Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 59227 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Edy Murbowo
"Tesis ini tentang manajemen patroli Polsek Metro Mampang Prapatan dalam memelihara kamtibmas. Manajemen patroli dalam tesis ini saya tunjukkan pada tindakan tindakan petugas patroli yang merupakan produk dari kebijaksanaan-kebijaksanaan para pejabat tingkat polsek dalam menginterpretasikan undang-undang, petunjuk-petunjuk serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dari tingkat atas yang menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan untuk mengatur kegiatan operasional patroli pada tingkat polsek.
Metode peneliTian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan pemeriksaan dokumen untuk mengungkapkan tindakan-tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas patroli merupakan pencerminan dari sistem manajemen operasional patroli kepolisian yang menyimpang dari hakekat patroli kepolisian, hal tersebut saya tunjukkan bahwa manajemen patroli merupakan pelaksanaan dan kebijaksanaan yang dibuat secara lisan dan terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas patroli kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh birokrasi dan petugas patroli antara lain: 1) kegiatan manajerial yang mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan patroli bersifat lisan, 2) pemberian tugas-tugas dan kewajiban petugas patroli di luar kegiatan patroli, dan 3) pembedaan pelayanan oleh petugas patroli kepolisian kepada warga masyarakat yang mencakup kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas, sambaing/kunjungan, bimbingan dan penyuluhan, mendatangi dan olah TKP, dan penindakan terhadap para pelanggar hukum.
Implikasi dari tesis ini adalah perlu dilakukan pembenahan pada manajemen operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan patroli. Pembenahan manajemen operasional ini dilakukan melalui: 1.) merubah pendekatan pelaksanaan pemolisian yang bersifat reaktif menjadi tindakan pemolisian yang bersifat pemecahan masalah (Problem Solving Policing), 2) pembenahan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, sikap mental dan kesejahteraanya, 3) membuat formalisasi tugas, standarisasi proses kerja, dan standarisasi hasil kerja yang jelas, terinci, terukur dan tertulis, panting juga dicukupi anggaran patroli, serta 4) melakukan tindakan tegas dan pemberian sanksi yang konsekuen dan konsisten sesuai dengan tingkat kesalahan kepada petugas yang melakukan pelanggaran. Tolok ukur keberhasilan tugas bukan pada banyak sedikitnya penjahat yang ditangkap, bukan pula banyak sedikitnya materi yang disumbangkan, tetapi manakala tidak terjadi kejahatan di wilayah tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Daftar Kepustakaan : 25 buku + 8 dokumen"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10992
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Sugiarto
"Tesis ini tentang pelayanan Pos Kepolisian Rawa Bening dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Rawa Bunga. Perhatian utama tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan Polri dengan fokus tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang ditujukan kepada masyarakat yang didasari penggunaan wewenang dan diskresi kepolisian. Dalam kajian tesis ini fungsi pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas dilihat dari perspektif rangkaian tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi yang berperan sesuai dengan kedudukannya dalam melakukan pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan kebijaksanaan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan pelayanan guna mewujudkan dan memelihara Kamtibmas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan kebijaksanaan individu dan organisasi dilakukan sebagai bagian cara bertindak Pos Kepolisian dan yang dilakukan anggota atas interpretasi tindakan di lapangan. Tindakan yang dilakukan pola-pola pelayanan Pos Kepolisian dan anggota didasarkan atas alasan pemolisian masyarakat, Kegiatan pelayanan dalam rangka ntewujudkan dan memelihara Kamtibmas yang dilakukan oleh Pos Kepolisian Rawa Bening ditujukan untuk : (1) menerima laporan atau pengaduan serta menerbitkan surat keterangan tanda melapor, (2) mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan taksi ilegal, (3) menjaga ketertiban umum, (4) menjaga pemukiman dan perumahan penduduk, (5) menjaga usaha pada pengusaha tertentu. Alasan dilakukan tindakan ini dengan melihat status sosial, hubungan personal, selektif prioritas dan kegiatan dalam melayani oleh Pos Kepolisian Rawa Bening. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas ini dipengaruhi oleh keterbatasan personal, sarana dan prasarana, anggaran dan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, program kegiatan yang tidak disusun secara baik serta mempertimbangkan kepentingan dan tingkat hubungan dari masyarakat yang dilayani. Tindakan berupa kebijaksanaan individu dan organisasi mewarnai hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat terhadap fungsi, tugas pokok dan peranan Polri.
