Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"

"In the process of construction project implementation , the possibility of a dispute may not be avoided. When a dispute cannot be settled by agreement through discussions, the sttlement will require the litigation..."

"Almarhum Prof. Supomo, telah memberikan sumbangan yang sangat besar sebagai peletak dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia. Dan pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 dapat disimpulkan beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan individu dalam masyarakat di Indonesia, dan Dunia Barat, sebagaimana berikut:Di Indonesia, yang primair adalah masyarakat, individu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu, yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.Di Barat, yang primair adalah individu, individu terlepas dari masyarakat, hukum bertujuan mencapai kepentingan individu.Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosiai, warna kulit dan sebagainya. Karen itu, dikembangkanlah sikap saling tenggang rasa "tepa selera", serta sikap tidak semena-mena terhadap coning lain. Falsafah Negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara pengguna.Hak asasi dengan kewajiban asasi. Deegan perkataan lain, bahwa di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab". Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, sebagai berikut: asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan.

---

This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

ABSTRACT

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract.

"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap konsumen dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, serta mengetahui dan memahami pelaksanaan Perjanjian Asuransi sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai kasus Perjanjian Asuransi yang memuat klausul-klausul yang mengesampingkan Penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, dimana asuransi tidak menjamin/mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (Inherent Vice or Inherent Nature) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Penyimpangan atas asas kepatutan dan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dan PT. Chartis Insurance Indonesia ditunjukkan dengan mencantumkan pengecualian-pengecualian yang menghapus sama sekali tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini PT. Chartis Insurance Indonesia juga dengan tidak dilibatkannya PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dalam menentukan klausul-klausul dalam perjanjian asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dengan PT. Chartis Insurance Indonesia.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun dalam membuat suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi para pihak yang terlibat baik didalam proses membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam suatu perjanjian hendaknya memperhatikan asas kebebasan berkontrak karena bilamana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hal pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau sengketa hukum karena klausul-klausul dalam perjanjian cenderung menghilangkan kewajiban penanggung dan dapat merugikan tertanggung, maka Hakim dengan pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak didasarkan pada itikad baik tersebut. Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian hendaknya selalu bersikap hati-hati dalam tindakannya karena perikatan itu muncul tidak hanya dari perjanjian yang telah dibuat tetapi juga dari UU, sebagai contoh adanya wanprestasi.

---

This thesis discusses consumer protection as well as the application of the principle of freedom of contract in a standard insurance agreement contract. Furthermore, this research is intended to obtain a deeper understanding of the consumer protection and the application of the principle of freedom of contract in a standard contract of an insurance agreement and to know and understand the further implementation of the insurance agreement with respect to the rights and obligations of each party. As for example the case of an insurance agreement that contains clauses that overrides the insurer from any legal liabilities and responsibilities, where insurance does not guarantee nor cover damages caused by the insurance applicant and damage caused due to nature ( Inherent Vice or Inherent Nature ) and loss of damages caused by delay. The research method used is Juridical - Normative literal study.Irregularities on merit and the principle of freedom of contract in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia can be indicated by stating the exceptions which entirely removes the responsibilities of business operators, in this regard PT. Chartis Insurance Indonesia in exclusion of P.T. E.K. Prima Ekspor Indonesia in determining the clauses in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia.Research results have suggested that even in the drafting of a contract the principle of freedom of contract is known, however the parties involved in the drafting process of the implementation of the contract do not apply the principle of freedom of contract; A contract should observe the principle of freedom of contract because in its implementation if the agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract then in terms of implementation there is a problem or a legal dispute because clauses in the contract t tend to eliminate the insurers duties and may be detrimental to the insured , then judges with legal considerations can add or override the contents of the agreement that are not based on the good faith; The parties involved in a contract must always be cautious in their actions because the engagement appears not only from the contract that has been made but also from the law, as an example of the existence of defaults."