Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 158051 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Akmal Malik
"Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai.
Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.
Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.
Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung"."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T4278
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kusnaeni Widyaningsih
"Penelitian ini dimotivasi oleh visi Kota Bekasi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kota Bekasi Tahun 2003 - 2008, yaitu sebagai kota yang ?Unggul dalam Jasa dan Perdagangan yang Bernuansa Ihsan?. Visi daerah inilah yang merupakan perwujudan keinginan dan harapan dari Kota Bekasi dalam jangka panjang. Untuk itu perlu upaya agar kondisi yang menjadi keinginan dan harapan dapat diwujudkan di masa yang akan datang.
Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian di Kota Bekasi dan berusaha mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi serta menganalisis kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sektor strategis yang dikembangkan adalah sektor yang memiliki keunggulan ekonomi di wilayah Kota Bekasi sendiri maupun dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam analisis perekonomian ini adalah analisis pertumbuhan dan kontribusi sektoral dalam PDRB, analisis LQ, analisis Shift Share, dan Multiplier. Sedangkan untuk strategi pengembangannya digunakan analisis SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang strategis untuk dikembangkan di Kota Bekasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sub Sektor Pengangkutan, terutama Jasa Penunjang Angkutan. Strategi yang sebaiknya diambil dalam pengembangan potensi unggulan untuk jangka pendek adalah ?sosialisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan posisi strategis Kota Bekasi?. Sedangkan untuk jangka panjang adalah "optimalisasi anggaran pendukung pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur maupun jaringan transportasi serta pelayanan publik lainnya". Hasil analisis menunjukkan ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Tahun 2003 - 2008 dengan kondisi perekonomian di Kota Bekasi saat ini. Bidang jasa yang merupakan salah satu prioritas belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari Sektor Jasa-jasa maupun Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

This research is motivated by the vision contained in Strategic Plan of Bekasi City in 2003 - 2008, namely as a city that "Superior in Service and Trade with Ihsan (religious) nuance". The vision of this area is a manifestation of the wishes and expectations of the Bekasi City in the long term. It is necessary to make serious effort to achieve what we wish and hopes so it can be realized in the future.
The research attempts to analyze economic conditions in Bekasi City and try to identify the strategic sectors that can be developed in accelerating the economic growth in the city and also to analyze the policies that were defined in regional planning documents. Strategic sectors that are going to be developed are the sectors that have economic advantages in the area of the city itself or within the scope of West Java Province and National. The approaches used in this analysis are economic growth and contribution by sector in the GDP, LQ analysis, shift share analysis and multiplier. And for its development strategy, SWOT analysis is used.
The results showed that strategic sectors for development are Manufacturing Sector, Sub Sector of Wholesale and Retail Trade and also Sub Sector of Transportation, especially in Services Supported to Transport. The strategy that should be taken in developing the potential sectors in the short term is "the socialization of local products improvement and try to utilize the strategic position of Bekasi City which is close to Jakarta as the capital of the nation". As for the long term the strategy is "to optimize the development budget to increase the capacity building and quantity of infrastructure such as to build transportation network and other public services". The analysis also showed there is a mismatch between vision and mission of the Year 2003 - 2008 with the economic conditions in Bekasi City. Services sectors which is one of the priorities in Bekasi City has not shown significant contribution, both from the Services or Financial, Real Estate and Business Services Sectors."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T30545
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Primarani Pangidaran
"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.
Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T18720
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roni Fauzan
"Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau suatu keadaan kehidupan yang dianggap lebih baik atau menyenangkan, baik secara material maupun spiritual.
Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat ini yaitu terjadinya krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara Asia, dampak dan krisis yang paling berat adalah kemunduran dari pertumbuhan ekonomi dan khusus untuk Indonesia pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif dengan angka cukup besar yaitu 13, 4 % dan mulai membaik pada awal dan pertengahan tahun 1999 tetapi dengan pertumbuhan yang masih negatif.
Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah didalam menunjang pembangunan nasional khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan daerah didalam menggali potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
Dengan disyahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kemannpuannya menyonsong era globalisasi perekonomian dunia.
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut pada Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik Iuar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain
Sedangkan pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang berada di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan kewenangan otonomi luas yang mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, maka daerah harus mengembangkan sumber dayanya, terutama sumber daya manusia dalam upaya untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mening)catkan perekonomiannya sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.
Untuk itu peranan perencanaan sebagai tahap awal dari proses pelaksanaan pembangunan menjadi sangat penting. Pentingnya peranan perencanaan ini dikarenakan apabila didalam proses perencanaan dalam upaya untuk pencapaian tujuan yang diharapkan mengalami kesalahan, maka selain ketidakberhasilan mencapai tujuan tersebut, juga terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya, dana dan waktu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada Pelita VI (untuk empat tahun pertama), relatif tinggi yaitu mencapai angka 11,46 % pertahun, dan merupakan pertumbuhan tertinggi diantara 7 kabupaten se-Kalbar, serta di atas pertumbuhan ekonomi Kalbar (7,74 %)."
