Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, PP 122/2015 tentang SPAM dan PP 54/2017 tentang BUMD, atas dasar hak penguasaan negara, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sumber daya air dan air minum di daerah melalui BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan/atau kerja sama dengan badan usaha swasta dalam pengembangan penyelenggaraan SPAM. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menganalisis terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan air minum oleh pemerintah daerah kemudian menganalisis pemberlakuan ketentuan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan air minum di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh PERUMDAM TKR selaku badan usaha milik daerah dan beberapa badan usaha swasta. Pasca dibatalkannya UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, penyelenggaraan air minum oleh badan usaha swasta hanya dapat dilakukan melalui kerja sama investasi dan pemberian izin penyelenggaraan air minum diprioritaskan untuk BUMD.

---

Water as one of the natural resources that is important for human life, so that access to the fulfillment of water needs for the community is an obligation that must be fulfilled by the Regional Government, including the fulfillment of drinking water needs in Tangerang Regency. This is in line with the mandate of Article 33 paragraph (3) UUD 1945, UU 23/2014 concerning Regional Government, UU 17/2019 concerning Water Resources, PP 122/2015 concerning SPAM and PP 54/2017 concerning BUMD, on the basis of ownership rights, the state authorizes district governments to manage water resources in district areas through the establishment of BUMDs and/or cooperation with private business for the development of SPAM. The research method used is a form of empirical juridical research, where the researcher first analyzes the provisions of the laws and regulations regarding the management of water resources and the administration of drinking water by the local government and then analyzes the implementation of these provisions in the community. The result of this research is that the provision of drinking water in Tangerang Regency is carried out by PERUMDAM TKR as a regional-owned company and several private companies. After the cancellation of UU 7/2004 concerning Water Resources, the provision of drinking water by private business can only be carried out through investment cooperation and the granting of a drinking water operation permit is prioritized for BUMD."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"

Air minum yang aman menjadi salah satu kebutuhan yang krusial bagi manusia. Air tanah merupakan salah satu sumber utama untuk memperoleh air minum. Kualitas air dapat bervariasi berdasarkan sumber kontaminan dan waktu atau musim pada tahun tersebut, sehingga diperlukan langkah tambahan untuk memastikan kualitas air. Data penelitian diperoleh dari data historis parameter kimia pH dan konduktivitas untuk sumber air pada salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia dari bulan Januari 2021 hingga Februari 2023. Data dibagi menjadi dua bagian, training set dan testing set yang kemudian digunakan untuk memprediksi kualitas sumber air menggunakan pendekatan Recurrent Neural Network (RNN) dengan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Units (GRU). Dari penelitian ini, didapatkan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk mendapatkan akurasi tertinggi pada setiap model yang dibangun. Secara keseluruhan, pendekatan RNN dengan arsitektur LSTM dan GRU dapat digunakan untuk memprediksi kualitas sumber air dengan akurasi yang tinggi.

---

Safe drinking water is a crucial need for humans. Groundwater is one of the main sources to get drinking water. Water quality varies based on contaminants and time or season of the year, therefore extra steps to ensure water quality are needed. This research used pH and conductivity chemical parameters historical data for source water at one of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies in Indonesia from January 2021 until March 2023. Data is divided into two sections, the training set and testing set which were used to predict source water quality using Recurrent Neural Network (RNN) with Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Units (GRU) architectures. This research aims to know the best approach to use to get the highest accuracy for each developed model. Overall, the RNN approach with LSTM and GRU architectures can be used to predict source water quality with high accuracy.

"

"Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan SPAM memerlukan pengembangan. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jaringan distribusi pada aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas di Perumahan Cipta Graha Permai; menganalisis parameter hidrolik menggunakan aplikasi EPANET 2.2 dengan skenario pengembangan jumlah penduduk Perumahan Cipta Graha Permai serta pengembangan jaringan distribusi Perumahan Emerald City; memodelkan sisa klor di jaringan distribusi di aplikasi EPANET 2.2. Metode yang digunakan dalam evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi berdasarkan proyeksi penduduk model logistik dengan standar kebutuhan air sebesar 100 L/Orang/Hari. Untuk mengevaluasi dan memodelkan kualitas air berdasarkan penelitian di lapangan. Evaluasi kualitas air mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI. Untuk evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Berdasarkan evaluasi kondisi eksisting, kuantitas pendistribusian air sebesar 1,79 L/detik. Untuk kualitas air parameter kekeruhan sebesar 0,36 NTU; 0,26 NTU; 0,16 NTU; 0,85 NTU, total koliform dan E. Coli sebesar 0 jumlah per 100 ml sampel. Konsentrasi sisa klor di reservoir sebesar 0,12 mg/L dan di masing-masing Sambungan Langsung (SL) sebesar 0,06 mg/L; 0,03 mg/L; 0,05 mg/L. Secara kontinuitas, pendistribusian air telah didistribusikan selama 24 jam. Hasil analisis parameter hidrolik di EPANET 2.2 tekanan dan kecepatan dalam pipa di Perumahan Cipta Graha Permai sebesar 0,3 m; 0,01 m/detik sedangkan di Perumahan Emerald City sebesar 0,3 m; 0,01 m/detik. Berdasarkan permodelan sisa klor di jaringan distribusi eksisting di sepanjang jaringan sebesar 0,12 mg/L. Dari hasil evaluasi kondisi eksisting pendistribusian air sudah memenuhi baku mutu secara kuantitas dan kontinuitas. Namun, pada aspek kualitas sisa klor di SL belum memenuhi baku mutu. Dari analisis parameter hidrolik belum memenuhi kriteria desain pipa distribusi. Berdasarkan permodelan sisa klor tidak adanya penurunan konsentrasi di sepanjang jaringan pipa.

