Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Implementasi Digitalisasi Pengarsipan. Digitalisasi pengarsipan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi di tingkat nasional, dimana sebagian Kementerian/Lembaga sudah optimal dan lainnya masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan adalah kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tersebut seperti sumber daya manusia yang belum kompeten dan andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara mixed-method melalui survei serta wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian adalah 193 PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 51% responden “siap” melakukan implementasi pengarsipan digital. Sekalipun mayoritas responden dalam kategori siap, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu pemerataan kompetensi arsiparis, etos kerja dari pegawai, literasi digital yang kurang terutama para pegawai senior, ketiadaan komitmen pimpinan, kebijakan digitasi yang belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan, serta implementasi dan penggunaan sistem yang parsial belum terintegrasi secara nasional dengan SRIKANDI. Peneliti merekomendasikan upaya yang dapat ditujukan dalam pemutakhiran kebijakan, penetapan komitmen pimpinan untuk pengarsipan, serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengarsipan.

---

This research aims to analyze the readiness level of civil servants of the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia in implementing digitization of archiving. Digitization of archiving is part of strategy in executing e-government and bureaucracy reformation in Indonesia. Based on the existing evaluation, there is an implementation gap at the national level, where some ministries/institutions are optimal and others are still not due to the various challenges. One of them is the readiness of employees to face these changes. This research conducted a quantitative approach with mixed-methods methodology in collecting data through survey with interview and literature review. The respondents were 193 civil servants of the Ministry of Social Affairs. The findings showed 51% respondents were ready to implement digitization of archiving. Nevertheless, there were couple of challenges such as, the archivist competency, the work ethic of the employees, the lack of digital literacy especially for senior officers, the absence of a commitment from leaders, the absence of regulations regarding digitization, and the use of systems that have not been integrated with SRIKANDI. Researcher recommend aiming at the target in updating regulations, making a commitment for archiving, and collaborating with relevant ministries/institutions."

"Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Penyebab timbulnya masalah sosial dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari masalah sosial, tingginya tingkat kemiskinan berdampak pada tumbuhnya berbagai macam masalah sosial lainnya seperti keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanganan permasalahan sosial yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya penurunan permasalahan sosial terus dilakukan salah satunya dengan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Repubik Indonesia. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pekerja sosial yang handal. Kondisi pekerja sosial yang ada pada Ditjen Rehabilitasi Sosial secara kuantitas tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah sosial yang ada. Hal ini menjadi perhatian untuk menangani kondisi tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial, sehingga menarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai fungsional pekerja sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-postivist dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang seluruhnya dikaitkan dengan konsep Pendidikan dan Pelatihan yang dikemukan oleh Notoadmojo dengan lima dimensi yakni training needs assessment, sasaran pelatihan, isi program, prinsip belajar dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial secara umum telah sesuai dengan teori tersebut. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya pemberian diklat secara spesifik sesuai dengan bidang pekerja sosial yang ditangani dan perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerja sosial.

---

Social problems are a phenomenon that appears in the reality of social life. The causes of the emergence of social problems are motivated by economic, cultural, biological and psychological factors. Indonesia as a developing country does not escape from social problems, the high level of poverty has an impact on the growth of various other social problems such as neglect, disability, remoteness, social disability and behavior irregularities, disaster victims, victims of violence, exploitation and discrimination. Handling existing social problems is the responsibility of the government. Efforts to reduce social problems continue to be carried out, one of which is the Social Rehabilitation program conducted by the Directorate General of Social Rehabilitation, Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The implementation of social rehabilitation programs requires human resources in this case reliable social workers. The condition of the social workers in the Directorate General of Social Rehabilitation is in quantity not able to provide services to persons with existing social problems. This is a concern to deal with these conditions so education and training for social workers is needed, so that it attracts researchers to analyze how the implementation of education and training of functional social worker employees at the Directorate General of Social Rehabilitation. The study was conducted using a qualitative method with a post-postivist approach and data collection techniques were carried out by interview, documentation, literature study and Focus Group Discussion (FGD) which were all linked to the concept of Education and Training presented by Notoadmojo with five dimensions namely training needs assessment , training objectives, program content, learning and evaluation principles. The results of the study show that the implementation of employee training of social workers in general is in accordance with the theory. Based on the elaboration and research that has been done, the recommendations that can be given include the provision of training specifically in the field of social workers that are handled and re-data collection needs to be done to find out the employee training needs that are appropriate with social workers."

