Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan yang diterima karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sangat berperan guna memberikan kontribusi penerimaan negara. Salah satu cara penghitungan penghasilan karyawan asing dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan penghasilan yang meliputi unsur-unsur gaji, imbalan lain yang diterima dan atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima karyawan asing. Serta penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing baik yang dilakukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak dan apa yang menjadi dasar dirubahnya pedoman standar gaji karyawan asing. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pembuat Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait, dan mengetahui tentang pedoman standar gaji karyawan asing.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pedoman standar gaji karyawan asing tahun 1993 tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman standar gaji karyawan asing. Bahwa pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh fiskus apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan sulit memperoleh data untuk menghitung penghasilan karyawan asing yang seharusnya terhutang, dalam prakteknya wajib pajak pemberi kerja sudah melaporkan sendiri penghasilan karyawan asingnya dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing.Dasar menghitung pedoman standar gaji karyawan asing adalah tingkat pertumbuhan gaji karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan untuk diadakan perbaikan terhadap dasar penghitungan pedoman standar gaji karyawan asing dengan dasar tingkat pertumbuhan biaya hidup atau living cost."

"Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

---

This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang upaya pemungutan pajak (tax effort) dari 27 propinsi di Indonesia yang meliputi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Tax effort diukur dengan cara membandingkan antara tax ratio aktual dengan tax ratio potensial. Tax ratio potensial diukur dengan menggunakan metode regresi dimana penerimaan pajak digunakan sebagai proxy dari taz ratio dengan variabel bebas berupa PDRB per kapita, peranan sektor pertanian dalam pembentuka PDRB dan tingkat keterbukaan ekonomi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk indeks dengan kalsifikasi sebagai berikut; propinsi yang memiliki indeks kurang dari satu berarti hanya mampu memungut pajak dibawah kapasitas yang dimilikinya, propinsi yang memiliki indeks sama dengan satu berarti mampu memungut pajak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sedangkan propinsi yang memiliki indeks lebih dari satu berarti mampu memungut pajak lebih dari kapasitas yang dimilikinya."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan pengakuan pendapatan program keanggotan klub golf pada PT XYZ sesuai PSAK 23 dan PSAK 72 pada tahun 2019 dan 2020. Objek penelitian adalah pendapatan yang terkait dengan program keanggotaan yaitu pendapatan atas keanggotaan dan iuran anggota. Pendapatan tersebut termasuk dalam nonrefundable upfront fees. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengambilan data langsung ke perusahaan. Sumber data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Studi kasus ini menemukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan program keanggotaan PT XYZ belum sesuai dengan PSAK 23 untuk tahun 2019 dan PSAK 72 untuk tahun 2020. Entitas mengakui pendapatan atas program sebagai pendapatan langsung saat kas diterima. Sementara menurut ketentuan PSAK 23 dan PSAK 72 pendapatan tersebut dialokasikan sesuai dengan periode manfaatnya. Perbedaan pengakuan pendapatan tersebut berdampak pada laporan keuangan.

---

This research aims to evaluate the implementation of revenue recognition for the golf club membership program at PT XYZ in accordance with PSAK 23 and PSAK 72 in 2019 and 2020. The object of research is income related to membership programs, that is income from membership and member fees. This income is included in the type of non-refundable upfront fees. The research uses qualitative methods with a case study approach. The data source consists of primary data obtained through interview techniques and direct data collection from the company. Secondary data sources were carried out through library research. The research uses qualitative methods with a case study approach. Primary data sources were obtained through interview techniques and data collection directly from the company. Secondary data sources were obtained through literature study. This case study finds that the implementation of revenue recognition for the PT XYZ membership program is not in accordance with PSAK 23 for 2019 and PSAK 72 for 2020.The entity recognizes income from the program as direct income when cash is received. Meanwhile, according to the provisions of PSAK 23 and PSAK 72, income is allocated according to the benefit period. These differences in revenue recognition have an impact on financial statements."

"ABSTRAKTesis ini membahas analisa perlakuan pajak penghasilan atas rencana merger dan akuisisi dalam kaitannya dengan langkah-langkah dalam merger dan akuisisi. Dikaji mengenai bentuk dan langkah dalam merger dan akuisisi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang berdomisili di kawasan perdagangan bebas Batam dan Bintan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alternatif merger dengan menggunakan nilai buku yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak akan memberikan efisiensi atas pajak penghasilan dibandingkan dengan alternatif akuisisi karena perusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas harta perusahaan yang dialihkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara narasumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the income tax treatment for merger and acquisition in relation with the steps for merger and acquisition. Will be analyzed the model and steps in merger and acquisition that can be applied by companies domiciled in the Batam and Bintan free trade zone. The research concludes that the alternative merger using book value as approved by the Director General of Taxation will provide income tax efficiency compared to the acquisition alternative because the company can be prevented from the income tax due on capital gain on assets transferred. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."

"This research analyzes the effect of fiscal transfer and income sharing among center and local of per capita income regency / city in North Maluku Province, 2003 - 2007 years. It used the method of regression analysis in pooling data form of eight regencies / cities in North Maluku Province. This research used a model developed by Tochkov (2004) in China's case and the next modified model until DAU (Dana Alokasi Umum) and DAK (Dana Alokasi Khusus) is transfer fiscal variable which simulataneously with income sharing as variables taht assumed effect of per capita income...."

"Penelitian ini membahas mengenai keuntungan harga jual yang diperoleh distributor Multi Level Marketing. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya proses perpajakannya, masalah, dan alternatif pemajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PPh atas keuntungan harga jual yang diperoleh Distributor MLM tidak berjalan baik dikarenakan ketidaktahuannya para distributor MLM bahwa keuntungan atas harga jual yang diperoleh Distributor termasuk dalam penghasilan yang harus ditambahkan di SPT Tahunan dari Distributor tersebut. Lebih lanjut, adanya PP 46 tahun 2013 menjadikan usaha dagang yang dilakukan Distributor MLM termasuk di dalam kriteria yang termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Distributor MLM dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria-kriteria Hard to Tax.

---

This research discusses the advantages derived by the sale price Multi Level Marketing Distributors. This study was conducted to get an idea of how the process is supposed to be taxed, about its issues, and its alternatives taxes. This research uses a qualitative approach for data collection through in depth interview and study literature. These results indicate that the application of income tax on gains income earned selling prices MLM distributors are not going well due to ignorance of the MLM distributors to add its gain to their annual income tax return. Furthermore, the presence of PP 46 in 2013 makes trading business conducted MLM Distributors included in the criteria included in it. In this case MLM Distributor can be categorized as Tax Payer that "Hard to Tax"."

"ABSTRAKDalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentudiimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitasmengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasikebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitianmenggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakanparadigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan datadengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepatkebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belumterpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yangmempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepattarget terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, daninsentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteriadan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACTIn encouraging investment in the field of business and/or certain areasimplemented tax allowance policy, but the company receiving the facility hasdecreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of taxallowance policy and the factors that influence it. Research uses public policytheory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitativeapproaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results ofthe research indicate the exact dimensions of policies, implementers,environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met.Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors ofsupporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the targetfulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. Toovercome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing thesocialization of tax allowance policy."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."