Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan yang senantiasa terjadi pada komunitas pedesaan yang tradisional dengan keterbatasan teknologi dan prasarana ternyata tidak selamanya demikian. Wilayah perkotaan seperti Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia juga tidak luput dari domain kemiskinan. Meski jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hingga tahun 2002 belum sampai satu juta jiwa, namun bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta seharusnya lebih progresif dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Ibu Kota yang direfleksikan dari berkurangnya jumlah penduduk miskin secara drastis tiap tahunnya adalah keniscayaan.Tesis ini berkaitan dengan "regional ekonomi" yang members dampak kesejahteraan dan berjudul "Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota". Pemilihan judul ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bermuara pada pembangunan manusia, yang menurut UNDP (United Nation Development Program) meliputi empat pilar utama yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemerataan.Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Mohamad Husni Thamrin, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan belakangan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bagian integral dari rangkaian program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinan.Maraknya pendirian rumah di daerah bantaran kali sekitar kali Ciliwung, hunian padat penduduk di pinggiran rel kereta api wilayah Tanah Tinggi-Galur dan maraknya pedagang kaki lima beroperasi memakan bahu Jalan Pasar Minggu dan Tanah Abang adalah potret besarnya lonjakan urbanisasi yang lebih didominasi oleh perpindahan kemiskinan dari daerah buffer Jakarta. Pengalokasian anggaran belanja Pemda DKI Jakarta yang membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta menjadi obyek penelitian, Apakah porsi anggaran belanja Pemda DKI bidang kesejahteraan rakyat sudah proporsional untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta? Pelaksanaan program otonomi daerah dan besaran anggaran belanja Pemda menjadi tolak ukur keberhasilan dari upaya pengentasan kemiskinan."

"ABSTRAKBahwa tenaga kerja rumah tangga yang kemudian disebut Pramuwisma adalah merupakan bagian penting dalam lingkungan bekerja di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu ditingkatkan harkat, martabat dan kesejahteraannya dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dibidang ketenagakerjaan. Keberadaan dan hubungan kerja antara pramuwisma dan pengguna jasa mempunyai ciri khusus yang tidak bisa disamakan dengan ketentuan hubungan kerja yang selama ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut diatas Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menerbitkan kebijaksanaan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya selama dua tahun melalui uji coba di 50 kelurahan di lima wilayah kotamadya, Kebijaksanaan Peraturan Daerah tersebut mendapatkan hambatan-hambatan antara lain: (1) Kegiatan pengadaan pramuwisma belum dilaksanakan. (2) Pembinaan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum dilaksanakan dan tindakan kurang manusiawi terhadap pramuwisma semakin meningkat. Menurut penulis masalah utamanya adalah terdapat beberapa ketetapan dari Kebijaksanaan Pemerintah Daerah tersebut, yang belum mengacu dan overlapping dengan aturan dan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mempengaruhi pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis hirarki level. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, bukti-bukti, dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan Kebijaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma, sedangkan data primer diperoleh melalui depth interview melalui badan usaha penyalur pramuwisma, pengguna jasa dan pramuwisma. Temuan-temuan hasil penelitian dari Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta (Perda No. 6 tahun 1993) dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada policy level: 1.1 Kebijakan Perda No. 6 thn 1993 Bab III pasal 3 yang menetapkan bahwa Badan Usaha dapat mengadakan tenaga kerja pramuwisma dari seluruh tanah air Republik Indonesia. Ketetapan ini belum mengacu atau overlapping dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst.-06/Men/1984 yang menetapkan bahwa pengadaan tenaga kerja rumah tangga dapat diadakan dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur serta dilaksanakan oleh Kanwil Tenaga Kerja DKI Jakarta. Oleh karena itu pengadaan tenaga kerja pramuwisma belum dilaksanakan sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993. 1.2 Ketetapan kebijakan Gubernur KDKI Jakarta No. 1099 tahun 1994 pasal 2 ayat (d) tentang pelaksanaan pelatihan ketrampilan pramuwisma, overlapping dengan pasal 4 ayat (e) Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu ketetapan kebijakan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum di implementasikan. 1.3 Kebijakan Perda No. 6 Tahun 1993 belum mengatur ketetapan hak-hak secara eksplisit bagi pramuwisma, pengguna jasa dan badan usaha sehingga yang ada hanya kewajiban masing-masing. 2. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada organizational level. 2.1 Kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 belum dilengkapi dengan organisasi pelaksana secara fungsional di tingkat propinsi maupun di tingkat wilayah kotamadya. Oleh karena itu kebijakan Perda tsb belum dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien . 2.2 Organisasi pengadaan dan peryalur pramuwisma sebagian besar (75%) belum berstatus Badan Usaha sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu Pembinaan pada organisasi penyalur belum efektif. 3. Kebijaksanaan Pembinaan kesejahteraan pramuwisma pada operational level. 3.1 Implementasi kebijaksanaan Perda No. 6 tahun 1993 belum memperoleh hasil yang optimal karena masih terdapat kerancuan dalam ketetapan-ketetapannya. Kebijakan operasional tersebut tidak didukung dengan mekanisme organisasi pelaksanaan dan tahapan operasional. 3.2 Implementasi kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 lebih mengutamakan pada pencapaian target retribusi pembinaan pramuwisma dan mengabaikan pentingnya dukungan partisipasi masyarakat serta kondisi lingkungan kerja antara pramuwisma dengan pengguna jasa dalam ikatan keluarga. Berdasarkan temuan-temuan dari hasil penelitian diatas yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan pramuwisma diperlukan adanya penyempurnaan pada setiap ketetapan yang tidak dapat diterapkan dan membawa dampak pada keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu dikeluarkan atau diterbitkan suatu institutional arrangement baru sebagai penyempurnaan kebijakan Perda No. 6 tahun 1993, dan tidak merubah Perda tersebut secara keseluruhan karena membutuhkan waktu yang lama dan karena harus melalui persetujuan legislatif. Institutional arrangement baru tersebut dapat berupa Keputusan atau Instruksi Gubernur KDKI Jakarta, yang dilengkapi dengan organisasi dan tata laksana kerja yang jelas dan didalam implementasinya dilakukan melalui tahapan pembinaan yang didahului dengan memasyarakatkan kebijakan Perda tersebut yang menyentuh seluruh anggota masyarakat, melakukan pendataan dan pembinaan (pelatihan) setelah itu dilakukan penarikan retribusi pembinaan. Daftar Pustaka: 21 buku, 4 himpunan data, 9 buku himpunan peraturan dan perundang-undangan serta berita koran. "

