Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas udara DKI Jakarta semakin memburuk tiap tahunnya. Pemerintah DKI Jakartatelah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut,diantaranya Sistem Pembatasan Ganjil Genap, Program Jak Lingko, dan PengoperasianMRT. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak program dan kebijakan manajementransportasi terhadap kualitas udara DKI Jakarta. Dengan menggunakan regressiondiscontinuity design, hasil estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dankebijakan manajemen transportasi DKI Jakarta tidak signifikan dalam mengurangikonsentrasi polutan di DKI Jakarta. Hanya Program Jak Lingko yang signifikanmengurangi konsentrasi polutan PM2.5 sebesar -26,2% dan O3 sebesar -57,1%. Hal inidisebabkan oleh kelemahan dari mekanisme kebijakan, perilaku masyarakat yang masihenggan menggunakan transportasi publik, serta jangkauan transportasi publik yangkurang luas. Kedepannya Pemerintah DKI Jakarta dapat terus mengevaluasi program dankebijakan saat ini dan menerapkan program dan kebijakan baru yang lebih signifikansehingga dapat memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta's air quality is getting worse every year. The DKI Jakarta government has

implemented various programs and policies to overcome these problems, including the

Odd-Even Restriction System, the Jak Lingko Program, and MRT Operation. This study

aims to examine the impact of transportation management programs and policies on the

air quality of DKI Jakarta. By using regression discontinuity design, the estimation results

show that most of DKI Jakarta's transportation management programs and policies are

not significant in reducing pollutant concentrations in DKI Jakarta. Only the Jak Lingko

Program that significantly reduced the pollutant concentration of PM2.5 by -26.2% and

O3 by -57.1%. This is due to the weakness of the policy mechanism, the behavior of the

people who are still reluctant to use public transportation, and the limited public

transportation coverage. In the future, the DKI Jakarta Government can continue to

evaluate the current programs and policies and implement new programs and policies that

are more significant to improve the air quality of DKI Jakarta."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan pembatasan kendaraan dengan melakukan peraturan ganjil-genap sejak tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi dampak dari peraturan ganjil-genap terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Dengan mengeksploitasi data harian dari tahun 2013-2021 serta menggunakan pendekatan difference-in-difference, studi ini menemukan bahwa peraturan ganjil-genap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas udara ditandai dengan penurunan tingkat ISPU sebesar 15.3% berserta polutan lain diantaranya SO2 sebesar 34.8%, CO sebesar 27.1%, O3 sebesar 20.2%, dan NO2 sebesar 50.7%. Hanya polutan PM10 yang menujukkan hasil tidak berpengaruh signifikan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented vehicle restrictions by implementing an odd-even policy since 2016 as one of the efforts to reduce traffic congestion and air pollution. The objective of this research is to estimate the impact of the odd-even policy on air quality in DKI Jakarta. By utilizing daily data from 2013 to 2021 and employing a difference-in-difference approach, this study found that the odd-even policy has a significant effect on improving air quality, as indicated by a decrease in the Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) by 15.3%, along with other pollutants such as SO2 by 34.8%, CO by 27.1%, O3 by 20.2%, and NO2 by 50.7%. Only PM10 showed results that were not significantly affected."

"Jakarta sebagai Ibu Kota dan pusat perekonomian nasional telah mengalami fenomena pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang sudah melampaui batas administratif Jakarta. Akibat fenomena urbanisasi yang sangat cepat, Jakarta mengalami masalah urban sprawl, kemacetan, dan polusi udara. Sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, Pemerintah pusat dan daerah membangun moda transportasi publik massal Moda Raya Terpadu (MRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak output, pendapatan masyarakat, dan nilai tambah bruto dari pembangunan MRT terhadap perekonomian Jakarta dan Indonesia dengan menggunakan analisis Metode Interregional Input-Output

