Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penetapan penagihan PBB tahun 1991 s/d 1997 terdapat 67,570 lembar tagihan dengan nilai Rp 1,062, 970,800.00 dan tahun 1998 15,743 lembar SPPT dengan nilai penetapan Rp 357,169,145.00. Pembebanan penagihan tersebut didistribusikan ke Pasar-Pasar di Jakarta Selatan. Realisasi penagihan PBB di Kantor Cabang Jakarta Selatan merupakan fokus studi penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penagihan dalam rangka pencapaian penerimaan PBB yang optimal, dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam mencairkan tunggakan serta penerapan sanksl terhadap penunggak PBB. Saiah satu prinsip untuk mengoptimalkan penerimaan pajak didasarkan pada prinsip yang terdapat pada asas-asas pemungutan pajak yaitu "convinience?, saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pelaksanaan (Policy Implementation) dalam penagihan PBB didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDKI Nomar 14 Tahun 1992.Dalam penyusunan tesis lni akan digunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan yang merupakan studi kasus, suatu studi deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan Pegawail KP-PBB Jakarta Selatan, menyampaikan kuesioner kepada Pegawai PD.Pasar Jaya dan kepada pemakai tempat usaha serta dengan observasi dilapangan. Variabel yang diteliti adalah penetapan SPPT PBB, Realisasi tagihan PBB dan penerapan sanksi pada pedagang PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan.Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan PBB 1991/ 1997 data sampai dengan bulan Mei 1999 baru mencapai tagihan 45,97%. Hal ini merupakan salah satu tanda ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai penanggung beban pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara yang memanfaatkan Tempat Usaha dalam lnkasi Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan seyogiyanya pedagang dengan kesadaran yang tinggi mau membayar PBB tepat pada waktunya.Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi oleh PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penagihan tunggakan PBB namun intensifikasi penagihan disertai pemberian sanksi yang tegas tetap harus dilakukan. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa Jadwal waktu pembayaran PBB sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Pasal 11 ayat 3).Tunggakan PBB 1991-1997 yang belum tertagih 54.03% dan tahun 1998 realilsasi pembayaran PBB adalah 50,20% dan sisa tunggakan masih 49,80% menunjukkan bahwa kebiljakan dalam pelaksanaan penagihan belum efektif dan hasilnya belum optimal. Penerapan sanksi kepada penunggak PBB belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam administrasi PBB masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan (convinience) dan keringanan dapat mengangsur pembayaran tunggakan PBB, dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat untuk membayar pajak tepat pada waktunya."

"Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan upaya penyempurnaan administrasi PBB terus dilakukan sehingga tahun 1993/1994 Pemerintah telah melaksanakan SISTEP ke Daerah Tingkat 11 seluruh Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor penetapan pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPPT, penerapan sanksi dan cara pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual. Berdasarkan analisa secara statistik 4 (empat) angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r signifikansi 5% yang besarnya 0,361. Pernyataan pertama signifikan (r hitung = 0,551 a r tabel = 0,361). Pernyataan ke dua signifikan (r hitung = 0,706 > r tabel = 0,361). Pernyataan ke tiga non-signifikan ( r hitung = 0,325 < r tabel = 0,361). Pernyataan ke empat signifikan (r hitung = 0,412 > r tabel = 0,361). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor ketepatan dalam penetapan pajak, penyampaian SPPT secara tepat waktu dan cara pembayaran pajak yang sederhana dapat meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak sedangkan penerapan sanksi yang tidak penuh dapat mengurangi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Dari hasil penelitian dapat disarankan : koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan, hubungan baik dengan aparat pemerintah daerah perlu ditingkatkan, secara selektif terhadap Wajib Pajak tertentu perlu diterapkan sanksi secara penuh, untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB maka penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan perlu terus dilakukan."

"Dengan adanya sistem self assessment dalam perpajakan, wajib pajak mendapat kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak menjadi aktif, akan tetapi di dalam praktek ternyata tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang dipercayakan pemerintah itu dengan sebaik-baiknya, maka penagihan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB dan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB menurut pendapat kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta selama 4 bulan (19 April 1999 sld 19 Juli 1999), dengan jumlah sampel 115 responden yang terdiri dari kelompok petugas PBB 35 orang, pakar PBB 40 orang dan wajib pajak PBB 40 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan penagihan PBB termasuk dalam kategori netral. Secara umum pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kepatuhan wajib pajak PBB termasuk dalam kategori netral. Terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Menurut pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB terdapat hubungan antara kebijaksanaan penagihan PBB dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati serta mencari alternatif kebijakan yang tepat dengan menggunakan paradigma konsep Supply-side tax policy.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan adanya suatu perubahan regulasi dalam pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati mengingat (i) belum pernah ada satu pun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini ; (ii) sulitnya mencari luas hamparan minimal 5.000 Hektar terkait syarat pemberian fasilitas ini ; (iii) potensi sektor bisnis kehutanan Indonesia sangat melimpah ruah dan perlu dilakukan inovasi kebijakan agar pemberian fasilitas tax allowance di bidang usaha kehutanan dapat memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah melakukan inovasi kebijakan dengan tidak hanya memberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati semata, namun dengan menggunakan terminologi usaha hutan jati berbasis wanatani (agroforestry) dan mengurangi jumlah minimum satuan hektar yang dipersyaratkan sebelumnya (5.000 Hektar)

---

The purpose of this research is intended to evaluate the policy of Income Tax’s Facility (tax allowance) in particular, for the Investment of Teak Forest Business Sector as well as finding the alternatives of right policy by using the paradigm concept of Supply-side tax policy.

