Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTingginya kasus tawuran di Polres Jakarta Barat membutuhkanpenyelesaian yang mengedepankan pendekatan yang bersifat win-win solution sehingga dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa di masyarakat, Salah satu pendekatan adalah dengan mediasi yang merupakan implementasi dari restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh legitimasi kepolisian, kepercayaan masyarakat dan keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan mediasi.. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan waktu cross sectional. Populasi penelitian kelompok pemuda dengan teknik sampling Cluster Random Sampling. Tempat penelitian wilayah hukum Polres Jakarta Barat dengan variabel eksogen adalah legitimasi kepolisian, peran masyarakat, dan keterlibatan pemuda. Variabel endogen respon masyarakat meliputi penerapan mediasi dan pencegahan tawuran. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup.analisis menggunakan analisis jalur (Path analisys). Hasil penelitian bahwa legitimasi kepolisian, peran serta masyarakatdan pemuda berpengaruh pada penerapan mediasi di Polres Jakarta Barat dalam pencegahan tawuran. Respon kepercayaan masyarakat menjadi variabel dominan dari ketiga variabel diikuti oleh legitimasi dan peran pemuda dalam penerapan mediasi pencegahan tawuran. Selain itu Mediasi juga sangat berpengaruh bagi pencegahan tawuran. Penemuan baru penelitian adalah pencegahan tawuran bisa menggunakn mediasi yakni peran serta masyarakat sebagai untuk menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi kepada intitusi kepolisian agar mau terlibat dalam upaya pencegahan tawuran. Guna mencegah kasus tawuran berulang dengan pelaku-pelaku yang sama maka pendekatan yang lebih humanis yang saling menguntungkan baik korban maupun pelaku, polisi bisa menjalankan peran sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Dan memaksimalkan peran pemuda untuk terlibat dalam pencegahan dan juga penyediaan fasilitas untuk mereka.

---

ABSTRACTHigh fight cases in West Jakarta Police require solutions that prioritize winwin solutions so as to improve relations between parties who are disputing in the community. One approach is mediation which is the implementation of restoration justice. The purpose of this study is to analyze the public response to the application of mediation by the West Jakarta Police in an effort to prevent contention from the restorative justice approach.This type of research is observational analytic with cross sectional time approach. The study population is a group of youth who use cluster random sampling techniques. The location of the West Jakarta Police Area research with exogenous variables which are legitimation, community response include youth's trust in the role of the police in mediation. Endogenous variables of mediatoan and prevention efforts to prevent fights. Data collection using a closed questionnaire. The analysis uses Path Analisys.The results of the study show that the legitimacy of the police force, the role of community and youth has a positive effect on the application of mediation in West Jakarta Police in preventing brawl. Public trust responses become thedominant variable of the three variables followed by the legitimacy and role of youth in the application of mediation to prevent brawl. Besides mediation is also very influential in preventing brawl. The new research finding is that brawl prevention can use mediation, which is the role of the community as a way to foster trust and legitimacy to police institutions so that they are willing to engage in brawl prevention efforts. To prevent cases of repeated fights with the same perpetrators, a more humanistic approach that benefits victims and perpetrators, the police can play the role of mediators to mediate. And maximize the role of youth to be involved in prevention and also facilitiesfor them."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Penelitian ini membahas implementasi strategi Polmas dalam penanggulangan paham radikalisme (pemberdayaan pemuda oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resort Metro Depok). Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia memicu tumbuhnya paham radikalisme yang sebagian besar terafiliasi pada organisasi-organisasi intoleran di dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gencar melakukan pendeteksian terhadap seluruh wilayah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan yang merupakan salah satu instrumen keamanan negara dan masyarakat sipil terutama organisasi pemuda dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan bibit-bibit aksi radikalisme. Optimalisasi kerjasama diantara kedua elemen tersebut menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Teori Radikalisme, Kontra-Radikalisme, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Polmas, dan Konsep Psikologi Pemuda. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polrestro Depok masih belum optimal, dan diperlukan dukungan kuat dari Polri untuk memperkuat posisi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan terkait dengan penanggulangan penyebaran radikalisme.

---

This study discusses the strategy implementation of Polmas on countering radicalism (empowerment of youth by the community service unit at the Depok Metro Police Resort). The diversity of people's identities in Indonesia has triggered the growth of radicalism, most of which are affiliated with intolerant organizations in society. In an effort to prevent the spread of radicalism, the Indonesian National Police (Polri) are intensively carrying out detection of all areas considered to be centers of the spread of these teachings. The existence of good cooperation between the National Police through Bhabinkamtibmas as the caretaker of Polmas in villages / kelurahan which is one of the state security instruments and civil society, especially youth organizations, can facilitate monitoring and reporting of the seeds of radicalism. Optimizing cooperation between the two elements is the main key in addition to continuing to implement and evaluate efforts to prevent radicalism that have been carried out by the Government. This research was conducted using qualitative methods and using the theory of radicalism, counter-radicalism, the concept of public policy, the concept of community policing, and the concept of youth psychology. This study found that the efforts made by the Depok Police Service Unit are still not optimal, and strong support from the National Police is needed to strengthen the position of babhinkamtibmas in the target areas related to overcoming the spread of radicalism."

