Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan pangan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga membutuhkan pangan. Mengonsumsi pangan yang sehat sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan kesehatan anak-anak. Seiring perkembangan zaman, muncul pangan yang berjenis pangan olahan. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha pangan olahan agar produknya dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan promosi melalui iklan. Sayangnya, tidak semua pangan olahan yang beredar dan diiklankan merupakan pangan olahan yang sehat untuk anak-anak. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang peraturan iklan pangan olahan di Negara Indonesia dan beberapa negara lain seperti Negara Britania Raya, Negara Irlandia, dan Negara Kanada (Quebec). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam regulasi di Negara Britania Raya, Negara Irlandia dan Negara Kanada (Quebec) yang belum diatur dalam peraturan iklan pangan olahan di Negara Indonesia. Sehingga, dalam beberapa hal peraturan di Indonesia mengenai iklan pangan olahan yang tidak sehat terhadap anak-anak belum terlalu memadai dibandingkan peraturan di Negara Britania Raya, Negara Irlandia dan Negara Kanada (Quebec).

---

One of the primary needs of human beings is food. Not only adults but also children need food, especially healthy food. Eating healthy food is essential for children's growth and health. Along with the times, various food products are being developed, such as processed food. Numerous methods have been done by processed food sellers, so the products are consumed and favored by the community. One way to promote their product is by advertising. Unfortunately, not all processed food is healthy for children. Through this juridical-normative research, this paper discusses the regulations of processed food advertisement in several countries, such as the United Kingdom (UK), Ireland, and Canada (Quebec). Based on this research, it can be concluded that there are several provisions of the regulation in the United Kingdom, Ireland, and Canada (Quebec), that has not been regulated in Indonesia. So, in some cases, regulations in Indonesia regarding consumer protection against unhealthy food advertisement for children are not yet sufficient compared to the regulations in The United Kingdom, Ireland, and Canada (Quebec)."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."

"Industri kuliner dan pangan olahan di Indonesia berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Namun, seiring pertumbuhan ini, muncul masalah kurangnya informasi tentang kehalalan produk yang dijual, yang berdampak pada kerugian konsumen, terutama konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terkait informasi kehalalan produk kuliner dan pangan olahan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak atas informasi jelas tentang kehalalan produk, dan pelaku usaha berkewajiban memberi informasi akurat sesuai hukum. Label halal dipandang sebagai upaya menyediakan informasi yang cukup dalam konteks jaminan produk halal. Selain itu, kesimpulan penelitian menyarankan bahwa keterangan tidak halal yang terstandarisasi dapat mengurangi potensi misinformasi bagi konsumen. Dengan demikian, untuk memastikan informasi yang cukup terkait kandungan halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan label halal dan keterangan tidak halal yang terstandarisasi.

---

The culinary and processed food industries in Indonesia are rapidly growing and making a significant contribution to the national economy. However, alongside this growth, there is a problem with inadequate information regarding the halal status of products being sold, which has negative implications for consumers, particularly Muslim consumers. This study aims to examine the legal protections related to halal information on culinary and processed food products in Indonesia through a normative juridical approach, analyzing the Consumer Protection Act, the Halal Product Assurance Act, their derivative regulations, and other relevant legislation. The findings indicate that consumers have the right to clear information regarding the halal status of products, and business operators are legally obligated to provide accurate information. The halal label is viewed as an effort to provide sufficient information in the context of halal product assurance. Additionally, the study concludes that a standardized "non-halal" label could be a solution to mitigate potential misinformation for consumers. Thus, to ensure adequate information on halal content as a form of consumer protection, the government can maximize the use of standardized halal and non-halal labeling."

