Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process."

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Kasus: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi). Dalam bahasannya, tesis ini akan mengkaji mengenai strategi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan konflik di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus pada konflik yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam tesis ini dipaparkan contoh konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi, antara lain Peristiwa Ciketing, Peristiwa Galilea Galaxy dan Peristiwa Kalibaru. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi penanganan konflik yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik di dalam penanganan konflik. Penguatan fungsi tersebut dapat berjalan optimal apabila dilakukan perbaikan di dalam rekruitmen aparatur penanganan konflik.

---

ABSTRACTThe focus of this tesis is describe about Strategy of Bekasi City Government on Solving Social Conflict (Case Study: Bakesbangpolinmas Bekasi City). The purpose of this study is to research analysis about strategy of Bekasi City government have been applied to solving social conflict. The method of this research is qualitative method research with case study. On this tesis, researcher have description analysis some example or cases of social conflict in Bekasi City, such as HKBP Ciketing Church Conflict, Galilea Church Conflict and Kalibaru Conflict. The conclution of this research explained that the strategy of Bekasi City government on solving social conflict didn't effective. Because the condition, the researcher suggested Bekasi City Government is more comprehensive to make a ruling of a public policy product about solving social conflict, especially at Bekasi City."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles."

"Pelayanan gizi pada bayi dan balita tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dengan adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Angka kunjungan ke POSYANDU di empat wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok mengalami penurunan signifikan pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2020. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada tanggal 4 Mei 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas se-Kota Solok dari perspektif kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus pada bulan Mei sampai Agustus 2021 di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok dan Dinas Kesehatan Kota Solok. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 11 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal (Kebijakan Kepala Puskesmas, SDM, dana dan fasilitas) serta faktor eksternal (Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok dan kondisi-sosial ekonomi masyarakat) yang dimiliki oleh Puskesmas se-Kota Solok tidak sepenuhnya mendukung untuk pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Keadaan penduduk di wilayah kerja masing-masing Puskesmas yang masih banyak tidak memiliki smartphone dan tidak bisa akses media sosial menyebabkan konseling gizi secara daring tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Gizi. Kegiatan pelayanan gizi di POSYANDU tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana kesehatan. Kegiatan pelayanan gizi pada bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok pada masa tanggap darurat COVID-19 tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Kepala Puskesmas dan Petugas Gizi diharapkan bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW), Kepala Kelurahan dan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam meningkatkan swadaya masyarakat dengan cara mengadakan rapat lintas sektor dan memanfaatkan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Posyandu berbasis gotong royong seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.

---

Nutrition services for infants and children under-five cannot be carried out during COVID-19 pandemic because of the Large-Scale Social Restriction Policy (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB). POSYANDU visit rate in the four working areas of Public Health Centers (Puskesmas) in Solok City showed significant decrease from April to May 2020. To overcome this, the Ministry of Health of Indonesian Republic issued Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period on May 4^th, 2020. This study aims to analyze the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period in Public Health Centers in Solok City from policy perspective. This study was conducted with qualitative approach and case study design from May to August 2021 in Public Health Centers in Solok City. Data was collected by using observation, document review and in-depth interviews with 11 informants. The results showed that internal factors (Internal Policy, HR, funds and facilities) as well as external factors (Solok City Government Policy and community socio-economic conditions) of Public Health Centers in Solok City did not fully support the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Population condition which still does not have a smartphone and cannot access social media, causes online nutrition counseling cannot be carried out by Nutrition Officers. Nutrition service activities at POSYANDU did not properly implement health protocols due to inadequate health facilities and infrastructure. Nutrition service activities for infants and children under-five in ​​Public Health Centers in Solok City during COVID-19 were not fully implemented according to Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Heads of Public Health Centers and Nutrition Officers are expected to cooperate with Community Leaders and Local Government of Solok City in increasing community self-reliance by holding cross-sectoral meetings and utilizing village funds to support the development of health facilities and infrastructure in POSYANDU based on mutual cooperation as regulated by the Local Government of Solok City."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kinerja perekonomian sektor konstruksi. Selama pemberhentian sementara, banyak pekerjaan konstruksi yang ditunda maupun diberhentikan sehingga mengakibatkan perusahaan konstruksi di berbagai negara mengalami kerugian materiil dan kendala terkait tenaga kerja padahal industri konstruksi memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan menciptakan peluang kerja bagi miliaran pekerja. Walaupun telah dirancang dan diimplementasikannya berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak Covid-19 pada sektor konstruksi, pelaksanannya perlu diawasi dan dievaluasi untuk mengetahui keefektifannya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi peningkatan penerapan kebijakan pemerintah di masa Covid-19 yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan konstruksi. Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap pakar dan survei terhadap 36 responden. Dengan penyusunan strategi menggunakan metode benchmarking kebijakan negara Malaysia dan Singapura di sektor konstruksi. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan 4 variabel dengan 21 indikator dari penerapan kebijakan pemerintah pada sektor konstruksi selama masa pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan konstruksi, yaitu (1) struktur birokrasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) komunikasi. Nilai penerapan kebijakan pada kontraktor BUMN berskala besar yang ditinjau per indikator memiliki nilai bervariasi antara 68,89% (penerapan kebijakan cukup sesuai dengan indikator) sampai dengan 87,78% (penerapan kebijakan sangat sesuai dengan indikator). Terdapat 5 strategi utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan konstruksi pada masa pandemi Covid-19, yaitu (1) Menambahkan kebijakan terkait pengelolaan penambahan biaya akibat kebijakan pembatasan pergerakan; (2) Menerapkan insentif positif bagi perusahaan yang memiliki track record baik atas kepatuhannya berupa pendanaan bersama pengadaan fasilitas atau upah pengawas kepatuhan (3) Tidak memberlakukan perubahan nama kebijakan melainkan kebijakan dibuat per level serta menyampaikan dari awal batasan kegiatan; (4) Memberikan perpanjangan waktu secara universal akibat penundaan akibat kebijakan pembatasan pergerakan; (5) Menegakkan pemberian insentif negatif bagi perusahaan konstruksi yang melanggar kebijakan Covid-19. Kemudian, strategi tambahan untuk agar terus terjadinya peningkatan kinerja perusahaan konstruksi meliputi: (1) SOP dibuat secara langkah per langkah yang detail dan sistematis ; (2) Terdapat standardisasi pelatihan kepada pengawas kebijakan Covid-19; (3) Setiap kebijakan tersedua di semua media; (4) Diadakannya sosialisasi yang membahas skema bantuan untuk perusahaan konstruksi beserta kebijakan yang berlaku selama masa pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has caused a major impact on the economic performance of various sectors, one of which is the construction sector. During temporary closure, many construction works were either temporarily suspended or terminated which results to financial losses and labor-related constraints in construction companies in various countries despite construction industry plays an important role in economic empowerment and creates job opportunities for billions of workers. Although various policies have been designed and implemented to reduce the impact of Covid-19 on the construction sector, their implementation needs to be monitored and evaluated to determine the effectiveness.

