Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditetapkannya kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi berupa grand design reformasi birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengamanatkan penataan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain aturan kebijakan terdapat faktor yang melatarbelakangi perlunya penataan organisasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah organisasi yang besar, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tumpang tindih, tidak selarasnya penyusunan rencana strategis dengan organisasi. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimanakah grand design reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penataan organisasi kementerian, 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan penataan organisasi pada Kementerian Kesehatan dalam rangka reformasi birokrasi, 3) Bagaimanakah kinerja organisasi setelah dilakukan penataan organisasi di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini mengunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang datanya bersumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya kualitatif dan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penataan organisasi yang ditandai masih rendahnya nilai reformasi birokrasi program penataan organisasi. Dikaji berdasarkan peraturan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja organisasi setelah dilakukannya penataan organisasi menunjukkan dari 36 indikator kinerja dalam rencana strategis, terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai ditahun 2019. Diharapkan dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan selanjutnya dapat memperhatikan aturan kebijakan serta keselarasan dengan penyusunan rencana strategis, sehingga diperoleh hasil penataan organisasi yang lebih baik dan menambah penilaian reformasi birokrasi.

---

The stipulation of the policy on the implementation of the bureaucratic reform program became the grand design 2010-2025 bureaucratic reform through Presidential Regulation Number 81 of 2010, mandating the proper arrangement of government organizations according to their functions. In addition to the rules that lay behind the need for organizational restructuring at the Ministry of Health, approval of large organizations, implementation of overlapping organizational functions and functions, the alignment of strategic plans with the organization was not aligned. Based on this background, there are 3 formulations of the problem to be discussed: 1) Reviewing the grand design of bureaucratic reform carried out by the Government in the framework of structuring the ministry's organization 2) Inviting the process of implementing organizational structuring in the Ministry of Health 3) Requesting organizational assistance is then carried out organizational structuring. This study uses a form of normative legal research consisting of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of qualitative data and forms of prescriptive research results. The results showed that there were still deficiencies in the implementation of organizational structuring which were marked by the low value of the bureaucratic reform of the organizational structuring program. Based on regulations, there are still discrepancies found in the organizational arrangement of the Ministry of Health. Expected results from research in 2019. It is expected that in the organizational arrangement can further discuss policy planning and alignment with strategic plans, expected results from research results that govern better organizations and increase reform bureaucracy."

"Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja presiden Jokowi pada masa pemerintahannya di tahun 2019 - 2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan tiga tahap yaitu melalui transformasi organisasi dengan penyederhanaan struktur organisasi, transformasi SDM melalui pengalihan jabatan, dan transformasi sistem kerja melalui penyesuaian mekanisme sistem kerja baru setelah penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi pada awalnya hanya dianggap sebagai formalitas dan tidak dapat dilakukan dengan optimal karena banyak aspek yang perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali terutama pada aspek SDM yang memiliki peran penting dan Kementerian PANRB merupakan kementerian yang bergerak di arah reformasi birokrasi sehingga harus menjadi contoh pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi di Kementerian PANRB. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait dan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang dianalisis dengan dimensi reframing, restructuring, revitalization dan renewal pada dasarnya sudah berjalan di Kementerian PANRB yaitu telah melakukan restrukturisasi dengan memangkas struktur menjadi dua level, melakukan pembaruan dengan pihak lain dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan kembali terutama terkait dengan peran pemimpin yang kurang memperhatikan pegawai. Adapun hambatan yang terjadi yaitu pada motivasi SDM yang perlu lebih diperhatikan akibat jenjang karir serta kesenjangan jumlah beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia. Hal ini dapat disiasati dengan pembentukan agen perubahan, memperkuat peran pemimpin, membangun kembali reward system untuk meningkatkan motivasi pegawai dan memperbaiki penataan SDM agar semakin optimal.

---

Simplifying the bureaucracy is one of President Jokowi's work priorities during his reign in 2019 - 2024. Simplifying the bureaucracy is carried out in three stages, namely through organizational transformation by simplifying the organizational structure, human resource transformation through position transfers, and work system transformation through adjustment of the new work system mechanism after simplification. Initially, the simplification of the bureaucracy was only considered as a formality and could not be carried out optimally because there were many aspects that needed to be considered and readjusted, especially in the HR aspect which had an important role and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform is a ministry that moves in the direction of bureaucratic reform so it must be an example of its implementation. This study aims to analyze and identify the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The approach used in this study was post- positivist with data collection techniques in the form of interviews with related parties and through literature study. The results of this study indicate that the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure analyzed by the dimensions of reframing, restructuring, revitalization and renewal has basically been running at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, restructuring by cutting the structure into two levels, updating with other parties well, increasing good HR skills. However, in practice it needs to be optimized again, especially related to the role of leaders who pay less attention to employees. The obstacles that occur are the motivation of human resources which needs more attention due to career paths and the gap in the number of workloads and the number of available employees. This can be circumvented by forming agents of change, strengthening the role of leaders, rebuilding the reward system to increase employee motivation and improving human resource management to make it more optimal."

"ABSTRAKReformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaanpembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah BebasKorupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandirioleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnyaakan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukupsignifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasiWilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukanInspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitianmerupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitianmenyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasisudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM,masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuankerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber dayamanusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasimenuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandirievaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehinggamemerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting theimplementation of national development in the field of health. Evaluation to Freeof Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted throughself assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level,which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministryof Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is asignificant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT.The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment ofFree of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conductedby Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health.This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The studywas conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of theresearch stated that the regulation is not yet complete, the communication of theevaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unitcharacteristic, there is still difference of motivation, perception and humanresource competence become a factors that influence effectiveness of theevaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessmentimplementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health havenot effective so require evaluation and further improvement."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."

"[Reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikanpelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untukmengevaluasi implementasi strategi komunikasi salah satu program reformasi birokrasipemerintah, yaitu penyelenggaraan layanan unggulan pencatatan nikah di lingkunganKementerian Agama. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptifdengan pendekatan studi kasus intrinsik, melalui wawancara mendalam denganresponden terpilih dan dokumentasi.Hasil penelitian dan pembahasan dengan lima orang narasumber menunjukkanbahwa strategi komunikasi pada program pelayanan pencatatan nikah di KementerianAgama telah menerapkan kerangka Nine steps of Strategic Public Relations, yaituanalisa situasi, analisa organisasi, analisa publik, tujuan dan sasaran, tindakan danrespon strategi, komunikasi efektif, taktik komunikasi dan implementasi rencanastrategis. Namun demikian terdapat beberapa step yang harus dioptimalisasikan;Bureaucratic Reform of the Indonesian Government aims to provide the betterservice for the public that is fast, transparent and accountable. The aim of this researchis to evaluate the implementation of the communication strategy in one of the currentfeature program, which is the civil registration in the office of Religious Affairs, knownas KUA. This research uses descriptive qualitative methodology with a case studyapproach.The result of this research after having discussed by five expert resources hadconcluded that the communication strategy used in civil registration program in KUAright now is appropriate and effective by using Nine steps of Strategic Public Relationsthat includes situation analysis, organizational analysis, public analysis, goals andobjectives, action and response strategies, effective communication, communicationtactics and implementation of strategic plans. Although there are steps to be optimized, Bureaucratic Reform of the Indonesian Government aims to provide the betterservice for the public that is fast, transparent and accountable. The aim of this researchis to evaluate the implementation of the communication strategy in one of the currentfeature program, which is the civil registration in the office of Religious Affairs, knownas KUA. This research uses descriptive qualitative methodology with a case studyapproach.The result of this research after having discussed by five expert resources hadconcluded that the communication strategy used in civil registration program in KUAright now is appropriate and effective by using Nine steps of Strategic Public Relationsthat includes situation analysis, organizational analysis, public analysis, goals andobjectives, action and response strategies, effective communication, communicationtactics and implementation of strategic plans. Although there are steps to be optimized]"

"Skripsi ini membahas mengenai eksistensi dynamic capabilities di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2015-2020. Peneliti menggunakan konsep dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across) dan juga enabling macro policy environemt (leadership dan policy networks) di Kementerian PAN-RB ini sendiri dalam merespons perubahan terkhusus pencapaian reformasi birokrasi internal organisasi untuk terus dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif dan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian, analisis dari hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa eksistensi dynamic capabilities pada kebijakan manajemen talenta masih samar terlihat dan masih belum mencapai kondisi ideal dynamic capabilities yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan Kementerian PAN-RB dalam menghadirkan kapabilitas dinamis yang didukung oleh commitment to action tidak hanya dari seorang pemimpin dan menguatkan berbagai indikator policy networks untuk mendorong terciptanya dynamic capabilities.

---

This thesis discusses the existence of dynamic capabilities in the Ministry of State Administrative and Bureaucratic Reform Reform (PAN-RB) in 2015-2020. Researchers use the concept of dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, and thinking across) and also enabling macro policy environment (leadership and policy networks) in the Ministry of PAN-RB itself in responding to changes, especially the achievement of organizational internal bureaucratic reform to continue to be able to produce various policies. which is adaptive and becomes an example for ministries / agencies and local governments in Indonesia. Researchers used a post-positivist approach and used qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Then, the analysis of the results presented in a descriptively which results in the finding that the existence of dynamic capabilities in talent management policies is still vague and has not yet reached the expected ideal dynamic capabilities. Therefore, one of the suggestions given is to increase the PAN-RB Ministry in presenting dynamic capabilities that are supported by commitment to action not only from a leader and strengthening various indicators of policy networks to encourage the creation of dynamic capabilities."

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"