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T1820
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor unggulan dan menentukan sektor potensial untuk dikembangkan, menganalisa perubahan stuktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Esteban-Marquaillas Shift-Share Analisis dan Location Quotient (LQ). data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari produk Domistik regional Brito (PDRB) dan perubahan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Propinsi Aceh yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. hasil penelitian dengan metode shift share dan location quention menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan maju dan tumbuh pesat dan merupakan sektor basis kompetitif terspesialisasi dengan kontibusi yang besar terhadap PDRB. Pemerintah daerah kabupaten Aceh barat untuk dapat memperhatiakan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi, dengan menggunakan kebijakan yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi dan memberi dampak untuk peningkatan pendapatan masyarakat. "
EKOBIS 1:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Isman
"Pengdolaan obat tingkat kabupaien/kota bertujuan agar tersedianya obat dengan mum yang baic, terselzar secara merata dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelaynnan kesehatan dasar bagi masyarakax yang membutuhkan di unit pclayanan kesehatzm. Untuk menmpai tujuan tersebnt diperlukan dukungan manajemen, pendanaan dan sistem intformasi pengelolaan obat Serta snmber daya manusia. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabnpateu Sawahlunto/Sijunjung adalah belum optimalnya pengelolaan obat hal ini terlihat dari banyaknya obat yang kudaluarsa, ketersediaan obat belum sesuai kebutuhan karena perencanaan kebutuhan obat belum baik, dan sistem masih manual, untuk itu diadakan penelitian Pengembangan Sistcm Infonnasi Manajemen Pcngelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007.
Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan sG:lus hidup pengembangan sistem yang tcrdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancaugan dan pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan hanya sampai pada kegiatan dokumentasi sistem. Pengujian sistem hanya dilakukan di laboratorium menggunakan data obat di Gudang Farmasi. Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan observasi dokumen. Unit keuja yang menjadi obyek penelitian adalah Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
Dalam penelitian ini telah dihasilkan prolotipe SIMPOP Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dihaxapkan dapat membantu manajemen Program Obat dan Perbeknlan Kesehatan di Kahupaten, untnk meningkatkan kinelja pengelolaan obat dan mznyediakan pelaporan kc tingkat yang lebih tinggi. Kelebihan sistem yang bam adalah terscdianya sistem peringatan dini terhadap obnt yang akan kadaluarsa pada enam bulan yang akan datang secara otomatis, sehingga dengan cepat dapat dilakukan tindakan untuk antisipasinya.
Kondisi yang dibutuhkan dalam implcrnentasi sistem dilapangan adalah diperlukan komitmen dari Pimpinan Dinaa Kesehatan terutama dalam hal penanggung jawab program , kebijakan pendukung siatem, atumn dan pembagian tugas yang jelas serta dukungan dana, sehingga dapat menunjang terlaksananya program dengan baik.

Drugs management at district/city level is aimed to obtain the availability of good quality drugs, equally distributed with suitable type and quantity to meet the need of primary health care. In order to achieve those objectives, the management support is required as well as financing, drugs management information system, and hrmran resources- The problem that existed on implementing the drugs management in the Health Office of Sawahlunto/Sntmjrmg District was not managed optimally yet. It was revealed liom the large amount of existing expired drugs, inappropriateness between the available drugs and need because of the need assessment of drugs was not conducted well and the system that adopted was still manual. Because of those reasons, the study of management information system development lbr drugs in the Health Oliice of Sawahlunto/Sijunjung in 2007 was conducted.
The methodology that used was based on life cycle of development Qstem consisted of planning, analysis, design, and implementing stage. For the implementation stage was only conducted on system documentation System trial was conducted in the laboratory using data of drugs from the Pharmacy Warehouse. Information and data collection was conducted through interview and docrnnent observation The object of study was Pharmacy Warehouse in the Health Odice of Sawahlunto/Siiunjrmg District.
The study resulted in the prototype of SIMPOP of the Health Oflice of Sawahlunto/Sntmjrmg District. It was highly expected that could help the drugs and health logistics program management to augment the performance of drugs management and to supply the accurate reporting for the higher institution level. The advantage of this new system was the availability of early waming system automatically for drugs that would be expired in the next six months, so there could be immediately conducted some efforts to anticipate.
