Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Rumah Khusus sebagai Direktorat Teknis dibawah Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR berperan serta dalam penyelenggaraan rumah khusus bagi MBR dan sekaligus diseminator inovasi produk perumahan Litbang berupa RISHA. Pembangunan rumah khusus RISHA yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016, memiliki catatan sejarah keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta capaian kualitas pembangunan yang tidak maksimal. Salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah berasal dari proses pengadaannya yang belum sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada setiap tahap proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus RISHA tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan dokumen sistem manajemen mutu pengadaan rumah khusus RISHA berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berupa arsip dan kuesioner. Metode penelitian menggunakan Analisa Risiko Kualitatif untuk menentukan risiko tertinggi, kemudian berdasarkan respon risiko dilakukan Analisis Tindakan Pengembangan SMM. Hasil penelitian yang akan didapatkan adalah bentuk organisasi dan jobdesk dalam proses pembangunan rumah khusus, Bisnis Proses pengadaan, Aktivitas, Sasaran Mutu Proses pengadaan pembangunan Rumah khusus RISHA, risiko tertinggi dalam proses tersebut, selanjutnya tindakan Pengembangan SMM berbasis risiko.

---

The Directorate of Special Houses as the Technical Directorate under the Directorate General of Housing Provision of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) participates in the administration of special housing for the MBR and at the same time disseminates the innovation of housing products in the form of RISHA. The construction of a special RISHA house that has been held since 2016, has a historical record of delays in completing work as well as not achieving maximum quality of construction. One of the factors causing the phenomenon is derived from the procurement process that has not been perfect. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at each stage of the procurement process of the RISHA Special House Construction. The purpose of this study is to develop a document on the quality of the risk-based RISHA special house procurement system at the Ministry of Public Works and Public Housing. This study uses primary and secondary data in the form of archives and questionnaires. The research method uses Qualitative Risk Analysis to determine the highest risk, then based on the risk response the SMM Development Action Analysis is performed. The results of the research that will be obtained are the form of organization and jobdesk in the process of building a special house, the procurement process business, activities, quality objectives The process of procuring a special RISHA house construction, the highest risk in the process, then the risk-based SMM Development action"

"Direktorat Rumah Khusus sebagai Direktorat Teknis dibawah Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR berperan serta dalam penyelenggaraan rumah khusus bagi MBR dan sekaligus diseminator inovasi produk perumahan Litbang berupa RISHA. Pembangunan rumah khusus RISHA yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016, memiliki catatan sejarah keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta capaian kualitas pembangunan yang tidak maksimal. Salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah berasal dari proses pengadaannya yang belum sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada setiap tahap proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus RISHA tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan dokumen sistem manajemen mutu pengadaan rumah khusus RISHA berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berupa arsip dan kuesioner. Metode penelitian menggunakan Analisa Risiko Kualitatif untuk menentukan risiko tertinggi, kemudian berdasarkan respon risiko dilakukan Analisis Tindakan Pengembangan SMM. Hasil penelitian yang akan didapatkan adalah bentuk organisasi dan jobdesk dalam proses pembangunan rumah khusus, Bisnis Proses pengadaan, Aktivitas, Sasaran Mutu Proses pengadaan pembangunan Rumah khusus RISHA, risiko tertinggi dalam proses tersebut, selanjutnya tindakan Pengembangan SMM berbasis risiko.

---

The Directorate of Special Houses as the Technical Directorate under the Directorate General of Housing Provision of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) participates in the administration of special housing for the MBR and at the same time disseminates the innovation of housing products in the form of RISHA. The construction of a special RISHA house that has been held since 2016, has a historical record of delays in completing work as well as not achieving maximum quality of construction. One of the factors causing the phenomenon is derived from the procurement process that has not been perfect. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at each stage of the procurement process of the RISHA Special House Construction. The purpose of this study is to develop a document on the quality of the risk-based RISHA special house procurement system at the Ministry of Public Works and Public Housing. This study uses primary and secondary data in the form of archives and questionnaires. The research method uses Qualitative Risk Analysis to determine the highest risk, then based on the risk response the SMM Development Action Analysis is performed. The results of the research that will be obtained are the form of organization and jobdesk in the process of building a special house, the procurement process business, activities, quality objectives The process of procuring a special RISHA house construction, the highest risk in the process, then the risk-based SMM Development action."

"Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka. Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan perumahan adalah melalui program bantuan pembangunan rumah khusus yang ditujukan untuk masyarakat berkebutuhan khusus seperti nelayan, daerah perbatasan, korban bencana, dll. Percepatan penyediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah Backlog Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang semakin tinggi. Dalam pelaksanaannya, penyediaan perumahan di Indonesia memiliki beberapa kendala antara lain permasalahan keterlambatan penyediaan perumahan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Keterlambatan penyediaan perumahan disebabkan oleh ketidakcermatan dalam hal justifikasi verifikasi kelayakan administrasi dan teknis pada calon lokasi pembangunan rumah khusus, selain itu juga, dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah maka diperlukan terobosan inovatif kebijakan penyediaan perumahan yang dapat menghasilkan rumah layak huni dan terjangkau, dengan tetap menyesuaikan Anggaran APBN yang tersedia. Teknologi rumah baru tersebut harus tetap memenuhi ketentuan syarat-syarat teknis yang berlaku seperti tahan terhadap gempa dan mudah pelaksanaannya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Teknologi RISHA merupakan terobosan teknologi inovatif yang dapat digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu rumah khusus menggunakan aplikasi RISHA dan Pengembangan Strategi Penerapan Pembangunan Rumah Khusus di Kementerian PUPR. Metodologi yang digunakan adalah metodologi Empiris, Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) dan Wawancara Pakar. Metodologi Empiris digunakan untuk mengetahui kinerja biaya rumah RISHA dibandingkan dengan harga rumah konvensional, Metode Risk Analysis (Matriks Probabilitas dan Dampak) digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu rumah RISHA pada proyek pembangunan rumah khusus, sedangkan metode wawancara para ahli digunakan untuk mengetahui Pengembangan Strategi Penerapan Tahap Konstruksi dan Pra Konstruksi melalui perubahan SOP verifikasi administrasi dan kelayakan teknis.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah RISHA memerlukan biaya yang lebih murah dengan mutu beton yang lebih tinggi serta waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan rumah konvensional prototipe 36 m2, selain itu dihasilkan pengembangan SOP verifikasi administrasi dan teknis yang dapat mengurangi peluang terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus.

---

The provision of houses is one of the primary or basic needs that has not yet been fully completed since Indonesia's independence. One of the government's efforts in providing housing is through a special housing development assistance program aimed at people with special needs such as fishermen, border areas, disaster victims, etc. Accelerating the provision of affordable and habitable housing is needed to reduce the number of inadequate Backlog of Houses and Houses (RTLH). In its implementation, the provision of housing in Indonesia has several obstacles, among others, the problem of delays in providing housing and limited government budgets. The delay in the provision of housing is caused by inaccuracies in the justification of verification of administrative and technical feasibility in prospective special housing construction sites.

In addition, due to the limited government budget, innovative breakthroughs on housing provision policies are needed that can produce decent and affordable housing, while still adjusting the APBN Budget. which are available. The new home technology must still meet the provisions of applicable technical conditions such as earthquake resistance and easy implementation in remote areas in Indonesia. RISHA technology is an innovative technology breakthrough that can be used.

The purpose of this study was to find out the cost and time performance of houses specifically using the RISHA application and the Development of Strategies for the Application of Special Housing Development in the Ministry of public works and public housing.

The methodology used is the Empirical methodology, Risk Analysis (Probability and Impact Matrix) and Expert Interview. Empirical methodology was used to determine RISHA's home cost performance compared to conventional house prices, the Risk Analysis Method (Probability and Impact Matrix) was used to determine the dominant factors that affected RISHA's home time performance on special home construction projects, while the interview method experts used to find out Strategy Development Implementation of Construction and Pre-Construction Phase through changes in SOP for administrative verification and technical feasibility.

Based on the results of the study, it is known that RISHA houses require cheaper costs with higher concrete quality and faster processing time than conventional 36 m2 prototype houses, besides that, the development of applicable administrative and technical verification SOPs is produced and can reduce the chance of late implementation special house building work."

"Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu bagian yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam pengusulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangungan pemeliharaan jembatan yang ada di instruksi kerja proses Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana resiko tertinggi terdapat pada penyusunan RKAKL. Selanjutnya dilakukan dilakukan perbaikan prosedur dalam Instruksi Kerja dan simak Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan.

---

Budgetary Implementation of Bridges in the Directorate General of Highways is one crucial part in the implementation of infrastructure development. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instruction Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

The purpose of this study was to determine the most influential events in the program proposal and budget for the organization pembangungan maintenance of the bridge in the process work instructions Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the preparation of RKAKL. Furthermore, the improvement of procedures performed in the Work Instructions and refer to the Proposed Program and Budget Implementation Bridge."

"Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membawahi Direktorat Rumah Susun memiliki peran dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak untuk masyarakat dimana salah satu programnya dengan Pembangunan Rumah Susun. Pelaksanaan pembangunan rumah susun memiliki catatan bahwa masih banyaknya pembangunan rumah susun tersebut yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiaan pekerjaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah dari proses pengadaan yang belum sempura. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengembangan proses bisnis pada proses pengadaan pekerjaan tersebut perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proses bisnis pada proses pengadaan rumah susun berbasis resiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menggunakan metode analisis risiko kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa arsip yang ada maupun kuesioner yang akan dilakukan. Hasil yang didapat berupa 15 (lima belas) risiko tertinggi dalam proses pengadaan serta 7 (tujuh) tindakan pengembangan dengan penambahan kegiatan pada tahapan proses bisnis pengadaan. Dengan dilakukan pengembangan proses bisnis ini dapat meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan dengan estimasi sebesar + 20-40% atau 3-4 bulan dengan mengurangi waktu keterlambatan pelaksanaan.

