Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this study is to explain the implementation of tax audit policy in KPP Jakarta Gambir Dua and to explain the influence of audit policy in attaining target of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua. The method of study that used in descriptive statistics is data tabulation through frequency calculation, and inferential statistic, viz correlation test to measure the variable influence of audit policy implementation to the target attainment of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua based on quarterly since 2002 to 2004.

The result of study indicates that realization of accomplished SP3 that does not meet standard of stipulated achievement occurred on fourth quarterly in 2002, and first and fourth in 2003. It indicates that impact of policy encourages the audit in order to add audit of income. Yet, in general, the average value of realization of accomplishment attainment SP3 is greatest than stipulated achievement standard.

The result of study of accomplishment for SP3 has enough correlation but negative toward target attainment of tax income, because free of differentiation of achievement standard of accomplished SP3 between potential that yield tax audit which should be attained by auditor of tax audit in tax audit policy."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkulu Dua. Evaluasi dilakukan atas faktor dukungan manajemen puncak, regulasi, kualitas pemeriksaan, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data pada KPP dan hasil wawancara dari responden kepala unit, wajib pajak, konsultan dan pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh faktor mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor manajemen puncak dan sistem informasi mendukung efektifitas pemeriksaan pajak secara tidak langsung karena meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas proses pemeriksaan. Faktor regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturannya saja, namun yang penting adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut. Faktor wajib pajak yang menentukan adalah sikap kooperatif wajib pajak saat pemeriksaan. KPP Bengkulu Dua memiliki kecukupan pada seluruh faktor pendukung efektifitas pemeriksaan pajak, kecuali faktor sikap wajib pajak yang lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan sikap wajib pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.

---

This study evaluates the effectiveness of tax audits at the Bengkulu Dua Tax Office. The evaluation is carried out on factors of top management support, regulatory, audit quality, tax auditors, taxpayers, and information systems. This research uses a case study approach with descriptive qualitative analysis on tax offices' data and interviews with respondents from unit heads, taxpayers, consultants, and auditors. The results showed that all factors affect the effectiveness of tax audits. Top management factors and information systems indirectly support the effectiveness of tax audits because they increase the competence of tax auditors and the quality of the audit process. Regulatory factors are not enough to be considered by the existence of the rules, but what is important is how the regulations are implemented. The taxpayer factor is determined by its cooperative attitude during the audit. Bengkulu Dua Tax Office has adequacy on all factors supporting the effectiveness of tax audits, except for the attitude factor of the taxpayer, which is more influenced by the choice of the taxpayer. For this reason, it is necessary to disseminate information to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dalam mencapai target penerimaan pajak dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam. Indikator Kerangka McKinsey yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak mengidentifikasi indikator efektif yaitu struktur, staf dan nilai bersama. Indikator yang tidak efektif atau kurang efektif terdiri dari strategi, sistem, keterampilan dan gaya. Masalah selama pemeriksaan pajak adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuka rekening bank Wajib Pajak, hal ini disebabkan kebijakan pengungkapan bank membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACTThe research is intended to study the effectiveness of tax examinations at Pratama Jakarta Kembangan Tax Service Office in achieving targeted tax revenue and analyzes problems encountered by tax examiners during tax examinations. The method employed in this research is descriptive analysis study. Data collection is obtained by in depth interview. The McKinsey Framework indicators which are utilized to measure which are utilized to measure the tax examination effectiveness identifies the following effective indicators which are structure, staff and shared value. The ineffective or less effective indicators consist of strategy, system, skill, and style. Primary problem during tax examination is the time taken to open the bank the bank account of the tax payer, this is due to the bank disclosure policy which requires time that resulted in delay of the tax examination. "

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tersebut telah membuat beberapa kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menitikberatkan pada pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke lokasi Wajib Pajak menjadi tidak bisa dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Untuk mengevaluasi hal tersebut penulis akan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, dan data sekunder yang akan diperoleh dari data internal pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Informasi-informasi tersebut diharapkan dapat memberikan input, feedback, maupun nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 telah dilaksanakan secara efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu selama masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di masa pandemi Covid-19, seperti komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan Wajib Pajak dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faximile atau saluran online lainnya, serta closing conference melalui video conference. Beberapa penyesuaian kegiatan tersebut dinilai lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung jika dibandingkan dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku sebelum masa pandemi Covid-19, kecuali untuk closing conference yang dinilai lebih efektif untuk dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.

