Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 94790 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rafi Damar Bungsadewo
"Bank garansi merupakan bagian dari perjanjian penjaminan yang bersifat tambahan dan memerlukan suatu perjanjian pokok yang sah. Namun, dalam praktiknya, kasus-kasus yang melibatkan bank garansi yang diterbitkan sebelum perjanjian
pokoknya dapat terjadi. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan
Nomor 115K/PDT/2017 antara ACG South Bengara II dan Bank Sumsel Babel.
Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan
penerbitan bank garansi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,
bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap klaim pencairan Bank Garansi
yang telah diterbitkan mendahului perjanjian pokok, dan bagaimana kesesuaian
Putusan No. 115K/PDT/2017 dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk
penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa
penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini diteliti kesesuaian norma-norma hukum
yang berlaku dengan putusan hakim terkait dengan permasalahan tanggung jawab
bank pemberi bank garansi terhadap klaim bank garansi yang mendahului
perjanjian pokok pada Putusan MA No. 115K/PDT/2017. Simpulan penelitian ini
penerbitan bank garansi harus memenuhi persyaratan penerbitan dalam Buku XVI
KUHPerdata dan SEDir BI 23/7/UKU/1991. Tanggung jawab hukum bank
terhadap klaim pencairan bank garansi ialah bank wajib untuk membayar bila telah
terjadi wanprestasi dan bank garansi telah sesuai dengan persyaratan yang meliputi
adanya perjanjian pokok yang sah. Oleh karenanya, putusan hakim yang
menyatakan keabsahan bank garansi dan menyatakan Bank Sumsel Babel
wanprestasi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena
perjanjian yang mendasari bank garansi belum ditandatangani oleh para pihak dan
belum diserahkan ke Bank Sumsel Babel. Saran penelitian ini adalah bank patut
memastikan perjanjian pokok dari bank garansi yang diterbitkan sah dan berlaku.

Bank guarantee is a part of a guarantee agreement with an ancillary nature and requires a valid underlying agreement. However, in practice, cases involving bank
guarantees which are issued prior to the underlying agreement are uncommon. One
of which can be found in Court Decision No. 115K/PDT/2017 between ACG South
Bengara II and Bank Sumsel Babel. The issues that will be analyzed in this paper
are the regulation of the issuance of bank guarantees according to the laws in
Indonesia, the legal responsibility of banks against claims for disbursement of Bank
Guarantees issued prior to the underlying agreement, and the conformity of
Decision No. 115K/PDT/2017 to the laws. The form of this research is normative
juridical research with a typology of research in the form of descriptive research.
This research analyzes the conformity of the applicable legal norms to the court
decision relating to the issuing bank’s responsibility against the disbursement
claim of the bank guarantee issued prior to the underlying agreement. It concludes that the issuance of bank guarantees must satisfy the issuance requirements stipulated in Book XVI of the Indonesian Civil Code and SE Dir BI 23/7/UKU/1991. The legal responsibility of banks against a claim of bank
guarantee disbursements is that banks are obliged to pay so long as there has been
a default and the bank guarantee is issued pursuant to the requirements which
include the existence of a valid underlying agreement. Therefore, the decision of
the judges stating the validity of the bank guarantee and declaring Bank Sumsel
Babel to be in default is not in accordance with the laws because the underlying
agreement that forms the basis of the bank guarantee has not been signed by the
parties and has not been submitted to Bank Sumsel Babel.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imara Sungkar
"Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Mutia Salsabila
"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi berbagai perkembangan. Kegiatan usaha Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank memperoleh sumber dananya, salah satunya melalui produk deposito. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kasus dari Nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan dari pegawai bank saat penyetoran dana deposito, yang dalam hal ini terjadi pada Bank BNI. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan produk deposito dan bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu yang dilakukan oleh pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan pertanggungjawaban bank terkhusus pada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank. Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai perlindungan nasabah terhadap penerbitan bilyet deposito palsu di Indonesia sudah cukup melindungi. Selain itu, Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan dari pegawainya apabila Bank tersebut terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam hal implementasi perlindungan deposan, masih terdapat kewajiban Bank yang belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah Bank BNI perlu bertanggungjawab atas kerugian dana yang dimiliki oleh deposan dikarenakan ketika masyarakat menyimpan dananya di Bank, artinya Bank harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Dengan ini, maka tingkat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat terhadap Bank BNI tidak menurun.

