Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek SPAM Semarang Barat memulai penyiapan Financial Business Case pada akhir tahun 2017. Pada bulan oktober 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia selaku pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan berhasil melakukan financial closing di bulan mei 2019. Adapun kripsi ini bertujuan untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership (PPP) pada Proyek SPAM Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivist dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dikenalkan oleh Ameyaw dan Chan (2016) yaitu: Komitmen Partner Proyek; Kekuatan Konsorsium; Kekuatan Aset; Lingkungan Politik; dan Unit PPP Nasional. Hasil analisis mengindentifikasi terdapat 11 faktor-faktor penentu yakin Proyek SPAM Semarang Barat, yaitu: 1) Komitmen kepala daerah yang memadai; 2) Keberadaan program peningkatan kapasitas oleh pemerintah pusat; 3) Rapat koordinasi yang bersifat rutin dalam menyelesaikan permasalahan; 4) Pembagian risiko yang terkait dengan kewenangan berdasarkan kewenangan; 5) Keberadaan partner proyek yang berpengalaman; 6) Kelengkapan landasan hukum; 7) Proyek yang layak dan menguntungkan secara finansial; 8) Kemampuan konsorsium dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; 9) Proses lelang yang kompetitif (dibuktikan dengan adanya empat konsorsium yang lolos penawaran), 10) Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 11) Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU Republik IndonesiaWest Semarang Drinking Water Supply is one of the National Strategic Projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. West Semarang Drinking Water Supply started Financial Business Case (FBC) preparation at the end of 2017. In October 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia as a tender winner signed PPP agreement, and in May 2019 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia has reached financial closing. This research aims to analyze The Critical Success Factors for PPP Drinking Water Supply Project in West Semarang. This research employes a post-positive approach by using depth interviews and literature study. Five theoretical variables derived from Ameyaw and Chan (2016), namely: Project Partners Commitment; Strength of Consortium; Quality Asset; Political Environment; and National PPP Unit, are used as an analytical framework in this study. The findings highlighted eleven success factorss: 1) Commitment from regional head; 2) Capacity building program provisions by the central government; 3) Routine coordination meetings on problem solvings; 4) Risk allocation between the related actors based on their authority; 5) experienced project partners; 6) effective regulations; 7) financially profitable water supply project; 8) Consortium ability to financial closing; 9) competitive bidding process (proven by four consortium who passed the prequalification), 10) Government support by the Central Government and Regional Governments; and 11) Indonesia has a PPP joint Office"

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan tercapainya 100% hunian dengan akses air minum layak. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah tanpa memperhatikan kebijakan transfer fiskal dan tata kelola. Studi ini mengidentifikasi hubungan transfer spesifik dan tata kelola terhadap akses air minum layak tiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan DAKF Air Minum dan tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses air minum layak. Pada analisa subsampel, DAKF Air Minum lebih berdampak pada KTI dibanding KBI. Sementara itu, tata kelola yang baik lebih berdampak untuk KBI dibanding KTI.

---

The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and good governance. This study explores the relationship between specific transfer and good governance on access to safe drinking water in each district/city in Indonesia during 2019-2022. The regression of panel data using the fixed-effect method shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. In subsample analysis, specific-purpose capital grant for drinkinater has a higher impact in Eastern Indonesia. Meanwhile, good governance has a higher impact in Western Indonesia."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"