It was highly required the commitment from the head of the Health Oiiice in implementing the system specially about program manager, policy for system support, procedures, and clearly job description, and financing so that the program could nm well.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34537
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhendri
"PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi yang ditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi, telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbalas pada suatu negara. Perluasan jangkauan kegiatan ekonomi mendorong percepatan mobilitas penduduk, arus barang dan jasa serta informasi dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitas yang makin baik, dan dengan biaya yang makin murah.
Dalam era ekonomi yang makin menglobal dan berorientasi pasar, batas antara pasar domestik dengan pasar intemasional dan batas antara daerah langka sumberdaya ekonomi dengan daerah surplus sumberdaya ekonomi menjadi makin kabur. Semakin terintegrasinya perekonomian dunia tersebut, maka sudah semestinya pulalah perekonomian daerah mennpersiapkan diri sebaik mungkin untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah dan sekaligus menjadi pendukung perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia yang semakin mengglobal.
Adanya perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan alternatif cara penangannya Untuk itu, dalam merencanakan kebijakan perekonomiannya setiap daerah harus memilih sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu sektor-sektor yang tentu saja mempunyai keunggulan komparatif Untuk itu, perlu dilakukan indentifikasi yang ditujukan untuk mengetahui keunggulan komparatif yang dimiliki masingmasing sektor yang berada pada masing-masing daerah.
Pada awal-awal pelaksanaan pernbangunan di Indonesia sangat sedikit sekali perhatian ditumpahkan dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah.
Ada tiga alasan penting yang menimbulkan keadaan tersebut; pertama, adanya keyakinan bahwa perencanaan pembangunan nasional sudah akan mampu untuk menggerakkan ekonomi suatu nebara dan berbagai daerah sehingga dipandang tidak perlu lagi adanya perencanaan pembangunan daerah; kedua, terdapat anggapan bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah kalaupun ingin dilakukan maka tidak akan berbeda dengan perencanaan dan strategi pembangunan nasional dan karenanya tidak memerlukan lagi teori serta analisa baru mengenai masalah tersebut. Berdasar pada pandangan inn maka selanjutnya beberapa kalangan berpendapat bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah dapat mencontoh apa yang telah dilakukan di tingkat nasional. Selain kedua alasan tersebut diatas hal ketiga adalah bahwa perhatian yang sangat terbatas dalam menyusun strategi dan perencanaan pembangunan daerah diperkuat pula oleh adanya kekurangan tenaga ahli yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya tersebut.
Kian lama makin disadari bahwa dua alasan pertama yang dikemukakan di atas adalah kurang tepat karena ternyata adanya perencanaan pembangunan negarainasional belum menjamin akan terwujudnya pembangunan yang seimbang dan optimal di berbagai daerah, dan bahwa rencana pembangunan daerah bukanlah miniatur dari rencana pembangunan nasional. Oleh karenanya makin disadari bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Perencanaan yang baik yang dilakukan oleh suatu daerah haruslah didasarkan pada kondisi, potensi, masalah dan peluang yang ada yang terdapat di daerah bersangkutan. Oleh karena itu konsep pembangunan yang bank akan lebih menjamin tercapainya tujuan darn perencanaan pembangunan daerah itu sendiri."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurmi
"Bergulirnya Undang-Undang nomor 22 / 1999, tentang pemerintahan daerah, memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Nagari yang semenjak dahulu pernah berlaku di Minangkabau, kembali muncul. Pemerintahan Nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Keinginan yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung untuk kembali pada sistem pemerintahan Nagari pada hakekatnya masyarakat sangat ingin memfungsikan kembali unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Nagari yang disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Tiga unsur yang saling memberi kontribusi satu sama lainnya dan mempunyai peranan masing-masing yang sangat penting dalam suatu Nagari. Tiga unsur tersebut adalah Penghulu sebagai pemegang kekuasaan dibidang adat, Alim Ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bidang agama, cerdik pandai memegang peranan sebagai pemikir, peranan ketiga unsur ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
Adapun pemulihan sistem pemerintahan Nagari yang dilaksanakan saat ini tidak seratus persen kembali pada sistem pemerintahan Nagari yang berlaku pada zaman dahulu, namun tentulah sistem pemerintahan Nagari yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena sebagai suatu aturan hidup adat Miinangkabau tidaklah bersifat kaku, sifat adat Babuhue Sintak yang artinya simpul atau ikatannya dapat dikencangkan atau dilonggarkan. Adat Minangkabau dapat menerima perkembangan baru sesuai pertimbangan Attie jo Patuik, menurut logika orang Minangkabau.
Dengan berhasilnya sistem pemerintahan Nagari dalam mempertahan ketahanan daerahnya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerahnya, sekaligus dapat meningkatkan ketahanan Nasional dan integrasi Nasional dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mustafa
"Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi membawa konsekuensi perubahan terhadap pendekatan dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, dari perencanaan pembangunan yang berorientasi top down ke perencanaan yang berorientasi botton up dengan menekankan partisipasi publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari beragam masalah yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini, terutama masalah kesenjangan pembangunan.
Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, maka wujud kongkrit dari partisipasi publik dalam proses parent-nasal( pembangunan daerah adalah terakomodasinya preferensi publik ke dalam suatu rumusan perencanaan kebijakan pembangunan perckonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Maros secara potensial terdiri dari beberapa sektor unggulan dan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hasil analisis Location Quetion (LQ) mengidentifikasi beberapa sektor unggulan, yaitu ; sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, soma sektor jasa jasa.
Untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa strategi. Hasil analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) merekomendasikan beberapa alternatif strategi, yaitu pertama, strategi peningkatan infrastruktur fisik dengan nilai bobot 29,5 person. Strategi ini merupakan strategi yang paling penting (priority) dijalankan untuk mempercepat pangembangan perekonomian. Karena peningkatan infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan antar daerah dan juga menjadi kriteria utama dalam berinvestasi.
Kedua, strategi kemudahan izin dalam berinvestasi dengan nilai bobot prioritas sebesar 29,2 person. Adanya kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi, maka peluaang harus dimanfaatkan dengan cara memperpendek jalur birokrsi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang minat investor dalam menanamkan modalnya.
Ketiga, strategi penyiapan SDM dari birokrasi pemerintah daerah dengan nilai bobot 17,9 persen. Kesiapan SDM dan birokrasi dimaknai sebagai kemampuan menciptakan SDM yang mampu mengemban misi peningkatan perekonomian secara kreatif dan profesionaf dengan semangat kewirausahaan yang berorientasi pasar.
Terakhir, jaminan keamanan dalam berinvestasi dengan nilal bobot prioritas sebesar 15,3 persen. Faktor keamanan merupkan masalah serius, dan saat ini telah menjadi salah satu kriteria penting dalam berinvestasi. Adanya jaminan tersebut, maka ekspektasi investor untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan ekonomi dapat direalisasikan bersamaan dengan pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T4375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haflina Syofianti
"Kelahiran Bayi Barat Lahir Rendah (BBLR) erat kaitannya dengan gizi ibu hamil khususnya anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK). Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh risiko KEK pada ibu hamil dan faktor lainnya terhadap BBLR di Kabupaten Sawahlunto-Sinjunjung tahun 2007. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder, jumlah sampel 228, desain kasus kontrol. Kasus adalah BBLR dan kontrol adalah Bayi Berat Lahir Normal (BBLN). Analisis bivariat dengan uji chi square dan analisis multivariat rnenggunakan multiple logistic regression.
Hasil penelitian ditemukan pengaruh risiko KEK, Ante Natalcare (ANC) dan umur terhadap BBLR. Faktor yang paling domimn mempengaruhi BBLR adalah ibu hamil dengan risiko KEK (OR 4,8; 95% Cl 2,48-9,42), artinya ibu hamil dengan risiko KBK (LILA <23,5cm) berpeluang 4,8 kali melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil tanpa risiko KEK (LILA >23,5cm) setelah dikontrol ANC dan umur ibu.
Dengan mencegah risiko KEK dapat mengurangi kelahiran BBLR dan kematian bayi, disarankan kepada dinas kesehatan meningkatkan deteksi dini ibu hamil risiko KEK melalui ANC, mcningkatkan KIE kepada masyarakat, penanganan yang tepat, komitmen dalam evaluasi program dan feedback laporan, advokasi dengan Pemda, DPRD dan instansi terkait.

Low birth weight (LBW) really involved to the mother nutrient especially anemia and chronic malnutrition risk. The purpose of this research is to know the risk of chronic malnutrition influenced on pregnancy and another factor to LBW at district Sawahlunto-Sijunjung on 2007. This research was performed by secondary data analysis with case controls design with minimum sample amount was specified 228, Data were with chi square and multiple logistic regression.
The observational result indicated there are influence on chronic malnutrition risk on pregnancy, ANC and mother age to LBW. The most dominant factor which is influence to LBW is chronic malnutrition risk on pregnancy with odds ratio 4,8 (95% Cl 2,48 - 9,42), it's mean is pregnancy with chronic malnutrition will face the risk 4,8 times to LBW compare to pregnancy with out risk chronic malnutrition after ANC and mother age controlled
To avoid and settles chronic malnutrition risk on pregnancy which is expected could to reduce LBW and presses infant mortality. Recommend health district office to mothers to perform early detection on risk of chronic malnutrition on pregnancy passes through ANC, increasing elucidation (communication, information and education) to community, by performing the right treatment, commitment in evaluates program and feedback on regularly report, Advocate to Government, others institution.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T33616
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>