Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan maraknya Industri 4.0, Pemerintah menggalakkan program Making Indonesia 4.0 untuk mengarahkan Indonesia kepada Industri 4.0 dan lebih siap bersaing di tingkat global, salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia, hal ini juga disambut oleh PT.Pupuk Indonesia Holding Company dengan meningkatkan infrastruktur digital, yang salah satunya adalah eprocurement. Namun pada perusahaan terkait, ditemukan bahwa pra pengguna memiliki tingkat kesiapan brainware yang rendah sehingga dibutuhkan penelitian terkait hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi tingkat kesiapan dan intensi pengguna e-procurement menggunakan technology readiness index yang menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi berada pada level medium readiness level dan model technology readiness and acceptance model menunjukkan bahwa faktor yang signifikan dalam pengadopsian teknologi eprocurement adalah Insecurity dan Perceived Usefulness. Analisis dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada seluruh pengguna e-procurement di pengadaan PT.PIHC. Kemudian dilakukan perancangan strategi dilakukan menggunakan bantuan tools diagram Impact-Performance Analysis (IPA) oleh para praktisi yang berpengalaman pada penggunaan e-procurement pada perusahaan dengan rekomendasi strategi prioritas utama adalah mengubah kegiatan manual input menjadi otomatis dengan terintegrasi pada sistem e-procurement dalam beberapa bentuk seperti penyimpanan kontrak dengan informasi kontak vendor dan ketentuan pembayaran yang terintegrasi pada e-procurement dan integrasi fitur membandingkan harga langsung dari berbagai seller sehingga tidak perlu mencari informasi secara terpisah.

---

Along with the rise of Industry 4.0, the Government is promoting the Making Indonesia 4.0 program to connect Indonesia to Industry 4.0 and is more ready to compete at the global level, one of which is by improving digital infrastructure in Indonesia, this is also supported by PT. Pupuk Indonesia Holding Company by improving digital infrastructure , one of which is e procurement. However, in related companies, it was found that users had a level of brainware readiness that needed research in this regard. This study aims to formulate a strategy for the level of readiness and intentions of e procurement users using a technology readiness index that refers to the level of technology adoption depending on the level of intermediate level of readiness and the technology readiness model and acceptance model showing significant factors in the adoption of e-procurement technology are Insecurity and Behavior Intention. The analysis was carried out by distributing questionnaires to all e-procurement users in PT. PIHC. Then the strategy design is carried out using the Impact-Performance Analysis (IPA) diagram by experts trained on the use of e-procurement in companies with the contribution of priority strategies is to change manual input activities to be automated with integrated eprocurement systems in some forms such as contract storage with vendor contact information and payment terms integrated into e-procurement and the integration of features comparing prices directly from various sellers so there is no need to search information separately."

"Sebagian besar bahan baku obat masih dibeli dengan dolar yang nilainya cenderung tinggi. Pada krisis ekonomi yang baru lalu, tercatat betapa besarnya pembelian bahan baku pada perusahaan farmasi (kurang lebih 90% dari total biaya produksi). Deegan menggunakan teknologi berbasis Internet, diharapkan dapat dilakukan efisiensi pada proses pembelian dan penjualan bahan baku industri farmasi ini.Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan cara melakukan pengumpulan data mengenai pelaku pada industri farmasi yang berhubungan e-Procurement bahan baku yaitu dengan melalui analisis data yang didapat dari laporan tahunan, profit perusahaan, situs institusi, wawancara dan focus group discussion. Obyek penelitiannya adalah institusi pemerintah terkait dan tiga perusahaan farmasi nasional yaitu PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, dan PT. Kalbe Farma.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, industri farmasi di Indonesia sudah dapat melakukan e-Procurement dalam tahap yang relatif awal yaitu tidak seratus persen secara online karena masih ada beberapa proses transaksi yang harus dilakukan secara offline.Pemerintah juga sudah terlihat menunjukkan komitmen untuk turut mendukung prosedur bisnis ini, akan tetapi masih perlu dilakukan percepatan untuk dapat mengejar ketinggalan dalam hal kesiapannya.Perusahaan farmasi harus lebih menyiapkan diri ke arah pengintegrasian masing-masing kegiatan dan tidak menganggap Teknologi dan Informasi sebagai bagian yang terpisah dari perusahaan yang hanya menangani aspek teknologi saja melainkan mengintegrasikannya ke keseluruhan strategi bisnis perusahaan.Berbagai cara dapat dilakukan untuk meminimalisasikan investasi yang harus dikeluarkan untuk persiapan masuk kedalam e-Business melalui e-Procurement bahan baku, antara lain dengan melakukan outsourcing untuk prasarana yang diperlukan, baik piranti lunak maupun piranti keras."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding company BUMN yang ditinjau dari hukum persaingan usaha. Salah satu holding company BUMN yang telah terbentuk adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). Perlu diselaraskan antara pembentukan holding company BUMN dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dilakukan penelitian terhadap dampak hukum yang mungkin timbul dengan dibentuknya holding company BUMN pupuk. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan holding company BUMN di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak dilakukannya proses notifikasi dan masih berpotensi menimbulkan inefisiensi pendistribusian pupuk. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, KPPU dan pelaku usaha agar pelaksanaan prosedur notifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

