Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan gizi pada bayi dan balita tidak dapat dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dengan adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Angka kunjungan ke POSYANDU di empat wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok mengalami penurunan signifikan pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2020. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada tanggal 4 Mei 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas se-Kota Solok dari perspektif kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus pada bulan Mei sampai Agustus 2021 di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok dan Dinas Kesehatan Kota Solok. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 11 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal (Kebijakan Kepala Puskesmas, SDM, dana dan fasilitas) serta faktor eksternal (Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok dan kondisi-sosial ekonomi masyarakat) yang dimiliki oleh Puskesmas se-Kota Solok tidak sepenuhnya mendukung untuk pelaksanaan Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Keadaan penduduk di wilayah kerja masing-masing Puskesmas yang masih banyak tidak memiliki smartphone dan tidak bisa akses media sosial menyebabkan konseling gizi secara daring tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Gizi. Kegiatan pelayanan gizi di POSYANDU tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana kesehatan. Kegiatan pelayanan gizi pada bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok pada masa tanggap darurat COVID-19 tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai Pedoman Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita di Masa Tanggap Darurat COVID-19. Kepala Puskesmas dan Petugas Gizi diharapkan bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW), Kepala Kelurahan dan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam meningkatkan swadaya masyarakat dengan cara mengadakan rapat lintas sektor dan memanfaatkan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Posyandu berbasis gotong royong seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.

---

Nutrition services for infants and children under-five cannot be carried out during COVID-19 pandemic because of the Large-Scale Social Restriction Policy (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB). POSYANDU visit rate in the four working areas of Public Health Centers (Puskesmas) in Solok City showed significant decrease from April to May 2020. To overcome this, the Ministry of Health of Indonesian Republic issued Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period on May 4^th, 2020. This study aims to analyze the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period in Public Health Centers in Solok City from policy perspective. This study was conducted with qualitative approach and case study design from May to August 2021 in Public Health Centers in Solok City. Data was collected by using observation, document review and in-depth interviews with 11 informants. The results showed that internal factors (Internal Policy, HR, funds and facilities) as well as external factors (Solok City Government Policy and community socio-economic conditions) of Public Health Centers in Solok City did not fully support the implementation of Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Population condition which still does not have a smartphone and cannot access social media, causes online nutrition counseling cannot be carried out by Nutrition Officers. Nutrition service activities at POSYANDU did not properly implement health protocols due to inadequate health facilities and infrastructure. Nutrition service activities for infants and children under-five in ​​Public Health Centers in Solok City during COVID-19 were not fully implemented according to Nutrition Services Guidelines for Infants and Children Under-Five during COVID-19 Emergency Response Period. Heads of Public Health Centers and Nutrition Officers are expected to cooperate with Community Leaders and Local Government of Solok City in increasing community self-reliance by holding cross-sectoral meetings and utilizing village funds to support the development of health facilities and infrastructure in POSYANDU based on mutual cooperation as regulated by the Local Government of Solok City."

"Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dansarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional).

---

Nutritional problems in Indonesia are still a big issue. According to Riskesdas 2018 shows

that 17,7% of young children in Indonesia have problems with their nutritional status. In

2020, Covid-19 pandemic impact directly on health services, one of which is nutrition

services. The limitation of nutrition services is one of government policies in tackling

Covid-19 pandemic. An evaluation of its implementation should be used to improve the

next strategy. This study aims to determine the implementation of nutrition services

policy for baby and young children during the Covid-19 pandemic in the working area of

Cinere Public Health Center. The research used qualitative research with in-depth

interview and document review as methods. The conceptual framework based on the

model of the policy implementation process of Van Matter and Van Horn, and critical

thinking approach to analysis. The results show that the performance of nutrition services

for baby and young children have not been implemented optimally during pandemic. This

study found evidence of a significant rise in stunting, wasting, and underweight among

children in the working area of Cinere Public Health Center. In addition, the majority of

programs have not reached the annual target. The causality analysis in each variable were

found that the mother’s fear and concern, lack of resources (health workers and logistics),

and lack of understanding of the staff were the most influencing factors. However, with

all the limitations, Pangkalan Jati Baru cadre is considered as actor of positive deviance

that able to perform Posyandu Keliling as a creative action. There are 3 recommendations

in order to keep nutrition services running properly during pandemic in the Work Area of

Cinere Public Health Center. For the short time is health workers recruitment. For the

medium term is developing telemedicine, such as teleconsultation legally and properly.