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"Salah satu perubahan yang akan dilakukan Kementerian Sosial pada tahun 2014 yaitu penerapan sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem penilaian yang baru tersebut menggunakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai. Kegagalan untuk menilai kesiapan organisasi dan individu dapat mengakibatkan manajer menghabiskan waktu dan energi untuk menghadapi resistensi. Oleh karena itu diperlukan adanya kesiapan dari para pegawai sendiri. Kesiapan individu untuk berubah menurut beberapa penelitian dipengaruhi oleh komitmen organisasi para pegawainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan individu untuk berubah pada pegawai di kantor pusat Kementerian Sosial. Responden dalam penelitian ini berjumlah 257 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di kantor pusat Kementerian Sosial. Instrumen pengukuran komitmen organisasi yang digunakan merupakan adaptasi dari Meyer & Allen (1991), sedangkan untuk instrumen kesiapan individu untuk berubah menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Hanpachern (1997). Hasil penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan individu untuk berubah pada pegawai di kantor pusat Kementerian Sosial. Namun bila dilihat berdasarkan dimensi komitmen organisasi menunjukkan bahwa dimensi komitmen afektif dan komitmen berkelanjutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan individu untuk berubah.

---

One of the changes that will be made by the Ministry of Social Affairs in 2014 is the implementation of performance appraisal system of civil servants. The new scoring system using Employee Job Objective assessment. Failure to assess the readiness of organizations and individuals can lead managers to spend time and energy to deal with resistance. Therefore we need the readiness of the employees themselves. Individual readiness to change, according to some studies influenced by employees' organizational commitment.

This study was conducted to determine the effect of organizational commitment on the readiness of individuals to change the employee at the Ministry of Social Affairs headquarters. Respondents in this study amounted to 257 people who are civil servants in the Ministry of Social Affairs headquarters. Organizational commitment measurement instrument used in this study is an adaptation of Meyer & Allen (1991). While individual readiness to change instrument used is an adaptation of Readiness for Change (RFC) which is developed by Hanpachern (1997).

This research proves that organizational commitment does not affect the individual's readiness for change in personnel at the headquarters of the Ministry of Social. However, when viewed by the dimensions of organizational commitment suggests that the affective commitment and continuance commitment have a significant effect on an individual's readiness to change."

"Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat memorandum of understanding yang mana memorandum of understanding banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di dalam berbagai bidang, selain masyarakat, kementerian di Indonesia pun juga membuat memorandum of understanding untuk bersepakat satu sama lain dalam berbagai bidang, namun di Indonesia tidak ada pengaturan yang secara khusus membahas mengenai memorandum of understanding. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Memorandum of Understanding yang dilakukan antar kementerian di Kementerian Sosial Republik Indonesia dan untuk mengetahui penyelesaian masalah apabila salah satu pihak kementerian tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Memorandum of Understanding. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Memorandum of understanding yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kementerian lain tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Memorandum of understanding dapat ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerja sama, pada perjanjian kerja sama ini yang kemudian di dalamnya berisikan hak dan kewajiban bagi para pihak.

---

This thesis discusses the binding force of a Memorandum of Understanding in which many people carry out a Memorandum of Understanding in their daily life in various fields. In addition to the community, ministries in Indonesia also make Memorandums of Understanding to agree on various issues, even though there is no specific arrangement in Indonesia that addresses the Memorandum of Understanding. This thesis aims to determine the binding strength of the Memorandum of Understanding carried out between ministries in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia and to find out the resolution if one of the ministries fails to follow the Memorandum of Understanding. The normative juridical method is used to conduct this research. The memorandum of understanding made by the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia with other ministries does not have binding force for the parties. The Memorandum of Understanding can be followed by a collaboration agreement, which specifies the parties rights and obligations. "

"Banyaknya pegawai negeri sipil yang akan memasuki batas usia pensiun membuat Kementerian Dalam Negeri harus menyiapkan strategi untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Skripsi ini membahas mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi pensiun pegawai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini secara garis besar menggambarkan bahwa strategi yang diambil Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi pensiun pegawai yaitu optimalisasi pegawai, pelaksanaan redistribusi pegawai, penggunaan tenaga tambahan, dan perencanaan karier dalam menyiapkan talent pool.

