Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RS "X" sebagai suatu unit yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukan penambahan jumlah bed, kamar maupun unit-unit pelayanan baru. Sementara peningkatan kualitas dilakukan antara lain melalui program pendidikan dokter dan paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan tersebut adalah bahwa RS "X" memerlukan dana yang besar. Kenyataannya, sebagai rumah sakit yang bernaung dibawah salahsatu BUMN, RS "X" dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu membiayai sendiri semua kebutuhannya. Tanpa subsidi pemerintah maupun sumbangan dari para donatur menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien satu-satunya sumber dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan-pembatasan dalam hal penentuan tarif, khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai akibatnya RS "X" tidak dapat semaunya menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing klas, khususnya untuk klas I, II, dan III. Untuk klas-klas tersebut oleh Kanwil Departemen Kesehatan telah ditentukan plafon tarif atas dasar masukan dari IRSJAM (Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan). Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit swasta, khususnya RS "X", yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, dan melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam melakukan pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang salama ini dilakukan oleh RS "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut, pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat di klas VIP dan klas Utama. Tujuannya, tentu saja diharapkan agar tarif yang dikenakan kepada pasien yang kurang mampu. Hanya sayang bahwa tarif-tarif selama ini ditentukan tidak berdasarkan besarnya biaya yang seharusnya diperhitungkan, melainkan dengan cara mengikuti tarif rumah sakit lain. Sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa besarnya tarif kadang-kadang justru lebih rendah dari biaya yang seharusnya diperhitungkan. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas tentu saja RS "X" membutuhkan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dan dengan menggunakan analisis CVP maka pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien, menentukan komposisi klas yang tidak dibatasi tarifnya dan yang dibatasi, atau minimal untuk alat pengendalian biaya. Sehingga diharapkan rumah sakit bisa berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan usahanya. "

"Rumah Sakit "X" sebagai suatu unit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukannya penambahan jumlah tempat tidur, kamar perawatan maupun unit-unit pelayanan baru. Sedangkan peningkatan kualitas dilakukan melalui program pendidikan dokter, paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan lain sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut adalah bahwa Rumah Sakit "X" memerlukan dana operasional yang besar. Kenyataannya sebagai rumah sakit swasta tentu dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu untuk membiayai sendiri semua biaya operasionalnya, sehingga menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien menjadi sumber dana utama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan dalam hal penentuan tarif. Sebagai akibatnya Rumah Sakit "X" tidak dapat semaunya dalam menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing kelas, yaitu untuk kelas I, II dan kelas III. Untuk kelas-kelas tersebut Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta telah menentukan plafon tarif atas dasar masukkan dari IRSJAM. Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapai oleh rumah sakit-rumah sakit swasta khususnya Rumah Sakit "X" , yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam hal pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang selama ini dilakukan oleh Rumah Sakit "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut adalah pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat dikelas VIP dan kelas Utama. Tujuannya adalah untuk mensubsidi kepada kelas-kelas yang tarifnya telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu saja Rumah Sakit II XI, memerlukan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sehingga pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien atau sebagai alat pengendalian biaya, sehingga diharapkan Rumah Sakit "X" dapat berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan operasionalnya."

"Informasi tentang biaya memberikan masukan yang penting bagi penentuan harga kamar suatu hotel. Activity based costing dapat membantu perusahaan untuk menganalisa biaya-biaya yang terjadi atas jasa yang dihasilkan. Penelitian melakukan studi kasus penerapan activity based costing pada Sentul Leadership Development Center yang dipilih karena memiliki keunikan tersendiri. Penerapan activity based costing menunjukkan bahwa :

1. Penerapan harga oleh Sentul Leadership Development Center sudah memberikan margin positif jika dibandingkan dengan biaya berdasarkan perhitungan Activity based costing.
2. Aktivitas yang berhubungan dengan departemen Food and Beverages lebih banyak memberikan kontribusi profit bagi Sentul Leadership Development Center dibandingkan departemen Housekeeping.
3. Kelemahan penerapan Activity based costing di Sentul Leadership Development Center adalah bahwa produk yang ditawarkan hanya 1 jenis. Sehingga biaya yang terjadi dibebankan seluruhnya ke produk tersebut.
"

