Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha dibidang industri bahan peledak yang belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang dapat memacu perkembangan industri bahan peledak komersial di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Industri bahan peledak komersial belum terintegrasi antara satu kebijakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan dirasakan adanya kebijakan yang berkaitan dengan masalah bahan peledak masih tumpang tindih karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda seperti Departemen Pertahanan, Polri, Departemen Perindustrian dan instansi lainnya.Keputusan Menteri Pertahanan dalam penunjukan badan usaha dibidang bahan peledak merupakan izin prinsip yang dalam pelaksanaan Produksi, Pengadaan dan Distribusi bahan peledak komersial tersebut harus ada izin dari Kapolri sesuai ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960, selanjutnya dalam proses impor bahan peledak juga harus ada izin dari Departemen Perdagangan, kemudian untuk penggunaannya harus ada rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.Sementara itu walaupun sudah ada kesempatan bagi banyak perusahaan untuk ikut bersaing dalam pengadaan bahan peledak komersial, namun pangsa pasar masih dikuasai oleh dua sampai tiga perusahaan saja, bahkan ada beberapa perusahaan yang masih belum memiliki pangsa pasar (market share), sehingga dapat dikatakan bahwa struktur industri bahan peledak komersial di Indonesia adalah berupa Oligopoli, yaitu struktur pasar dengan sedikit penjual dimana terdapat rintangan (barier) terhadap masuknya (entry) perusahaan baru. Barier to entry yang ada disini lebih banyak bersifat legal, yaitu berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena penanganan bahan peledak memerlukan perlakuan khusus supaya aman dan selamat, dengan kata lain masalah safety dan security jadi pertimbangan utama.Saat ini untuk pengadaan dan pendistribuasian bahan peledak komersial di Indonesia terdapat 8 perusahaan yaitu: PT. Mufti Nitrotama Kimia (MNK), PT. Dahana (Persero), PT. Armindo Prima, PT. Tridaya Esta, PT. Pindad (Persero), PT. Trifita Perkasa (Persero), PT. Pupuk Kaltim dan PT. Asa Karya. Dari delapan perusahan tersebut hanya satu perusahaan yang sudah memproduksi bahan peledak jenis AN dalam negeri yaitu PT.MNK, sedangkan yang lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen masih mengimpor dari luar negeri.Walaupun ke delapan perusahaan tersebut di atas telah memiliki izin prinsip dari Departemen Pertahanan, namun tidak seluruhnya dapat aktif dalam pengadaan dan pendistribusian bahan peledak, maka untuk menjamin berkembangnya industri bahan peledak komersial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan dalam kondisi persaingan yang sehat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, maka disini penulis mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan industri bahan peledak komersial di Indonesia yang terkait dengan Undang-Undang dan peraturan dibidang bahan peledak serta Undang-Undang Antimonopoli."

"Tesis ini membahas tentang strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi bahan peledak komersial yang kini tengah menjadi ancaman yang ada di Indonesia, seperti keberadaan sisa bahan peledak komersial tersebut di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis ancaman atas keberadaan fungsi sisa bahan peledak komersial pada milik CV Indolime Prima Mitra di kabupaten Jember, menganalisis perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia Amerika Serikat dan Australia, dan merumuskan strategi mitigasi penyalahgunaan fungsi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori intelijen strategis, teori manajemen risiko, dan konsep strategi mitigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang tepat untuk pengamanan sisa bahan peledak komersial di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan di setiap node pada kegiatan operasional bahan peledak, dengan cara melalui sistem pengawasan langsung dengan sistem daring atau online, serta melakukan tindakan pengawasan yang terjun ke lapangan. Perbandingan kebijakan mitigasi sisa bahan peledak komersial yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia, menemukan adanya beberapa perbedaan khususnya terkait dengan regulasi mitigasi, implementasi regulasi mitigasi, dan upaya integrasi dalam mitigasi tersebut. Sedangkan ancaman atas penyalahgunaan fungsi bahan peledak berdasarkan perspektif intelijen mampu menjadi ancaman dalam skala nasional dan skala global, keberadaan ancaman ini muncul akibat adanya potensi penyalahgunaan sisa bahan peledak komersial tersebut oleh pihak teroris untuk melakukan aksi pengeboman, sedangkan berdasarkan perspektif manajemen resiko ancaman atas keberadaan sisa bahan peledak komersial seperti yang ada di gudang penyimpanan CV Indolime Prima Mitra Kabupaten Jember, memiliki kategori medium.