---

The Covid-19 pandemic has had a massive impact on aspects of Indonesian people's lives. To overcome the spread of Covid-19, one of the steps taken by the government is the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). The PPKM has made it impossible to carry out several tax audit activities that focus on face-to-face meetings and direct visits to taxpayer locations. This study intends to evaluate the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic at the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. To evaluate this, the writer will use primary data in the form of interviews with taxpayers and tax examiners, and secondary data that will be obtained from internal data from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. It is hoped that this information can provide input, feedback, as well as added value and provide adequate assurance that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic has been carried out effectively. The results of this study indicate that the implementation of tax audits at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu during the Covid-19 pandemic has gone well. There are adjustments to the implementation of certain activities in the context of carrying out duties in the audit field in connection with the implementation of tax audits carried out during the Covid-19 pandemic, such as communication, borrowing documents, summoning taxpayers via email, telephone, chat and other online channels, notification letters Examination Results (SPHP), responses, invitations, and related documents are submitted to Taxpayers via facsimile or other online channels, as well as closing conferences via video conferencing. Some of these activity adjustments are considered to be more effective, efficient, and provide immediate benefits when compared to the inspection procedures that were in effect before the Covid-19 pandemic, except for closing conferences which are considered more effective to be carried out in person or face to face."

"Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio."

"The transaction price of goods, or service fees, are affected by a variety of factors such as types and quality of the goods concerned, competition, consumer demand and general economic condition. In general transaction prices constitute base prices added by the firm's margin. In the business world at a particular time transaction prices do not account for margins, with some perhaps even being found lower than the cost of goods production. However, tax authorities pay attention to related party transactions as their prices may be subject to manipulation. These prices will be set at arm's length if we compare them with those for independent parties. As a further result, the taxable income reported in tax returns of the taxpayers in question are less than what it should be. The main issue and question in the author's research are how to determine that a transaction has been conducted at arm's length and what connection can be found between the corrections made through audit and income tax revenue. The pricing set for transactions between related parties are called as transfer pricing. A related party transaction is deemed to occur when there is a link between the common and controlling shareholders, management of the parties involved, including their horizontal and vertical family relationships. One way to determine if there is an arm's length price is to compare the transfer pricing on related parties and those on unrelated parties. Some of the common approaches applied-are the comparable uncontrol price method, resale price method, cost plus method and comparable profit method.

The author surveyed the results of inspections conducted by the State Revenue Optimization Team (SROT) into related firm transactions.

From the survey, the author has found:

1. In practice it is difficult to arrive at an accurate comparative figure as the period of the audit above has been limited and data and information concerning similar firms to taxpayers are lacking. A new approach which has been employed by tax authorities in several countries for the purpose of reducing the occurrences of problems associated with the determination of transaction prices is called as the Advanced Pricing Arrangement. This method has been set out in Article 18(3a) of Law number 17 of 2000.

2. The corrections through audit into or the potential income tax revenue by SROT from the transactions conducted between taxpayers and their related parties amount to Rp 932,952,280,602. However, only Rp 51,821,609,658, or 5.55% of this amount was accepted by taxpayers. Hence, these taxpayers did want to pay a total of Rp 881,130,670,944, or 94.45%. The taxpayers then request of objection or appeals on the assessments made by the Director General of Taxation. However, the Director General of Taxation rejected these request . In addition, the Tax Court rejected appeals which amounted to Rp 4,696,385,476.

The corrections above were conducted due to the fact that:

- There has been lack of audit guidelines concerning related party transactions.

- Taxpayers are unable to make clear explanations on how they arrived at transfer pricing. In addition, the factors which cause transfer pricing vary from those affecting market prices, or the transaction prices among unrelated parties.

The author recommends as follows:

- Taxpayers should make a pricing policy whereby transaction prices are described and broken down. In addition, they should explain the factors which cause their transfer pricing to differ from market prices, or the transaction prices among unrelated company.

- Tax authorities set a comparative figure or indicator, taken from taxpayers' data bases, as a reference for auditor for the purpose of assessing transaction fairness.

- Consideration should be made to re-evaluate the fines in the form of interest payments, and penalties which are regulated in Law number 16 of 2000. Different sanctions, in the form of, for example, higher percentage or without correspondence adjustments, should be charged on taxpayers who do provide information on their related party transactions.

- Issuance of the implementation guidelines for Article 18(3a) of Law number 17 of 2000 to both taxpayers and the Directorate General of Taxation regarding agreements about the determination of transaction prices."

"Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menganut metode Indirect Substraction Method untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang. Jumlah output tax lebih kecil daripada input tax, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi ataupun dikompensasi. Dengan menggunakan sistem self assessment dapat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan status lebih bayar. Studi ini merupakan penelitian implementasi kebijakan perpajakan atas restitusi PPN pasca pemberhentian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terjadi di PT. ABC dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang sedang diajukan oleh PT ABC, pihak DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC. Dengan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan kepada PT. ABC maka restitusi PPN yang diajukan oleh PT. ABC tertangguhkan. PT. ABC tidak terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC diberhentikan. Hasil penelitian ini yaitu Setelah diberhentikannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC, DJP tidak langsung menerbitkan SKPLB sebagaimana diatur didalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Adapun dampak implementasi kebijakan restitusi PPN setelah dihentikannya pemeriksaan bukti permulaan bagi PT. ABC yaitu menyebabkan ketidakpastian atas restitusi yang diajukan dan tidak mendapatkan imbalan bunga atas SKPLB yang diterbitkan melebihi jangka waktu 12 bulan dan meningkatkan compliance cost PT. ABC.