"Hotel yang tersedia di Indonesia saat ini cukup banyak jumlahnya, mengakibatkan usaha perhotelan menjadi sangat kompetitif. Dalam menghadapi persaingan yang ketat perlu adanya suatu perencanaan yang cermat dan pengendalian yang menyeluruh atas segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu hotel. Dengan demikian, hotel membutuhkan anggaran sebagai salah satu alat yang efektif dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membandingkan teori dengan praktek di dalam dunia usaha yang nyata, dan jika mungkin adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan anggaran dalam perencanaan laba suatu hotel. Dalam penelitian, untuk memperoleh data adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur penyusunan anggaran dimulai dengan menentukan proyeksi tingkat hunian kamar, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun anggaran pada tiap-tiap departemen. Cara yang demikian dapat mendorong peran serta dan komitmen dari para anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pimpinan harus dapat mempengaruhi seluruh kegiatan dengan memberikan dorongan, dukungan dan pengarahan. Dalam melakukan pengendalian, manajemen membuat laporan prestasi harian dan bulanan. dibuat dengan baik, didalamnya memuat yang berguna untuk pengambilan keputusan Laporan bulanan cukup informasi dan untuk merumuskan tindakan yang harus dilakukan dimasa depan. Penggunaan anggaran pada hotel "X" cukup memberikan manfaat dan berguna sebagai alat bantu bagi manajemen. Dalam menyusun anggaran manajemen hendaknya lebih memperhatikan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi di sekitar lingkungan hotel."

"Divisi regional II (Divre II) Jakarta dan sekitarnya, merupakan wilayah PT. Telkom yang mempunyai kontribusi produksi pulsa pelanggan yang terbesar, jika dibandingkan dengan divisi regional yang lainnya. Divre II Jakarta dan sekitarnya adalah meliputi wilayah, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Karawang dan Purwakarta (Jabotabek - Sekapur) yang mempunyai penduduk sebesar 27.080.800 jiwa per Desember 1999, sehingga Divre II Jakarta dan sekitarnya mempunyai kepadatan telepon (teledensity) adalah : 8,5 sst per 100 penduduk, sedangkan untuk kepadatan telepon (teledensity) tingkat nasional adalah : 3 sst per 100 penduduk. Pada akhir Pelita VI (199811999) Divisi Regional (Divre II) Jakarta dan sekitarnya mempunyai satuan sambungan telepon (sst) adalah 2.091.589 sst atau 36,32% dari 5.758.780 sst tingkat nasional. Dan fasilitas yang ada khususnya Divre II Jakarta dan sekitarnya, PT Telkom menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhambatnya pembangunan satuan sambungan telepon (sst). Akibat dari keterlambatan tersebut timbul permasalahan nasional, yang harus ditanggulangi oleh pemerintah (PT Telkom) dan KSO-nya. Adapun permasalahanya adalah sebagai berikut : 1. Adanya permintaan (demand} yang lebih besar dan pada penawaran (supply).2. Adanya mekanisme penentuan tarif yang salah.3. Terbatasnya sumber dana dalam negeri.4. Dampak regulasi terhadap investasi dan peran swasta.Dari permasalahan tersebut di atas, Penulis mencoba untuk menetukan metodologi penelitian, dalam hal ini ada 3 (tiga) bagian yang perlu diteliti / dianalisis yaitu:1. Cara menentukan variabel X dan variabel Z yang optimal, agar didapatkan tingkat perubahan tarif (OP) yang efisien, efektif, dan adil (optimal).2. Cara penggunaan sumber dana dalam negeri dengan sistem obligasi.3. Cara pendekatan regulasi (peraturan) pemerintah yang ada terhadap usaha penyelenggara jasa telekomunikasi.Dengan metodologi penelitian tersebut di atas, Penulis melakukan analisis/penelitian sebagai berikut :1. Analisis penentuan tarif dengan menggunakan nilai variabel X dan variabel 1. yang optimal kedalam formula price cup ( ΔP < CPI - X + Z).2. Analisis penggunaan sumber dana dalam negeri.3. Analisis dampak regulasi (peraturan) pemerintah yang ada yaitu, UU no. 36 tahun 1999 dan PP no 8 tahun 1993 tentang telekomunikasi terhadap investasi dan peran swasta, di dalam pembangunan fasilitas jasa telekomunikasi.Dari hasil ketiga analisis tersebut di atas didapatkan hasil yang optimal (efisien, efektif, dan adil) sesuai dengan konsep dasar penulis untuk memenuhi harapan masyarakat pelanggan (konsumen) maupun penyelenggara jasa telekomunikasi (PT Telkom) dan mitra KSO-nya. Dari hasil analisis tersebut diharapkan para investor atau pemodal dapat berperan serta/mengambil bagian di dalam pembangunan industri jasa telekomunikasi, khususnya di wilayah Divre II Jakarta dan sekitarnya."