These results indicated that the regulatory change in the provision of Income Tax Facility (tax allowance) towards investment activities on business sector of teak forest is necessary by taking into account that the (i) there has never been any companies that take advantage of this facility; (ii) the difficulty of finding vast expanse of 5,000 hectares minimum requirement related to the provision of this facility; (iii) the potential business of Indonesian forest sector is very abundant and innovation policy is necessary so that the provision of tax allowance in the forestry sector can provide enormous contribution to state revenue and welfare.

The recommended of policies alternative are to regulate a policy innovation by not only provide Income Tax’s facility (tax allowance) on investment activities of teak forest business sectore solely, however by using terminology of teak forest business sector-based agro forestry and to reduce the minimum of hectares number as required previously (5,000 hectares)."

" ABSTRAK Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah melakukan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana sebahagian dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melakukan perubahan tarif dan memperlebar lapisan Penghasilan Dana Pajak yaitu tarif terendah turun dari 15% menjadi 10% untuk lapisan penghasilan 0 s.d. Rp. 25.000.000,- dari tarif tertinggi dari 35% turun menjadi 30% untuk lapisan penghasilan diatas Rp. 50.000.000, Masalah pokok tesis adalah Wajib Pajak selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perubahan tarif dan lapisan penghasilan yang ada untuk memperkecil pembayaran pajak semurah mungkin. Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi hutang pajaknya adalah memindahkan sebahagian dari penghasilannya dari yang terkena tarif lebih tinggi ke tarif yang lebih rendah. Penelitian dilakukan terhadap 10 Wajib Pajak yang data-data kewajiban perpajakannya untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21/26 dikutip langsung dari SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari data-data yang ada dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan ulang terhadap PPh yang terhutang maupun yang dibayar sehingga diperoleh gambaran kemungkinan untuk memperkecil hutang pajak yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan PPh kepada karyawan dapat memperkecil pembayaran pajak dari pemberi kerja sedangkan bagi karyawan yang menerima tunjangan pajak akan menambah besarnya hutang pajak karyawan. Sebagai kesimpulan bahwa jumlah pembayaran pajak pemberi kerja masih dapat diperkecil minimal sama dengan tahun sebelumnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Disarankan agar cara-cara kebijakan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak terhadap karyawannya ditemukan lebih banyak lagi oleh Wajib Pajak karena hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan."

"ABSTRAKKebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.

---

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised."

"Income Tax Section 21 is lease to the employment income accepted by foreign employees and laboring local employees in the foreign delegation or its branch.

Employment Income in wide divided to become two type of income, that is (1) obtained income as employees in relation work with employer which in referred International Taxation Literature also as "labor income"; in Ordinance Pay As You Earn 1935, this income is referred as fee, and (2) income from free work or self-employed income or professional income.

The research method conducted is base on the qualitative research method with the type of research of analytical descriptive and the collecting method is through interview with the interlocked parties; they are tax officer, tax consultant, and tax payers. This research was also conducted on the on the interlocked documents, they are law of income tax, thesis, tax article, books, and data of tax auditing.

Withholding of Income Tax Section 21 represent program of payment during year applying to employment income. Income which withheld by Income Tax ection 21 represent imposed income or lease representing lease object pursuant to rule law material.

Rule arranging withholding to the production from work is The Law of Income Tax Section 21. As for imposed income tax section 21 is production from referring to work, accepted activity or service or obtained by personal Taxpayer. Income Tax Section 21 arrange only production of personal Taxpayer home affair, while hitting personal Taxpayer abroad arranged by Income Tax Section 26.

At withholding by other party, withholder pays salary or fee to taxpayer and obliged to arrest the amount of tax which debt from amount of paid to the order income of taxpayer and pay for the amount of income tax of the taxpayer to Exchequer.

According to data in Permanent Establishment and Foreigner Tax Office the amount of Tax Wit holder which enough fluctuative from year to year, in meaning amount Taxpayer mobility which high enough. With high mobility level and rely on self assessment system representing one of the factor needed for high compliance from the Taxpayer, also to be able to accept tax with rule of legislation.

Pursuant to result research of writer concerning, level compliance of Taxpayer with reference to existence of obligation of forwarding of Annual Tax Return Income Tax Section 21, there are big percentage enough to the uncompliance of Taxpayer in remit and report Income Tax Section 2las according to real situation and amount which because of intention and also negligence from Taxpayer. To the things hence causing delaying of tax money which step into Exchequer, so that affect also to acceptance of tax.