The focus on this study discuss about establishment of holding company of state owned enterprise for fertilizers, named PT Pupuk Indonesia (Persero), from the perspective of Indonesia anti monopoly and competition law. Therefore, the establishment of holding company need to be synchronized with the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the impact that might be arise. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that an establishment of state owned enterprise of holding company for fertilizers have not fulfilled the notification requirement and potentially cause inefficiency of the fertilizers distribution. Therefore, the cooperation between government, KPPU, and entrepreneurs is needed so that the notification requirement stratifies the Law Number 5 of 1999 Corncerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"ABSTRAKE-procurement merupakan bentuk inovasi teknologi dalam dunia bisnis yang memungkinkan operasional bisnis yang efisien dan transparan melalui keterbukaan informasi. PT Serasi Autoraya (SERA) berupaya mengimplementasikan e-procurement dalam proses bisnisnya untuk menggantikan sistem konvensional yang tidak efisien dan rentan dari sisi keamanan dan pengawasan. Guna memastikan kesiapan organisasi dan kontrol terhadap proses, manajemen SERA menginginkan evaluasi kesiapan implementasi e-procurement yang akan mereka lakukan.Penelitian yang dilakukan menggunakan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Wawancara, studi dokumen, dan validasi pakar digunakan untuk mengumpulkan data dari empat narasumber yang merupakan pemangku kepentingan proyek implementasi e-procurement SERA. Perancangan model pengukuran dan analisis data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan alat bantu Expert Choice 11.Dari hasil analisis data diketahui dari perspektif indikator, indikator keamanan dan autentikasi menjadi indikator dengan pengaruh paling signifikan terhadap kesuksesan implementasi e-procurement. Dari perspektif kategori, organisasi menjadi yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi e-procurement. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesiapan perusahaan untuk mengimplementasikan e-procurement masih rendah. Sebagian besar aspek penilaian saat ini statusnya masih berupa gambaran umum yang belum dibakukan dan dilaksanakan.

---

ABSTRACT

E-procurement is an innovation in the business that enables efficient and transparent business operations through information disclosure. PT Serasi Autoraya (SERA) requested the implementation of e-procurement in its business processes for the implementation of conventional systems that are inefficient and vulnerable to security and supervision. To ensure organizational readiness and control of the process, SERA management requests an evaluation of the readiness for the implementation of e-procurement that they will undertake.

Research conducted using mixed method that collects quantitative and qualitative data. Interviews, document studies, and expert validation are used to collect data from four stakeholders of the SERA e-procurement implementation project. Designing models for measurement and analysis of data using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with the Expert Choice 11.

The results show that from indicator perspective, the security and authentication indicators are the most significant influence on the success of e-procurement implementation. Whereas from a category perspective, organization is the most dominant influencing the success of implementation. Evaluation of readiness shows the level of readiness of the company to implement e-procurement is low. The company has not a clear and specific plan for most of indicators."

"Industri 4.0 mendorong pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk menyesuaikan kemampuan dan keterampilannya dengan kebutuhan pada era tersebut. Perusahaan telah mengembangkan sejumlah teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas pekerja dalam mengatasi tanggung jawab dan pelanggan, tetapi nilai rata-rata keluhan pelanggan per bulan meningkat setiap tahun karena kesalahan administratif pekerja dan terdapat tekanan tersendiri dari kehadiran kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam menghadapi Industri 4.0. Data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Populasi penelitian ini adalah 257 pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok, serta sampelnya berjumlah 71 orang yang terbagi dalam sembilan Bagian. Survei menggunakan skala Likert untuk melihat kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam menghadapi Industri 4.0, serta dianalisis dengan uji H-Kruskal Wallis untuk mengetahui perbedaan kesiapan antara atasan dan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pegawai perusahaan tersebut memiliki tingkat kesiapan yang Tinggi dalam menghadapi Industri 4.0. Kesiapan tersebut ditunjukkan dari keyakinan individu yang Tinggi juga pada setiap dimensi penelitian. Motivation to Learn menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon positif, sedangkan Ability to Work Under Pressure menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon negatif dari pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok pada setiap dimensi penelitian. Tingkat kesiapan antara atasan dan bawahan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menghadapi Industri 4.0

