Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya pasar modal menjadikan pasar modal mengemban peran yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian pada masa modern saat ini. Salah satu kegiatan di dalam pasar modal sendiri adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang salah satunya adalah Pinjam-Meminjam Efek. Pinjam-Meminjam Efek hadir sebagai fasilitas yang dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman yang ingin meminjamkan kepemilikan Efeknya dan pelaku Transaksi Short-Selling agar dapat melakukan Transaksi Short-Selling. Meskipun Transaksi Short-Selling sendiri memiliki kedua sisi pro dan kontra, Pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling merupakan hal yang kerap dilakukan pada pasar modal di Indonesia dan perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimanakah implementasi mengenai pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif yang akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pasar modal yakni terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan hasil bahwa masih terdapat beberapa regulasi terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut, belum terdapat regulasi khusus mengenai risiko dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Atas hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harus diatur lebih khusus lagi khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia.

---

The development of the capital market has made capital market plays a significant role for economic growth in modern times. One of the activities in the capital market itself is trading activities in long-term financial instruments, one of which is Securities Lending and Borrowing. Securities Borrowing and Lending is a facility that is used by lenders who want to lend their Securities ownership and those who do Short-Selling Transactions to be able to do Short-Selling Transactions. Although the Short-Selling Transaction itself has both pros and cons, the use of the Securities Borrowing and Lending Facility in a Short-Selling Transaction is something that is often done in the capital market in Indonesia and it is necessary to know more about how to implement the use of the Securities Borrowing and Lending facility in Short-Selling Transactions in Indonesia. In this study, the research method used by the author is juridical-normative which will be examined based on the laws and regulations related to capital market law, namely those related to Securities Borrowing and Lending and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia. Research conducted by the author shows that there are still several regulations related to Securities Lending and Borrowing and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia that have not provided adequate legal protection for the parties involved in the transaction. Furthermore, there are no specific regulations regarding risks and risk settlement efforts on the use of Securities Borrowing and Lending in Short-Selling Transactions in Indonesia. For this reason, the authors conclude that it must be regulated more specifically with regard to legal protection for related parties and efforts to resolve the risk of utilizing Securities Borrowing and Lending facilities in Short-Selling Transactions in Indonesia."

"Tesis ini membahas praktek short selling di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas pasar modal dalam transaksi short selling. Transaksi short selling merupakan transaksi jual beli saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah karena pada saat transaksi dilakukan, investor jual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi short selling lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan. Penurunan harga efek ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, pelaku short selling akan menambah persediaan saham yang dijual selain penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik/pemegang saham sesungguhnya, dimana sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan banyaknya persediaan saham yang dijual (supply) dan permintaan yang tetap (demand), maka akan menekan harga saham menjadi lebih rendah yang dapat berakibat menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan. Transaksi short selling pun tidak lepas dari efek negatif, antara lain membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran di pasar modal, dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Bapepam dan LK serta Bursa Efek telah membuat seperangkat aturan untuk melakukan transaksi short selling. Peraturan tersebut berisi batasan-batasan yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi short selling. Baik peraturan Bapepam dan LK maupun peraturan Bursa Efek telah memberikan kemudahan bagi investor untuk melakukan transaksi short selling dan telah memberikan perlindungan bagi pihak lain yang merupakan lawan transaksi dari pelaku short selling. Namun demikian, untuk mencegah efek negatif yang dapat timbul dari transaksi short selling, peranan Bapepam dan LK serta Bursa Efek dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

---

This study discussed short selling practice in Indonesia and legal protection provided by the capital market authority in short selling transaction. Short selling transaction is an extraordinary transaction since on the transaction date, the seller does not own shares. The ?fail-to-deliver? risk in the short selling transaction is bigger compared to regular sale and purchase transaction. Other risk that can be raised is the decreasing of share price. Such decrease is occurred because on the short selling transaction, short seller will increase the availability of shares to be sold other than the shares to be sold by existing shareholders, whereby according to economic law, if there is an increasing in supply while the demand is permanent, it will drive the price to be declined which can effect the composite index. Short selling will create negative impact, in form of fraud, market manipulation, and insider trading. Bapepam dan LK and Stock Exchange have enacted several rules with regard to short selling. The above rules provide limitation to be considered before conducting short selling. Both Bapepam dan LK? rules and Stock Exchange? rules provide legal protection to counter party of the short seller. However, in order to prevent negative impact on the short selling transaction, the role of Bapepam dan LK and Stock Exchange in supervising capital market need to be improved; therefore it will create regular, fair, and efficient market."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."

