Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Indonesia, negara dengan beragam agama, harus memperhatikan keberlanjutan umatnya dalam beribadah. Haji adalah ibadah wajib kelima bagi Islam, tetapi ritual keagamaan ini memiliki keterbatasan bagi umat Islam, seperti masa tunggu yang lama dan biaya tinggi. Kesulitan-kesulitan kemudian mendorong banyak umat Islam untuk memilih melaksanakan umrah, bagian dari ibadah haji yang diadakan di kota suci Mekah dan dapat dilakukan sepanjang tahun kecuali pada periode haji. Hal ini menyebabkan pembentukan sistem umrah di Indonesia, sebuah sistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan peraturan. Namun, sistem ini menghadapi masalah buruk baru-baru ini, di mana penipuan terjadi dan menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan pada reputasi bisnis perjalanan Umrah. Oleh karena itu, perlu untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini sehingga kepercayaan dan kesetiaan jamaah tetap dipertahankan dalam menggunakan layanan umrah. Penelitian ini melakukan eksplorasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan. Kebijakan yang paling efektif adalah inspeksi keberangkatan di bandara dan kampanye travel umrah yang baik.

---

Indonesia, a country with diverse religions, positively has to pay attention to the sustainability of its people in worshipping. Hajj is the fifth obligatory worship of Islam, but this religious ritual has limitations to Muslims, such as long waiting period and high costs. The difficulties then induce many Muslims to choose to carry out Umrah, a part of the Hajj which is held in the holy city of Mecca and can be done throughout the year except on the Hajj period. This led to the formation of pilgrimage system in Indonesia, a system that has many stakeholders and regulations involved. However, this system faces a bad issue recently, where fraud occurs and causes economic losses and damage to the reputation of the Umrah travel business. Therefore, it is necessary to take action to overcome this problem so that the trust and loyalty of pilgrims are maintained in using the services of the pilgrimage. This study has explored policy initiatives which can be taken to fulfill the objectives. The two most effective policy are departure inspection and good travel agency campaign."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-marketing pada perusahaan jasa biro penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang ada di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa adopsi e-marketing dipengaruhi oleh kesesuaian, keunggulan relative, dan kemudahan penggunaan baik faktor internal dan faktor eksternal.;

---

This study is aimed to analyze the factors that influence the adoption of e-marketing services company agency organizing Hajj and Umrah trip in Jabodetabek area. This research was conducted with quantitative methods. This research found that the adoption of e-marketing is affected by compatibility, relative advantages, and ease of use of both internal factors and external factors."

"Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa isu, di antaranya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah umrah dikenakan PPN, dan juga terdapat penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah ditinjau dari asas kepastian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah telah sebagian sesuai dengan asas kepastian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesesuaian dengan asas kepastian, terutama mengenai ketentuan terkait transit yang memberikan peluang untuk penafsiran berbeda, dalam hal tidak terdapat definisi terkait dengan durasi maupun kegiatan yang dapat dilakukan selama transit. Adapun kekurangan lain berupa penggunaan bahasa dalam penguraian objek pajak yang belum singkat, penggunaan istilah dalam penguraian dasar pengenaan pajak (DPP) yang belum bersifat konsekuen, dan penguraian DPP yang belum sesuai dengan prinsip netralitas.

---

Umrah pilgrimage service, as part of the religious pilgrimage services, is one of the services that are not subject to VAT, and with the publication of regulation from the Ministry of Finance in the form of PMK 71/PMK.03/2022, it also has been regulated that religious pilgrimage services, of which include Umrah pilgrimage services, that also arrange travels to other places are subject to VAT with certain amount. However, in its implementation, there were issues such as umrah pilgrimage bureaus that were under the assumption that umrah pilgrimage services are subject to VAT, and there were elaborations from Directorate General of Taxes that do not match with the contents of the regulation, which may cause uncertainty. The purpose of this study is to analyze the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services viewed from the certainty principle. This study uses the post-positivist approach and qualitative data collection method. The result of this study shows that the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services has been partially in line with the certainty principle. However, there are still shortcomings in its conformity with the certainty principle, mainly about regulation regarding transit that give opportunities for different interpretations, of which there is no definitions regarding duration of and allowed activities during transit. There are other lacking aspects, such as usage of language in the explanation of its tax object, usage of term in the explanation of its tax base that is not consistent, and the explanation of its tax base that is not line with the neutrality principle."

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"Indonesia mengalami peningkatan konsumsi listrik karena pertumbuhan populasi. Sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya batubara. Muncul urgensi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dampak dari emisi karbon tidak meningkat. Salah satu alternatif EBT yang hadir di Indonesia adalah tenaga surya, namun sayangnya masih memiliki adopsi yang rendah di Indonesia meskipun potensinya besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan adopsi rooftop PV untuk mengurangi emisi karbon. Melalui metode sistem dinamis, model dikonstruksi untuk menguji tiga alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan net metering merupakan kebijakan yang dapat memberikan stimulus paling baik pada rumah tangga untuk mengadopsi rooftop PV. Pada skenario kebijakan ini, jumlah rumah tangga yang mengadopsi rooftop PV adalah sebesar 5.346. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menekan jumlah emisi paling besar, yakni adalah sebesar 1.037 juta kgCO.