"Penggunaan nitrogen cair dalam industri pangan semakin populer karena efek dramatis yang dihasilkannya. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan olahan siap saji dengan nitrogen cair “Chiki Ngebul” atas hak-haknya yang terlanggar dengan meninjau mengenai nitrogen cair beserta kegunaannya dalam pangan, pengaruh penggunaannya terhadap kesehatan, pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha berdasarkan masalah hukum tersebut, sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha, dan peran pengawasan serta pembinaan dari pemerintah terhadap kasus ini. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam produk pangan olahan siap saji hingga saat ini belum diatur melalui regulasi yang khusus. Terhadap penggunaannya pada pangan olahan siap saji seperti “Chiki Ngebul” dapat menimbulkan beberapa risiko dan permasalahan kesehatan. Diperlukan upaya yang terus-menerus dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan nitrogen cair pada produk pangan olahan siap saji. Regulasi yang jelas dan ketat, termasuk pemantauan produksi dan inspeksi produk, serta penyuluhan kepada produsen dan konsumen tentang risiko dan tindakan pencegahan yang tepat, sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepuasan konsumen.

---

The use of liquid nitrogen in the food industry has become increasingly popular due to its dramatic effects. However, it also raises concerns regarding safety and consumer protection. This thesis discusses the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, specifically focusing on the case study of "Chiki Ngebul". This research adopts a juridical-normative approach with qualitative data analysis methods based on secondary and primary data obtained from literature, relevant legislation, and interviews. The analysis examines the use of liquid nitrogen in food, its impact on health, violations of regulations by business operators related to legal issues, sanctions that can be imposed on these operators, and the role of government supervision and guidance in addressing this case. The research findings indicate that the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products, such as "Chiki Ngebul," is not currently regulated specifically. This lack of regulation poses risks and health issues for consumers. Continuous efforts are needed to monitor and control the use of liquid nitrogen in ready-to-eat processed food products. Clear and strict regulations, including production monitoring and product inspection, as well as education for both producers and consumers about the risks and proper preventive measures, are crucial in ensuring the safety and satisfaction of consumers. The government plays a significant role in supervision and guidance regarding this case. Effective oversight and enforcement of sanctions against business operators who violate regulations can promote compliance. Guidance and support should also be provided to producers to enhance their awareness and knowledge of the proper use of liquid nitrogen in food products. In conclusion, this thesis emphasizes the legal protection of consumers who consume ready-to-eat processed food products with liquid nitrogen, particularly focusing on the case of "Chiki Ngebul." The research highlights the need for clear and strict regulations, monitoring and inspection of production, as well as education for producers and consumers to address the risks and ensure consumer safety and satisfaction in consuming ready-to-eat processed food products using liquid nitrogen."

"Konsumsi makanan dan minuman dengan kadar lemak dan gula yang tinggi secara berlebihan merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai masalah kesehatan yang berdampak pada tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia. Sehingga diperlukan pengaturan terkait penjualan produk makanan dan minuman di Indonesia, khususnya dalam hal label dan iklan pangan. Pengaturan label dan iklan pangan yang ada di Indonesia perlu diperbarui dan diperbaiki agar dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan menentukan pilihan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Skripsi ini membahas bagaimana seharusnya pengaturan mengenai pelabelan dan iklan pangan di Indonesia untuk menjamin perlindungan konsumen khususnya dalam hal peningkatan kesehatan konsumen jika dibandingkan dengan negara Singapura serta hal-hal yang perlu diperbaiki dari regulasi label dan iklan pangan yang sudah ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian diolah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan terhadap regulasi label pangan terkait Front-of-pack label serta logo pilihan lebih sehat di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga pembaruan pada regulasi iklan pangan di Indonesia terutama terkait promosi minuman berpemanis yang dilakukan melalui media iklan.