For long term is recommendation to build the Unit Pelaksana Fungsional (UPF)

Puskesmas."

"Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Ibukotanya, DKI Jakarta. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi lokus pada penelitian ini mengingat tingginya riwayat angka incidence rate (IR) COVID-19 yang menghambat penyelenggaraan pelayanan dan tingginya nilai Customer Satisfaction Index (CSI)-nya di tahun 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Expectancy Disconfirmation Model untuk Menguji Kepuasan Publik pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jakarta Pusat dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19”. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan publik (citizen satisfaction) pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Jakarta Pusat dalam masa tanggap darurat COVID-19 berdasarkan analisis Expectancy Disconfirmation Model (EDM) yang dikembangkan oleh Van Ryzin (2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kuantitatif melalui instrumen kuesioner yang disebar secara daring. Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan teknik accidental untuk penarikan sampel, dengan ukuran sampel 135 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan publik Kota Jakarta Pusat pada pelayanan Adminduk dalam masa tanggap darurat COVID-19 adalah rendah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam penggunaan teori EDM of Citizen Satisfaction oleh Van Ryzin (2013) dengan indikator-indikator yang berasal dari Perceived Service Quality oleh Brady & Cronin (2001), yang menggabungkan dua paradigma: disconfirmation dan performance, dapat menambah daftar penelitian terkait kepuasan publik di Indonesia selain dari penggunaan teori EDM itu sendiri, SERVQUAL, SERVPERF, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian berupa adanya kecenderungan menjawab mid-point oleh responden yang disinyalir berasal dari fenomena satisficing menjadi faktor yang mempengaruhi analisis EDM, khususnya pada hubungan inti yang ada di dalam model. Namun, kecenderungan menjawab mid-point oleh responden dapat diatasi dengan menggunakan beberapa solusi, seperti penggunaan teknik wawancara mendalam atau beberapa metode yang dapat ditambahkan pada kuesioner: Bogus Pipeline, menghubungkan suatu perilaku dengan identitas yang tidak diinginkan (undesirable indentities) terkait perilaku tersebut, Q-sort, dan Item Count.

---

COVID-19 pandemic is an inevitable phenomenon for all countries around the world, including Indonesia and its capital city, DKI Jakarta. Citizen administrative service in Central Jakarta is the locus of this research due to its high incidence rate (IR) COVID-19 which disrupts the implementation of public services and due to its high Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019. Based on those facts, the researcher conducts a study titled “Expectancy Disconfirmation Model Analysis to Test Citizen Satisfaction over Citizen Administrative Service in Central Jakarta during the COVID-19 Emergency Response Period”. This study aims to analyze citizen satisfaction over citizen administrative service in Central Jakarta during the COVID-19 emergency response period based on Expectancy Disconfirmation Model (EDM) by Van Ryzin (2013). This study uses a quantitative data collection technique through online questionnaires. The researcher uses nonprobability sampling with accidental technique and 135 respondents as the sample size. The result of this study shows that Central Jakarta’s citizen satisfaction over its citizen administrative service during the COVID-19 emergency response period is low. It can also be discovered that the result provides a new insight for the use of EDM theory of Citizen Satisfaction by Van Ryzin (2013) with indicators derived from Perceived Service Quality by Brady & Cronin (2001), which combines two paradigms: disconfirmation and performance, could contribute to the list of research related to public satisfaction in Indonesia apart from the use of the EDM theory itself, SERVQUAL, SERVPERF, and the Customer Satisfaction Index. Furthermore, the tendency to answer mid-point by respondents, which allegedly comes from the satisficing phenomenon, become a factor that influenced EDM analysis, especially on its core relationships. However, this tendency could be overcome by using several solutions, such as the use of in-depth interview techniques or several methods that could be added to the questionnaire: Bogus Pipeline, linking such behaviors with their associated undesirable identities, Q-sort, and Item Count."

