu membangun peta jalan pengembangan kompetensi yang memuat rencana cukup detail dengan indikator terarah dan target tertentu guna mencapai tujuan yang ditetakan. Paper ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. sumber data dikumpulkan secara deduktif dari beberapa sumber referensi ilmiah dan peraturan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas prima perlu didukung oleh ketersediaan SDM aparatur yang handal, sehingga pengembangan kompetensi dibidang pelayanan menjadi keniscayaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi, diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi ASN dalam rangka terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia. Oleh karena itu, Perumusuna kebijakan, dan perancangan kurikulum dan metode pengembangan kompetensi ASN yang lebih sistematis dan holistik, khususnya dalam rangka mengakselerasi kinerja pelayanan publik berkelas dunia. "

"ABSTRAKPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang merupakan ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dibidang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai pondasi instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, perkembangan tren global yang dimotori oleh kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, antara lain perubahan, antara lain perubahan ekspetasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut tersebut, kementerianPANRb melalui deputi pelayanan publik melaksanakan upaya komprehensif agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. "

"ABSTRAKKondisi saat ini masih banyak ketidak sesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN untuk dapat bersaing ditingkat dunia/global. Penilaian kualifikasi ASN dilihat pada kompetensi dan kinerja ASN yang diddasarkan pada budaya pelayanan yang baik mulai dari penguasaan social cultural, bahasa dan yang utama adalah penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menghadapi perkembangan global. Untuk itu masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN agar dapat bersaing di tingkat golbal, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan saat ini harus mengarah pada peningkatan standar kompetensi yang dilandasi oleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unujk kerja yang dipersyaratkan.Dengan adanya perubahan zaman dan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital) pengembangan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia diperlukan hard skill (kemampuan teknis) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berwawasan global dan dapat menggunakan teknolgi informasi (TI) sesuai dengan perkembangan zaman."

"Latar belakang: Supervisi klinis merupakan komponen penting dari jaminan kualitas dan kerangka tata kelola klinis dalam organisasi perawatan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model supervisi klinis menggunakan alat bantu teknologi informasi berbasis motivasi dan efikasi diri (TIME) terhadap kompetensi perawat dalam keamanan obat. Metode: Desain penelitian mixed methode riset (kualitatif dan kuantitatif). Sampel: Kepala ruangan, perawat primer dan perawat pelaksana sebanyak 132 perawat. Hasil: tahap 1: studi kualitatif didapatkan 7 tema. Dukungan dalam efektivitas model, tahap 2: pengembangan model supervisi klinis “TIME”, model dan kurikulum, buku kerja dan buku evaluasi. Sistem aplikasi supervisi klinis “TIME”. Hasil user acceptance test (UAT) nilai rata - rata keberterimaan pelaksanaan 86% yang berarti sangat diterima. Hasil menunjukan bahwa terdapat perubahan yang bermakna uji efektivitas model sebelum dan sesudah intervensi model dengan p value < 0,05. Setelah intervensi model kompetensi perawat dalam keamanan obat terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol terkait kompetensi perawat dalam keamanan obat dengan p value < 0,05. Terdapat hubungan antara karakteristik perawat dalam hal usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan intervensi model terhadap kompetensi perawat dalam keamanan obat dengan p value < 0,05. Faktor yang paling dominan berpengaruh adalah intervensi model supervisi klinis “TIME” terhadap kompetensi perawat dalam keamanan obat dengan p value < 0,05. Kesimpulan: Model supervisi klinis “TIME” dapat diimplementasikan pada tatanan pelayanan keperawatan sehingga dapat meningkatkan kompetensi perawat dalam keamanan obat.

---

Background: Clinical supervision is an important component of the quality assurance and clinical governance framework in healthcare organizations. This study aims to develop a clinical supervision model using information technology tools based on motivation and self-efficacy (TIME) on nurse competency in drug safety. Methods: Mixed method research design (qualitative and quantitative). Sample: Head of room, primary nurse and implementing nurse as many as 132 nurses. Result: stage 1: qualitative study found 7 themes. Support in the effectiveness of the model, stage 2: development of the “TIME” clinical supervision model, model and curriculum, workbooks and evaluation books. “TIME” clinical supervision application system. The results of the user acceptance test (UAT) average value of 86% acceptance which means very acceptable. The results showed that there was a significant change in the effectiveness test of the model before and after the model intervention with a p value <0.05. After the intervention of the nurse competency model in drug safety, there was a significant difference between the intervention group and the control group regarding nurse competence in drug safety with a p value <0.05. There is a relationship between the characteristics of nurses in terms of age, education level, years of service and model interventions on the competence of nurses in drug safety with a p value <0.05. The factor that has the most dominant influence is the intervention of the clinical supervision model "TIME" on the competence of nurses in drug safety with a p value <0.05. Conclusion: The "TIME" clinical supervision model can be implemented in nursing service settings so that it can increase nurse competency in drug safety."

"Pada hakekatnya perpustakaan adalah lembaga yang mengumpul, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi dalam berbagai media dan bentuk. Mendapatkan informasi dalam berbagai media dan bentuk merupakan bagian Hak Azazi Manusia (HAM) agar manusia memiliki pengetahuan (knowledge) dalam hidup dan kehidupan. Karena itu, tujuan utama perpustakaan adalah mewujudkan masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan. Salah satu keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya tenaga pustakawan yang berdedikasi tinggi, mempunyai kompetensi, dan bekerja secara profesional. Dengan demikian pustakwan dituntut untuk memberikan layanan prima dan berorientasi kepada pemustaka. "

"Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function.Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas.Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty.Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar.Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

---

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function.

Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure.

Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself.

This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth.

Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results

This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community."

"Research Target is to analysis of government development of organization execution area in improving public service specially service in area of administration and to analyse strategy that conducted to develop organization of area government in improving public service specially service in area of administration in South East Regency Muna Provinsi Sulawesi. To see organization ability in duty execution and function can be conducted by organization analysis are referred as Mc. Kinsey with theory Seven S. Framework raises its argument about criteria successfullness of an organization by depict managerial activity ( Managerial The core activities ) that consist of Strategy, structure, system, style, Staff,Skill and Shared Value. And to bear strategy in developing organization local government (PEMDA) then writer uses analyze SWOT. Research that used by to answer problem of research must in exact accord with research problem. Research method this is the descriptive by research design qualitive. Analysis show has not yet been existence of strategy planning, have not yet the of dissociation either duty or workplace in accordance with working organisation rule, responsibility exceeds, authority given there is no employee motivation are added next has not yet been existence of vision and mission of every organization also area government service not prima. In ability of Local Government organization activity that service to public to society have had strategy that either although has not yet been optimal in supporting target creation,seen from operating expenses that minim service tariff that expensive relative, handling complai that has not yet been maximal , while output that prodiced by show result that less maximal with still existence of society sigh espicially in the case of time in service execution. Research Resulth to factors above indicate that relative to the number of society sigh to service that given by government also because of existence of external factor that is head policy that has not yet been optimal. Over the course of analysis SWOT , then known some strategy proposals to conduct Local Government development of organization in improving public service in Muna Regency, South East Province Sulawesi that is arrange repeat structure of area peripheral organization by undertaking development of organization Local Government especially commisioned give public service to society with applying one roof Service integrated."

"Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima."

"ABSTRAK tulisan ini adalah respon terhadap UU No. 25 Tahun 2019 tenatng pelayanan publik. Setelah 10 Tahun berlaku perlu adanya tinjaun kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang dirasa masih belum mengakomodasi atau belum menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal tersebut mengingat kekurangan utama yang melekat pada hukum tertulis yaitu tidak pernah lengkap. Tulisan ini memberikan evaluasi awal dari berbagai simptom dari persfektif normatif-yuridis. Ada empat (4) masalah yang dibahas, Yakni Pertama, Paradigma hak procedural dan ketentuan pengaduan; kedua. masalah hubungan antara pembina, penanggung jawab dan penyelenggaraan pelayanan publik; ketiga, masalah kedudukan perwakilan ombudsman di daerah; dan keempat masalah terminologi "Masyarakat tertentu" dan "kelompok rentan". Berdasarkan empat masalah yang dibahas, dapat disimpulakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU pelayanan publik mencerminkan problem yang sifatnya paradigmatik, seperti mengenai hak-hak prosedural, dan juga masalah ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-undangan lain. selain itu, masalah tersebut menyebabkan beberapa substansi pengaturan kurang mencukupi pengaturannya. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk melakukan evaluasi secara komprhensof UU No. 25 Tahun 2009 ini"