---

This thesis discusses the mitigation strategy for the misuse of the function of commercial explosives which is currently a threat in Indonesia, such as the presence of the remaining commercial explosives in the warehouse of CV Indolime Prima Mitra, Jember Regency. This study aims to analyze the threat of the presence of commercial explosive residual functions on CV Indolime Prima Mitra's property in Jember district, analyze the comparison of commercial explosive residual mitigation policies in Indonesia, the United States and Australia, and formulate a mitigation strategy for the misuse of commercial explosive residual functions. existing in Indonesia. The theories and concepts used are strategic intelligence theory, risk management theory, and the concept of mitigation strategy. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this research is a field research method with an exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the right mitigation strategy for securing the remaining commercial explosives in Indonesia is to conduct surveillance at every node in explosives operational activities, by means of a direct monitoring system with an online system or online, as well as carrying out surveillance actions that go into the field. Comparison of the existing commercial explosive residue mitigation policies in Indonesia with the United States and Australia, found some differences, particularly related to mitigation regulations, implementation of mitigation regulations, and integration efforts in the mitigation. The threat of misuse of the explosive function based on the intelligence perspective is capable of becoming a threat on a national and global scale, the existence of this threat arises due to the potential for misuse of the remaining commercial explosives by terrorists to carry out bombing actions, while based on a risk management perspective the threat of the presence of commercial explosive residues such as those in the CV Indolime Prima Mitra warehouse, Jember Regency, has a medium category."

"Tesis ini menganalisis dampak kebijakan pengaturan ijin usaha, pengaturan rute penerbangan dan pengaturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah di industri penerbangan domestik berjadwal, pada periode sebelum dan setelah tahun 1999 dengan menggunakan dasar-dasar teori organisasi industri dan kebijakan persaingan yang berlaku di Indonesia. Tahun 1999 digunakan sebagai batas periode karena pada tahun tersebut menjadi momentum hadirnya Low Cost Carrier pertama pada industri penerbangan di Indonesia yang memicu terjadinya persaingan tarif yang sangat ketat diantara maskapai penerbangan.Penelitian dilakukan terhadap Departemen Perhubungan sebagai regulator dan beberapa maskapai penerbangan sebagai perwakilan dari produsen, serta mengumpulkan data-data terkait dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perwakilan dari konsumen.Pendekatan Stuktur, Conduct dan Performance bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pasar dan hambatan masuk yang dilakukan oleh pemerintah, prilaku para maskapai penerbangan dalam melakukan persaingan dan hasil produksi penerbangan yang mencerminkan kinerja dari industri tersebut.Berdasarkan hasil interview dan data-data terkait, diperoleh kesimpulan bahwa sejak dikeluarkan deregulasi penerbangan terjadi peningkatan jumlah operator penerbangan dan persaingan harga yang ketat dengan ditetapkannya KM No. 9/2001 sebagai Batas Atas Tarif, dan SKEP 35/IV/2003 sebagai angka referensi. Namun, angka referensi menimbulkan distorsi harga karena masih banyak operator penerbangan yang menetapkan tarif di bawah angka referensi dan tidak dikenakan sanksi oleh regulator. Persaingan tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran konsumen atas tidak diindahkannya prinsip keamanan dan keselamatan terbang oleh para operator dengan melihat masih tingginya jumlah kecelakaan pesawat terbang. Sehingga pemerintah diharapkan mendorong dilakukannya transparansi dari segi operasional operator penerbangan berupa audit keuangan dan audit teknis terhadap standar operating prosedur yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dan menambah jumlah inspektur di Iingkup Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) di Departemen Perhubungan guna meningkatkan pengawasan dan menjamin dipatuhinya standar keamanan dan keselamatan terbang yang telah ditetapkan. Selain itu melakukan transparansi atas metode penghitungan angka batas atas dan batas bawah (referensi) yang ditetapkan pemerintah serta mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dibidang perawatan pesawat guna mendukung kinerja industri penerbangan domestic di Indonesia. Serta memberikan iklim usaha yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat yang dapat bersinergi dengan moda transportasi nasional lainnya guna menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang."

"Pembuatan bahan peledak emulsi dilakukan dengan cara mengemulsikan larutan oksidator yang sangat jenuh dengan fuel oil. Didalam percobaan ini digunakan empat (4) macam emulsifier, komposisi emulsifier yang digunakan adalah 3%, 4%, 5%, dan 6% berat. Bahan peledak emulsi yang terbentuk mempunyai harga RWS (Relative Weight Strength), kecepatan detonasi (VOD=Velocity of Detonation), tekanan detonasi (PD) dan berat jenis tertentu. Pengujian dilanjutkan dengan menguji ketahanan simpan bahan peledak emulsi selama delapan bulan terhadap RWS dan VOD untuk masing-masing komposisi diatas. Bahan peledak yang memenuhi syarat harus mempunyai harga RWS lebih besar dari 45%, dengan VOD sebesar 4500 meter/detik dan ketahanan simpan selama satu tahun dengan harga RWS dan VOD yang tetap."

