Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"ABSTRAKMenurut Laporan Kinerja tahun 2016 progres pencapaian di direktorat jenderal cipta karya tidak mencapai maksimal 100 . Penyebabnya antara lain disebabkan penggunaan sistem e-monitoring oleh pengguna atau petugas e-monitoring dalam melakukan update progress kegiatan baik keuangan maupun fisik serta melengkapi data-data output kegiatan tidak berjalan sesuai harapan dan mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja pelaporan progres di satuan kerja. Hal ini sangat berpengaruh pada proses perencanaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan sistem e-monitoring di lingkungan Ditjen cipta karya dan memberikan masukan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT dengan pengolahan data menggunakan AMOS. Dari hasil pengolahan data dan analisis diperoleh hasil bahwa faktor Performancy expectancy, Social influence dan Facilitating condition berpengaruh signifikan terhadaap Intention to use, dan Intention to use berpengaruh signifikan terhadap penggunaan use sistem e-monitoring. Variabel Effort expectancy tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan atau niat pengguna untuk menggunakan sistem e-monitoring.

---

ABSTRACTAccording to Performance Report 2016 the progress of achievement in the directorate general of copyrighted works does not reach 100 maximum. The reason is caused by the use of e-monitoring system by the user or the e-monitoring officer in performing the progress of both financial and physical activities as well as completing the output data of the activities do not run as expected and resulted in not maximal progress reporting performance in the work unit. This is very influential in the planning process in decision-making and policy. This study aims to analyze the factors that influence the use of e-monitoring systems in the Directorate of work creation and provide inputs related to these factors. The research model used in this research adopted the theory of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT with data processing using AMOS. From result of data processing and analysis, it is found that Performancy expectancy factor, Social influence and Facilitating condition have significant influence on Intention to use, and Intention to use has significant effect on the use of e-monitoring system. Variable Effort expectancy has no significant effect on user 39;s intention or intention to use e-monitoring system. "

"Pada tahun 2008, atas pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan mekanisme pada program Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin) dan diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi pada program Jamkesmas di Puskesmas, walaupun terbatas pada pembuatan laporan bulanan program. Kadang kala Dinas Kesehatan Kabupaten terlambat memberikan laporan karena harus menginput dan merekap seluruh laporan Puskesmas yang sering kali terlambat diberikan. Untuk mengukur kinerja program Jamkesmas di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan karena indikator tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan program Jamkesmas di Rumah Sakit. Sebagai solusi permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sistem ini dapat menghasilkan informasi kinerja program Jamkesmas di Puskesmas berdasarkan indikator kunjungan dan pemeriksaan KIA yang ada pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk mengoptimalisasikan penggunaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melakukan sosialisasi manfaat dan tata cara penggunaan sistem kepada seluruh Puskesmas, serta melaksanakan pelatihan bagi petugas pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai teknik pengolahan data. Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk pemeliharaan sistem tersebut.

---

In 2008, upon consideration of health care cost control, quality improvement, transparency and accountability changes made in mechanism of Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), and changed its name to Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cirebon District Health Department has carried out monitoring and evaluation mechanism in Jamkesmas program at Central Public Health, although it is limited in making monthly reports of the program. Sometimes, the Health Department late on providing the report because they have to input and merge all health centers reports that is often given too late.

To measure the performance of Jamkesmas program at Central Public Health, Cirebon District Health Department is not using the indicators that have been established by the Ministry of Health because the indicators are more emphasis on Jamkesmas program implementation at Hospital. As the solution to existing problems in Cirebon District Health Department, we developed a web-based monitoring and evaluation performance system of Jamkesmas program in Central Public Health at Cirebon District Health Department. This system can yield information of Jamkesmas program performance based on indicators of visits and examination of child and mothers on Standar Pelayanan Minimum (SPM).

