Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era revolusi 4.0 dan society 5.0 memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dalam seluruh bidang kehidupan termasuk bidang kenotariatan. Konsep cyber notary merupakan salah satu bentuk perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi. Penerapan konsep cyber notary dapat menjadi terobosan bagi profesi notaris untuk memberikan pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Indonesia selaku negara yang menganut mazhab notaris latin tidak terlepas dari dorongan untuk melakukan perubahan bidang kenotariatan. Namun, penerapan konsep ini tidak dapat serta merta dilakukan sebab peraturan yang mengatur mengenai penerapan konsep cybernotary di Indonesia masih belum rinci. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kemungkinan penerapan konsep cyber notary dalam peraturan hukum nasional di Indonesia; dan, kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan penerapan konsep cyber notary di Indonesia sangat mungkin untuk diterapkan. Akta yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik konvensional dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta autentik apabila telah dilaksanakan perubahan atas peraturan terkait jabatan notaris dan peraturan lainnya. Untuk itu perlu merevisi UUJN dengan mengatur pemberlakuan cyber notary sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan cepat tanpa mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut.

---

The era of the industrial revolution 4.0 and society 5.0 made it easy for humans to carry out activities in all areas of life, including the notarial field. The concept of cyber notary is one form of change caused by technological developments. The application of the cyber notary concept can be a breakthrough for the notary profession to provide fast, precise, and efficient services to the public. Indonesia as a country that adheres to the Latin notary school is inseparable from the urge to make changes to the notary field. However, the application of this concept cannot be carried out immediately because the regulations governing the application of the cybernotary concept in Indonesia are still not detailed. The problems raised in this study are the possibility of applying the concept of cyber notary in national legal regulations in Indonesia; and, the power of proof of a notarial deed made electronically. This research is a normative juridical research using document studies through literature searches on secondary data. The results of this study indicate that it is possible to apply the concept of cyber notary in Indonesia. A deed made electronically has the same proving power as a conventional authentic deed and fulfills the requirements to be said to be an authentic deed if changes have been made to regulations related to the position of a notary and other regulations. For this reason, it is necessary to revise the UUJN by regulating the implementation of a cyber notary so that the implementation of the duties and positions of a notary can be carried out more efficiently, effectively and quickly without reducing the legal force of the deed."

"Penelitian ini membahas perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan kewenangan notaris, tugas dan wewenangnya untuk proses membuat akta autentik yang semula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan cyber notary. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perkembangan konsep menghadap di negara lain khususnya negara yang mengadopsi cyber notary, dan konsep menghadap itu diterapkan dalam hukum di Indonesia dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil analisis, perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya menghadap notaris dilakukan secara fisik atau berhadapan langsung, dengan adanya perkembangan teknologi informasi menghadap notaris dapat dilakukan secara virtual atau audio-visual. Dahulu pekerjaan notaris bersifat konvensional, namun sekarang ini telah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap kantor notaris. Perkembangan konsep menghadap di negara yang mengadopsi cyber notary khususnya di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, sebelum perkembangan teknologi semakin pesat, menghadap notaris di negara-negara tersebut dilakukan secara fisik saja. Saat ini kehadiran dapat dilakukan dengan cara audio-visual, kehadiran di hadapan Notaris melalui komunikasi audio-visual adalah sama halnya dengan kehadiran di hadapan Notaris secara fisik. Penerapan konsep menghadap notaris dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dilakukan seperti Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang belum bisa menjamin dan mengedepankan kepastian hukum serta belum memiliki payung hukum yang jelas terkait cyber notary di Indonesia.