This study aims to produce a strategy to increase the implementation of government policies during the Covid-19 period which is expected to improve the performance of construction companies. The method used in this research is interviews with experts and a survey of 36 respondents. By formulating the strategy using the benchmarking method of Malaysia and Singapore policy in the construction sector.

The results of this study were obtained 4 variables with 21 indicators from the implementation of government policies in the construction sector during the Covid-19 pandemic that affected the performance of construction companies, namely (1) bureaucratic structure; (2) resources; (3) disposition; (4) communication. The score of policy implementation on large-scale SOE contractors that are reviewed per indicator varies between 68.89%  to 87.78%.

5 main strategies need to be carried out to improve the performance of construction companies during the Covid-19 pandemic, namely (1) Adding policies related to the management of additional costs due to movement restriction policies; (2) Implementing positive incentives for companies that have a good track record of compliance with policies in the form of joint funding for the procurement of Covid-19 facilities or wages for policy compliance supervisor; (3) Does not apply a change in the name of the policy, but the policy is made per level and conveys from the beginning the limits of activities that are allowed or not; (4) Provide universal extension of time due to delays caused by movement restriction policies; (5) Enforce the provision of negative incentives for construction companies that violate Covid-19 policies.

Then, additional strategies to continuously improve the performance of construction companies include: (1) SOPs are made step by step in detail and systematically; (2) There is a standardization of training for Covid-19 policy supervisors; (3) Each policy is available in all media; (4) Conducting socialization discussing aid schemes for construction companies and policies."

"COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan guna menekan laju penyebaran virus, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah terutama di masa pandemi bergantung pada salah satu faktor penting yaitu public trust. Kota Depok sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat memiliki kendala dalam penerapan vaksinasi di antaranya kesulitan dalam mencapai target serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih untuk vaksin di luar Kota Depok akibat kapasitas pemerintahnya yang kurang mendukung. Berangkat dari hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat public trust terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep public trust untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berupa survei, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan ketercapaian atas kategori tinggi pada tiga dimensi pengukuran public trust, yaitu perceived competence (93,6%), perceived benevolence (89,1%), dan perceived integrity (95,5%), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat public trust terhadap Pemerintah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah tinggi dengan persentase sebesar (97,3%).

---

COVID-19, which emerged in early 2020 in Indonesia, prompted the government to implement policies to suppress the spread of virus, one of them was through vaccination policy. The success of government policies, especially during pandemic, depends on one important factor, namely public trust. Depok City as the epicenter of COVID-19 in West Java has obstacles in implementing vaccinations, including difficulties in achieving targets and some people who tend to choose vaccinate outside Depok due to the government's less supportive capacity. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of public trust in the government in implementing the COVID-19 vaccination policy. This study uses the concept of public trust to determine the level of public trust in the government. This research using quantitative method with quantitative and qualitative data collection techniques with surveys, interviews, and literature studies. Based on the achievement of the high category on three dimensions of public trust, namely perceived competence (93.6%), perceived benevolence (89.1%), and perceived integrity (95.5%), the results of this study show that the level of public trust in Depok City Government in the context of implementing the COVID-19 vaccination policy is high with a percentage of 97.3%."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian univariat yang menggunakan teori utama yaitu public trust. Teori public trust memiliki tiga dimensi yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 438 responden yang sesuai dengan syarat penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 84,9% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penyadaran kepada masyarakat Kota Padang dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

---

This study examines the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program. This research is a univariate research that uses the main theory, namely public trust. Public trust theory has three dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study uses a quantitative approach. The data collection technique in this study is the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online and offline using the google form platform which resulted in 438 respondents who met the requirements of this study. The results showed that the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program was included in the high category with a percentage of 84,9% obtained from three-dimensional computing in this study. This research is expected to be a reference by the Padang City Government in increasing awareness to the people of Padang City in the implementation of COVID-19 vaccination through massive socialization to the community."