---

Industry 4.0 encourages employees of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Asasta in Depok City to adapt their abilities and skills to the needs of that era. The company has developed a number of information technologies to support and improve worker productivity in dealing with responsibilities and customers, but the average monthly rate of customer complaints increases every year due to employee administrative errors and the pressure from the presence of other competitors. This study aims to analyze the readiness of PDAM Tirta Asasta Depok City's HR attitude’s in facing Industry 4.0. The research data were collected through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The population of this research is 257 employees of PDAM Tirta Asasta Depok City, and the sample is 71 people divided into nine sections. The survey uses a Likert scale to see the readiness of the HR attitude’s of PDAM Tirta Asasta Depok City. The data were analyzed descriptively to determine the extent of the readiness of PDAM Tirta Asasta Depok City's HR attitudes in facing Industry 4.0, and analyzed with the H-Kruskal Wallis test to determine the difference in readiness between superiors and subordinates. The results showed that most of the company's employees actually have a high level of readiness to face Industry 4.0. This readiness is shown from high individual confidence in each dimension of the study. Motivation to Learn is a component of change in Industry 4.0 which often gets positive responses, while Ability to Work Under Pressure is a component of change in Industry 4.0 which often gets negative responses from employees of PDAM Tirta Asasta Depok City on every research dimension. The level of readiness between superiors and subordinates also does not show a significant difference in facing Industry 4.0."

"Pada masa ini telah masuk revolusi industri keempat atau yang disebut dengan Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan sebuah proses atau alat yang terintegrasi dengan internet dimana semua obyek dilengkapi perangkat teknologi yang mampu berkomunikasi sendiri dengan sistem teknologi informasi. Untuk mengukur kesiapan sebuah perusahaan dalam menerapkan industri 4.0 di Jerman sudah diterapkan Industry 4.0 Readinness Index dari VDMA Jerman yaitu IMPULS. Begitupun di Indonesia juga sudah diterapkan Industry 4.0 Readinnes Index yaitu INDI 4.0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan antara standar penilain IMPULS dan INDI kemudian dari perbedaan tersebut dilakukan kalibrasi ulang. Untuk melihat keakuratan dari standar penilaian dikembangkan sebuah piranti assessment dengan menggunakan tool ADLI dari MBNQA. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) merupakan salah satu tool yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan system penilaian Approach, Deployment, Learning dan Integration (ADLI). Penelitian dilakukan di sebuah industri alat kesehatan yang ada di Indonesia. Hasil kalibrasi pada pilar Orang dan budaya serta Produk dan Layanan menggunakan IMPULS sebagai setting value. Hasil dari standar penilaian INDI dengan nilai 33.55% berada pada level 1 dan hasil dari standar penilaian IMPULS dengan nilai 35.6% berada pada level 2. Hasil dari piranti assessment untuk pilar Orang dan Budaya 39.79% berada pada level 1 dan untuk pilar Produk dan Layanan 33.75% berada pada level 0.

---

At this time, the fourth industrial revolution or what is known as Industry 4.0 has entered. Industry 4.0 is a process or tool that is integrated with the internet where all objects are equipped with technological devices that are able to communicate on their own with information technology systems. To measure the readiness of a company to implement Industry 4.0 in Germany, the Industry 4.0 Readiness Index from VDMA Germany, namely IMPULS, has been implemented. Likewise, in Indonesia, the Industry 4.0 Readiness Index has also been implemented, namely INDI 4.0. The purpose of this study was to see the difference between the IMPULS and INDI assessment standards and then recalibrate from these differences. To see the accuracy of the assessment standards, an assessment tool was developed using the ADLI tool from MBNQA. The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) is one of the tools used to assess company performance with the Approach, Deployment, Learning and Integration (ADLI) assessment system. The research was conducted in a medical device industry in Indonesia. The calibration results on the pillars of People and culture as well as Products and Services use IMPULS as the setting value. The results of the INDI assessment standard with a value of 33.55% are at level 1 and the results of the IMPULS assessment standard with a value of 35.6% are at level 2. The results of the assessment tool for the People and Culture pillar are 39.79% at level 1 and for the Products and Services pillar 33.75 % is at level 0."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana Pemerintah dalam membentuk holding company BUMN yang membawahi persero-persero tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya holding company BUMN yaitu mendirikan holding company bidang pupuk dengan cara melakukan spin off terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). Spin off PT PUSRI mengakibatkan adanya perubahan sifat perusahaan dari operating holding company menjadi investment holding company, namun demikian pada dasarnya holding company belum diatur dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai holding company di Indonesia, sehingga terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur mengenai holding company secara jelas.