---

The drinking water supply system (SPAM) in Indonesia, especially in Bogor district, is managed by the Tirta Kahuripan Drinking Water Company. As time goes by, SPAM maintenance needs development. Therefore, it is necessary to evaluate and develop the distribution network. The study aims to identify the existing conditions of the distribution network in terms of quantity, quality, and continuity in the Cipta Graha Permai Housing; analyze the hydraulic parameters using the EPANET 2.2 application with the development scenario of the number of people in Cipta Graha Permai Housing as well as the development of the Emerald City Housing Distribution Network; model the residues of chlorine in the distribution network in EPANET 2.2. The method used in evaluating and developing the distribution network is based on the population projections of the logistic model with the standard water needs of 100 L / Person / Day. To evaluate and model water quality based on field research. Water quality assessment refers to the Rules of the Ministry of Health RI. For evaluating and developing the distribution network, refer to the Ministry of Public Works and People's Housing RI Regulations. Based on the assessment of existing conditions, the amount of water distribution was 1.79 l/second. For water quality, the hardness parameters are 0.36 NTU; 0.26 NTU; 0.16 NTU; and 0.85 NTU. Coli is 0 quantity per 100 ml sample. The residual chlorine concentration in the reservoir was 0.12 mg/L, and each Direct Connection (SL) was 0.06 mg / L; 0.03 mg / l; 0.05 mg/l. Continuously the water distribution has been distributed over 24 hours. The result of the analysis of hydraulic parameters in EPANET 2.2 pressure and speed in the pipe in Cipta Graha Permai Housing was 0.3 m; 0.01 m / second, while in Emerald City Housing, 0.3m; 0.01 m / second. Based on the modelling of chlorine residues in network distribution existing along the network of 0.12 mg/L. From assessing existing conditions, the water distribution has fulfilled the quality standards in quantity and continuity. However, in terms of quality, residual chlorine in SL has not fulfilled the quality standards. The analysis of the hydraulic parameters did not fulfil the design criteria of the distribution pipe. Based on the residual chlorine model, there was no decrease in concentration along the pipeline."

"Terbatasnya cakupan layanan air bersih perpipaan dari PDAM menyebabkan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih. Masalah dalam penelitian ini yaitu masyarakat cenderung mengonsumsi air tanah tanpa mengetahui kondisi, keamanan dan kualitas air tanah.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengetahuan masyarakat terkait kualitas air tanah, hubungan antara persepsi masyarakat dengan kualitas air minum, perilaku masyarakat terkait praktik penanganan dan pengolahan air minum, serta mengevaluasi penyediaan air minum yang aman di Kelurahan Jatiluhur, Sumur Batu, dan Jatirangga, Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode campuran yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas air minum pada persepsi masyarakat serta tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan variasi penggunaan metode pengolahan air minum. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemanfaatan air minum yang berasal dari air tanah perlu untuk mempertimbangkan aspek pengetahuan, persepsi, dan perilaku masyarakat.

---

Limited coverage of piped water service has resulted that majority of people in Bekasi City still using groundwater as main source of clean water. People tend to consume groundwater without knowing the condition, safety and quality of groundwater. The aim of this research was to analyze community knowledge regarding groundwater quality, relationship between public perceptions and drinking water quality, community behavior regarding drinking water handling and processing practices, and evaluate the provision of safe drinking water in Jatiluhur, Sumur Batu, and Jatirangga Sub-district. The research method used is mixed method. The results showed that statistically there was no significant effect of drinking water quality on public perceptions and no significant relationship between public perceptions and variation of drinking water treatment methods. The conclusion of this research is that the utilization of drinking water originating from groundwater needs to consider the aspects of knowledge, perceptions and behavior of the community."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tangerang, PDAM Tirta Benteng bekerjasama dengan PT. Moya ingin meningkatkan kapasitas produksi air IPA PT. Moya dari 500 L/detik menjadi 700 L/detik. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari instansi-instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas menjadi sebesar 700 L/detik mampu melayani kebutuhan air Kota Tangerang hingga tahun 2021. Untuk analisis kualitas air baku, parameter mangan dan fecal coliform belum memenuhi baku mutu air baku berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, yaitu >0,1 mg/L mangan dan >2.000 MPN/100mL fecal coliform . Sedangkan semua parameter kualitas air produksi IPA telah memenuhi baku mutu air minum berdasarkan PERMENKES No. 492 Tahun 2010. Hasil evaluasi IPA menunjukkan bahwa unit sedimentasi tidak memenuhi kriteria desain yaitu pada parameter waktu detensi 46 menit. Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan plate settler pada unit sedimentasi. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa untuk peningkatan kapasitas produksi IPA PT. Moya menjadi 700 L/detik perlu diimbangi dengan adanyaa penambahan unit-unit pengolahan, diantaranya 1 unit pompa dengan kapasitas 150 L/detik; 1 unit flokulasi dengan debit 200 L/detik; 1 unit sedimentasi dan pengubahan debit tiap unit menjadi 235 L/detik; serta 1 unit reservoir dengan kapasitas 5.000 m3.