"Pemberiakuan otonomi daerah sebagairnana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik tolak perubahan paradigma pembangunan di daerah yakni dari sistem sentralisasi ke arah sistem desentratisasi. Secara substansial dan komprehensif masyarakatlah yang sebenarnya sebagai tujuan utama penerima otonomi daerah dan bukannya pada pemerintah daerahnya. Untuk mengetahui seberapa besar jangkauan dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial akan mampu dirasakan masyarakat hingga pada tingkat yang paling bawah, kondisi ini dapat diamati dari seberapa besar pula Bargainning power masyarakat melalui wadah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berkemampuan (powerfull) mempengaruhi Pemerintah Kota Tarakan di dalam penetapan kebijakan kesejahteraan sosial.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan periode Tahun 2001-2003, serta pengaruhnya terhadap jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat Kerangka pikir utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, diarahkan pada bagaimana hasil akhir (outputs) dari sistem perencanaan pembangunan daerah tersebut akan lebih mampu menyelesaikan dan mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial kemiskinan secara cepat, tepat dan mendasar. Perencanaan pembangunan semacam ini sudah barang tentu mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakatnya secara nyata dan berkelanjutan, dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan umum.Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka teori sistem melalui analisis sistem dinamik. Pendekatan ini dipandang sangat cocok untuk menganalisis dinamika kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan yang didirikan dengan adanya penuh kerumitan, selalu mengalami perubahan cepat yang mengandung ketidakpastian, adanya waktu jeda (delay) dan umpan balikan (feedback loop). Sumber data penelitian adalah para informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive (non probability) sampling, dan proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memadukan penggunaan teknik in-depth interview dan studi dokurnentasi. Cara ini dimaksudkan sebagai mekanisme untuk saling melengkapi, dan cara semacam ini dapat diyakini mampu menjelaskan secara obyektif dan komprehensif kondisi realitas sosiai yang ditemukan di lokasi penelitian.Hasil penelitian lapangan menunjukkan begitu kuatnya dominasi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning daripada bottom up planning, artinya keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, masih dibuat dan didominasi oleh usulan-usulan kegiatan pembangunan strategis yang datangnya dari jajaran Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan, yang di dalamnya masyarakat khususnya pada tingkat yang paling bawah (grassrtaat) kurang memiliki peranan yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.Kesulitan di dalam mencari titik temu antara kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning dengan bottom up planning di Kecamatan Tarakan Barat karena: pertama, strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan Kota Tarakan sebagai Little Singapore, di dalam prakteknya masih tidak jelas pengoperasionalisasianya hingga pada tingkat grassrt Kadua, berbagai usulan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berasal dari LPM pada kenyataannya relatif kurang dilandaskan pada upaya-upaya ke arah pemenuhan kebutuhan riil (real need) masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang mereka ajukan, cenderung memiliki kesamaan dengan usulan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, masih kurang efektifnya bargaining power masyarakat (LPM), yang ditandai dengan masih relatif tingginya persentase angka fraksi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planing (22,62% per tahun).Jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat baru pada jenjang anak tangga ketiga yang merupakan kelompok Degree of Tokenism, sebagaimana kerangka teori dalam Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Amsteln. Pada jenjang partisipasi ini, didirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangannya, akan tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya sehubungan penyampaian pandangan yang telah mereka sampaikan. Peranan serta masyarakat pada jenjang partisipasi ini, dimaknai hanya memiliki kemungkinan yang relatif kecil untuk mampu menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang mendasar, ke arah terwujudnya kondisi kesejahteraan sosial.Kenyataan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, antara lain: pertama, hambatan struktural yang berupa sistem politik Pemerintah Kota Tarakan yang tampak begitu sentralistik di dalam menetapkan kebijakan pembangunannya, dengan kurang mau menerima kritik dan saran dari masyarakat (LPN), sekalipun itu juga saran yang datangnya dari pihak legislatif. Kedua, hambatan administratif yang berupa sistem administrasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan secara terpusat, dengan kurang mengedepankan pentingnya pelibatan peran aktif masyarakat di dalamnya, sehingga kegiatan pembangunan yang direalisasikan akan lebih didominasi oleh usulan-usulan kegiatan strategis dari Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan.Upaya rekomendasi terhadap realitas sosial rendahnya jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial Kecamatan Tarakan Barat antara lain: pertama, dilaksanakannya Reposisi Fungsi LPM yang ada pada setiap Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang terdiri dari program restrukturisasl LPM dan program stabilisasi LPM. Kedua, meningkatkan upaya-upaya pembelajaran kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah yang ideal. Ketiga, pengkajian kembali terhadap alur mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana yang telah ada selama ini untuk lebih bersifat partisipatif dan accountable.(Tesis: xii, 6 bab, 149 halaman, 16 tabel, 10 gambar, 4 lampiran, Bibliografi: 41 buku, 1 tesis, 2 jurnal, dan 4 makalah, (1980 s/d 2003)"