Hubungan sosial dan hubungan kerja maupun tanggapan masyarakat atas pelayanan untuk mewujudkan dan memelihara Kamtibmas, mempengaruhi hubungan yang sederajat antara Polisi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kegiatan pemolisian masyarakat, yang mana warga masyarakat dapat mencegah menanggulangi serta menangkal gangguan Kamtibmas sesuai kebutuhannya serta Polri dalam menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan peranannya.
Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pengembangan Pos Kepolisian sebagai unsur pelayanan terdepan di tengah-tengah masyarakat yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam pengembangan ini perlu dilakukan dengan cara menambah personel, meningkatkan kemampuan atau ketrampilan manajerial dan komunikasi, memenuhi sarana prasarana, dukungan anggaran, menumbuhkan rasa bangga sebagai anggota pelayan Pos Kepolisian, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu dalam paradigma baru Polri maka perlu merubah gaya pemolisian dengan tindakan reaktif menjadi proaktif, mempunyai program kegiatan yang teradministrasi dengan baik serta dapat memberikan harapan bagi masyarakat meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi serta profesional dengan memahami budaya masyarakat, yang mengarah kepada kemitraan sebagai dasar pemolisian masyarakat."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11079
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilik Arga Tjahjana
"ABSTRAK
Rasa aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di lingkungan rumah, masyarakat dan lingkungan kerja. Dengan adanya rasa aman masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aparatur pemerintah yang diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara rasa aman dalam masyarakat adalah Polri. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, Polri menugaskan satuan Sabhara sebagai salah satu unsur operasional Polri untuk patroli dengan menjelajahi tempat-tempat yang dimungkinkan akan terjadi tindak pidana. Dalam pelaksanaan patroli Sabhara harus memperhatikan harapan masyarakat.
Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas di wilayah Kotip Purwokerto, sedangkan fokus penelitian adalah hubungan antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat. Dalam hubungan tersebut terjadi pola - pola atau corak - corak hubungan tertentu antara petugas patroli Sabhara Polres Banyumas dengan masyarakat dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan penelitian dokumen.
Dalam penelitian ini dapat ditunjukan bahwa dalam pelaksanaan patroli Sabhara Polres Banyumas dengan menggunakan kendararaan bermotor roda empat (mobil) di wilayah kotip Purwokerto telah terjadi hubungan antara petugas patroli dengan masyarakat antara lain masyarakat pemukiman, guru atau murid , pemakai jalan, masyarakat pasar, petugas keamanan, pelacur dan pelaku perjudian yang menghasilkan pola-pola atau corak-corak hubungan tertentu dalam bentuk kerja sama dan atau pertentangan kepentingan dan dalam penyelesaian pertentangan kepentingan didapatkan adanya penyimpangan pekerjaan polisi."
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sony Apriandi Ma’sum Sukmana
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pelaksanaan Patroli Perintis Presisi di Polda Metro Jaya yang hanya memenuhi tugas tanpa mempertimbangkan data dan peta kerawanan wilayah yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan patroli tidak optimal dalam mencapai tujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun Polda Metro Jaya telah merencanakan patroli dengan matang, namun sistem hunting yang digunakan dalam patroli seringkali mengabaikan data intelijen yang penting, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan hasil yang diharapkan. Sesuai penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan mengeksplorasi berbagai penyebab ketidakmampuan pelaksanaan patroli perintis presisi dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, konsep analisis SWOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil evaluasi pelaksanaan Patroli Perintis Presisi belum mampu mencegah gangguan kamtibmas secara optimal di wilayah hukum Polda Metro Jaya disebabkan oleh masalah keterbatasan pemahaman wilayah oleh tim, anggaran, sarana bensin, serta dukungan masyarakat dan koordinasi antar satuan merupakan kendala utama. Pelaksanaan Patroli Perintis Presisi sebagai upaya preventif mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diterapkan melalui strategi peningkatan koordinasi, sosialisasi, kemitraan strategis dengan masyarakat, serta penggunaan data intelijen dan teknologi modern dalam pelaksanaan patroli.