---

The Indonesian Value Added Tax Act adheres to the Indirect Subtraction Method to detect or test the correct amount of tax payable. The amount of output tax is smaller than the input tax, the difference is the excess payment of taxes that can be refunded or compensated. By using the self assessment system, taxpayers can claim a Value Added Tax refund for the submission of Value Added Tax Return with overpayment status. This study is about the implementation of taxation policies on Value Added Tax (PPN) restitution after the termination of the Preliminary Investigation Tax Audit that occurred at PT. ABC by using a qualitative approach and in-depth interviews. In the process of value added tax restitution that is being submitted by PT ABC, the DGT execute the preliminary investigation tax audit to PT. ABC. By conducting preliminary investigation tax audit to PT. ABC then the VAT refund submitted by PT. ABC is suspended. PT. ABC is not proven to have committed a criminal act in the taxation field, thus preliminary investigation tax audit to PT. ABC was terminated. The results of this study are after the termination of preliminary investigation tax audit of PT. ABC, DGT does not directly issue SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) as stipulated in Article 17B of the KUP Law. As for the impact of the implementation of the VAT restitution policy after the termination of the preliminary investigation tax audit PT. ABC, that is, causes uncertainty over the restitution that is submitted and does not receive interest benefits for SKPLB issued over a period of 12 months and increase compliance cost PT. ABC."

"Studi ini bertujuan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan sampel 98 perusahaan terbuka di sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. Dengan menggunakan Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error dan memisahkan pemeriksaan berdasarkan tujuannya, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemeriksaan dengan tujuan restitusi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan analisis risiko tidak berpengaruh. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan kepada regulator agar mengoptimalkan pemeriksaan pajak untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

---

This study aims to prove that tax audit has a relationship with tax aggressiveness. By using a sample of 98 public companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange, this study proves that tax audits have a relationship with tax aggressiveness. By using the Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Error and separating audits based on their objectives, this study also provides evidence that audits with the aim of restitution have a positive effect on tax aggressiveness, while audits with the aim of risk analysis have no effect. The implications of the research results show regulators to optimize tax audits to reduce tax evasion by companies."

"The effective tax enforcement through tax audit can not be done in the low compliance of tax payers, which in turn weaken the self assessment itself, where tax payers tend to disobey the tax duties. This will result the decreasing of tax revenue. On contrary, the good and proper guidance and enforcement will result the high degree if tax compliance which will increase the tax revenue.

The role of tax audit as law enforcement tool should be optimized. Optimization consist not only from the revenue aspect, but also the existence of completion of system, procedure, administration and also tax audit procedures for continuous improvement to perfection. So that optimized service aspects to taxpayer is expected to be established.

As told by experts, that main problem in developing countries in taxation fund mobilization is not formulation of policy but more to the implementation. The problem lay in less successful of administrator to implement the policy.

The high importance of taxation administration support so that is it can be said that main clauses for the efficacy of taxation reform is adjustment of tax administration in line with accelerating change of tax system. The more progressively effective tax administration hence the more progressively attainment of the intention of policy of tax.

Based on the situation, hence writer interest to conduct research in this thesis. Intention of this research is to study, analyzing, and proving what is there are influence between tax audit and repair of administration to compliance of Taxpayer and revenue of tax at tax service office (KPP) Jakarta Tambora.

This Research object is tax service office of Jakarta Tambora. Method Research design covers data collecting technique and technique analyze data given questionnaire which have been prepared before all to Taxpayer which enlist in KPP Jakarta Tambora. And also sampling technique the used is simple random sampling equal to 5 % from Taxpayer Income Tax ( PPh) coorporate which enlist in the KPP that is: 105 Taxpayers, of population of is the amount of Taxpayers of PPh corporate counted 2028.

This Research result can be made input for functionary in environment work of Directorate General Tax (DJP), as a guidance for policy making and decision making required to improve compliance and reach revenue goals tax service office.

From this research result, which based on value test of significance, hence improvement of compliance execute obligation of tax can be conducted by implementation of the efforts as following:

1. Analyse continuously, as reference in determining tax audit criteria which decanted in Policy of Tax audit.

2. Continue to develop and enlarge Tax Network , capable to dig and create new tax potencies.

3. Improving service to Taxpayer through the efforts repair of taxation administration ( administrative reform).

Suggestion for further research is to apply result of this research for other tax service offices in Jakarta as a mean to improve compliance of Taxpayer in the effort reaching revenue plan of the tax."