The level compliance of Taxpayer in submitting Annual Tax Return Income Tax Section 21 from year 2000 up to year 2003 continuing to experience of degradation because Taxpayer incapable of reporting Annual Tax Return Income Tax Section 21 punctually because of unfinished of his financial statement, its time at the same time with forwarding of Annual Tax Return of Income Tax Section 25 and other reason like difficulty of cash-flow, and Taxpayer have nothing like because have do not operate again.

From result of this research, Writer try to analyze causes the happening of uncompliance and try to look for resolving so that Taxpayer progressively growing obedient in done duty taxation. The writer also suggests Tax Office better urge to submit Annual Tax Return before tax year ended so Taxpayer can prepare all calculation of his income tax section 21 with time enough and is not hurried. Annual tax Return which is less payee require to be conducted by a accurate research why happened lacking of payee as payment of Income Tax Section 21 ought to have been done at a period of income accepted by employees."

"If Indonesia would actually like to see state finance self-sufficient, domestic revenues must b e made the main sources. Hence, the role of taxes which form one of these sources must be enhanced. For this purpose, the Directorate General of Taxation must at all times make efforts to improve its role through such manners as higher levels of efficiency and effectiveness in tax administration.The subject of discussion in this thesis is whether tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office which falls under the auspices of the Directorate has been carried out effectively and efficiently and which factors affect such effectiveness and efficiency. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness and efficiency of tax administration at the office above and identify which factors affect them and give recommendations for improvement.This thesis employs theories which relate to tax systems, tax policies, tax laws, tax administration and its performance measurements from the perspectives of effectiveness and efficiency with respect to activities which are conducted under an organizational system.The author has employed a descriptive and analytical method whereby data has been gathered through both desk research as well as field research for which interviews have been conducted with the parties involved.From discussions, a conclusion has been made that in general tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office has been performed in a fairly effective and efficient manner, notwithstanding the fact that several elements of tax administration have been found not to be implemented as such. Based upon the tax effort index, the office should be deemed to be inefficient in reaching its tax target revenues. Based upon the tax efficiency ratio, it has not effectively administered taxes in terms of taxpayer registration, processing of tax returns, payment supervision, delivery of letters of warnings, warrants, and letters of order for seizure, issuance of letters of objection, tax determination in comparison with applications for refund, issuance of tax inspection letters, in comparison with those proposed, issuance of tax inspection reports in comparison with the tax inspection letters issued, inspection results in comparison with the tax inspection letters issued and the time period for the conduct of inspections.With respect to the matters above, the author recommends the following improvements: delivery of letters of warnings in accordance with the applicable regulations, timely processing of tax returns, increased activity to collect back payments, issuance of letters of warnings of delay in the delivery of tax returns, immediate issuance of warrants, letters of order for seizure following letters of warnings which have been due but unpaid for, enhanced quality of inspections and the relevant supervisory activities."

"Laporan Magang ini berfokus terhadap kasus sengketa pajak yang ditampilkan di judul laporan yang dihadapi PT.ABC mengenai koreksi DJP Direktorat Jenderal Pajak terhadap jumlah pajak masukan yang diperhitungkan oleh PT.ABC di tahun 2013. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Pajak dan hingga sekarang, belum mendapatkan hasil keputusan atau resolusi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menganalisa alasan-alasan dibelakang koreksi penghitungan pajak masukan oleh DJP dan mengusulkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannnya.

---

This Internship Report centers on the titular tax dispute case faced by PT. ABC concerning the DGT rsquo s Directorate General of Taxation correction of the amount of Input VAT it recorded in Year 2013. The case has been brought to the Tax Court and as of now, no resolutions have been achieved. The prime objective of this report will be to analyze the reason s behind the corrections and suggest an appropriate recommendation for how the case should be resolved."

"Laporan aktivitas magang ini mengevaluasi proses pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh PT MIN yang aktivitas utamanya adalah di bidang penyedia jasa menara telekomunikasi. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, 23, dan 26 yang dilakukan adalah periode Agustus 2021. Pembahasan utama dari laporan ini adalah tentang kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh PT MIN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada proses pelaporan SPT Masa Agustus 2021, tidak ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan SPT Masa Agustus 2021. Secara keseluruhan, prosedur pelaporan PT MIN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report discusses the evaluation of Periodic Tax Return (SPT Masa) reporting procedures as observed in PT MIN, which main operating activity is in the provision of telecommunication towers. The reporting of Periodic Tax Return (Income Tax Law Article 4 Paragraph 2, 23, and 26) observed is within the reporting period of August 2021. The main discussion of this report is the reporting compliance of PT MIN as required by the effective tax regulations. During the observed reporting period, it has been noted that there is no observable non-compliance of Periodic Tax Return reporting procedures as practiced by PT MIN. Overall, the reporting procedure of PT MIN is sufficiently complied to effective tax regulations."