---

The number of civil servants who will enter the retirement age limit makes the Ministry of Home Affairs should prepare a strategy to continue to carry out the duties and functions of the organization. This research discussed about the planning carried out by the Ministry of Home Affairs in the face of employee pensions. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that strategy taken by the Ministry of Home Affairs in the face of employee pension is optimizing employees, employees redistribution implementation, use of additional personnel, and career planning in preparing the talent pool."

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"ABSTRAKProgram Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial RI bertujuanagar calon pegawai negeri sipil mengenal program pembangunan kesejahteraansosial dan memahami tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI. Penelitian inimerupakan desain program orientasi bagi calon pegawai negeri sipil KementerianSosial RI. Desain program orientasi CPNS Kementerian Sosial RI telahdisesuaikan dengan toeri orientasi berbasis kompetensi dan teori-teori yangmendukung program orientasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensicalon pegawai dan diharapkan memberikan manfaat bagi para peserta program.Penelitian tentang desain program orientasi ini dilakukan dengan pendekatankualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat menjadipedoman perencanaan dan penyusunan program orientasi bagi CPNS KementerianSosial RI.

---

AbstractOrientation Programme for Civil Servants Ministry of Social Affairs aims torecognize candidates for civil servants and social welfare development program tounderstand the duties and functions of the Ministry of Social Affairs. This study isa design orientation programs for prospective civil servants the Ministry of SocialAffairs. Design an orientation program employess Ministry of Social Affairs hasbeen adapted to toeri competency-based orientation and theories that supportemployee orientation program so as to enhance the competence of candidates andis expected to provide benefits to program participants. Research on the design ofan orientation program was conducted with a qualitative approach and arepresented descriptively, that is expected to be a guide planning and orientationprogram for the Ministry of Social Affairs employees."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner TAM yang digunakan untuk mengukur persepsi pegawai Kementerian Sosial dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menemukan hubungan antara faktor eksternal variabel independen dengan variabel dependen, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness berpengaruh langsung , serta pengaruhnya terhadap Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak langsung dalam kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memengaruhi persepsi pegawai Kementerian Sosial terhadap Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness, dan persepsi mereka berdampak pada Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm dan Training. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang dalam proses Reformasi Birokrasi. Intention To Use disini dianggap mewakili terhadap penggunaan sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi. Implikasi yang diharapkan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi, akan dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial RI, sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan niat pegawai Kementerian Sosial RI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pekerjaannya. Dan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi. Peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peningkatan kapabilitas organisasi di organisasi publik lainnya.

---

ABSTRACT AbstractThe purpose of this paper is to analyze the influencing factors toward the intention to use information and communication technology in order to improve organizational capacity in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. This study used TAM questionnaire to collect data to measure the perceptions of Ministry of Social employees in the use of information and communication technology and to find the relationship between external factors independent variables with Perceived Ease Of Use And Perceived Usefullness direct influence , and the effect on the Intention To Use information and communication technology indirect influence within the research framework. The results of this study indicate that external factors influence the perceptions of Ministry of Social Affairs employees to Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use, and their perception has an impact on Intention To Use information and communication technology. The most influential external factors are Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm and Training. This research is conducted in the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is in the process of Bureaucratic Reform. Intention to use here is considered to represent the actual use in the utilization of information and communication technology in order to increase the Organizational Capability. The expected implication by understanding the factors that influence the Intention To Use information and communication technology, will be able to support the improvement of organizational capability in the Ministry of Social Affairs, so that the organization can run effectively and efficiently. The results of this study are expected to provide information to improve the intention of Ministry of Social Affairs employees to use Information and Communication Technology optimally in their work. And to improve the organizational capability in the framework of Bureaucratic Reform. Researchers hope this research can also be used as a guide for improvement of organizational capability in other public organizations."

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."