"Skripsi ini membahas mekanisme transaksi marjin dan short selling dalam perdagangan saham di bursa efek sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa beberapa perusahaan efek tidak menerapkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008 dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keputusan Bapepam-LK yang menjatuhkan hukuman denda kepada beberapa perusahaan efek. Pelanggaran tersebut merugikan banyak pihak yaitu perusahaan efek, investor, dan Bapepam-LK (selaku pengawas pasar modal di Indonesia).

---

The focus of this study is the mechanism of margin trading and short selling in stock exchange whether to follow Bapepam-LK Regulation No. V.D.6 Year 2008. This research is descriptive analytic. The result of this research found that there are few securities companies do not follow the Bapepam-LK Regulation No. V.D.6 Year 2008. This has been proven by Bapepam-LK decision to give penalty to those securities companies. This violation make disadvantage to some stakeholders such as securities company, investor and Bapepam-LK (as the regulatory organization stock exchange in Indonesia)."

"Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi marjin dan short selling dalam pasar modal indonesia. Transaksi marjin dan short selling mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi efek biasa. Transaksi marjin/atau short selling mempunyai daya ungkit guna meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih, namun disisi lain juga turut meningkatkan risiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Sebagai sebuah transaksi dengan risiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi efek biasa maka kepastian dan penegakan hukum akan semakin diperlukan guna menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Transaksi marjin dan short selling disini diatur oleh instrumen undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dimana terhadap transaksi marjin dan short selling telah ditetapkan standarstandar yang patut dipenuhi baik oleh nasabah, perusahaan efek, dan bursa efek. Perusahaan efek dalam hal ini seringkali melakukan penyimpangan yang merugikan investor. Terhadap kerugian tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan perusahaan efek dalam transaksi marjin dan short selling dapat diminta pertanggungjawabannya apabila menyalahi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This mini thesis is discusses the legal issues related to margin trading and short selling transactions in Indonesian capital market. Margin trading and short selling has special characteristics compared to the regular securities transaction. Margin trading and short selling has leverage capability to increase potential profits that can be achieved, but on the other hand also increase the risk borne by investors. As a transcation with a relative risk greater than regular securities transaction then enforcement and certainty of law will be increasingly important to maintain confidence in Indonesian capital market. Margin trading and short selling here is governed by the laws and instruments implementing regulations. Where by that regulation margin trading and short selling, standars that should be met either by the customer, securities companies and stock exchange is set. Company in this case often make violation that cause losses to investor. Against these losses needs to be questioned how accountability of securities company can be provided. The results of research in this mini thesis concluded that the losses caused by the securities company in margin trading and short selling transaction can be accounted as long it.s violating the relevant regulation or contract between them."

"Transaksi pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak pertama kali muncul di Indonesia. Seiring perkembangan tersebut, metode transaksi yang digunakan untuk bertransaksi di pasar modal semakin bervariasi. Salah satu metode transaksi tersebut ialah transaksi short selling. Transaksi short selling(jual kosong)dilakukan dengan menjual saham yang bukan milik penjual tersebut melainkan saham yang dipinjam untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, transaksi short selling merupakan salah satu metode transaksi efek dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi efek pada umumnya. Dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh tidak hanya para investor, akan tetapi oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi short selling tentunya diperlukan perlindungan khusus terhadap keberlangsungan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak guna meminimalisir risiko yang akan ditanggung oleh para pihak tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap transaksi short selling diberikan melalui serangkaian peraturan yang mengatur mengenai transaksi tersebut. Dengan adanya serangkaian aturan tersebut bertujuan untuk dapat memberikan jaminan atas kepercayaan para pelaku transaksi dan dapat mencegah risiko yang dapat timbul atas transaksi short selling tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membandingkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi short selling yang ada di Indonesia dan Korea Selatan, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah transaksi short selling terbanyak di dunia. Dalam karya tulis ini peneliti akan membandingkan peran dari masing-masing regulator pasar modal di Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani transaksi short selling. Kemudian peneliti akan membandingkan perubahan regulasi short selling yang terjadi selama kurun waktu 2020-2021 di Korea Selatan. 