---

This study discusses the evolution of the concept of before a notary in making a deed in terms of a cyber notary perspective. Along with the evolution of information and communication technology in the performance of a notary, their duties and authorities for the process of making an authentic deed which were originally from the conventional system will lead to an electronic system called a cyber notary. The problems raised in this study are the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology, the evolution of personal appearance concept in other countries, especially countries that adopt cyber notary, and the personal appearance concept is applied in Indonesian law in the implementation of cyber notary in Indonesia. The research method used is normative juridical research with explanatory-analytical research type. The results of the analysis show the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology that previously faced a notary was carried out physically or face to face, with the development of information technology facing a notary could be done virtually or audio-visually. In the past, the work of a notary was conventional, but now it has used information and communication technology tools in every notary office. The evolution of the concept of personal appearance concept in countries that adopt cyber notaries, especially in the Netherlands, the United States, and South Korea, before technological evolution grew rapidly, before a notary in these countries was done physically. Currently attendance can be done by audio-visual means, attendance before a notary through audio-visual communication is the same as being physically present before a notary. The application of the concept of before a notary in the implementation of a cyber notary in Indonesia based on several provisions of the legislation has been carried out such as UUJN, but has not been implemented perfectly. There are several laws and regulations that have not been able to guarantee and prioritize legal certainty and do not yet have a clear legal protection regarding cyber notaries in Indonesia."

"Pada penulisan tesis ini akan membahas mengenai Persekutuan Perdata Notaris sebagai suatu Kantor Bersama di Indonesia dan akan membahas sedikit gambaran mengenai Notary Maatschappen di Belanda. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecemasan Penulisan terhadap banyaknya jumlah Notaris yang tidak seiring dengan perkembangan mutu dari jabatan Notaris itu sendiri. Kemudian keingintahuan Penulis mengapa Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata tidak umum dilakukan di kalangan Notaris di Indonesia, padahal Persekutuan Perdata Notaris sudah diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Perubahannya dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Di sisi lain, mayoritas Notaris di Belanda tergabung di dalam suatu Notary Maatschappen. Hanya sebesar 1 satu persen yang menjalankan jabatan Notarisnya dalam suatu kantor one-man-notary.Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam suatu Kantor Bersama Notaris dengan bentuk Persekutuan Perdata, kemudian bagaimana penerapan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia dan di Belanda, serta bagaimana keuntungan dan kerugian bagi Notaris untuk membentuk Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun Persekutuan Perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai Notary Maatschappen di Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

This research examines Notary Civil Partnership as Joint Office in Indonesia and will discuss a few about description of Notary Maatschap in Nederland. The background of this research is because of Researcher s anxiousness about the growth number of Notary that is not aligned with the Notary s quality itself. The next background is since Researcher is inquiring like to know why Notary Civil Partnership is unusual to be established in Indonesia. Whereas, Notary Civil Partnership is already allowed by Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris and its amendment and also regulated by Ministry Regulation Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. On the other hand, The Majority of Notary in Nederland affiliated in Notary Maatschap. Only 1 one percent of Notaries implement called one man notary office.From those backgrounds emerge some problems. There are how is the status and the responsibility of Notary in Notary Civil Partnership as Joint Office, how is the implementation of the regulation of Notary Civil Partnership in Indonesia and Nederland, and how is the advantages and disadvantages of Notary Civil Partnership as Joint Office. Research method of this research is normative juridicial that supported by interview to some expert informant. Data analysis of this research is qualitative. The result of this research is Notary Civil Partnership has advantages and disadvantages, nevertheless it can be a preference for Notary. Notary Civil Partnership can applied and adopted from Notary Maatschap of Nederland and refer to regulation in Indonesia."

"Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkhusus kepada perbuatan hukum keperdataan. Eksistensi notaris menjadi hal yang saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Tidak adanya aturan spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berupa tagihan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menimbulkan berbagai permasalahan dalam realisasi eksekusinya. Hal ini menjadikan Notaris berperan penting dalam menjalankan kewenangannya sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peranan Notaris dalam transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Guna menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis adalah bahwa Notaristtidak hanya berperan dalam membuataakta, tetapidjuga dalam melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aktanya. Selain itu, diperlukan amandemen pada UndangUndang Jaminan Fidusia terkait ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Akta Jaminan Fidusia dapat menjadi pedoman untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berbentuk tagihan tersebut.