---

Jakarta as the capital city and the center of the national economy has experienced the phenomenon of population growth and economic activities that have exceeded the administrative boundaries of Jakarta. As a result of the rapid urbanization phenomenon, Jakarta is experiencing problems with urban sprawl, congestion, and air pollution. In an ef ort to overcome congestion and reduce the use of private vehicles, the central and regional governments have built a mass public transport mode of Mass Rapid Transit (MRT). This study aims to measure the impact of output, income, and gross added value of MRT development on the economy of Jakarta and Indonesia by using the Interregional Input-Output Method analysis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari beroperasinyaMass Rapid Transit (MRT), khususnya peningkatan kualitas udara lokal di daerah perkotaan. Di Jakarta, MRT atau biasa dikenal dengan MRT Jakarta merupakan transportasi kereta api perkotaan pertama dengan beberapa jalur bawah tanah yang beroperasi pada Maret 2019. Menggunakan metode Difference-in-Difference dan indeks standar polusi udara sebagai proksi kualitas udara, studi ini menemukan bahwa, beroperasinya MRT dapat mengurangi nilai ISPU maksimum harian sebesar 27,4 persen, ISPU PM10 sebesar 19,5 persen dan ISPU O3 sebesar 24,8 persen, tetapi tidak berdampak pada polutan CO dan SO2 di area yang dekat dengan jalur MRT.

---

This study aims to analyze the environmental impact of the operation of the Mass Rapid Transit (MRT), particularly the improvement of local air quality in urban areas. In Jakarta, the MRT or commonly known as MRT Jakarta was the first urban rail transportation with several underground lines operating in March 2019. Using the Difference-in-Difference method and the air pollution standard index as a proxy for air quality, this study found that, MRT can reduce the daily maximum ISPU value by 27.4 percent, PM10 ISPU by 19.5 percent, and ISPU O3 by 24.8 percent, but has no impact on CO and SO2 pollutants in areas close to MRT lines."

"DKI Jakarta merupakan salah satu daerah urban dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki mobilitas kegiatan penduduk yang tinggi pula. Kegiatan penduduk seperti perindustrian, perkantoran, perumahan, dan transportasi akan menghasilkan pencemaran udara dimana pencemar tersebut akan dibuang ke udara bebas. Semakin besar peningkatan pencemaran udara akan semakin menurunkan kualitas udara ambien. Penelitian ini dilakukan penulis dengan observasi terhadap 4 lokasi sampling di wilayah DKI Jakarta dan Bukit Kototabang, Sumatera Barat sebagai Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) untuk Indonesia Bagian Barat. Analisis dilakukan terhadap sampel bulan April 2014-September 2014 untuk musim kemarau dan sampel bulan Oktober 2014-Maret 2015 untuk musim hujan. Konsentrasi SO2 saat musim kemarau lebih tinggi daripada saat musim hujan, dapat dilihat dari adanya penurunan konsentrasi saat musim hujan sebesar 5,126 μg/Nm3 untuk lokasi BMKG Jakarta; 5,023 μg/Nm3 untuk lokasi Monumen Nasional; 1,634 μg/Nm3 untuk lokasi Ancol; dan 6,502 μg/Nm3 untuk lokasi Glodok. Terjadi peningkatan konsentrasi SO2 di lokasi sampling GAW Bukit Kototabang sebesar 17,475 μg/Nm3 yang diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan di Provinsi Riau. Konsentrasi NO2 saat musim kemarau lebih tinggi daripada saat musim hujan, dapat dilihat dari adanya penurunan konsentrasi saat musim hujan sebesar 0,583 μg/Nm3 untuk lokasi GAW Bukit Kototabang, 8,902 μg/Nm3 untuk lokasi BMKG Jakarta; 12,306 μg/Nm3 untuk lokasi Ancol; dan 2,0139μg/Nm3untuk lokasi Glodok. Konsentrasi SO2, NO2, dan logam Pb di udara saat musim hujan menurun karena adanya pengendapan atau pengumpulan polutan tersebut di awan dan terkondensasi menjadi bentuk cair / hujan (bentuk H2SO4 dan HNO3). Kualitas udara ambien terbaik di DKI Jakarta terdapat pada daerah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan terburuk pada Glodok, hal ini terkait kepada jumlah kendaraan bermotor yang melewati titik daerah sampling tersebut.