This research is motivated by the inefficacy of the Precision Pioneer Patrol implementation at Polda Metro Jaya, which only fulfills tasks without considering data and regional vulnerability maps that have been prepared, resulting in suboptimal patrol performance in achieving the goal of preventing security and public order disturbances. Although Polda Metro Jaya has meticulously planned the patrols, the hunting system used often disregards critical intelligence data, ultimately reducing the expected effectiveness and outcomes. Accordingly, this research aims to evaluate the implementation of the Precision Pioneer Patrol as a preventive measure against disturbances to security and public order in the Polda Metro Jaya jurisdiction and to explore the various causes of the patrol's inability to prevent such disturbances.

Theories used in this research include crime prevention theory, management theory, and the SWOT analysis concept. This type of research is qualitative, employing an exploratory research method in the Polda Metro Jaya. The results of the evaluation of the implementation of the Precision Pioneer Patrol have not been able to optimally prevent social security and order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya due to the problem of limited understanding of the area by the team, budget, petrol facilities, as well as community support and coordination between units which are the main obstacles. Implementation of Precision Pioneer Patrols as a preventive effort to prevent Public Security and Order disturbances in the jurisdiction of Polda Metro Jaya can be implemented through strategies to increase coordination, outreach, strategic partnerships with the community, as well as the use of intelligence data and modern technology in carrying out patrols. "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Tabah
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
363.232 ANT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Haryadi
"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.
Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.
Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.
Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.
Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.
Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.
Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.
Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.
Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10993
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Faisal
"Tesis ini menguraikan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada manajemen yang dilakukan Kapolsek beserta anggotanya pada kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan, yang mendorong terciptanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat, suasana kerjasama yang baik sesuai peran-peran yang dipunyai oleh Kapolsek dan anggotanya serta masyarakat, dan keteraturan kerja yang mendukung terciptanya Kamtibmas.
Berdasarkan fungsi, peranan, tugas pokok, dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab ini telah dijalankan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak terbentuknya organisasi Polri, namun tanggung jawab yang dijalankan belum mencapai hasil secara efektif dan efisien.
Ketidakefektifan dan ketidakefisienan kegiatan yang dilaksanakan dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas ini terlihat pada pelaksanaan kegiatan oleh polisi, instansi terkait dan warga masyarakat dimana masing-masing pihak belum melihat Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas sebagai suatu proses kerjasama antara pihak-pihak yang berkait (dalam hal ini polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat), sehingga hasil yang dicapai belum efektif dan efisien. Selain itu dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat belum semuanya memahami dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas dengan lengkap yang meliputi : aturan-aturan, azas, serta ukuran, yang mendukung kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtibmas.
Kegiatan-kegiatan yang dijalankan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu ditata sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien. Ini berarti diperlukan administrasi yang baik dalam menjalankan kegiatan tersebut. Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai.
Dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut di atas, Polisi perlu menjaga hubungannya dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tetapi melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas, Polri perlu menjaga hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan ini terbentuk karena adanya interaksi sosial. Yang dimaksud dengan Hubungan di sini adalah kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam menyelesaikan Gangguan Kamtibmas yang ada dalam masyarakat.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya lakukan tentang Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak adalah : (1) Dalam Manajemen Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak-Jakarta Selatan kurang menguasai pengetahuan hukum yang mendasari tindakan-tindakan Pencegahan, yang meliputi Aturan, Azas, dan Ukuran-ukuran dalam bertindak; (2) Kerjasama antara polisi, instansi terkait, dan warga masyarakat dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang tertata, sehingga tujuan pencegahan belum tercapai secara efektif dan efisien, masing-masing instansi dan warga masyarakat cenderung melakukan sendiri kegiatannya dalam melakukan Pencegahan Gangguan Kamtibmas; (3) Anggaran operasional Pencegahan Gangguan Kamtibmas masih kurang, sehingga membuka peluang bagi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro Cilandak. Berdasarkan kesimpulan ini, maka perlu pemahaman tentang konsep Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas oleh Polisi dan Masyarakat, sehingga dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas lebih mudah dimanajemeni dan mencapai hasil yang diharapkan.
Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas mutlak melibatkan instansi lain dan warga masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing yang dijalin dalam kerjasama yang baik, karena tanpa adanya kerjasama antara Polisi, Instansi Lain, dan warga masyarakat, tujuan Kamtibmas tidak akan tercapai."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T1806
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herukoco
"Kebijakan penertiban tukang ojek sebagai keputusan pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan pimpinan birokrasi yang lebih rendah. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang lahir akibat adanya kebijakan dari pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, kebijakan tersebut dapat diinterpretasi lain pada tingkat pelaksana, akibat adanya kewenangan diskresi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dengan metode penelitian etnografi. Pengamatan difokuskan pada manajemen operasional tingkat Polres, tindakan, ungkapan, perasaan anggota pelaksana penertiban, juga tukang ojek yang menjadi sasaran penertiban, masyarakat dan asal usul sepeda motor ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kapolda secara berjenjang kebawah menjadi acuan kesatuan bawahannya untuk menentukan kebijakan dan strategi, hingga teknis pelaksanaannya. Kapolres menginterpretasi kebijakan Kapolda dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang menyebabkan kebijakan itu timbul. Pada akhirnya Kapolres menggunakan kewenangan diskresi sebagai kebijakan dan strategi tingkat Polres. Demikian pula Kapolsek ketika mengacu kebijakan dan strategi Kapolres, dia melihat kondisi permasalahan di daerahnya. Pelaksanaan diskresi itu pada akhirnya menimbulkan peluang pada tingkat pelaksana untuk menginterpretasi lain kebijakan pimpinannya, yaitu kesempatan untuk korupsi. Kesimpulan yang diambil yaitu kesatuan bawah ketika menginterpretasi kebijakan kesatuan atas, dipengaruhi oleh keadaan lingkunan permasalahan berkaitan dengan kebijakan itu, sehingga digunakan kewenangan diskresi. Adanya kewenangan diskresi tersebut, dapat menimbulkan interpretasi lain akibat adanya peluang melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi polisi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismir Al Rasyiid
"

Kapal patroli adalah sebuah kapal yang berfungsi untuk menjaga keamanan di wilayah perairan pantai. Untuk dapat beroperasi dengan baik, beberapa faktor dalam perancangan kapal patroli harus diperhitungkan dengan matang, salah satunya adalah perancangan konstruksi dan kekuatan kapal. Perancangan konstruksi dan kekuatan kapal harus dapat menahan pembebanan terutama pada bagian tengah kapal yang merupakan fokus dari penelitian ini. Konstruksi dan kekuatan kapal patroli ini dirancang menggunakan BKI Rules dan IACS CSR Rules dengan optimasi berupa pemilihan stiffener profile sehingga didapatkan rancangan midship kapal yang memenuhi kekuatan memanjang dan torsional kapal namun dengan massa teringan. Hasil rancangan juga memenuhi umur fatigue kapal selama 22,6 tahun. Maka, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merancang konstruksi dan kekuatan kapal patroli dengan ukuran mendekati kapal patroli pada penelitian ini.


Patrol vessel is a ship that maintains a security in coastal area. To be able to operate properly, several factors must be calculated properly, which the ship construction and strength is among them. The ship construction and strength design must be able to endure the loading, especially in the midship section which is the focus of this research. The ship construction and strength of patrol vessel was designed using BKI Rules and IACS CSR Rules with optimization in selecting a stiffener profile so that the midship design is effective based on the longitudinal and torsional strength and efficient based on the mass of midship section. Last, fatigue life of patrol vessel meets the requirement, which is designed for 22.6 years. Thus, this research can be used as a consideration in designing the ship construction and strength of a patrol vessel with similar size used.

"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfian
"Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif.
Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang.
Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut.
Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum.
Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive.
Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt.
The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market.
Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head
of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties.
The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement.
Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20852
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>