---

High consumption of food and beverages with high fat and sugar content is one of the causes of various health problems that contribute to the high rate of non-communicable diseases in Indonesia. Therefore, it is necessary to regulate the sale of food and beverage products in Indonesia, especially in terms of food labeling and advertisement. The existing food labeling and advertising regulations in Indonesia need to be updated and improved in order to help the Indonesian people to understand and determine healthier food and beverage choices. This thesis explains how the regulation of food labeling and advertising in Indonesia can guarantee consumer protection, especially in terms of improving consumer health in comparison with Singapore and what needs to be improved from the existing food labeling and advertising regulations in Indonesia. The research method used in this thesis is doctrinal research that uses library materials or secondary data which is then processed qualitatively. The results of this study show that improvements are needed to food label regulations related to front-of-pack labels and healthier choice logo in Indonesia. In addition, it is also necessary to update food advertising regulations in Indonesia related to the promotion of sugar-sweetened beverages through advertisements."

"Produk pangan olahan merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan, gaya hidup, dan penurunan berat badan. Tidak jarang pula, produk pangan olahan tersebut mengandung klaim berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal tersebut pelindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Pada saat ini, terdapat fenomena penggunaan jasa maklon oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan olahan karena dapat memotong biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pihak yang mengemban tanggung jawab apabila terjadinya klaim berlebihan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan mengenai pangan dan klaim sudah cukup jelas pengaturannya, namun yang menjadi permasalahan adalah belum belum banyak peraturan yang mengatur mengenai jasa maklon. Dalam jasa maklon sendiri, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan sebagai pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi klaim berlebihan pada produk pangan olahan. Oleh sebab itu, pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang penting untuk mengatur mengenai hal tersebut, serta memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam jasa maklon itu sendiri.

---

Processed food products are one type of food that is widely consumed by people today. This is motivated by several factors, such as health, lifestyle, and weight loss. Not infrequently, these processed food products contain product overclaims, causing harm to consumers. In this case, consumer protection has a very important role to prevent and overcome product overclaims on processed food products. Currently, there is a phenomenon of using contract manufacture services by business actors in producing processed food products because it can cut production costs. This has led to questions about who bears responsibility in the event of excessive claims. This research is in the form of normative juridical and uses a qualitative approach. In Indonesia, there are various regulations regarding food and claims that are quite clear, but the problem is that there are not many regulations governing contract manufacture services. In contract manufacture services itself, there are 2 (two) parties who act as business actors, resulting in confusion regarding the responsibility to consumers in the event of product overclaims. Therefore, the government and the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) have an important role in regulating this matter, as well as ensuring justice for business actors and consumer that involved in the contract manufacture services itself.

"

"Perkembangan teknologi dewasa ini mendorong banyaknya perubahan yang terjadi di berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya adalah pada industri pangan. Beragam jenis pangan baru bermunculan menyesuaikan kebutuhan konsumen yang cenderung menginginkan sesuatu yang cepat dan instan. Salah satu jenis pangan yang muncul akibat dari pergeseran gaya hidup dan minat konsumen tersebut adalah pangan olahan siap saji. Jenis pangan ini diminati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Akan tetapi, jenis pangan ini rentan tercemar dan mengalami kerusakan jika proses produksi dan distribusinya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen. Salah satu contohnya terjadi di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi di mana sejumlah siswa mengalami keracunan pasca mengonsumsi latiao yang merupakan produk pangan olahan khas Cina yang sedang populer di Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada pengaturan mengenai kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pangan olahan yang mengandung bakteri mikrobiologi tersebut. Pembahasan ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum batas cemaran mikroba pada pangan olahan seperti latiao sudah diatur dalam peraturan BPOM tetapi ditemukan fakta bahwa terdapat kandungan bakteri melebihi batas yang ditentukan tersebut yang ternyata jenisnya belum tercantum dalam peraturan yang berlaku. Akibatnya terjadi kasus keracunan salah satunya di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi. Rupanya produk latiao penyebab keracunan tersebut merupakan produk yang diimpor dari Cina oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia sehingga produk telah melalui proses peredaran yang panjang. Oleh karena itu, perlu diketahui dan ditentukan siapa pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab atas kasus tersebut. Di samping itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengawasan yang optimal oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menindaklajuti kasus tersebut.