Pesatnya pembangunan di Jawa Barat bagian timur (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) menyebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat. Saat ini, pasokan air minum masih di supply oleh Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM), sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur. Dengan adanya Waduk Jatigede, terdapat potensi untuk pemenuhan kebutuhan air minum tersebut menggunakan skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pelaksanaan proyek SPAM timbul beberapa permasalahan seperti belum terbentuknya kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait dan keterbatasan pembiayaan dari alokasi APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat serta belum adanya investor yang dapat diajak kerjasama dalam mengimplementasikan proyek pembangunan SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek,  memahami keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dan untuk memberikan usulan Bagi Hasil Pendapatan (revenue-sharing) yang dimaksudkan agar dapat menarik investor dapat berinvestasi pada proyek SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Actor-Network Theory (ANT) untuk  mengeksplorasi stakeholder dengan seksama dan tidak terburu-buru dalam menentukan stakeholder kunci berikut  dengan berbagai perubahannya dalam proyek SPAM Jatigede. Selain itu, menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan revenue sharing dalam proyek SPAM Jatigede agar keluaran dari penelitian ini dapat mengusulkan suatu rekomendasi untuk strategi yang bersifat komprehensip. Hasil dari analisis mengenai stakeholder kunci yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Gubernul Provinsi Jawa Barat, PDAM Kota dan Kabupaten Daerah Pelayanan, dan PT. Tirta Gemah Ripah. Dalam analisis kelayakan finansial didapat bahwa yang memenuhi kriteria dari indikator yang ditetapkan bahwa model 3 dan 4 merupakan paling baik diantara model lainnya dengan menggunkan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kesimpulan dari pemilihan model kelembagaan maka dapat disimpulkan model 4 merupakan yang terbaik beradasarkan kondisi eksisting.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, SPAM Jatigede, Teori Jejaring Aktor, Bagi Hasil Pendapatan

---

The rapid development in eastern West Java (Sumedang Regency, Majalengka Regency, Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City), drinking water needs are increasing. Currently, drinking water supply from the Regency / City Regional Water Company, while for other purposes, most of it is obtained from wells. The Jatigede dam, there is the potential to meet the needs of drinking water using the Regional Water Supply System schema. The implementation of the Regional Water Supply System project there have been problems such as the lack of cooperation agreements between relevant stakeholders and limited funding of the State Budget Allocation and the West Java Provincial Budget and there is no investor who can be invited to cooperate in implementing the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study aims to identify the various stakeholders involved in the project, understand the involvement of various stakeholders and to provide revenue-sharing proposals intended to attract investors to invest in the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study uses a qualitative method using the Actor-Network Theory (ANT) approach to explore stakeholders carefully and in no hurry to determine key stakeholders along with the various changes in the Regional Water Supply System of Jatigede project. In addition, the quantitative method is used to determine revenue sharing in the Regional Water Supply System of Jatigede project so that the output of this research can propose a recommendation for a comprehensive strategy. The results of the analysis of key stakeholders, namely the Directorate General of Human Settlements, the Directorate General of Natural Resources, the Ministry of National Development Planning, the Settlements and Housing of West Java Province, Governor of West Java Province, the Regency / City Regional Water Company, and Tirta Gemah Ripah Ltd.. In the financial feasibility analysis, it was found that those who met the criteria of the specified indicators that models 3 and 4 were the best among the other models by using the model of Public Private Partnership (PPP). The conclusion from the selection of institutional models can be concluded that model 4 is the best based on existing conditions.

"