---

Capital market transactions in Indonesia have experienced significant developments since they first appeared in Indonesia. Along with these developments, the transaction methods used to transact in the capital market are increasingly varied. One of these transaction methods is short selling transactions. Short selling transactions (empty sales) are carried out by selling shares that do not belong to the seller but shares that are borrowed for sale. Therefore, short selling transactions are one of the securities transaction methods with a higher risk compared to securities transactions in general. With various risks faced by not only investors, but also other parties involved in short selling transactions, of course, special protection is needed for the sustainability of the rights and obligations of each party in order to minimize the risks that will be borne by these parties. One form of protection that can be provided is legal protection. In Indonesia, legal protection measures against short selling transactions are provided through a series of regulations governing these transactions. With the existence of a series of rules, it aims to be able to guarantee the trust of the perpetrators of the transaction and can prevent the risks that may arise from the short selling transaction. In writing this thesis, the author will compare the legal protection of the parties in short selling transactions in Indonesia and South Korea, as one of the countries that have the largest number of short selling transactions in the world. In this paper, the author will compare the roles of each capital market regulator in Indonesia and South Korea in handling short selling transactions. Then the author will compare the changes in short selling regulations that occurred during the 2020-2021 period in South Korea."

"Skripsi ini membahas aspek legalitas transaksi efek short-selling yang dilakukan pada masa krisis keuangan dan bentuk perlindungan otoritas bursa terhadap dampak penurunan harga yang tajam di bulan Oktober 2008. Penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kasus dimana pengumpulan data terutama menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil analisa dan penelitian menyimpulkan bahwa transaksi efek short-selling dapat berubah posisi dari legal menjadi ilegal apabila dilakukan dengan cara dan pada waktu yang dilarang.

---

The study is focused on the legal aspect of short selling transaction during financial crisis and the authorities’ anticipation for market decline which reached its bottom on early October 2008. The market decline was indicated by impropriety short-selling transaction, therefore it need further investigation which conducted by the authorities days later. This scientific paper is an empiric-normative research using case study approach. The main conclusion of this study is that short-selling would be allegedly acclaimed illegal if exercised by using impropriet mechanism and/or within certain period which being forbid for macro economic reasons"

"ABSTRACTBursa Efek Indonesia mengeluarkan Perubahan Peraturan No. III-I Tahun 2017 tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling sebagai salah satu respon dari terjadinya kegiatan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan efek yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak, pengawasan dan penegakkan hukum dalam pengambilalihan dan apakah Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling efektif menyelesaikan kasus dalam Putusan No. 1564 K/PID/2014 dan Putusan No. 187/PDT.G/2009/PN. JKT.BAR. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dicapai yaitu dari prosedur tersebut kedudukan hukum dari para pihak adalah nasabah sebagai debitur, perusahaan efek sebelumnya adalah kreditur dan perusahaan efek yang menerima pengambilalihan adalah pihak ketiga sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, pengawasan tidak diatur secara spesifik dan belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus Putusan No. 1564 K/PID/2014 dan Putusan No. 187/PDT.G/2009/PN. JKT.BAR. Saran yang diberikan adalah OJK sebaiknya memberikan pengawasan langsung dan Bursa efek Indonesia mengatur tentang pengambilaliahan ini lebih terinci serta nasabah yang harus memahami mekanisme pengambilalihan sebelum menyetujui untuk melakukan transaksi.

---

ABSTRACTIndonesia Stock Exchange issued Amendment of Indonesian Stock Exchange Regulation No. III I About Margin and or Short Selling Membership as one of the response of the takeover activities conducted by securities companies that cause harm to customers. The subject matter discussed in this paper is how the legal status of the parties, supervision and law enforcement in the takeover and whether the Amendment to the Indonesia Stock Exchange Regulation is effective in resolving cases in Decision No. 1564 K PID 2014 and Decision No. 187 PDT.G 2009 PN. JKT.BAR. The research method used is normative juridical research. The conclusion of the procedure is that the legal status of the parties is the customer as the debtor, the previous securities company is the creditor and the securities company receiving the takeover is a third party as a new creditor replacing the old creditor, the supervision is not regulated specifically and not yet effective to solve the problem in the case of Decisions. The advice given is that OJK should provide direct supervision and the Indonesia Stock Exchange regulates the acquisition in more detail as well as customers who must understand the takeover mechanism before agreeing to conduct the transaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak atas data pribadi yang diberikan oleh berbagai perusahaan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi kepada masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam online kepada penerima pinjaman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. dan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, dan buku serta jurnal.

---

This study aims to determine the protection of the right to personal data provided by various companies that provide information technology-based lending and borrowing services and to find out the government's efforts in providing protection of the right to personal data to the public in online lending and borrowing transactions. This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This is done to find the facts or data needed in this study. The research object chosen is the protection of the right to personal data by the providers of online lending and borrowing services to loan recipients. The data source used is secondary data with primary legal materials in the form of data obtained from library research. and in the form of laws and regulations, government regulations, and books and journals."