---

Along with the increasing number of residents in Tangerang City, PDAM Tirta Benteng together with PT. Moya want to increase the production capacity of PT. Moya's water treatment plant from 500 L s to 700 L s. The data used in this research is secondary data from the related institutes. Results of the research shows that the increased capacity 700 L s is able to serve the water needs of Tangerang City until 2021. Raw water analysis shows that the manganese and fecal coliform parameters not met the water quality standards based on PP No. 82 Tahun 2001, ie 0.1 mg L manganese and 2,000 MPN 100mL fecal coliform . Analysis of produced water shows that the water has met drinking water quality standards based on PERMENKES No. 492 Tahun 2010.

The results of water treatment plant evaluation showed that the sedimentation unit did not meet the design criteria such as detention time parameter 46 minutes . It caused by the use of plate settler in the sedimentation unit. Evaluation results also show that to increase the production capacity of PT. Moya's water treatment plant to 700 L s, they need to add a few processing units such as 1 unit of pump with a capacity of 150 L s 1 flocculation unit with flow rate of 200 L s 1 sedimentation unit and changes of flow rate to 235 L s for each unit and 1 unit of reservoir with capacity of 5,000 m3."

"Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan.

---

This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan."

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."

"Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha depot air minum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pemilik Depot banyak yang tidak melaksanakan Perda, tahun 2021 terdapat 69 DAM di Kota Pariaman yang memiliki izin usaha hanya 15 depot (21,7%). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada informan serta telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengawas Perda dan pelaku usaha/pemilik depot air minum. Penelitian dilakukan bulan Juni hingga Juli 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan karena, komunikasi yang dilakukan belum optimal. Sumber daya dan fasilitas yang tersedia cukup memadai, untuk sub variabel anggaran belum berjalan dengan baik. Koordinasi belum berjalan dengan, sanksi yang dituangkan dalam Perda juga belum terealisasi dengan optimal. Disposisi terkait dengan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan belum terlaksana. Kesimpulannya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel komunikasi, variabel sumber daya pada sub variabel sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi pada sub variabel koordinasi dan sanksi, serta pada variabel disposisi. Dengan demikian pelaksanaan Perda masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar Tim Pengawas Perda. Sosialisasi rutin tentang Perda kepada pemilik depot dan masyarakat 2 kali dalam setahun. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, dan membuat peraturan turunan terkait Pengawasan depot air minum, agar depot dapat melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda dan memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan.

---

Pariaman City is the highest city that uses drinking water sources from Drinking Water Depots (DAM), which is 56.1% to regulate the presence of DAM in Pariaman City. as an effort to develop, supervise, and evaluate the drinking water depot business and provide protection to the public/consumers who use the DAM from the risk of disease due to consuming unqualified air. However, many Depot owners do not implement the Perda, in 2021 there are 69 DAMs in Kota Pariaman that have business permits only 15 depots (21.7%). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning the Drinking Water Depot Business Permit. The type of this research is qualitative. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with some informants and also reviewing the documents with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the regional regulatiors driving team and business actors/drink water depot owners. This research was conducted from June to July 2022. The results showed that the implementation of the policy had not yet been well implemented because the communication was not optimal. The available resources and facilities are quite adequate, for the sub-variables of budgeting have not been running well. While the coordination has not been going well, accompanied by the sanctions in the Regional Regulation have also not been fully realized. The disposition related to the government's commitment the implementing of policy has not been implemented. In conclusion, the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Drinking Water Depot Business Permits has not run optimally with still constraints on the human resources and budgeting sub-variables, the bureaucratic structure on the coordination and sanctions sub-variables, as well as on the disposition variable. Thus, the implementation of regional regulations still needs to be improved by carrying out coordinating activities between the regional regulation driving teams. Routinely socialization of local regulations to depot owners and the public for 2 times a year. Whereas monitoring and evaluating the implementation of the Regional Regulation, and making derivatives related to the supervision of drinking water depots, so that the depots can carry out routinely inspections in accordance with those contained in the Regional Regulations and make it easier for the public health officer to controlling as a supervisor."