Along with the development of science and technology, the banking sector is one sector that has a significant impact in dealing with various developments. The Bank's business activities will not run well without the public trust. Banks obtain their source of funds, one of which is through deposit funds. However, it cannot be denied that there are still many cases of customers experiencing losses due to the actions of bank employees when depositing deposit funds, which in this case happened to Bank BNI. The research problem in this thesis is how is the regulatation of legal protection for customers who deposit product deposits and how is the reponsibility of the Bank for the issuance of fake deposit certificate performed by bank employees. The research method used is normative juridical research by reviewing legal protection regulations for depositors and bank liability, especially for customers who experience losses due to falsification of deposit slips carried out by bank employees. The conclusion obtained in this thesis is that the regulation regarding customer protection against the issuance of counterfeit deposit slips in Indonesia is sufficient to protect. In addition, the Bank should be responsible for consumer losses arising from the actions of its employees if the Bank is proven to have made mistakes and/or negligence. In terms of implementing depositor protection, there are still obligations of the Bank that have not been carried out optimally. The recommendation that can be given is that Bank BNI needs to be responsible for the loss of funds owned by depositors because when people deposit their funds in the Bank, it means that the Bank must maintain that trust and be responsible for public funds. With this, the level of trust from consumers and the public toward Bank BNI will not decrease.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nivelie Zahra Maulana
"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricky Teguh Try Ari Wibowo
"ABSTRAK
Konglomerasi Keuangan sebagai bentuk Integrasi usaha antara perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, dalam konglomerasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi nasabah, sedangkan informasi nasabah termasuk rahasia bank. Dalam praktiknya informasi nasabah tersebut dapat tersebar kepada penyedia jasa keuangan lain seperti perusahaan penyedia kartu kredit dan asuransi. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang Pertukaran Informasi Nasabah Antar Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian apakah pertukaran informasi nasabah antara suatu bank dengan perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah pengaturan mengenai pertukaran informasi nasabah yang dilakukan antara suatu bank dengan perusahaan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan telah melindungi nasabah penyimpan dari aspek perlindungan konsumen. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah pertukaran informasi nasabah antar bank dapat dilakukan dengan perantara Otoritas Jasa Keuangan Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK dan pihak swasta melalui berbagai Biro Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP . Sedangkan untuk pertukaran informasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak memiliki cara khusus selain melalui SLIK dan LPIP dari pihak swasta. Kemudian perlindungan kepentingan nasabah seharusnya lebih dapat diperkuat lagi dengan membuat peraturan perundangan baru yang khusus mengatur tentang rahasia bank, khususnya informasi nasabah.

ABSTRACT
Financial conglomeration, as a form of financial business integration between banking and non banking companies, allows the exchange of customer rsquo s informations. In practice area, customer rsquo s informations are shared to the other financial companies just like credit card provider and insurance. According these asumptions, this research will examine on how customer rsquo s informations exchanging between banking companies is done based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, then, is that exchanging is allowed to be done in the financial conglomerations based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, at the last is that whether the rules about customer rsquo s informations exchanging have well protected the customers from the consumer protection sight. This research is analytic and uses normative method by doing statutory approach. The results are that consumer rsquo s informations exchanging can be done with the Financial Service Authority OJK intercession through its Financial Information Service System SLIK or private institutions through some companies that included in Credit Information Management Institutions LPIP . Informations exchanging in a financial conglomeration does not have special procedures but through SLIK and LPIP. The last is that the protection of customer rsquo s interest should be strengthened by legislating the new acts that rule specially about bank secrecy, especially customer rsquo s informations."
2018
T49599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Natasia
"ABSTRAK
Merger merupakan suatu hal yang lumrah ditemukan dalam dunia perbankan,
yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kemampuan
finansial dari suatu lembaga perbankan. Terjadinya merger tentu membawa
dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak-pihak tertentu
yang berkepentingan. Salah satu dampak terjadinya merger adalah peralihan
tanggung jawab dari Bank yang bergabung kepada Bank hasil merger. Terkait
dengan peralihan tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Bank hasil merger
terhadap Nasabah Peminjam dengan terjadinya merger? Bagaimanakah
perlindungan hukum bagi Nasabah Peminjam atas terjadinya merger terkait
dengan penyelesaian fasilitas kredit yang diberikan sebelum terjadinya merger,
khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014? Metode
penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perbankan,
demikian pula dalam Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, dan
Akuisisi Bank, dan aturan-aturan lainnya yang terkait, dengan jelas diatur bahwa
dengan terjadinya merger, tanggung jawab yang ada sebelumnya dari Bank yang
menggabungkan diri akan beralih kepada Bank hasil merger. Dengan demikian,
Bank hasil merger harus memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah dari
Bank yang menggabungkan diri tanpa terkecuali, dengan kata lain Nasabah
tersebut telah berpindah menjadi Nasabah dari Bank hasil merger. Dalam duduk
perkata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014, dengan jelas
terlihat bahwa Bank hasil merger tidak memberikan perlindungan hukum kepada
Nasabah Peminjam sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perbankan,
terutama dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.