---

DKI Jakarta is one of the urban areas with highly crowded population and has a high mobility of daily activities. People activities in industrial, offices, housing, and using transportations will produce air pollution whose pollutants will be discharged into the air. The more the polution increases, the less the quality of ambient air will be. The research was conducted with the observation of 4 sampling locations in Jakarta and Bukit Kototabang, West Sumatera as the Global Atmosphere Watch (GAW) for Western Indonesia. Analyses were performed to samples of April 2014-September 2014 for the dry season, and samples of October 2014-Maret 2015 for the rainy season. SO2 gas concentrations in ambient air while the dry season is higher than the rainy season, can be seen from the presence of a decrease in the concentration of 5,126 μg/Nm3 for BMKG Jakarta; 5,023 μg/Nm3 for national monuments (Monas); 1,634 μg/Nm3 for Ancol; and 6,502 μg/Nm3 for Glodok. An increase in the concentration of SO2 in the sampling location GAW Bukit Kototabang of 17,475 μg/Nm3 activity caused by the forest fires in Riau Province. NO2 concentration while the dry season is higher than the rainy season, can be seen from the presence of a decrease in the concentration of 0,583 μg/Nm3 for GAW Bukit Kototabang, 8,902 μg/Nm3 for BMKG Jakarta; 12,306 μg/Nm3 for Ancol; and 2,0139 μg/Nm3 for Glodok. Concentrations of SO2, NO2, and metal Pb in the air when the rainy season decreases due to the deposition of the pollutants in the collection or the cloud and condensed into a liquid form / rain (HNO3 and H2SO4). The best ambient air quality in BMKG Jakarta and worst in Glodok, this corresponds to the number of motor vehicles passing through the area of the sampling point."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari keinginan peneliti untuk menguji secara empirik tentang hubungan sebab akibat perubahan kondisi udara. Perlunya mengkaji perubahan kondisi udara karena seakan-akan terdapat ketidaksesuaian antara teori dan fakta serta terdapatnya perbedaan pendapat di kalangan beberapa ahli.Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya perbedaan kondisi udara akibat aktivitas manusia dalam penggunaan tanah (pertanian, permukiman dan hutan).Lokasi penelitian Daerah Aliran Ci Liwung Hulu yang meliputi 27 lokasi pengamatan. Sampel penelitian secara random diambil 6 unit lokasi dengan mengumpul data tentang radiasi netto-albedo permukaan, konsentrasi CO2-O2, suhu udara dan kelembaban nisbi udara. Hipotesis yang hendak diuji ialah terjadi perubahan kondisi udara apabila terjadi perubahan penggunaan tanah dari hutan menjadi pertanian, hutan menjadi permukiman dan pertanian menjadi permukian.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis beda rataan masing-masing komponen kondisi udara menurut kawasan penggunaan tanah, menggunakan uji t pada taraf signifikansi tertentu.Perubahan-perubahan kondisi udara yang terjadi di Daerah A1iran Ci Liwung Hulu diperoleh dari adanya perbedaan-perbedaan herikut ini: (1) rataan suhu udara kawasan hutan (23,1 °C), kawasan pertanian (24,7 °C), dan kawasan permukiman (26,0 °C); (2) konsentrasi CO2 yang ditunjukkan oleh rataan konsentrasi 0, di kawasan hutan (8,21 µmoles/ml), kawasan pertanian (7,84 µmoles/ml), kawasan permukiman (7,23 µmoles/ml); (3) rataan kelembaban nisbi udara di kawasan hutan {94 %), kawasan pertanian {83 %), kawasan permukiman (77 %); (4) radiasi netto ditunjukkan oleh rataan albedo perrnukaan di kawasan hutan (11,37%), kawasan pertanian {17,23 %), kawasan permukiman (21,03 %).Data yang diperoleh ternyata mendukung dugaan peneliti, sehingga hipotesis penelitian teruji dan dapat diterima untuk keperluan penarikan kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kelembaban udara dan radiasi netto di kawasan hutan lebih tinggi dari kawasan pertanian dan permukiman. Suhu udara dan konsentrasi CO2 di kawasan hutan lebih rendah dari kawasan pertanian dan permukiman.Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka arahan bagi pengelolaan lingkungan yang dilakukan di daerah hulu sungai. Hal ini terutama karena adanya peningkatan perubahan penggunaan tanah sehubungan dengan aktivitas pariwisata.