---

The rapid advancement of technology in recent years has led to significant changes across various fields of knowledge, including the food industry. Numerous types of new food products have emerged to meet consumer demands, which increasingly favor convenience and instant solutions. One such product, resulting from shifting lifestyles and consumer preferences, is processed ready-to-eat food. This type of food is popular among a broad demographic, ranging from children to adults. However, processed ready-to-eat food is particularly susceptible to contamination and spoilage if its production and distribution processes fail to comply with prescribed standards, thereby posing risks to consumer safety. An example of such risks occurred at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency, where several students suffered food poisoning after consuming latiao, a popular processed food of Chinese origin in Indonesia. This discussion will focus on the regulatory framework governing microbiological bacterial content in processed ready-to-eat foods in Indonesia, the liability of business operators for microbiological bacterial content in such foods, and the government’s role in monitoring the circulation of processed foods containing microbiological bacteria. This analysis employs doctrinal research methods and a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, generally, limits on microbial contamination in processed foods, including latiao, are regulated under BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) standards. However, it was discovered that some products contain bacteria exceeding these permissible limits, with certain bacterial strains not explicitly listed in the applicable regulations. This regulatory gap contributed to incidents of food poisoning, such as the case at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency. Notably, the latiao product that caused the poisoning was imported from China by a business operator domiciled in Indonesia, indicating that the product underwent an extensive distribution process. Consequently, it is crucial to identify and establish the party responsible for this incident. Additionally, optimal preventive measures and monitoring by the government, as the competent authority, are required to address such cases effectively."

"Tulisan ini membahas mengenai batasan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk pengawasan terhadap label pada kemasan kosmetika yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan menggunakan data primer serta data sekunder, pada skripsi ini ditemukan adanya nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian Perdagangan, yang dimana menjelaskan bahwa peran pengawasan pre-market dan post-market menjadi tanggung jawab BPOM secara penuh. Dengan melihat kenyataan yang demikian, ternyata peran pengawasan pihak terkait pun belum dapat menutupi angka peredaran kosmetika impor tanpa label dengan benar.Salah satu kendalanya adalah belum adanya aturan formal mengenai pengawasan terhadap kegiatan perdagangan melalui media online dan media sosial yang sekarang menjadi media paling diminati masyarakat. Jika dibandingkan dengan sistem pengawasan di Amerika Serikat, pihak US Food and Drug Administration yang memiliki kewenangan tersebut hanya melakukan pengawasan post-market. Salah satu faktor yang membedakan bentuk pengawasan tersebut adalah karena industri kosmetika lokal di Amerika Serikat sendiri sudah sangat maju serta kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Serta peran dari konsumen yang telah sadar akan hak-haknya dengan melakukan pelaporan mengenai keluhan secara aktif kepada pihak yang berwenang.

---

This thesis discusses about the limitations of the role of control which carried out by the government, especially for the control of the liability to include labels on cosmetics packaging which is the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. By using normative juridical research methods and using primary data also secondary data, in this thesis found out a memorandum of understanding between the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, which explains that the role of controls of pre-market and post-market is fully the responsibility of the National Agency of Food and Drug Control of the Republic of Indonesia. By looking at this reality, the controls role of the related party has not been able to cover the number of imported cosmetics without labels. One of the problems here is there is no formal regulation regarding the control of trade activities through online media and social media which are the most popular trade medias nowadays. When compared with the control system in the United States of America, the US Food and Drug Administration, which has this authority, only do post-market control. One of the factors that distinguishes this form of control is that the local cosmetics industry in the United States of America itself is already very advanced and the awareness of vendors in fulfilling their obligations. Also the role of consumers who have been aware of their rights by actively reporting any complains to the authorities."