To optimize the use of Web Based Monitoring and Evaluation Performance System of Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) in Central Public Health, Cirebon District Health Department is expected to disseminate the benefits and using procedures of the system to all Central Public Health, as well as implementing training programs for recording and reporting officers in the Central Public Health and the Health Department about data processing techniques. Additionally, funding support is also necessary for the maintenance of the system."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, terdiri dari aspek konteks, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Dalam implementasinya, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan, masih belum memenuhi komponen-komponen yang ada dalam sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas lebih rinci bagaimana implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist. Hasil dari penelitian ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam implementasinya masih belum memenuhi semua komponen yang ada, dimana diantara 12 komponen hanya 9 diantaranya yang sudah terpenuhi. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, seperti: arsitektur dan informasi kinerja anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, alokasi dana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kelengkapan serta validitas data yang diperoleh.Kata Kunci: Sistem Monitoring dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Komponen Sistem Monitoring dan Evaluasi, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance in 2011, consists of aspecst of context, aspects of the benefits, and implementation aspects. In that implementation, the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, still does not meet the existing components in the monitoring and evaluation system. Therefore, this research discuss more about how the implementation of monitoring and evaluation budget performance system by Ministry of Finance and what factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system. The method that used in this research is post positivist. The result from this research is monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, in that implementation still does not meet all components, where in among of the 12 components only 10 of them that already complete. Meanwhile, there are several factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system, such as architecture and information of budget performance, quantity and quality of human resource, allocation of funds in monitoring and evaluation, and the completeness and the validity of data.Keywords Monitoring and evaluation system, Budget performance, Components of monitoring and evaluation system, Factors that influence the implementation of monitoring and evaluation system."

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"Untuk mengatasi permasalah air bersih dan sanitasi sesuai kesepakatan MDG?s pada goal 7 target 10, pemerintah bersama pihak donor membuat program CWSH (community water services and health) yang dilaksanakan di 4 propinsi dan 20 kabupaten, tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui komponen pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, permberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup sehat. Untuk pengendalian pelaksanaan mutu program, peran data atau informasi berkait dengan quality control (QC) dan quality assurance (QA) /verifikasi proses kegiatan di dapat dari mekanisme laporan bulan dan qurtal. Sepanjang kuartal 2009 laporan terlambat penyampaiannya mulai dari 10 sampai 40 hari dari akhir priode kuartal yang disepakati. Sedangkan laporan bulanan priode Juli 2008 -Juli 2009 hanya 21,4 % yang tepat waktu (on schedule). Seluruh laporan (quartal dan bulanan) belum menginformasikan ukuran hasil dan manfaat yang dicapai sesuai key performance indicator (KPI) yang termuat didalam logical framework CWSHP disetiap keluaran komponen kegiatan. Kondisi ini disebabkan data masih diolah dengan worksheet, tidak mampu mengolah data secara otomatis membuat data tidak mudah dan cepat disajikan dan tidak mudah untuk diintergrasikan di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat. Untuk membantu seorang manager melakukan pengendalian, dengan memperoleh kemudahan pengumpulan data dan pemantauan kegiatan, sehingga memperoleh manfaat waktu, biaya dan megurangi kesalahan membuat keputusan atau mengambil tindakan, diperlukan alat pengendali berupa PPMS (project performance Monitoring system) dengan teknologi berbasis Web (database dan Internet) yang mampu memproses dan menampilkan data secara realtime dalam berbagai bentuk (kurva, tabel, grafik) pada jangkauan area wilayah yang luas.

---

To overcome the problem of clean water and sanitation MDG's in goal 7 target 10, the government together with the donor makes the Community Water Services and Health (CWSH) program conducted in 4 provinces and 20 districts, the purpose of the program is to improve community health status through development clean water and sanitation facilities, community empowerment and health behavior change component.

To control the quality of program implementation, the role of the data or information related to quality control (QC) and quality assurance (QA) / verification process may be the mechanism of activity in the months and quartal report. Throughout the late quarter report 2009 range from 10 to 40 days from the final quarter of the agreed period. While the monthly report period July 2008-July 2009 that only 21.4% on time (on schedule ).

All reports (quartal and monthly) were not informed of the outcome and the benefits achieved according to key performance indicator (KPI) is contained within the logical framework of activities CWSHP each output component. This condition is caused by the data is still processed by the worksheet, is not capable of processing data automatically creates easily and fast data not presented and not easy to integrate in the district, provincial and central governments.

To help a manager to control, to obtain ease of data collection and monitoring activities, so as to obtain the benefit of time, cost and errors decisions reduce or take action, necessary control equipment such as PPMS (Project Performance Monitoring System) with Web-based technologies (databases and Internet) capable of processing and displaying data real time in various forms (curves, tables, graphs) in the coverage area of a large area."