---

Indonesia experiences rapid increase in electricity consumption due to its increasing population. Coal is still become dominant contributor in Indonesias energy mix. The development of new and renewable energy becomes an important issue to reduce the carbon emission. One of the alternatives of new and renewable energy is solar photovoltaic. Unfortunately, the amount of adopters of this type of energy is still low, despite of its great potential. The aim of this research is to analyze policy alternatives to increase the adoption of rooftop PV in order to reduce carbon emission. System dynamics model is used to simulate three policies alternatives.

Result shows that net metering policies is the best alternative to be implemented, since its produces the highest result in terms of amount of household that adopts rooftop PV, which gives value 5.346 household. More than that, net metering acts as the best policy to gives the highest amount of avoided carbon emission (1.037 million kgC"

"Umat Islam yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Meskipun biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh mereka juga mengalami kenaikan, namun tidak menghalangi niat untuk melaksanakan ibadah ini. Selain ibadah haji yang khusus diselenggarakan oleh pemerintah dengan haji regulernya, terdapat penyelenggaraan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umum yang menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara peserta ibadah haji dan umrah dengan Biro Perjalanan Umum dalam perjanjian untuk melakukan jasa dimana dalam perjanjian tersebut digunakan klausula baku yang ditentukan sepihak oleh biro perjalanan, serta dilakukan peninjauan terhadap ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"ABSTRAKPotensi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia belum dapat mengungguli tantangan yang dihadapi oleh perbankan Syariah Indonesia ditunjukkan oleh ketidaktercapaian sejumlah indikator pertumbuhan perbankan Syariah, salah satunya pangsa pasar yang memiliki target terdekat sebesar 11% pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perbankan Syariah dan mengeksplorasi alternatif kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah dengan metode sistem dinamis mengingat kompleksitas sistem, perilaku dinamis, dan kemampuan untuk mengintervensi area permasalahan. Skenario yang mungkin terjadi pada sistem adalah Banking Escalation, Utopia, Falling Over, dan The Slump yang merupakan kombinasi aktivitas organik nasabah dan tingkat kompetisi perbankan Nasional sebagai variabel skenario dengan pembobotan tertentu. Alternatif kebijakan yang diformulasikan antara lain skema penyaluran dana BPKH, peningkatan kualitas layanan, insentif untuk inovasi perbankan, dan kombinasi dari ketiga kebijakan. Hasil uji kebijakan terhadap skenario menunjukkan bahwa kombinasi ketiga kebijakan membuat capaian target pangsa pasar 11% terjadi paling cepat dan mendorong sistem mampu meraih persentase pangsa pasar tertinggi pada Januari 2025. Menurut perspektif skenario, Utopia merupakan kondisi paling ideal bagi sistem dalam menumbuhkan pangsa pasar perbankan Syariah Indonesia."

"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

---

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industribattery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit."

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung adopsi sepeda motor listrik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi pemakaian BBM. Skema battery swapping merupakan alternatif yang menarik yang dapat digunakan dalam mempercepat adopsi ke sepeda motor listrik karena dapat mengatasi permasalahan jarak tempuh yang terbatas, pengisian baterai yang lama, dan harga beli yang tinggi. Namun skema battery swapping belum optimal menurunkan emisi gas rumah kaca karena pengisian baterainya masih menggunakan energi listrik dari jaringan yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sehingga perlu diajukan sebuah konsep layanan battery swapping ramah lingkungan yang mengintegrasikan pengisian baterai menggunakan energi bersih dari Solar PV. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pengembangan layanan battery swapping ramah lingkungan menggunakan simulasi model sistem dinamis. Motode sistem dinamis dipilih karena industri layanan battery swapping merupakan sebuah sistem yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan secara holistik untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang dipilih. Hasil analisa terhadap simulasi diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam mendukung percepatan adopsi sepeda motor listrik melalui pengembangan industri layanan battery swapping yang ramah lingkungan.

---

The government of Indonesia (GOI) has committed to accelerating electric motorcycles adoption for reducing transport sector emissions. A battery swapping scheme is an attractive option for the GOI to solve several impediments to electric motorcycle adoption related to short milage, charging times, and initial investment costs. However, the battery swapping policy alone seems ineffective in supporting emission reduction targets since Indonesia’s grid electricity source is still dominated by fossil energy. Therefore, it is crucial to introduce a green battery swapping concept. It is a concept that integrates the battery swapping scheme with the use of solar energy as its primary energy source for the battery. This study aims to analyze alternative policies that can be implemented to support the development of green battery swapping services using a system dynamics model. The battery swapping service industry however is a complex system, so a holistic approach from system dynamics method is needed to determine the effectiveness of the implemented policy. The results of this research are expected to assist decision makers in formulating effective and efficient policies to support electric motorcycles adoption through the development of green battery swapping service industry."