"Pneumonia menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah balita penderita pneumonia terbanyak. Puskesmas Bogor Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki kasus pneumonia pada balita yang cukup banyak di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko pneumonia balita di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara.Penelitian menggunakan desain studi case control dengan pendekatan retrospektif. Populasi penelitian adalah balita usia 12-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara dengan sampel sebanyak 94 responden terdiri dari 47 orang kasus dan 47 orang kontrol.Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara berat lahir balita OR=5,51 ; CI=1,96-15,48 ; status gizi sebelum sakit OR=5,06; CI=2,10-12,20 ; riwayat imunisasi OR= 4,24; 1,50-11,98 ; pendidikan ibu OR=4,76; CI=1,58-14,32; tingkat ekonomi/penghasilan keluarga OR=9,44 ; CI= 3,57-24,93 ; kepadatan hunian OR=18,97; CI=5,80-62,03 , dan tingkat kelembaban ruang tidur balita OR=5,02; CI=1,31-19,21 terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah Puskesmas Bogor Utara. Variabel yang diprediksi paling dominan mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita adalah kepadatan hunian ruang tidur balita OR=12,90; CI=3,26-50,98 . Saran, luas kamar tidur minimal 8 m2 tidak digunakan untuk lebih dari 2 orang, kecuali anak di bawah 5 tahun.

---

Pneumonia has become one of the highest mortality contributors in the world and West Java province ranks the first as the largest number of pneumonia that suffered children under five years. Puskesmas Bogor Utara health center is one of the areas that have quite a lot cases of pneumonia in children under five in 2016. This study aimed to determine the risk factors associated with the incidence of pneumonia in children under five in the In The Working Area Of Puskesmas Bogor Utara Community Health Center.

This study uses a case control study design with retrospect approach. The population in this study are all of children aged 12 month until 59 months who lived in the working area of Bogor Utara health center with using 94 respondents consisted of 47 cases and 47 people control.

The results of this study indicate that there was a significant correlation between history of low birth weight OR 5,51 CI 1,96 15,48 nutritional status before illness OR 5,06 CI 2,10 12,20 , immunization history OR 4,24 1,50 11,98 , knowledge of mothers OR 4,76 CI 1,58 14,32 , a variable degree of Economics family income OR 9,44 CI 3,57 24,93 , housing crowdedness OR 18,97 CI 5,80 62,03 and humidity levels OR 5,02 CI 1,31 19,21 with the incidence of pneumonia among children under five in the region of Bogor Utara health center. The variable that predicted the most dominant cause of pneumonia is the housing crowdedness OR 12,90 CI 3,26 50,98 .Suggestion, minimum bedroom space is 8m2 and should not be used for more than two people, except children under 5 years old."

"Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Indonesia sudah menurun, tetapi kalau dibanding dengan Negara tetangga masih jauh lebih tinggi. Sepertiga kernatian bayi teljadi dalam bulan pertarna (neonatal), 80 persen kematian neonatal ini terjadi pada minggu pertarna. Berarti masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya pada masa persalinan dan segera sesudahnya. Tahun 2006, kematian Neonatal di Kabupaten So1ok sebanyak 47 kematian dan 7 kematian ibu dari 8.250 kelahiran hidup. Pada periode yang sama teijadi 23 kematian neonatal dan 1 kematian ibu dari 1,091 kelahiran hidup yang terjadi di Kecamatan Lembah Gumanti.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek atau tindakan yang dilakukan o1eh bidan di wilayah keija Puskesmas Alahan Panjang terhadap pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir 7 hari (minggu pertarna) pasca persalinan. Selain itu, juga dilakukan identifikasi terhadap hal yang diperkirakan menunjang pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Inforrnan dalam penelitian adalah seluruh bidan yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Alahan Panjang, ibu bersalin yang persalinannya ditolong oleh inforrnan bidan tersebut, dan inforrnan kunci adalah pimpinan dan koordinator program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Alahan Panjang. Pengambilan data dilakukan dengan cara Diskusi Kelompok Terarah (DKT) kepada 18 bidan, kemudian dilanjutkan dengan Wawancara Mendalam (WM) kepada 4 (empat) orang bidan dari peserta DKT. Untuk konfurnasi, dilakukan WM pada 17 (tujuh) orang ibu bersalin yang dilayani bidan tersebut. Selain itu, juga dilakukan WM kepada Pimpinan dan Koordinator Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Alahan Panjang. Selanjutnya juga dilakukan satu kali pengamatan (rekaman video proses persalinan sarnpai 24 jam pasca persalinan) dan pengamatan praktek atau tidakan bidan sewaktu kunjungan neonatal serta melakukan telah dokumen. Analisa yang dilakukan dengan memasukan data kedalam matrik, kemudian dilakukan analisa isi (content analysis). Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Alahan Panjang pada buian Marer sampai awai lviei 2007.Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan masih ada praktek atau tindakan bidan, terhadap pelayanan ibu bersalin dan bayi bam lahir 0 - 7 hari, yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Kebidanan menurut Depkes, (2003). Terutama dalam melakukan penyuluhan kepada ibu bersalin. Selain itu, juga ditemui bahwa supervisi yang dilakukan Pimpinan dan Koordinator Program KIA Puskesmas Alahan Panjang masih kurang. Selanjutnya, masih sedildtnya bidan yang pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan fungsi bidan dalam pelayananan KIA dan kurangnya sarana yang mendukung praktek atau tindakan bidan dalam pelayanan KIA.Berdasarkanj hasil penelitian, disarankan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan Puskesmas Alahan Panjang untuk peningkatan profesionalisme bidan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan peningkatan supervisi, pelatihan dan penyediaan sarana bidan. Untuk bidan, agar meningkatkan profesionalisme dlam bekerja. Selain itu, juga menyarankan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan KIA, serta mendorong jorong/desa untuk menjadi jorong/desa siaga.

---

In Indonesia both the Maternal and Infant Mortality Rate (MMR & IMR) has significantly reduced. However, these two figures were still higher than that of the ASEAN countries. About a third of the infant deaths took place in the neonatal period, while 80% of the neonatal deaths happened during the first week of life. This was partly caused by both low accessibility and quality of care during that period.

During 2006, in District of Solok there were I 0I infant deaths (?) and 7 maternal deaths reported from the 8,250 live births. During the same pdod, at the sub-district of Lembah Gunanti, 47 infant deaths and I maternal death took place form the reported I ,091 live births.

The objective of this study was to assess the midwives' practice during the provision of services in the post partum and early neonatal period. In addition, this study at Puskesrnas Aiahan Panjang was also aimed to identify supporting factors in delivering the above services. The design of this study was qualitative research design. The methods of data collection were focus group discussions (FGD), in-depth interview and observation. The number of informants of midwives who took part in both FGD and in-depth interview was 18 persons. In addition, 7 postpartum mothers who were attended by some of the midwives on their delivery were also interviewed. Observation using video camera was made at one of the deliveries (24 hour recording). Both midwife coordinator and chief of the Puskesmas Alohan Panjang were also interviewed.

The cont nt analysis technique was used to analyze the qualitative data.Results of the study showed that there were many practices of the midwives during postpartum and early neonatal period which did not follow the standard midwifery care by the Ministry of Health (Depkes, 2003). Health education was not properly implemented and quite often it did not take place. Supervision from the Puskesmas chief or midwife responsible for Materoal and Child Health (MCH) services was insufficient There were very few of the midwives who ever joined training in improving their midwifery skills.

From the esults of histuly, it is urgel that both District Health Office (Dinkes) of Solok and Puskesmas Alahan Panjang improve the competency of the midwives through appropriate training, supervision and provision of equipment and. facilities.In addition, strengthening of the midwives in conducting effective health education program is also strongly recommended. In line with this effort, socialization of recent MCH programs and support for the development of "jorong" (Desa Si11ga) is also of utmost importance."