---

ABSTRACT

In this paper an attempt is made to find out whether changes will occur in the microclimate of an area, changes in the use of the land takes place. Although it is well known that the microclimate of an area will change, due to changes in land use, sufficient proof, however, is still lacking.

This research is carried out in the Upper Ciliwung Basin, well above the one with a true tropical climate, on 27 observation posts. The data gathered are on surface albedo-net radiation, concentration of C02-02, air temperature near the ground and relative humidity, The land use consists of changes from woodland to agricultural land and lastly to housing compounds successively.

The findings conclude, that there is an increase in mean temperature from woodland to agricultural land and housing respectively, from 23,1 0C, to 24,7 0C to 26,0 0C respectively.

The concentration of CO,; by measuring the concentration of O2, is as follows: woodland 8,21 µmoles/ ml, agriculture 7,84 µmoles/ml, housing 7,23 µmoles/ ml.

Relative humidity of the air is found to decreasing in percentage points on those three types of land uses, which can be seen in the following: woodland Q4 per cent, agriculture 83 per cent and housing 77 per cent.

On .the other hand, the net radiation decrease, indicated by increase of surface albedo from woodland to housing, as can be seen in the following figures: woodland 11,37 per cent, agriculture 17,23 per cent, and finally housing 21,03 per cent.

The results of this investigation proves that any change of land use from woodland is detrimental to the environment in general."

"Skripsi ini membahas tentang Kualitas Udara dalam Ruangan (KUDR) di area kerja kantor pusat PT. X, yang ditinjau berdasarkan hasil pengukuran parameter KUDR yang meliputi parameter kimia (NO2, CO, CO2, PM10, TVOC, formaldehida), fisika (suhu, kelembaban, laju pergerakan udara, pencahayaan), dan mikrobiologi (total bakteri dan total kapang), serta dengan mendeskripsikan faktor KUDR yang ada di area kerja (sumber kontaminan, jalur kontaminan, ventilasi dan distribusi udara, pengguna ruangan). Penelitian menggunakan metode mixed-method dengan pendekatan deskriptif observasional. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan syarat KUDR menurut Permenaker 5/2018 dan Permenkes 48/2016, dan dengan menganalisis faktor KUDR yang berperan. Didapatkan rata-rata konsentrasi CO2, TVOC, dan laju pergerakan udara tidak sesuai dengan setidaknya salah satu syarat KUDR. Faktor KUDR yang teridentifikasi dan berpotensi menjadi penyebab kondisi tersebut adalah kondisi ventilasi dan aktivitas pengguna ruangan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur kondisi polusi di luar gedung, performa ventilasi, dan keluhan serta gejala Sick Building Syndrome pada pekerja.

---

The focus of this study is to give an overview of Indoor Air Quality (IAQ) at PT. X office area. This study were conducted by analyzing the IAQ parameters measurement results which consist of chemical parameters (NO2, CO, CO2, PM10, TVOC, formaldehyde), physical parameters (temperature, humidity, ambient air velocity; illumination), and microbiological parameters (total bacteria and total mold), also by describing IAQ factors present in the work area (contaminant source, pathway, ventilation and air distribution, and occupant). The research used mixed-method with a descriptive and observational approach. Data analysis was carried out by comparing the IAQ measurement results with IAQ requirements according to Permenaker 5/2018 and Permenkes 48/2016, and by analyzing the IAQ factors that potentially play a role. This study revealed that the average CO2, TVOC, and ambient air velocity do not meet IAQ requirements which were potentially caused by poor ventilation and occupant activities. Further study is needed by measuring outdoor pollution, investigating ventilation performance, and collecting occupants’ complaints and Sick Building Syndrome symptoms"