"Obesitas mulai dialami oleh rumah tangga yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Prevalensi obesitas ini meningkat seiring dengan globalisasi yang membuat akses terhadap makanan lebih mudah dan harga makanan olahan yang murah namun memiliki kalori yang tinggi. Rumah tangga sebagian besar menggunakan pendapatannya untuk konsumsi makanan. Oleh sebab itu, konsumsi makanan terutama jadi dan olahan erat kaitannya dengan risiko mengalami obesitas. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki sejauh mana konsumsi jadi dan olahan mempengaruhi obesitas di Indonesia dengan menggunakan metode Instrumental Variable Probit. Kami menemukan bahwa konsumsi jadi dan olahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabiliti obesitas sebesar 0.756. Hasil ini menjadi menarik dikarenakan kondisi sekarang yang kita ketahui bahwa mudahnya akses makanan cepat saji dan makanan olahan yang dapat ditemukan dimana saja dapat menyebabkan obesitas.

---

Obesity begins to be experienced by households with high, middle and low incomes. The prevalence of obesity is increasing along with globalization which makes access to food easier and the price of processed food is cheap but has high calories. Most households use their income for food consumption. Therefore, consumption of processed and processed foods is closely related to the risk of obesity. In this study, we investigated the extent to which processed and processed consumption affects obesity in Indonesia using the Instrumental Variable Probit method. We found that processed and processed consumption had a positive and significant effect on the obesity probability of 0.756. This result is interesting because of the current conditions that we know that easy access to fast food and processed foods that can be found anywhere can cause obesity."

"Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan hal tersebut sebagai potensi pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu penyumpang devisa negara di Indonesia karena baik jumlah wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung, terus mengalami peningkatan berdasarkan statistik. Namun, selain dampak positif terdapat efek negatif dari berkembangnya pariwisata Indonesia, yakni terjadinya fenomena yang disebut dengan Pariwisata Seks Anak (Child Sex Tourism). Child Sex Tourism adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terja  di di daerah wisata. Meskipun peraturan nasional maupun internasional telah melindungi anak dari bahaya eksploitasi seksual, namun pada kenyatannya upaya perlindungan hukum maupun non-hukum belum mampu melindungi anak dari segala praktik kejahatan seksual. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kajian pustaka child sex tourism; kedua, peristiwa child sex tourism di Indonesia; dan ketiga, upaya penegakan hukum child sex tourism. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, pariwisata seks anak bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan turunan dari tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang dan pornografi; kedua, faktor penyebab terjadinya pariwisata seks anak antara lain factor keluarga, ekonomi, lemahnya penegakan hukum, adanya permintaan, dan digitalisasi perdagangan anak melalui sosial media yang memudahkan akses pariwisata seks anak; ketiga, upaya yang dapat ditingkatkan dalam upaya penegakan hukum pariwisata seks anak antara lain menempatkan ESKA dalam satu bab khusus yang menguraikan definisi dan bentuk-bentuk ESKA secara jelas. Kemudian mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan.

---

Indonesia as an archipelagic country makes this a potential in the tourism sector. Tourism is one of the contributors to foreign exchange in Indonesia because both the number of local and international tourists visiting continues to increase based on statistics. However, apart from the positive impacts, there are negative effects from the development of Indonesian tourism, namely the occurrence of a phenomenon called Child Sex Tourism. Child Sex Tourism is a form of commercial sexual exploitation of children that occurs in tourist areas. Although national and international regulations have protected children from the dangers of sexual exploitation, in reality, legal and non-legal protection measures have not been able to protect children from all sexual crimes. This research will answer several problems regarding; first, literature review on child sex tourism; second, the incident of child sex tourism in Indonesia; and third, efforts to enforce the law on child sex tourism. This research is a normative research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this research are; first, child sex tourism is not a crime, but a derivative of child protection crimes, trafficking in persons and pornography; second, the factors that cause child sex tourism include family factors, the economy, weak law enforcement, demand, and the digitization of child trafficking through social media that facilitates access to child sex tourism; third, efforts that can be improved in law enforcement and child sex efforts include placing CSEC in a special chapter that clearly outlines the definitions and forms of CSEC. Then optimize the performance of law enforcement officers by coordinating and collaborating with interested parties."