---

This mini-thesis discusses Indonesian Government plans to build State Owned Enterprises (SOE's) holding company which subordinating certain persero as the parent company with the division based on the business line. The relevant step to manifest the SOE's holding company that has been pursued by the government was by building a holding company in fertilizer field with spin off against PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). The spin off led to the existence of the changing nature of PT PUSRI from operating holding company to become an investment holding company, by which the form of holding company still has not been arranged by Indonesian company law. This research is the legal research based on normative juridical approach with descriptive analytical method. The research conclude that Indonesian law has not been setting up a clear instrument regulation about holding company in Indonesia, causing the existence of forms that deviate from the arrangement of Act No. 40 of 2007 on a limited company. In so doing to address this problem then needed a legal mechanism to clearly set about holding company in Indonesia. "

"Industri 4.0 adalah koneksi digital baru yang mengoptimalkan nilai secara keseluruhan dalam sistem produksi manufaktur. Sistem produksi saat ini sering didasarkan pada pendekatan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dari manajemen lean. Peluang baru muncul dengan menerapkan Industri 4.0. Transformasi digital menuju pabrik yang terhubung dan terintegrasi menyebabkan perubahan besar pada industri mulai dari pengembangan sistem fisik cyber hingga penerapannya dalam seluruh sistem produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan alat tingkat kesiapan teknologi untuk pabrik makanan dan minuman dan kerangka kerja untuk mengimplementasikan transformasi digital menuju Industri 4.0. Metode Technology Organizational Environment (TOE) digunakan. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi dari produsen makanan dan minuman di Indonesia, Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) diperbarui agar sesuai dengan praktik umum dalam mengembangkan atau menerapkan teknologi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling utama dalam rangka implementasi industri 4.0 adalah faktor finansial, di mana nilai investasi yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi industri 4.0 cukup besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara garis besar, perusahaan manufaktur makanan dan minuman di Jabodetabek masih berada pada level 1 dalam tingkat kesiapan teknologi, di mana level 1 merupakan level formulasi konsep dari industri 4.0 itu sendiri.

---

Industry 4.0 leads new digital connections to optimize the whole value stream in the manufacturing production systems. Current production systems are often based on the continuous improvement approach of lean management. New opportunities arise by implementing Industry 4.0. The digital transformation towards smart connected factories causes enormous changes in mechanical engineering industry starting from the development of cyber physical systems up to their application in the whole production systems. This research aims to present a technology readiness level tool for food and beverage manufactures and the framework to implement digital transformation towards Industry 4.0. Technology Organizational Environment (TOE) method is used. Furthermore, in order to measure technology readiness level of food and beverage manufacturers in Jabodetabek, Technology Readiness Level (TRL) was regenerated which align with common practice in developing or implementing new technologies. The results showed that the most important factor in implementing industry 4.0 was financial factors, where the investment needed to implement industry 4.0 was quite large. The results also show that in broad outline, food and beverage manufacturer companies in Jabodetabek are still at level 1 in technological readiness level, where level 1 is the level of concept formulation for industry 4.0 itself."

"Pada penelitian ini, dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi Industri 4.0, dimulai dari life style, e-commerce, dan financial technology yang dilakukan oleh masyarakat ternyata juga diikuti oleh peningkatan trend angka kejahatan cyber di masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan SDM Polri dalam menghadapi RI 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kesiapan tengah dilakukan oleh organisasi Polri guna menghadapi RI 4.0. Dari 5 disiplin learning organization, pada disiplin Team Learning dan disiplin System Thingking, Polri sudah sesuai dengan karakteristik organisasi pembelajar. Sedangkan untuk disiplin Mental Model, disiplin Personal Mastery dan disiplin Shared Vision sudah ada penyesuaian namun belum optimal. Namun demikian, pembangunan SDM Polri merupakan faktor utama dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Dalam skenario pembangunan SDM Polri yang terdiri dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal telah menghasilkan 4 alternatif skenario yaitu Polisi "Gaul", Polisi "Inisiatif", Polisi "Benalu" dan Polisi "Batu".

---

Social changes due to the Industrial Revolution 4.0, leading to lifestyle, e-commerce, and financial technology changes. Unfortunately, this was followed by an increasing trend in cybercrime rates in the community. The police, with duties to maintain internal security and preserve public order, have new challenges in dealing with the fast changes of the era. This study examined the readiness of the Police HR in facing RI 4.0. Post positivist approach with qualitative data collection method was used as the assessment of the study. The results suggested that various preparations have been carried out by Polri to deal with RI 4.0. From the 5 learning organization disciplines, the Polri were in accordance with the Team Learning and the System Thinking discipline. As for the Mental Model, the Personal Mastery and the Shared Vision disciplines, adjustments had been made but were not yet optimal. However, the development of the Polri HR is a major factor in dealing with the changing times. In the Polri HR development scenario, which consists of 2 factors, internal and external, it has produced 4 alternative scenarios, namely the "Gaul" Police, "Inisiatif" Police, "Benalu" Police and "Batu" Police."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."