---

The Directorate General of Housing of the Ministry of Public Works and Public Housing which oversees the Directorate of Vertical Housing has a role in the framework of implementing housing development as a decent place to live for the community where one of the programs is with the Construction of Vertical Housing. The implementation of the construction of vertical housing has a record that there are still many that have experienced delays in the completion of work. One contributing factor is that the procurement process has not been perfect. Therefore, an analysis of the application of the business process in the process of procurement of the work needs to be done. This study aims to develop a process business for the procurement of risk-based vertical housing in The Ministry of Public Works and Public Housing, using qualitative risk analysis methods by utilizing primary and secondary data in the form of existing records and questionnaires to be conducted. The results obtained are 15 (fifteen) highest risks in the procurement process and 7 (seven) development actions with additional activities at the stage of the procurement business process. By developing this business process, it can improve the performance of the implementation time with an estimate of + 20-40% or 3-4 months by reducing the delay in implementation. "

"ABSTRAKKementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACTThe Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH."

"Salah satu penyebab kegagalan proyek disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam perencanaan, perencanaan yang kurang baik, dan manajemen yang tidak efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip perencanaan dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat tujuh variabel ISO 9001:2015 yang belum terdapat di Permen PU No.04/PRT/M/2009, empat diantaranya mengenai klausul perencanaan dalam tindakan pada peluang dan risiko, serta tiga mengenai klausul perencanaan dalam merencanakan perubahan. Dalam penerapannya dua variabel dalam penerapannya berpengaruh terhadap proyek di kementerian PUPR mengenai merencanakan perubahan untuk meningkatkan SMM, serta satu variabel dalam penerapannya berpengaruh yang tidak dominan mengenai manual mutu.

---

One of the causes of project failure is due to differences in planning, poor planning, and inefficient management. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principles of planning in the Minister of Public Work Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found that there are seven variables of ISO 9001 2015 that have not been included in Regulation of Minister of Public Works No.04 PRT M 2009, four of which are about planning clauses in action on opportunity and risk, and three regarding planning clause in planning change. In its application two variables in its application affect the project in the PUPR ministry on planning changes to improve the QMS, as well as one variable in its application has an effect that is not dominant about the quality manual."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Dalam lingkungan proyek konstruksi di kementerian PUPR sistem manajemen mutu SMM sudah diatur dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gap dari kegiatan SMM pada prinsip pendukung dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 dengan ISO 9001:2015 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan kegiatan SMM di proyek Bina Marga. Hasil dari penelitian ini ditemukan terdapat sembilan kegiatan SMM pada prinsip pendukung yang belum terdapat pada Permen PU No.04/PRT/M/2009 yaitu berkaitan dengan pengetahuan organisasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat empat kegiatan SMM yang penerapannya masih kurang maksimal pada pelaksanaan proyek Bina Marga dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan komunikasi dan penentuan sarana prasarana.

---

In the construction project environment in the ministry of PUPR the quality management system SMM is regulated in Ministry of Public Works No. 04 PRT M 2009. This research was conducted to know the gap of SMM activities on the principle of support in PU Regulation No.04 PRT M 2009 with ISO 9001 2015 and to know how the implementation of SMM activities in Bina Marga project. The results of this study found there are nine activities of SMM on the principle of support that has not been found in the PU Regulation No. 04 PRT M 2009 is related to organizational knowledge and communication. In addition, there are four SMM activities that are not maximized in implementation of Bina Marga projects where activities are related to communication and determination of infrastructure."

"Beberapa pembangunan jembatan mengalami kegagalan dalam memenuhi sasaran mutu. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistem manajemen mutu pembangunan jembatan belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem manajemen mutu pembangunan jembatan berbasis risiko di lingkungan Direktorat Jembatan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan jembatan dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Hasil penelitian didapatkan 16 kegiatan proses pembangunan jembatan, 6 risiko tertinggi pada pembangunan jembatan, dan 4 tindakan pengembangan terhadap SMM Pembangunan Jembatan.

---

Several bridge constructions failed in meeting quality objectives. This happens because of the quality management system construction of the bridge is not risk-based developed. Thus, the purpose of this research is to improve quality management system construction of a bridge in the Bride Directorate. This research uses primary and secondary data obtained from the archive and questionnaires. The method of analysis using gap analysis and qualitative risk analysis to identify the highest risks in bridge construction and to risk-based develop within the results of gap analysis. The results of this research are 16 bridge construction activities, 6 highest risk in the bridge construction, and 4 improvements of the Bridge Construction QMS."