"Tesis ini membahas cara penentuan penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final yang dilakukan oleh PT. "X", yakni perusahaan yang memperoleh penghasilan utama dari kegiatan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan dan juga penghasilan lain seizin dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan menetepkan penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung dalam Pajak Penghasilan final dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian adanya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan cara pandang antara pihak otoritas pajak dan Wajib Pajak PT. "X" dalam menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyempumaan dan penegasan olch pihak otoritas pajak terhadap peraturan pajak final khususnya mengenai jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu penting untuk melibatkan semua Wajib Pajak yang melakukan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan masukan-masukan untuk penyempumaan dan penegasan definisi penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait dengan usaha tersebut

---

This theses discusses the way of detemination of income tax imposition which is subject to final tax and non final tax done by PT. "X", the company that camed major income from rent of land and/or building and also camed income from business other than income from rent of land and/or building. and then compared with the tax regulation in determining income as the tax base to calculate final income tax from rent of land and/or building. This research is descriptive. The research showed that there is difference in viewpoints betwecn tax authority and tax payer PT “X” in determining the tax base to calculatefinal income tax on income carned from rent land and/or building. This research suggest that this improvement must be done by tax authority to assert and confirm final taxregulation especially gross amount of income as the tax base to calculate income tax from rent of land and/or building. In addition it is also important to involve tax payers which conduct business on rent of land and/or building in order to obrain inputs for the improvement and relicf definition of gross amount to determine the tax base to be associated with the business."

"

Penelitian menganalisis impelementasi Clinical Pathway (CP) Typhoid fever melalui deskripsi utilisasi pelayanan serta tagihannya pada periode sebelum dan sesudah implemenatsi CP. Studi dilakukan di RS PMI Bogor bertujuan untuk mengeksplor siklus pembuatan CP serta utilisasi pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga menimbulkan tagihan. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan tahapan dalam pembuatan CP dan metode kuantitatif digunakan untuk mengeksplor utilisasi layanan dan tagihan yang ditimbulkan serta melihat signifikansi implementasi CP terhadap utilisasi pelayanan dan billing. Simulasi INA-CBG dilakukan akibat temuan dalam penelitian. Data berasal dari sistem informasi rumah sakit, billing dan rekam medis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada signifikansi/perubahan pada utilisasi pelayanan secara statistik p-value >0.05 antara kelompok pada periode sebelum dan sesudah implementasi CP melalui Uji T dan Uji non parametrik Mann-Whitney U dengan tingkat kepercayaan 95%. Namun secara substansi terjadi perubahan tagihan pasca implementasi clinical pathway Typhoid fever dari Rp. 4,269,051 meningkat menjadi Rp. 5,225,384. Setelah dilakukan penyesuaian obat yang berfungsi terapeutik dan simtomatik terhadap Typhoid fever, maka total tagihan menjadi Rp. 4,771,016 dan meningkat menjadi Rp. 5,959,796. Proses pencatatan diagnosis di dalam rekam medis menjadi isu di RS PMI Bogor. Adanya potensi undercode yang mempengaruhi severity level kasus INA-CBGs (A-4-14), rumah sakit berpotensi kehilangan sebesar Rp. 485,200 hingga Rp. 1,450,400.

---

This research elaborated Typhoid fever Clinical Pathway (CP) implementation which were described using service utilization and the incurred billing before and after the implementation of CP. Study was conducted in PMI hospital Bogor and aimed to explore CP development cycle and the later service utilization delivered and hence, the incurred billing from each period (before and after CP implementation). Qualitative method was used to explore stages in CP development and quantitative method was used to explore the significance of CP implementation to service utilization and the billing. INA-CBGs grouping simulation was conducted due to a research finding. Data were derived from hospital information system, billing, and medical records. Study resulted in no significance of service utilization before and after CP implementation and it was predicted using T-test and Mann-Whitney U test showing p-value >0.05. However, changes in billing substantially changed from IDR 4,269,000 to IDR. 5,225,384. Adjustment was done by excluding drugs other than for therapeutic and symptomatic pursposes resulting in the increment of billings (e.g. IDR. 4,771,016 before and IDR. 5,959,796 after CP implementation). Simulation through INA-CBGs grouping showed that there were potential undercoding from higher severity level of Typhoid fever case (A-4-14). Hospital might subsequently lose IDR 485,200 up to IDR.1,450,400 each case reimbursed.

"

"Salah satu standar untuk menilai kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan adalah penilaian terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; tingkat pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan; persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan antara tingkat pengetahuan tentang pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampelnya seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap kelas 2 dan 3 (46 orang). Instrumen dengan memakai Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit (Instrumen A darj Depkes 1995), kuesioner dan wawancara mendalam.Pada hasil penelitian didapatkan sebanyak 100% perawat pelaksana kinerjanya kurang dalam seluruh proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan 100% mempunyai skor diatas 70. Persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan 80% mempunyai skor diatas 70. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Tidak terdapat hubungan antara persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelakisana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Dengan hasil penelitian ini disarankan agar manajemen keperawatan RS X segera menyempurnakan Standar Asuhan Keperawatann dan mendistribusikan buku pedoman Standar Asuhan Keperawatan di setiap ruangan rawat inap.

---

The Analysis of Nursing Performance in Documenting Care in In-Patient Care Unit of "X" General HospitalDocumenting care is one of several nursing activities which is measurable to asses the nursing performance that influence the quality of nursing care in a hospital. The objectives of this study were to asses the nursing performance in documenting care, to figure out factors which were involved (level of nurses' knowledge about documenting care and nurses' perception about supervision in documenting care); and to asses any relation between those factors and the nursing performance.

This was a cross sectional quantitative study, using questioners and interviews to collect information about nursing performance in documenting care from 46 nurses in the class 2 and 3 of In-Patient Care Unit. Then the nursing performance was compared with the Instruments for Study in Documenting the Application of Standard Nursing Care in a Hospital, published by Ministry of Health as the Instrument A, 1995. (Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, Instrumen A dari Depkes 1995).

This study showed all respondents (100%) had good level of knowledge about documenting care (knowledge score above 70). Most of respondents (80%) had good perception about supervision in documenting care (perception score above 70). Even though, all respondents (100%) had poor performance in the whole aspects of documenting care. There were no relation not only between the level of nurses' knowledge and the nursing performance in documenting care, but also between the nurses' perception about supervision and nursing performance in documenting care.

The overall result of nursing performance in In-Patient Care Unit of "X" General Hospital was poor in documenting care.

This result suggested the management of Nursing Department of "X" General Hospital to improve the Standard of Nursing Care booklets, and then distribute them to all wards of In-Patient Care Unit."