"ABSTRAKKebocoran pada jaringan pipa distribusi merupakan penyebab utama terjadinya gangguan pelayanan yang dikeluhkan oleh pelanggan PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi, namun, identifikasi masalah desain pada jaringan distribusi merupakan hal mendasar yang harus diketahui, agar penanganan gangguan dapat terjadi secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot guna mengetahui ada atau tidaknya masalah desain yang menyebabkan gangguan pada pelayanan air minum serta memberikan rekomendasi bentuk modifikasi yang tepat untuk mengatasi masalah desain jika ada pada jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot. Bahan analisa adalah hasil simulasi pemodelan jaringan distribusi eksisting menggunakan program EPANET 2.0. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masalah desain yang ditemukan pada jaringan distribusi PDAM Tirta Patriot adalah adanya titik sambung atau titik distribusi bertekanan di atas standar maksimum tekanan yang diiizinkan untuk pipa PVC pada jaringan distribusi air minum, yakni 8 atm atau 82,66 meter kolom air, serta terdapat pipa-pipa pada jaringan distribusi dengan kecepatan aliran air di bawah batas kecepatan minimum yang diizinkan, yakni 0,3 m/s. Titik sambung bertekanan melebihi standar tekanan yang diiizinkan berjumlah 131 titik dari 132 titik sambung yang disimulasikan, dengan nilai rata-rata tekanan sebesar 86,24 meter. Pipa dengan kecepatan aliran air di bawah kecepatan standar yang sebanyak 54 pipa dari 136 pipa yang disimulasikan, dengan rentang kecepatan aliran air dalam pipa pipa sebesar 0,07 m/s ? 0,29 m/s. Bentuk modifikasi yang dapat dilakukan pada jaringan eksisting untuk mengatasi masalah desain yang ada antara lain pemasangan pressure reducing valveuntuk menurunkan tekanan pada jaringan distribusi air minum, serta pemasangan gate valve dan penggantian pipa bermasalah pipa berdiameter lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan aliran air dalam pipa yang bermasalah.

---

ABSTRACTLeakage in drinking water distribution network is identified as a major cause of service interference which has been complained by the customers of PDAM Tirta Patriot, Bekasi. However, the design issues in the distribution network is fundamental to be identified, so that the holistic countermeasures can be generated to solve the interference. The purpose of this study is to analyze the existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot in order to identify the presence of design issue that may cause interference in water service as well as provide recommendations of appropriate modifications to address a design issue if it is found on existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot. Object of analysis is the simulation result of the existing distribution network model using the program EPANET 2.0. Based on research that has been done, the design issues found in the distribution network of PDAM Tirta Patriot are the junctions with the pressure above the maximum allowable limit of 8 atm or 82.66 meter water column , and there are pipes in the distribution network with the velocity below the minimum allowable limit of 0.3 m / s. The number of junctions with the pressure exceed the pressure limit is 131 from 132 simulated junctions, with the average value of pressure of 86.24 meters. The number of pipes with velocity below the standard is 54 from 136 simulated pipes, with velocities range from 0.07 m / s to 0.29 m / s. The modifications that can be performed on existing networks to address the design issues include the installation of a pressure reducing valve to lower the pressure in the water distribution network, and the installation of gate valve and replacing the problematic pipes with the pipes with smaller diameter to increase the velocity."

"Akses terhadap air minum yang layak merupakan hak asasi manusia. Air minum yang layak adalah air minum yang berasal dari air leding, sumur bor, sumur terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan. Di daerah perkotaan, sumber air minum layak lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Namun, sumber air minum di daerah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah dan terkontaminasi bakteri.Salah satu kota yang mengalami hal tersebut adalah Kota Bekasi. Sumber air minum baku Kota Bekasi hampir seluruhnya telah tercemar, akibatnya masyarakat menggunakan air minum dalam kemasan dan air isi ulang sebagai sumber utama air minum rumah tangga. Padahal menurut WHO/UNICEF dan juga pemerintah, air minum kemasan dan air isi ulang belum termasuk ke dalam kategori sumber air minum layak dikarenakan minimnya kontrol atas kualitas. Sumber air minum lainnya seperti sumur bor rentan terhadap kontaminasi mineral dan bakteri sementara air perpipaan PDAM belum mencakup seluruh wilayah Kota Bekasi.Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini akan melakukan identifikasi terhadap karakteristik rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan juga mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan sumber air minum layak rumah tangga. Data penelitian diambil dari SUSENAS KOR tahun 2016 yang terdiri dari 925 rumah tangga dan dianalisa dengan model regresi logistik.Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor tingkat pendidikan, status kepemilikan rumah, status perkawinan, jumlah pengeluaran dan kepemilikan mobil signifikan mempengaruhi keputusan pemilihan sumber air minum layak bagi rumah tangga di Kota Bekasi.