"Banjir yang kerap terjadi di sekitar Sungai Cikeas telah menyebabkan banyak kerugian bagi warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan erosi tebing sungai. Wilayah Kabupaten Bogor yang kerap terdampak banjir Sungai Cikeas, salah satunya Perumahan Vila Nusa Indah 3. Ada pula belasan perumahan di Kota Bekasi yang juga terdampak kenaikan tinggi muka air Sungai Cikeas. Masyarakat Desa Bojongkulur meminta bantuan penanganan erosi di Sungai Cikeas tersebut kepada pemerintah khususnya pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane untuk segera melakukan penanganan tanggap darurat dengan pembangunan tebing sungai dengan konstruksi bronjong di beberapa lokasi Sepanjang Sungai Cikeas.Saat ini pada pelaksanaan kegiatan tanggap darurat Sungai Cikeas belum menerapkan K3 dalam pelaksanaannya, salah satu alasannya yakni kegiatan tanggap darurat merupakan kegiatan yang harus cepat dan segera dilaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya sering kali mengesampingkan penerapan K3. Dengan penerapan K3 dalam pelaksanaan konstruksi baik untuk kegiatan tanggap darurat maupun kegiatan  konstruksi pada umumnya yakni untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja baik para pekerja konstruksi, masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga lingkungan sekitar.

---

Frequent flooding around the Cikeas River has caused many losses to residents. In addition, flooding also causes erosion of riverbanks. Areas of Bogor Regency that are often affected by Cikeas River flooding include Nusa Indah 3 Villa Housing. There are also dozens of housing estates in Bekasi City that are also affected by the rising water level of the Cikeas River. The Bojongkulur Village community requested assistance in handling erosion in the Cikeas River to the government, especially the Ciliwung - Cisadane River Basin Authority to immediately carry out emergency response handling by building riverbanks with gabion construction in several locations along the Cikeas River.

Currently, the implementation of emergency response activities on the Cikeas River has not implemented OHS in its implementation, one of the reasons is that emergency response activities are activities that must be carried out quickly and immediately so that in their implementation they often override the application of OHS. With the application of OHS in the implementation of construction both for emergency response activities and construction activities in general, namely to reduce the risk of work accidents both for construction workers, people who are directly affected by the implementation of these activities and also the surrounding environment."

"Posyandu adalah salah satu sarana yang dapat mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita. Namun kunjungan ibu yang mempunyai balita ke posyandu di Kota Solok tergolong masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dengan kunjungannya ke posyandu di Kota Solok tahun 2011. Desain penelitian adalah cross sectional melalui pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah ibu yang mempunyai anak balita 5-59 bulan dengan sampel penelitian berjumlah 126 orang. Analisis menggunakan chisquare. Dari hasil analisis data diperoleh faktor yang berhubungan secara signifikan adalah pendidikan, jumlah anak balita dan kebutuhan akan pelayanan posyandu. Saran mengadakan lomba masak dan balita sehat agar ibu lebih rajin membawa anaknya ke posyandu.

---

Posyandu is one of facility which can detect early impairment of growth and development of toddlers. But maternal visit who has a toddler to posyandu in Solok town place in low classified. This study intends to observe factors related to maternal behavior in visiting to posyandu in Solok Town 2011. Study design The is crosssectional by quantitative approach. Maternal who have young children between 5-59 months with samples of research totaling 126 peoples. The analysis Using chisquare. From the analysis of data obtained significantly related factors were education, number of children under five and the need of posyandu. It suggest to carry on cooking and healthy toddlers contest in order that maternal will be more diligent to take their infant to posyandu."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik penderita pneumonia balita dan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian pneumonia balita. Studi ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2014 di 1 Puskesmas kecamatan dan 5 Puskesmas kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ciracas. Desain Studi yang digunakan adalah desain potong lintang (cross sectional).Jumlah sampel pada studi ini adalah 556 responden. Sampel diambil secara proportional stratified random sampling. Dari studi ini diketahui balita yang menderita pneumonia sebesar 152 balita (27,3%) dan yang tidak menderita pneumonia sebanyak 404 balita (72,7%).Hasil analisis multivariat menunjukan terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia yaitu, ASI Eksklusif OR 3,630 (95% CI: 2,266-5,818), status gizi balita OR 2,126 (95% CI: 1,191-3,777), riwayat imunisasi campak OR 2,372 (95% CI: 1,326-4,245), pengetahuan ibu OR 2,126 (95% CI: 1,197-3,777), sosial ekonomi OR 1,948 (95% CI 1,216-3,121), dan polusi rumah tangga OR 2,466 (95% CI: 1,405-4,330). Upaya intervensi terhadap perbaikan status gizi balita, promosi ASI eksklusif, status imunisasi campak, polusi dalam rumah tangga, dan peningkatan pengetahuan ibu, mempunyai peranan yang penting bagi pencegahan penyakit pneumonia pada balita.