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."

"This study aims to analyze the practices of recording library material collection transactions in the existing system and problems in accounting policies related to library material collection transactions as state property. The case study in this qualitative research uses in-depth interviews, document analysis, and focus group discussions involving the National Library of Indonesia, the Ministry of Finance and the Government Accounting Standards Committee. The results of the study indicate that there are some problems related to recording transactions for collections of library materials, including applicable accounting policies. The study proposes some changes in accounting policies related to library material collection transactions based on Guidance Notes No. 2 Accounting for Libraries based on IPSAS."

"Industri penyiaran televisi merupakan industri yang sangat diregulasi. Baik karena kelangkaan spektrum maupun karena dampak informasi yang ditayangkan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Tujuan dart penulisan tesis ini yaitu mengetahui dan menganailsis instrumen regulasi di industri penyiaran televisi serta kebijakan persaingan yang diberlakukan di industri penyiaran televisi.Metode yang digunakan dalam penelitlan ini adalah metode penelitian deskriptis analitis yaitu dengan membuat analisis secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di industri penyiaran televisi dan implikasinya. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi hanya pada Industri penyiaran televisi di Jawa. Periode pembahasan masalah yaitu pada kurun waktu 2002-Juli 2003.Hasil anallsis terhadap UU NO. 32 tentang penyiaran Tahun 2003 memperlihatkan bahwa instrumen yang digunakan untuk meregulasi industri penyiaran televisi Indonesia adalah melalui Pembatasan Lisensi dan kepemilikan, Pembatasan kepemilikan terhadap media lain, Pembatasan Iklan, Pembatasan Program, Pengaturan Institusi, dan Penyediaan waktu untuk slaran ikian layanan masyarakat. Instrumen Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut sama dengan instrumen regulasi yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa (seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali dan Spanyol) serta Australia. Bedanya di industri penyiaran televisi Eropa dan Australia tidak ada kewajiban untuk menyediakan waktu guna siaran ikian layanan masyarakat.Di Indonesia regulasi mengenai kepemilikan dan kepemilikan silang belum ada penjelasannya secara rinci sementara di negara Eropa dan Australia hal tersebut telah dlbatasi secara rinci dan pelaksanaan regulasi tersebut telah diatur oleh lembaga yang sudah exist. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut baru dalam proses pembentukan karena memang UU penyiaran Indonesia relatif masih baru yaitu disahkan pada tanggal 28 Desember 2002.Tentang ketentuan berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki stasiun relay sebelum adanya UU penyiaran, maka Anteve sudah siap mengantisipasinya dengan sistem waralaba. TPI bekerjasama (berjaringan) dengan Jawa Pos TV. Sementara Metro TV bekerjasama dengan TV Manado dan Jawa Pos Tv.Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Indonesia berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2002 menetapkan membatasi lisensi dan kepemilikan di industri penyiaran televisi juga melarang adanya kepemilikan silang media. Realitasnya saat ini ada kepemilikan silang media yaitu PT Bimantara pemilik televisi swasta RCTI juga menjadi pemilik radio Trijaya FM. PT RCTI juga menjadi salah satu pemilik dan Lembaga Penyiaran Beriangganan INDONUSA. Televisi swasta PT SCTV juga menjadi pemilik Metro TV. Realitas tentang kepemilikan silang Inilah yang harus segera ditindaklanjuti begitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk nantinya. Namun terlebih dahulu KPI harus membuat aturan yang jelas dan menerapkan aturan tersebut secara tegas seperti di Australia.Kebijakan persaingan di Industri penyiaran televisi Eropa lebih ditujukan untuk membatasi merger dan kepemilikan diantara perusahaan di industri penyiaran televisi dan antara perusahaan televisi dengan produsen program televisi Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi juga ditujukan untuk mengatur dan mengawasi merger dari perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar atau memiliki share pasar terbesar. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Australia mengatur mengenai pembatasan kepemilikan silang media (sama seperti di Indonesia)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja rantai pasok pada PT X Persero sebagai salah satu perusahaan manufaktur bahan peledak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan merancang strategi yang dapat meningkatkan kinerja rantai pasok. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kerangka Supply Chain Operation Reference (SCOR) sebagai metode pengukuran kinerja untuk evaluasi kinerja rantai pasokan untuk mendapatkan indeks kinerja. Metode lain seperti Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memberi pembobotan pada setiap indikator dan Traffic Light System untuk pengelompokan kategori kinerja berdasarkan warna. Terdapat 29 indikator kinerja (KPI), yang terbagi dalam perspektif model SCOR untuk masing-masing tingkatan. Hasil kinerja pada PT X Persero pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan September 2021 adalah sebesar 60,72% yang menunjukkan kinerja perusahaan berada pada kategori sedang. Setiap KPI kemudian dipetakan ke dalam kuadran Importance Performance Analysis (IPA) untuk mencari indikator penting dan kurang untuk diperbaiki. Terdapat 4 KPI terkait kinerja rantai pasok yang perlu ditingkatkan, oleh karena itu diberikan usulan rekomendasi untuk KPI tersebut.