---

Access to adequate drinking water is a basic human right. Decent drinking water is drinking water from tap water, drilled wells, protected wells, protected springs and rainwater. In urban areas, decent drinking water sources are easier to obtain than in rural areas. However, drinking water sources in urban areas have been contaminated with waste and contaminated with bacteria.

One city that experienced it is the city of Bekasi. The source of drinking water in Bekasi City is almost entirely contaminated; consequently, the community uses bottled drinking water and refill water as the main source of household drinking water. Yet according to WHO / UNICEF and also the government, bottled water and refill water is not included in the category of drinking water source is feasible due to lack of control over quality. Other sources of drinking water such as drill wells are vulnerable to mineral and bacterial contamination while PDAM piped water does not yet cover all areas of Kota Bekasi.

On the basis of these problems, this study will identify household characteristics using appropriate drinking water sources as well as identify what factors influence the choice of a household's proper source of drinking water. The research data was taken from SUSENAS KOR 2016 consisting of 925 households and analyzed by logistic regression model.

The results of the study prove that the factor of education level, home ownership status, marital status, amount of expenditure and car ownership significantly influence the decision of election of drinking water source suitable for household in Bekasi City."

"Kondisi saat ini, cakupan layanan air PDAM Kota Bekasi masih sangat rendah hanya 27 persen dari total rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kota Bekasi saat ini mengembangkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan dari pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bekasi untuk mendukung aktivitas berkaitan dengan edukasi, ekonomi lokal, pemerintah dan kegiatan lain yang mengarah dalam kebutuhan pelayanan air minum. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga diperlukan analisis berbasis risiko untuk mengurangi kegagalan proyek, terutama dari segi aspek finansial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Project Risk Management untuk menghitung dampak risiko terhadap investasi. Output penelitian berupa model risiko finansial yang kemudian dianalisa untuk disusun rekomendasi Risk Response Planning berupa keputusan alternatif untuk menghindari, memitigasi atau pun menerima risiko yang akan terjadi.

---

The existing condition of water service coverage of the district drinking water companies (PDAMs) Bekasi Municipal is very low with only 27 percent of the total household. According to this condition, Bekasi Municipal Government is currently developing a Drinking Water Supply project. The purpose of Drinking Water Supply System Development in Bekasi Municipal is to support activities of education, local economic, government and other activities which lead to enhance need of water services. The construction of water supply system requires a high investment costs which then resulted in the need of risk-based analysis to reduce of failure in financial aspects of the project.

The study was conducted by using Project Risk Management method to calculate the impact of risks in project investment. The output of the research is a financial risk model which is then analyzed to develop a risk responses planning which provides an alternative decision whether to avoid, mitigate, or accept the risks that might occur."

"Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity, is also still less good. Based on the sensitivity-specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better."

"ABSTRAKManajemen aset di lingkungan pemerintahan mengalami hambatan dalam lingkungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi kinerja hibah aset, dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling ndash; Partial Least Square SEM-PLS yang datanya diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan organisasi kepemimpinan, kompetensi SDM, regulasi, teknologi, dan koordinasi stakeholder berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap kinerja hibah aset. Hal ini berarti bahwa peningkatan unsur-unsur dalam lingkungan organisasi akan meningkatkan kinerja hibah aset. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya melakukan penyederhanaan tahapan dan persyaratan hibah aset serta menggunakan sistem informasi hibah aset untuk memudahkan koordinasi antar pihak.

---

ABSTRACTAsset management in government is facing some problems. This study aims to analyze the elements in the organizational environment that affect the performance of asset grants, using Structural Equation Modeling Partial Least Square SEM PLS whose data obtained through questionnaires. The result of the research proves that the organizational environment leadership, human resource competency, regulation, technology, and stakeholder coordination has a significant and positive effect on the performance of the asset grant. This means that increasing elements within an organization 39 s environment will improve asset grant performance. Therefore, the government should simplify the stages and requirements of the asset grant and use the asset grant information system to facilitate coordination between the parties."