---

A Notary is a public official appointed by the government to assist the general public, especially in civil law actions. Currently, the existence of a notary is essential in carrying out legal acts in everyday life, including in carrying out legal acts related to transactions providing fiduciary security over receivables. The absence of specific rules in LawjNumber 42 of 1999 concerning Fiduciary Security regarding the execution of fiduciary security objects in the form of receivables has been creating various problems in its execution. Therefore, Notaries play an important role in exercising their authority in relation to transactions granting fiduciary security. The problems raised in this research are regarding the role of a Notary in transactions granting fiduciary security over receivables and the execution of fiduciary security in the form of receivables. Normative juridical research method with prescriptive analytical research typology was used to answer the aforementioned problems. The result of the analysis is that a Notary’s role is not only to draw up deeds, but also to provide legal counsel in connection with the drawing up of such deeds. In addition, an amendment is needed to the Fiduciary Security Law related to more specific provisions regarding the execution of fiduciary security in the form of receivables. Therefore, the provisions contained in a Fiduciary Security Deed may serve as a guide to avoid problems in the execution of fiduciary security in the form of receivables."

"Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah suatu wadah perhimpunan para notaris di Indonesia, yang diakui dan berbadan hukum. Ikatan Notaris Indonesia bertujuan mengupayakan kepastian hukum mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya menjaga martabat meningkatkan mutu notaris dan mempererat kekeluargaan serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pembentukan Mahkamah Perkumpulan sebagai salah satu alat perlengkapan organisasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres. Penyelesaiannya dilakukan secara internal, sehingga tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier sedangkan dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Mahkamah Perkumpulan memeriksa fakta dan menilai norma yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD ARTINI) yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan hukum. Putusannya didasarkan pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan keyakinan Mahkamah Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat seluruh anggota perkumpulan. Untuk menguatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menghadapi kenyataan bahwa anggota perkumpulan yang terus bertambah dan ikut serta dalam Kongres, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus segera membenahi manajemen Kongres khususnya dalam pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat untuk lebih baik lagi."

"Penelitian ini membahas mengenai jabatan seorang Notaris dapat berakhir karena telah berusia 65 tahun sehingga ia harus pensiun atau dapat pula berakhir karena Notaris meninggal dunia. Apabila Notaris pensiun ataupun meninggal dunia maka harus ada Notaris lain yang akan menggantikannya sebagai pemegang dari protokol-protokol Notaris yang ia miliki semasa jabatannya sebagai Notaris. Adapun hal itu bertujuan agar Protokol Notaris yang ditinggalkan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, proses penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli warisnya; dan, konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris yang meninggal dunia.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pernelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris dari Notaris dengan melakukan pelaporkan atas meninggalnya Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan setelah itu ditunjuklah Notaris pemegang protokol oleh Majelis Pengawas Daerah serta konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris yang ditinggalkan Notaris yang meninggal dunia adalah hilangnya orang yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris. Protokol Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol agar tetap dapat terjaga dan terpelihara sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum siapa yang berwenang dan berhak atas Protokol Notaris tersebut.

---

This study discusses the position of a Notary that can end because they are 65 years old, so they must retire, or it can also end because the Notary passes away. If the Notary retires or passes away, there must be another Notary who will replace them as the holder of the Notary protocols they had during their tenure as a Notary. This aims to ensure that the Notary Protocol left behind is preserved and well-maintained. This study raises the questions, "How is the process of submitting a Notary Protocol who has passed away by their heirs?" and "What are the consequences and status of the Notary Protocol in the case of a Notary who passes away?" This study used an empirical juridical approach to answer these questions. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this research used descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this study are that the process of submitting the protocol of a Notary who has passed away is carried out by the heirs of a Notary by reporting the death of a Notary to the MPD. After that, MPD will appoint a Notary who will hold the protocol, and the consequences that arise on the Notary Protocol left behind is the loss of the person responsible for preserving and maintaining the Notary Protocol. The Notary Protocol must be submitted to the Notary Recipient of the Protocol so that it can be maintained and maintained so that there is clarity and legal certainty as to who is authorized and entitled to the Notary Protocol."

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."