---

This study aims to reveal the characteristics of pneumonia on children under five years old and factors associated with the occurrence of pneumonia on children under five years old. This study was conducted from February to March 2014 in six public health centers (Puskesmas) Ciracas sub-district, Eastern Jakarta. Cross sectional design was used in this study with the sample size of 556 respondents (mothers of children). Sample was taken by proportional stratified random sampling method.

It was found that 27.3% among respondent`s children were diagnosed with pneumonia. Result of multivariate analysis showed that there are some factors associated with the occurrence of pneumonia on children under five years old including exclusive breast-feeding with OR 3.630 (95% CI: 2.266-5.818), nutrition status OR 2.126 (95% CI: 1.191-3.777), measles immunization OR 2.372 (95% CI: 1.326-4.245), mother`s knowledge OR 2.126 (95% CI: 1.197-3.777), socio-economy OR 1.948 (95% CI 1.216-3.121), and indoor pollution OR 2.466 (95% CI: 1.405-4.330). Intervention efforts such as enhancing children`s nutritional status, promotion of exclusive breast feeding, measles immunization, mother`s knowledge, socio-economy and indoor pollution play an important role in the prevention of pneumonia on children under five years old."

"Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial, salah satunya pelayanan imunisasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kemendagri dan Kemenkes serta Juknis pelayanan imunisasi pada saat pandemi agar pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara aman pada saat pandemi. Penelitian ini memotret respon penyesuaian pelayanan imunisasi pada saat pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi penguatan kebijakan layanan program kedepan. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Telaah dokumen dan observasi dilakukan untuk mendukung analisis. Purposive random sampling digunakan untuk pemilihan lokasi penelitian. Pada saat pandemi, pelayanan imunisasi dasar lengkap di posyandu dan puskesmas terdisrupsi karena keterbatasan tenaga kesehatan dan penurunan minat masyarakat untuk imunisasi. Upaya pembukaan pos imunisasi di tingkat RT/RW, sweeping dengan mekanisme janji temu, dan penjadwalan dengan pelibatan kader memberikan kontribusi positif pada peningkatan cakupan imunisasi hingga lebih dari 1,6 kali lipat dibandingkan pada bulan sebelumnya pada semua jenis antigen imunisasi. Respon cepat dan fleksibel perlu diberlakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan, seperti imunisasi, pada saat pandemi berlangsung. Hal itu juga perlu dukungan dari berbagai aktor yang perlu terlibat.

---

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the continuity of essential health services, one of which is immunization services. The government has issued policies through the Minister of Home Affairs and the Minister of Health as well as technical guidelines for immunization services during a pandemic so that services an be carried out safely during a pandemic. This study captures responses to adjustments to immunization services during the COVID-19 pandemic and provides recommendations for strengthening future program service policies. A qualitative approach is used through interviews with stakeholders and service users. Document review and observation was conducted to support the analysis. Purposive random sampling was used for selecting research locations. During a pandemic, complete basic immunization service at community-based health and primary health care were disrupted due to limited health workers and decreased public interest in immunization. Efforts to open immunization posts at the district level, sweeping with an appointment mechanism, and scheduling with the involvement of cadres have made a positive contribution to increasing immunization coverage by more than 1.6 times compared to the previous month for all types of immunization antigens. A fast and flexible response needs to be implemented in the implementation of health services, such as immunization, during a pandemic. It also needs support from various actors who need to be involved."