"Penelitian ini menjelaskan bahwa tawuran pelajar yang masih terjadi saat ini menjadi bukti bahwa pencegahan dan penanganan dalam menghadapi tawuran pelajar ini masih belum efektif dan berakar dari masalah. Untuk itu, pencegahan kejahatan situasional dibutuhkan untuk menjelaskan perlunya upaya situasional dalam pencegahan tawuran pelajar yang pada umumnya bersifat situasional dan terjadi di ruang publik. Selain itu, pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga diperlukan agar dalam mengupayakan pencegahan juga dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak, terutama masyarakat untuk mencegah terjadi tawuran pelajar di lingkungan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 6 subjek penelitian. Dari 6 subjek ini penulis membaginya ke dalam tiga kelompok, yakni, subjek sekolah guru BK, dan guru Staf Kesiswaan, subjek aparat penegak hukum kepolisian, dan subjek pelajar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memang pencegahan maupun penanganan yang dilakukan masih belum memberikan efek jera bagi pelajar untuk tidak melakukan tawuran pelajar. Sehingga, pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas diharapkan mampu menjadi upaya pencegahan yang tepat dalam mengurangi angka tawuran pelajar.

---

This thesis tries to explain that the occurrence of student brawl nowadays acts as a proof that the prevention strategy to deal with it is not based on root of problem. Therefore, situational crime prevention is needed to explain the importance of situational strategies in student brawl that normally situational and happens in public space. Community crime prevention is also needed to involve all parties, especially the community itself to prevent the occurrence of student brawl in their neighborhood.

This is a qualitative research and uses deep interview method to the 6 participant subjects. From these 6 subjects, the researcher divides the subjects to 3 different groups school subject counseling teacher and student affairs staff teacher, law enforcement subject police and student subject. The result shows that the prevention strategy in order to reduce student brawl is still ineffective to deter the student. Situational crime prevention and community based prevention are expected to be the best prevention strategy to reduce the number of student brawl."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi,keterlibatan employee engagement dan kesetiaan employee loyalty terhadapkinerja penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kinerja dari penyidikSatreskrim Polres Metro Jakarta Barat sangat penting dan strategis karenatugasnya untuk menekan angka kejahatan di wilayah hukumnya.Sebanyak 99 orang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yangdipilih dalam mendukung penelitian ini. Teknik Structural Equation Model SEM digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi, keterlibatan karyawan,dan kesetiaan terhadap kinerja penyidik satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Didalam penelitian ini ditemukan bahwa variable motivasi mempunyai hubunganyang signifikan terhadap loyalitas r= 0.571,

---

ABSTRACTThis research is to examine the relationship of motivation, employeeengagement and employee loyalty to the performance of police officers ofCriminal Investigation unit at West Jakarta Metro Police Resort. The performanceof police officers at criminal investigation unit was critical and strategic becauseof their tasks to encounter the crimes in their areas.The 99 police officers of criminal investigation unit were selected in thestudy. The Structural Equation Model SEM was employed to investigate therelationship between employee engagement, motivation and employee loyalty tothe performance of police officers. The research found that motivation has asignificant relationship to the employee loyalty r 0.571, "

"Pasca Orde Baru, menjelang dan awal dekade tahun 2000-an, bermunculan aktor-aktor sastra muda. Di antara mereka ada yang berhasil memperoleh legitimasi spesifik, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Eka Kurniawan adalah aktor sastra muda yang muncul di awal dekade 2000-an dan kini telah memperoleh legitimasi spesifik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses aktor sastra muda Eka Kurniawan mencapai legitimasi spesifik hingga menduduki posisi terkonsekrasi di arena sastra Indonesia kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan kerangka konsep Arena Produksi Kultural dari Pierre Bourdieu. Temuan penelitian mengungkapkan sebelum masuk ke arena sastra Indonesia kontemporer, Eka Kurniawan memiliki habitus dan kapital yang tidak menyimpang dengan arena sehingga memampukan aktor untuk bertahan dan beradaptasi dalam arena. Eka melakukan praktik dan strategi yang mendukung penambahan atau produksi kapital yang belum ia miliki saat telah menghuni arena sastra. Kepemilikan kapital yang makin terakumulasi (sosial, kultural dan simbolik) di arena membawa Eka kepada posisi sebagai aktor sastra yang berhasil mencapai pengakuan dari aktor-aktor sastra legitim (legitimasi spesifik) di arena sastra Indonesia kontemporer hingga menduduki derajat posisi yang berbeda dari saat pertama kali ia masuk ke arena sastra.

---

After the fall of New Order Regime, before and early decades of the 2000s, young literary actors emerged. Some of them found the succeeded in obtaining specific legitimacy, but not a few have failed. Eka Kurniawan is a young literary actor who emerged in the early 2000s and gained that specific legitimacy. This study aims to analyze the process of young literary actor Eka Kurniawan achieving specific legitimacy to take a legitimate position in contemporary Indonesian literary field. This study uses qualitative research method and using the framework of the cultural production arena concept from Pierre Bourdieu as the base of analysis.

This research finding shows that before entering contemporary Indonesian literary field, Eka Kurniawan had a habitus and capital that did not diverge from the field thus it enabled the actors to survive and adapt to the field. Eka performed a practice and strategy that support the capital addition or production that he did not possess when he has dwelled in the literary field. The increasing of capital ownership (social, cultural and symbolic) in the arena has been brought Eka to become literary actor who succeeded in achieving recognition from legitimate literary actors (specific legitimacy) in the arena of contemporary Indonesian literature to occupy the different degrees of position comparing with first time he entered the literary field."

"Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai."