Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pencatatan pelaporan puskesmas dengan komputerisasi yang akan dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pada saat ini sedang dalam taraf uji coba pada 8 daerah panduan yang tersebar pada 8 propinsi di seluruh Indonesia. Di Kantor Departemen Kesehatan Jakarta Pusat yang sejak 1 Januari 1986 merupakan salah satu dari 8 daerah panduan tersebut, selama periode tahun 1987 masih banyak terdapat kesalahan dalam pengisian kode formulir dan pengisian formulir yang tidak lengkap. Selain itu menurut data absensi pada periode tahun tersebut tercatat tiap triwulan masih terdapat 14,7-21,4 % dari jumlah formulir yang tidak dikirim, sedangkan formulir laporan yang terlambat dikirim sampai mencapai 42,9 % setiap bulan . Dengan asumsi bahwa dana, sarana dan metode sama di tiap Puskesmas, di wi1ayah Jakarta Pusat dilakukan penelitian untuk mengungkap apakah ada hubungan antara Kepemimpinan (koordinasi , komunikasi, motivasi, dan supervisi) Kepala Puskesmas serta pengetahuan dan sikap petugas dengan cakupan dan mutu data. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji coba sebelumnya. Dengan bantuan analisis statistik yaitu uji Chi-kuadrat dan uji korelasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keempat variabel yang di pakai untuk kepemimpinan Kepala Puskesmas, hanya variabel supervisi dan pemberian sangsi (reward negatif) yang berhubungan bermakna dengan cakupan dan mutu data. Untuk petugas pencatat pelaporan (PP) dan petugas pelayanan kesehatan (YK), hanya di dapat variabel sikap dari petugas. PP yang berhubungan bermakna, sedangkan variabel sikap dari petugas YK dan variabel pengetahuan dari kedua kelompok petugas tidak bisa dibuktikan berhubungan bermakna dengan cakupan dan mutu data, Hasil lain yang di dapat dari penelitian ini yaitu kenyataan bahwa cakupan dan mutu data pencatatan pelaporan di wilayah Jakarta Pusat masih belum sempurna. Dari hasil penelitian ini dapat di sarankan agar diadakan penataran Kepemimpinan Puskesmas, pembuatan jadwal dan pelaksanaan supervisi yang teratur karena cara ini terbukti dapat meningkatkan cakupan dan mutu data. Selain itu diadakan umpan balik secara teratur dan terarah agar para petugas PP maupun YK mempunyai sikap yang mendukung lancarnya pencatatan dan pelaporan, hingga pada akhirnya tidak diperlukan lagi motivasia yang berbentuk reward negatif. Di lakukan penelitian lanjutan yang mencakup sampel yang lebih besar untuk menghindari bias pada hipotesa yang tidak terbukti."

"Pelatihan bagi pimpinan puskesmas sudah sering dilakukan, salah satu pelatihan yang diberikan pada pimpinan Puskesmas Pagar Alam adalah pelatihan Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB), namun sampai saat ini belum dievaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap Kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam.Untuk mengevaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam dilakukan penelitian analisa kualitatif dengan menggali informasi dari informasi Puskesmas Pagar Alam dan informan dari Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak mendapat pelatihan LMCB sebagai kontrol melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi lapangan. Untuk melakukan validitas data dilakukan triangulasi yang meliputi metode, sumber dan analisis data.Dari hasil penelitian didapat bahwa kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Pagar Alam yang mendapat pelatihan LMCB lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Indralaya yang tidak mendapat pelatihan LMCB.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan LMCB bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan puskesmas. Sedangkan saran yang dianjurkan adalah agar pelatihan LMCB dilakukan pada puskesmas lain.

---

Evaluative Study on Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB) Training and Its Impact on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas Lahat District South Sumatera Year 2000Trainings for board of management of puskesmas have been provided in a number of times. One of the trainings provided for the management of Pagar Alam Puskesmas was the Leadership and Management Capacity Building (LMCB). However, the benefits and impact of the LMCB on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas have not been evaluated.

To evaluate the benefits and impact of such LMCB on leadership and management of Pagar Alam Puskesmas, a qualitative analysis study was employed. It sought information obtained from informant of Pagar Alam Puskesmas and informant of Indralaya Puskesmas of Ogan Komering Ilir district which had not been exposed to such LMCB training for control purpose by means of in-depth interview, focused group discussion and field observation. To validate data, triangulation was conducted consisting of method, source and data analysis.

The study result shows that the leadership and managerial skills of the management in Pagar Alam Puskesmas which had LMCB training is better compared to those of Indralaya Puskesmas which was not provided such LMCB training.

It may be concluded that LMCB training is beneficial for improving the leadership skill of puskesmas management. It may be recommended that this training be provided in other puskesmas."

"Persepsi dan pengalaman Kepala SMF terhadap perubahan UPF menjadi SMF di RSHS, merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai masukan guna memperbaiki pelaksanaan kebijaksanaan. Informasi ini terasa penting, karena kebijakan perubahan UPF menjadi SMF berdasarkan S.K. Menkes 983/92, merupakan hal baru dalam rangka penyesuaian organisasi RSHS agar memiliki daya saing organisasi maupun individu dalam menghadapi perubahan lingkungan. strategis seperti globalisasi, liberalisasi jasa kesehatan, beralihnya rumah sakit dari orientasi sosial ke orientasi bisnis, berubahnya RSHS menjadi Rumah Sakit Swadana, dan dijadikannya RSHS sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Jawa Barat, serta dijadikannya RSHS sebagai Rumah Sakit Umum Pendidikan Percontohan di Indonesia.Dalam masalah penelitian, pelaksanaan perubahan UPF menjadi SMF dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari bawah. Informasi dari Kepala SMF tentang hal-hal tersebut belum digali secara baik. Untuk itu, perlu informasi sebagai umpan balik pengambil keputusan dalam memperkaya atau memperbaiki pedoman organisasi rumah sakit menurut S.K. Menkes 983/92 maupun petunjuk Dirjen Yanmed 811/93.Metode penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus perubahan UPF menjadi SMF di RSHS dengan subyek penelitian seluruh Kepala SMF di lingkungan RSHS, khususnya persepsi Kepala SMF terhadap perubahan UPF menjadi SMF dan berkaitan dengan beberapa topik utama, seperti Kejelasan Informasi ; Kejelasan Materi.; Komunikasi ; Dampak yang Terjadi dan Harapan-harapan Kepala SMF.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui perubahan UPF menjadi SMF, tetapi kurang menguasai materi lengkap dari perubahan tersebut, sehingga secara formal perubahan UPF menjadi SMF telah berjalan, dan secara konseptual sangat baik. Hal ini dikarenakan ada pembagian fungsi yang jelas antara SMF dan Instalasi. Akan tetapi, secara operasional belum berjalan lancar, karena belum terkomunikasikan dengan baik, Instalasi belum berfungsi optimal, dan Kepala SMF masih berorientasi sebagai Kepala UPF. Selanjutnya, mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan, Depkes dan Depdikbud segera membuat kaji ulang untuk menyusun organisasi RSU Pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, pemberian otonomi lebih Iuas di tingkat bawah, khususnya menterpadukan SMF, Bagian, dan Instalasi."

"Tesis ini membahas dan bertujuan menyusun Renstra sistem Diklit di RSP Otak Nasional Jakarta 2014 ? 2018 untuk mencapai Visi menjadi RS Neurologi berkualitas Internasional dan diakui secara Global. Metode penelitian adalah Kualitatif Riset Operasional dengan pendekatan analisis TOWS dan Consensus Decision Making Grup. Penelitian ini menyimpulkan RSP Otak Nasional dalam posisi Growth dengan strategi terpilih adalah Product Development dalam bentuk RS Pendidikan dan Penelitian terakreditasi disertai unit Institut Neuro Sains Indonesia (INSI). Penelitian menyarankan kerjasama Kemenkes dan Kemendikbud dalam mengembangkan produk Diklit untuk menunjang pelayanan dan pemerataan kesehatan Neurologi.

---

The purpose of this study is to develop Strategic Planning of Education & Research System in RSP Otak Nasional Jakarta period 2014 ? 2018 in achieving the Vision as the International Accredited Hospital. This Qualitative Operational Research using TOWS analysis and Consensus Decision Making Group.

This research conclude that RSP Otak Nasional is in growth position with a chosen strategy, that is Product Development as Education & Research Hospital include Indonesian Neuro Science Institute (INSI) unit. The researcher suggest that the Ministry of Health must coordinate with Ministry of Education and Cultural in developing education & research product to support the Neurology health service."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap besarnya klaim biaya rawat inap kasus Demam Berdarah Dengue pasien JPK Gakin dan SKTM di lima RSUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa total biaya rawat inap untuk kasus DBD JPK Gakin dan SKTM adalah. Rp3,315,061,202, dengan jumlah kasus 1.937, dan rerata biaya rawat inap berkisar dari Rp1,297,887 sampai Rp2,035,296. Dari biaya rawat inap yang diklaim oleh Rumah Sakit komponen obat dan pemeriksaan penunjang merupakan komponen terbesar pertama dan kedua di empat rumah sakit dari lima RSUD yang diteliti. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya tagihan biaya rawat inap kasus DBD pasien JPK Gakin dan SKTM adalah lama hari rawat, rumah sakit, adanya diagnosis penyerta/penyulit/komplikasi dan jenis kepesertaan jaminan.

---

This study aims to find out information about the inpatient claims cost and determine the factors that might influence the inpatient claims cost of DHF cases of JPK Gakin & SKTM patients in five District General Hospital in the Jakarta province in 2011. The study results obtained information that the total inpatient claims cost for DHF cases of JPK Gakin and SKTM patients is Rp3,315,061,202, with 1.937 cases. The average of the inpatient claim cost ranged from Rp1,297,887 up to Rp2,035,296. Medicine and laboratory examination is the first and the second largest component of hospitalization expenses claimed in four hospitals of five District General Hospital which is investigated area,. And the factors that affect the amount of inpatient claims cost is Length of stay, the hospital, the diagnosis of comorbid/complication and the type of insurance membership."

"Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi keehatan adalah PHBS yang mencakup lima tatanan diantaranya tatanan Institusi Kesehatan yang disebut PKRS, dengan sasaran masyarakat rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan.PK Saint Carolus merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe utama yang telah melaksanakan program PKRS, dirintis sejak tahun 1991 hingga saat ini, namun pelaksanaannya masih dalam pembenahan.Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, FGD dan analisa data sekunder. Dengan informan penentu kebijakan, ketua pelaksana PKRS, koordinator bidang, petugas di rawat inap dan pasien.Hasil dan Kesimpulan dari penelitian dapat diketahui bahwa:Jumlah tenaga PKRS di PK Saint Carolus untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di Bidang Kesehatan dan telah mengikuti lokalatif tentang PKRS. Selain sebagai panitia PKRS, seluruhnya telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya dirasa masih perlu ditambah. Dana untuk pelaksanaan PKRS dibebankan pada anggaran Direksi P.K. Saint Carolus. Sarana dan prasarana, telah ditetapkan SK Panitia PKRS dan telah tersedia ruang sekretariat, lengkap dengan peralatan meja, kursi, lemari buku, media cetak dari beberapa sumber, komputer, OHP, Wireless, VCD berada di Unit kebidanan serta multimedia berada di biro direksi, box-box PKRS terletak di setiap bidang. Televisi yang ada disetiap ruang tunggu dan ruang perawatan belum digunakan secara maksimal.Perencanaan kegiatan PKRS, menggunakan sistem bottom up, yaitu unit-unit kerja membuat rencana kemudian dibicarakan dengan seluruh panitia dan diusulkan kepada Direksi. Pengorganisasian PKRS dalam bentuk kepanitiaan, dilengkapi dengan uraian tugas yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, PKRS di unit perawatan dilakukan secara perorangan antara petugas dan pasien, jarang diadakan penyuluhan kelompok, kecuali unit kebidanan. Di tingkat Rumah Sakit PKRS dilaksanakan berupa penyuluhan, seminar, lokalatif dan telah direncanakan studi banding PKRS di RS Dr. Soetomo Surabaya. Belum pernah dilakukan tindak lanjut penilaian/evaluasi, baik dari manajemen RS, Depkes. maupun Dinkes provinsi DKI. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan PKRS, jika dilihat dalam buku Panduan Promosi Kesehatan, pada umumnya PKRS PK Sint Carolus telah melaksanakan sesuai tahapan.Saran penulis untuk meningkatkan kualitas PKRS di PKSC yaitu Sarana televisi agar dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sarana PKRS dengan menambah alat berupa sentral audio, PKRS diusulkan mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Depkes khususnya Ditjen Yanmed dan Pusat Promosi Kesehatan serta rencana PKRS masuk sebagai salah satu komponen akreditasi RS supaya ditindak lanjuti. Bagi peneliti lain, agar bisa menindaklanjuti penelitian ini khususnya untuk pelaksanaan PKRS yang di luar rumah sakit.Analysis on Implementation of Health Promotion in Hospital at Saint Carolus Health Service, Jakarta 2003Health Promotion is an empowerment effort of community in preserving, increasing, and protecting their health and environment. The prime program of health promotion is PHBS that covers 5 (five) arrangements: among others is Health Institution which called Health Promotion in Hospital (HPH), with the community of hospital and its surrounding as the targets. The objective of HPH is to develop the comprehension of patients and their families regarding the disease suffered and things that need to be done by the families themselves in helping the recovery and preventing the relapse condition of the same disease. If it is done well, HPH can give its contribution towards the increase of quality and health service image.

Saint Carolus Health Service is one of prime-type private hospital that has conducted the program of HPH. It has begun in 1991 up to now; nevertheless the implementation is still in straightening-up.

It is a qualitative research using in-depth interview method, FGD and secondary data analysis. By the informant of policy maker, the chief of Implementation HPH, the officers for hospital treatment, and patients.

Based on the result and conclusion of this research, it can be found that:

The amount of HPH officers at Saint Carolus is 15 people for the hospital level, which it is quite sufficient. The have minimum education of Master Degree majoring in health and have followed HPH training. Besides as committee of HPH, they all have had main duties and functions. For HPH in the patient level, the officers have not been trained yet, and the amount is felt need to be added. The budget for implanting HPH is from Saint Carolus Direction Board budget. The equipment and infrastructure have been determined in Decree Letter of HPH committee; they are a secretariat room which is completed with table, chairs, book shelf, printed-media from several sources, computer, OHP and wireless, VCD which is in obgin Unit, multimedia that is direction bureau, boxes HPH located in every field, and television that exists in each waiting room and nursery room used in maximal yet.

The planning of HPH uses bottoms-up system which is each working units has made the plan that will be discussed next entire committee and will be proposed to the Direction. The organization of HPH is in the form of committee that is completed by the job description that has not been fully conducted. HPH in nursery unit is done personally between officer and patient. It is rarely done in-group expect for obgin unit. In the hospital level of HPH is done education, seminar, training and has been planned a comparison study on HPH at Dr. Soetomo Hospital in Surabaya. It has never been done an evaluation follow up from Ministry of Health (MOH), Hospital management or provincial Health Office of DKI. The organizing steps of HPH can be seen in the Health Promoting Guideline which Saint Carolus generally has been done based on its steps.

The suggestion of the writer to increase the quality of HPH in Saint Carolus Health Service is the means of television is better to be used in maximal as the means of HPH by adding audio central. HPH is proposed to get support from program implementers which is MOH, especially Directorate General of Medical Service and Central of Health Promotion as well as the plan of HPH that is included as one of hospital accredited component so that it can be followed up next. Other researchers need to pay their attention in following up this research particularly the implementation of HPH that is done Outreach hospital."

"Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan karyawan dan keluarga PT Pusri, maka pihak RS Pusri diberi tanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga PT Pusri dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi adalah suatu cara pembayaran dimuka sebelum pelayanan diberikan dan sistem ini memerlukan informasi yang lengkap dan komprehensif terhadap tingkat utilisasi pelayanan kesehatan oleh karyawan dan keluarga PT Pusri.Pada pelayanan kesehatan yang dibiayai sering terjadi apa yang disebut moral hazard sehingga sering terjadi over utilisasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah belum diketahuinya informasi tingkat utilisasi pelayanan kesehatan oleh karyawan dan keluarga PT Pusri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor karakteristik karyawan dan keluarga PT Pusri yang berhubungan dengan tingkat utilisasi pelayanan kesehatan RS Pusri. Penelitian ini merupakan penetilitian deskriptif analitik dengan data primer didapat dari hasil wawancara dan data sekunder dari rekam medik.Karakteristik karyawan dan keluarga PT Pusri yang merupakan variabel bebas yaitu ; jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan, status perkawinan, jenis penyakit , persepsi terhadap RS Pusri, jarak tempat tinggal, jumlah anggota keluarga dan pengeluaran keluarga dengan variabel terikatnya tingkat utilisasi. Pada uji statistik chi square dengan nilai p = 0,05 didapatkan hanya 3 variabel bebas yaitu; jenis penyakit, persepsi dan jarak tempat tinggal yang mempunyai hubungan bermakna dan pada analisis multivariat regresi logistik didapatkan variabel jarak tempat tinggal merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat utilisasi responden.Hasil uji korelasi diantara variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan bermakna ternyata mempunyai nilai korelasi yang rendah. Variabel jarak tempat tinggal mempunyai nilai korelasi yang paling tinggi dan negatif dibanding dari 2 variabel bebas yang lain.Dalam penelitian ini menyatakan secara tidak langsung bahwa tidak semua teori yang ada dapat sesuai dengan kondisi dari populasi yang dijadikan sampel penelitian terutama pada populasi dimana biaya pelayanan kesehatan ditanggung pihak lain.Saran dari peneliti adalah untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat utilisasi pada populasi dimana beban biaya pelayanan kesehatan ditanggung pihak lain sehingga dapat melihat seberapa besar terjadinya moral hazard dan derived demand.

---

Correlation Analysis between Characteristic of Employees and Families of PT Pusri with the Utilization Level of Health Service of the Pusri Hospital 2003 In fulfilling the needs for health service of the employees and families of PT Pusri, the Pusri Hospital is charged with the responsibility to provide health services for the employees and families of the PT Pusri with capitation system. The capitation system is a prepaid payment system before the service is provided and this system needs complete and comprehensive information toward the utilization level of the health service by the employees and families of PT Pusri.In the health service which is financed often occurred what is call moral hazard that often occurred over utilization. The problem in this research is the unknown information regarding the health utilization level by the employees and families of PT Pusri and the factors which affect it.This research is intended to identify the factors of the employees and families? characteristic which is related to the health service utilization level of Pusri Hospital. This research is a descriptive and analytic one, with the primary data obtained from the result of interview and secondary data from medical record.The employees and families characteristic of PT Pusri which independent variable, namely : sex, age, education, position, marital status, types of diseases, perception towards the Pusri Hospital, distance of residence, family size and family expenditure with its dependent variable: the utilization level. With the chi square statistical test with the p value = 0.05 we only obtained 3 independent variables, namely : types of diseases, perception and distance of residence that have significant correlation and the logistic regression multivariate analysis we obtained the variable of distance of the residence as the most dominant factor in affecting the respondents' utilization level.The results of correlation test between the independent variables which have significant relationship turned out to have low correlation value; the variable of residence distance has the highest correlation value and negative compared to the other 2 independent variables.In this research we found out indirectly that the not all of the available theories can be suitable with the population condition that become samples of this research, especially in the population in which the health service expense is financed by other parties.Suggestion from this research is that further research can he done to identify the utilization in the population in which the health service expense is financed by other parties that we can see the extent to which the moral hazard and derived demand."

"Sistem rujuk keluar ditujukan ke rumah sakit lain diwajibkan bagi pasien dengan kondisi darurat dan stabil, setelah di rekomendasikan oleh dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir rujuk keluar di RSUP Fatmawati tahun 2017. Pengumpulan data studi observasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini dilakukan secara retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalam mengisi formulir rujuk keluar rumah sakit adalah faktor pengetahuan dokter, beban kerja dokter, ketersediaan SOP, faktor pengawasan dan sistem penghargan dan sanksi. Sesuai SOP keterlibatan perawat dapat membantu pengisian formulir rujuk keluar.

---

Referral systems transferring patient from one hospital to the other hospital has been set up and using a special form to be filled out by assigned doctor. This study aims to analyze the factors related to the completion of the form filled out by the doctors in Fatmawati Hospital. This observational study was done using qualitative and quantitative approach.

The study revealed that factors related to physician compliance to fill out the form were knowledge of physician on the importance of the completeness of the form, workload, no standard procedure, no systematic monitoring process. According to the procedure, the nurse is expected to help in completing the form."

"Faktor penentu yang berhubungan dengan terjadinya pembengkakan restitusi dan jumlah pemohon yang tidak prosedural dari tahun ke tahun antara lain adalah adanya persepsi masyarakat Polri terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto yang kurang baik yaitu adanya stigma negatif terhadap rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS. Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya, telah dilakukan penelitian kros seksional dan penelitian kualitatit terhadap 190 orang sampel anggota Polri di Jakarta. Sampel diambil secara proportional stratified random sampling. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi terhadap citra dan pengetahuan tentang restitusi, sedangkan data tentang restitusi lainnya diperoleh dari studi literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah : uji chi square, menghitung odds ratio dengan confidence interval 95 %, uji korelasi Spearman's rho dan analisis regresi logistik dari program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,8 %) memiliki persepsi terhadap citra yang baik dan sebanyak 43,2 % responden memberikan persepsi buruk terhadap citra Rumkitpus Polri RS. Sukanto. Sebagian besar responden (64,7 %) tahu tentang restitusi. Sebanyak 117 orang (61,6 %) responden pernah mengajukan restitusi dan sebagian besar (86,3 %) diantaranya tidak prosedural. Dana yang dikeluarkan untuk membayar restitusi pada setiap tahunnya cenderung meningkat. Terdapat hubungan yang bermakna (p < 0,05) antara kepangkatan dengan citra p= 0,012; OR= 0,23. Hubungan tersebut menunjukkan korelasi positif dan bermakna, dimana r= 0, 182; p= 0,012. Variabel citra berhubungan bermakna dengan restitusi, dimana p= 0,038; OR= 0,784. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan nilai p= 0,046; OR= 0,146: CI 95% 0,048-0,274.Terdapat perbedaan persepsi terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto di kalangan anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya berdasarkan kepangkatan dan terdapat hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya.Disarankan konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan pangajuan restitusi dan meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tingkat kecocokan, memperbaiki tingkat kedekatan serta perbaikan manajemen rumah sakit.Daftar Pustaka : 26 (1983-2003)

---

Relation Between Image of Rumkitpus Polri Rs. Sukanto and Proffering of Restitution Among Member Police Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya of Year 2003Determinant related to the happening of improvement of applicant amount and restitution which not procedural from year to year for. Example is the existence of perception of Polri to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto un favorable that is existence of negative stigma to hospital. To know relation among image of Rumkipus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya, have been conducted by research of sectional kros and research qualitative to 190 people of sampel Police member in Jakarta. Sample taken by proportional sampling random stratified. Questioner used to get data about perception to knowledge and image about restitution, while data about other restitution obtained from literature study. Analysis technique the used is : test of chi square, calculating ratio odds with international confidence 95%, correlation test of Spearman?s analysis and rho of regression logistics of program of SPSS.

Result of research indicate that most responder ( 56,8%) owning perception to good image and counted 43,2% responder give ugly perception to image of Rumkitpus Polri of RS. Sukanto. Most responder ( 64,7%) knowing about restitution. Counted 117 people ( 61,6%) responder have raised restitution and most ( 86,3%) among others [do] not procedural. Fund released to pay for restitution in each its year tend to increase. There are relation having meaning of (p < 0,05) among rank with image of p= 0,012; OR= 0,23. The relation show positive correlation and have a meaning of, where r= 0, 182; p= 0,012. image variable correlate to have a meaning of with restitution, where p= 0,038; OR= 0,784. Result of analysis of regression logistics show value of p= 0,046; OR= 0,146: Cl 95% 0,048 - 0,274.

There are difference of perception to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto among Police member Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya pursuant to rank and there are relation among image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya.

Is suggested by consistence and coherent in applying rule of proffering of restitution and improve the quality of service, improve storey of agreement, improve contiguity storey and also repair of hospital management.

Bibliography : 26 ( 1983-2003)"