"Banyaknya gizi buruk merupakan ancaman yang serius yang akan berdampak pada kualitas somber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1997. Sektor Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengelola program gizi ingin menurunkan jumlah gizi buruk yang ada di kota Cirebon.Pada era Otonomi Daerah Dinas Kesehatan mengharapkan agar semua pihak yang terkait untuk mendukung dan berperan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi bentuk dukungan dalam wujud realisasi anggaran untuk pembangunan somber daya manusia seperti program gizi agar mendapat porsi yang optimal dan realistis.Bentuk dukungan juga diharapkan dari Suprasistem (Pemerintah Daerah, Bappeda, Komisi E DPRD) serta Infrasistem yaitu Puskesmas untuk berperan dalam membantu Dinas Kesehatan mendapatkan porsi anggarannya dari DAU sehingga status gizi balita Kota Cirebon meningkat. Juga peran yang bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri agar jumlah anggaran untuk program gizi terealisasi secara optimal.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, pencarian data yang terdokumentasi dan observasi yang mencakup 20 orang informan adalah merupakan kelompok Suprasistem dan Infrasistem Kota Cirebon, yang merupakan pejabat struktural di instansi yang terkait dan terlibat dalam program perbaikan dan peningkatan status gizi balita. Dari hasil penelitian dapat diketahui mekanisme alur anggaran baik sebelum maupun pada era Otonomi Daerah. Juga dapat diketahui peran dari masing-masing sektor baik, dari Suprasistem maupun Infrasistem dalam mendukung Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Kota Cierbon. Ternyata dari elemen yang dianalisis sebagian besar sudah mendukung Program Gizi, tetapi masih perlu peningkatan dukungan dan kerjasama yang terkoordinir baik antara Suprasistem dan Infrasistem, dan masih perlu peningkatan yang efektif dari Dinas Kesehatan dalam mensosiatisasi dan mengadvokasi Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi balita, melalui pertemuan secara berkala maupun dalam pertemuan-pertemuan informal, sehingga koordinasi antar sektor yang terkait mencapai hasil yang optimal dan efektif. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bidang kesehatan masih ditemukan kendala terutama dalam jumlah alokasi anggaran untuk sekctor kesehatan khususnya Program Perbaikan Gizi. Tetapi dengan saran-saran dari Suprasistem maupun Infrasistem maim persoalan gizi buruk dapat diatasi dengan meningkatkan keterbukaan antar sekior terkait dalam pembuatan perencanaan program pembangunan di era Otonomi Daerah, kewenangan Daerah Propinsi, Kabupaten I Kota sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan di mana salah satunya adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

The large number of malnutrition is a serious threat that will affect the quality of human resources in the future. This event arises as the effect of monetary crisis that ,happen for along time since July 1997.Health sector is that local health official who manages the nutrition program has a desire to decrease the number of malnutrition in Cirebon City.At decentralization era Local Health Official expects all the interrelated sectors to support and will take hold of role to think how to solve this problem. So, the support is in the form of real budget for the development of human resources such as nutrition program would get optimum proportion and realty. That support is also expected from the Suprasystem (Local Government, Agency for Regional Development, E Commission of The House of Representatives at Regional) and infrasystem is that Community Health Center to take part to in assist The Local Health Official to get it's budget from General Allocation Budget, so the nutrition state of children under five in Cirebon City would be increased. So, what kind of role The Local Health Official to get the Optimum budget for nutrition program? This observation is a case study using quality approach. Data was got from in-depth interview, documentation data, and observation involves 20 informants including Suprasystem and Infrasystem group in Cirebon City, who are in the Structural staffs in related instances and take part to the improvement of nutrition for children under five.From the result of the observation will be know the mechanism of channel budget before and after decentralization era. It can also be blown the role of each sector, Suprasystem and Infrasystem in supporting the rehabilitation and the improvement of nutrition for children under five in Cirebon. The fact is that from the important component analyzed, almost the most part has supported the process, but they still need improvement of supporting and good cooperation between Suprasystem and Infrasystem. Moreover, The Local Health Official has to be more active to socialize the program through formal and informal meeting and to facilitate the coordination between the interrelated sectors to get effective result. In the practice of decentralization especially in the case of Health, it still found obstacles specially the allocation of the budget for the Local Health Official mainly for the nutrition rehabilitation program. But according to the advice of Suprasystem and Infrasystem, the problem of malnutrition can be solved by increasing the opening between the interrelated sectors in making the planning for the development program in accordance to the rule related to the decentralization and the wisdom of each Province, Region 1 City as the administration area in the case of health in which one of them is that Nutrition and Food Cautious System."