ABSTRACT
Merger is a common practice found in the banking world, which is done in order
to fix or improve the financial capabilities of a banking institution. The
occurrence of merger certainly brings impact, both positive impact and negative
impact for certain parties concerned. One of the impacts of the merger is the
transfer of responsibility from the merged Bank to the surviving Bank. In
connection with the transition, how is the responsibility of the surviving Bank to
the Borrowing Customer by the occurrence of merger? What is the legal
protection for the Borrowing Customer for the merger related to the completion of
the credit facility granted prior to the merger, especially in Supreme Court
Decision Number 2511 K / PDT / 2014? The research method used is juridicalnormative
research with the approach of legislation. In the Banking Act, as well
as in the Government Regulation on Mergers, Consolidation, and Acquisitions of
the Bank, and other related rules, it is clearly stipulated that with the merger, the
existing liabilities of the merged Bank shall be transferred to the surviving Bank.
Accordingly, the merged Bank must provide legal protection for the Customer
from the merged Bank without exception, in other words the Customer has
become the Customer of the surviving Bank. In the case of Supreme Court
Decision Number 2511 K / PDT / 2014, it is clear that the surviving Bank does
not provide legal protection to Borrower Customer as required by Banking Act,
especially in order to apply prudential principles in the implementation of its
business activities."
2017
T48678
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Jourdan Phillip Daniel
"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.
Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.
Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69936
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Haifa
"ABSTRAK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar mendorong bank-bank, termasuk bank
BUMN untuk memperkuat kedudukannya dengan berbagai upaya seperti konsolidasi,
merger, maupun akuisisi. Selain akuisisi terhadap bank, saat ini akuisisi lembaga
keuangan bukan bank banyak dilakukan di Indonesia. Skripsi ini membahas
pengaturan akuisisi perusahaan asuransi oleh bank BUMN menurut perundangan
Indonesia, disertai studi kasus akuisisi PT Bringin Life yang dilakukan oleh BRI.
Adapun akuisisi tersebut telah sesuai dengan pengaturannya dan memberikan banyak
manfaat untuk pihak yang melakukan akuisisi, sehingga Penulis menyarankan agar
pemerintah terus mendorong bank, khususnya bank BUMN untuk terus melakukan
akuisisi terhadap perusahaan asuransi lain agar kemudian dapat ikut bersaing di
dalam perekonomian global. Jenis penelitian adalah penelitian bersifat yuridis
normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi
bahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi
dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

ABSTRACT
In order to prepare a competent banking system in the era of globalization and free
trade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has been vigorously encouraging banks,
including state-owned banks to strengthen their positions through various efforts such
as consolidation, merger, and acquisition. In addition to the acquisition of bank,
recently the acquisition of insurance company has been widely happening in
Indonesia. This undergraduate thesis discusses about the arrangement of the
acquisition of insurance company by state-owned banks according to Indonesia laws,
along with the case study of the acquisition of PT Bringin Life conducted by BRI.
The acquisition is in accordance with the arrangement and provides many benefits for
the parties, so Author suggests that the government should constantly encouraging
banks, especially state-owned banks, to continue the acquisitions of insurance
company in order to be able compete in the global economy. The type of research that
is conducted in this undergraduate thesis is normative juridicial research supported
with the approach of literature research. The source of research material includes
primary, secondary, dan tertiary datas. As for the data collection, this undergraduate
thesis used the study of document which is analyzed by using qualitative method.;"
2016
S65665
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Atmoko
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S24244
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bryan Sonny Wisaksono
"Kedudukan khusus yang dimiliki bank sebagai financial intermediary menjadikan bank sebagai suatu lembaga kepercayaan dan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dilandasi oleh asas kepercayaan (fiduciary relations). Dalam hubungan tersebut, bank menanggung risiko reputasi yang berasal dari publikasi negatif terkait kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank sehingga bank harus memiliki mekanisme pengaduan nasabah. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan, hal tersebut dapat menimbulkan sengketa. Penelitian dalam skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Peraturan OJK. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dalam tahap internal oleh bank dan tahap eksternal oleh OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Pengadilan. Adapun ditemukan bahwa penyelesaian sengketa oleh LAPSPI belum efektif karena lembaga tersebut baru memiliki izin beroperasi pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Bank as a financial intermediary create an exceptional position for bank as an institution of trust and the relationship between bank and its customers is based on the principle of trust (fiduciary relations). Therefore, bank bears the risk of reputational damage from negative publicity related to the business or negative perception of the bank so that bank shall have a mechanism for customer complaints. If the complaints could not be resolved, it will rise to disputes. This thesis will discuss the dispute resolution regulations between bank and its customers since the Financial Service Authority (FSA) is established as well as how the implementation of the dispute resolution based on the FSA Regulations. Based on those rules, there are stages of dispute resolution which are internal stage by the bank and external stage by FSA, Alternative Dispute Resolution Institution of Indonesian Banking (ADR Institution of Indonesian Banking), and Court. As it was found that the dispute resolution by ADR Institution of Indonesian Banking has not been effective because the institution just had its operating license in 2016. This research is a normative judicial research with literature approach. The research sources which are used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collections used by interviews with related parties which analyzed by qualitative methods.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65521
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>