"PendahuluanA. Latar Belakang PermasalahanIndonesia dewasa ini sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang :Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan dan keserasian dan keseimbangan antara keduanya.Salah satu tujuan dari program pembangunan Pemerintah adalah usaha untuk menjadikan suatu masyarakat yang sejahtera yaitu keadaan atau kondisi sejahtera penuh yang meliputi ke sejahteraan phisik, mental maupun sosial dari suatu masyarakat seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berbunyi :Dalam Pelita ketiga, sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita kedua, akan diperluas kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan perhatian yang lebih mendalam kepada meningkatan kesejahteraan rakyat, pembagian pendapatan yang lebih merata dan perluasan kesempatan kerja."

"Hakikat pembangunan berkelanjutan merupakan peningkatan kualitas hidup manusia dan menjamin keberlanjutannya.Dewasa ini, pembangunan kota hanya menitikberatkan perubahan lingkungan dan tidak membangun manusia yangmenempatinya. Bahkan, perkembangan kota-kota Indonesia cenderung mengikuti mekanisme pasar, seperti permukiman di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk, Semarang. Permukiman ini berkembang sejak beroperasinya zona industri Genuk pada tahun 1980-an.Awalnya, permukiman ini merupakan perkampungan nelayanyang masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada laut. Industrialisasi besar-besaran telah mengubah kondisi kehidupan masyarakat. Untuk menelusuri lebih mendalam, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memahami kesejahteraan masyarakat, (2) memahami preferensi masyarakat terhadap kesejahteraan, dan (3) memahami seberapabesar kemampuan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung permukiman yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membuktikan hipotesis dengan realitas di lapangan. Temuan studi menunjukkan permukiman Terboyo Wetan rawan tidak berlanjut. Menurut penilaian objektif, dari 5 aspek kualitas hidup menurut pemahaman human settlement hanya satu aspek yang mendukung, yaitusociety. Keempat aspek lainnya ( man, nature, shells, dannetwork ) tidak mendukungnya. Begitupula cara pandang warga yang bersifat antroposentris berdampak pada perilaku kurang ramah lingkungan. Ini tercermin dari makna kesejahteraan menurut warga, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dalam lingkup ekonomi dan belum memikirkan aspek lingkungan hidup. Bahkan, beberapa warga menganggap kondisi lingkungan yang terpuruk merupakan konsekuensi permukiman pesisir.

---

Abstract

The essence on sustainable development is to have human

life quality improvement and assure their sustainability.

Today, the development of city is only focused in environmental changes without deeply developing the human who

dwells it. Even, such cities in Indonesia tends to follow ma

rket mechanism as also like the settlement on Terboyo Wetan

sub district, district of Genuk, Semarang City. The settlement has been developed since its opening as an industrial zone

of Genuk in 1980s. The settlement, initially was fishermen settlement, where the society has enlivens their life from the

sea. The enormously industrialization has changed the society living condition. To explore intensively, this observation has three aims, as follows: (1) the understanding residents welfare of the society, (2) understanding residents preference

toward residents welfare, and (3) understanding on capability

of the society to support sustainability of the settlement.

This research was using qualitative method and improving hypothesis by reality on the field. Study finding revealed that the settlement of fragile Terboyo Wetan is not in continuous

form. Based on objective assessment, from 5 quality of life

aspect according to human settlement understanding, there is only 1 aspect supported, which is society while the other four aspects (man, nature, shells and network) are not properly supporting. Indeed, the, which anthropocentris, created

unfriendly behaviors toward their environment. It is reflec

ted by the meaning of residents welfare according to the society as such basic need fulfillments in economics scopes instead of as vastly for environmental living aspect. Hence some of them assumed that the condition of environmental degr

adation is a normal consequence for terrestrial settlement. "