---

This study was conducted to measure supply chain performance at PT X Persero as an explosives manufacturing company in Indonesia. This research aims to measure and design strategies that can improve supply chain performance. It is conducted using the Supply Chain Operation Reference (SCOR) framework as a performance measurement method for supply chain performance evaluation to gain performance index. Also other frameworks such as Analytical Hierarchy Process (AHP) method to weight each indicator and the Traffic Light System grouping system to categorize performance based on color. The objective of this research is to develop and measure supply chain performance. There are 29 performance indicators (KPIs), that is divided into the SCOR model’s perspectives for each level. The result of the performance in PT X Persero in 2021 from January until September 2021 is 60,72% which shows the company’s performance is in an average category. Each KPI is then mapped into the Importance Performance Analysis (IPA) quadrant to find the critical and underperformance indicator to be improved. There are 4 KPIs regarding supply chain performance that requires improvement, therefore proposed recommendations is provided for the KPIs."

"Akibat buruk merokok telah menyebabkan kematian sekitar 3,5 juta manusia setiap tahunnya di dunia, sedangkan di Indonesia mencapai 57.000 per tahun. Pada tahun 2003 jika tidak dilakukan pencegahan diperkirakan rokok menyebabkan kematian 10 juta pertahun. Penelitian ekonometri telah membuktikan bahwa konsumsi rokok telah menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia merupakan negara pengkonsumsi rokok terbesar ke-4 dunia, dengan pertumbuhan mencapai 44% (1990-1997). Konsumsi rokok kretek 182.614 juta batang dan rokok putih 29.546 juta batang. Dalam rangka peiaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Untuk mengubah produksi rokok kretek melalui penyesuaian mutu tembakau memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan penelitian pada tanaman tembakau selama ini ditujukan untuk meningkatkan kadar tar dan nikotin. Dengan pemberlakukan kebijakan diperkirakan Indonesia akan akan jadi pengimpor tembakau Virginia terbesar. Dampak bagi perkebunan cengkeh lebih serius dikarenakan industri rokok rendah tar dan nikotin tidak menggunakan bahan baku cengkeh, jika memakaipun dalam jumlah sedikit. Bagi pengusaha rokok kretek kendala yang jelas adalah angka obsolut tar 20 mg dan nikotin 1,5 mg per batang, serta jangka waktu selama 5 tahun untuk SKM dan 10 tahun untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Kandungan tar rokok kretek sendiri tergantung bahan baku dan proses produksi. Sigaret Kretek Mesin (SKM) dapat disesuaikan dengan biaya yang lebih mahal dan testa yang berubah yang belum tentu diterima pasar. Sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak akan dapat mencapai kandungan kadar tar dan nikotin. Bila dipaksakan peraturan ini maka akan banyak perusahaan rokok yang ditutup karena tidak mampu menyeusaikan diri, padahal Industri rokok kretek menyerap tenaga kerja sekitar 6,4 juta orang yang akan terancam keberadaannya. Selama tahun 1993-1997 konsumsi rokok per kapita rata-rata naik 10,49%. Pada tahun 1997 konsumsi rokok per kapita 1,189 batangltahun. pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sangat menguntungkan industri rokok impor Sigaret Putih Mesin yang telah sesuai standar Word Health Organization (WHO). Sebaiknya yang ditempuh dahulu sosialisasi kesadaran akan kesehatan, etika dan tata krama merokok. Pembuatan kode etik mengenai iklan rokok, dan ketentuan cukai Selanjutnya diperlukan dialog untuk mengatasi perbedaan antara praktisi dan Semua pihak yang terkait."