Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian. dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian pada zaman Hindia Belanda dengan produk bangsa Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan hukum perkoperasian pada kedua zaman tersebut. Identifikasi masalah difokuskan pada pengaturan koperasi pada kedua zaman itu serta peran Notaris dalam membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.Metode mempergunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data skunder dan didukung dengan penilitan lapangan melalui wawancara.Hasil penelitian lnenunjukkan; Pada zaman Hindia Belanda koperasi diatur oleh: Staatsblad 431 Tahun 1915, Staatsblad 91 Tahun 1927, Staatsblad 108 Tahun 1933, sedangkan zaman sesudah kemerdekaan diatur oleh; Staatsblad 179 Tahun 1949, Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 'Tentang Perkoperasian. Peran Notaris dalam pembuatan `Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431, tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91 dan diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108. Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam tesis ini."

"Tesis ini membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku sejak tahun 1992 terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian berupa analisis kualitatif dengan menekankan pada aspek rekomendasi terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Pengesahan badan hukum merupakan urusan pemerintahan di bidang yustisi dan merupakan kewenangan absolut Pemerintah. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.Berdasarkan hasil analisis, pelimpahan wewenang melakukan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dari Menteri Koperasi kepada pemerintah daerah mengikuti undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku. Meskipun pelimpahan tersebut telah disertai dengan petunjuk teknis akan tetapi dalam pelaksanaannya di daerah ditemukan berbagai penyimpangan. Oleh karena itu Pemerintah menarik kembali pelimpahan wewenang yang telah diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi dan akan melaksanakannya sendiri secara daring (online). Akan tetapi Pemerintah belum siap dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan administrasi badan hukum koperasi secara daring (online).

---

This thesis discusses distribution of government affairs between Central Government and Local Government in the ratification of cooperative`s deed, amendments of Articles of Association, and dissolution of cooperatives. This study is directed to investigate the influence of law of local governments in force since 1992 on the division of government affairs in the ratification of cooperative`s deed, amendments of Articles of Association, and dissolution of cooperatives. The method used in this study is a normative legal research method through the study of literature that comes with the interview. Results of the research is a qualitative analysis with emphasis on the recommendations on the distribution of government affairs in the ratification cooperative`s deed, amendments of Articles of Association, and dissolution of cooperatives. Ratification of a legal entity is one of government affairs in the field of judicial as absolute authority of the Government. General Explanation of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives states that granting legal status Cooperative, ratification an amendment, and coaching Cooperative is the authority and responsibility of the Government but in the implementation delegated to the Minister in charge of Cooperatives.Based on the analysis, the delegation of authority to approve the deed of establishment, changes in the articles of association of cooperatives, and the dissolution of the cooperative from the Minister of Cooperatives to local governments will follow the laws on local government. Although the delegation has been accompanied by technical instructions but in its implementation in the region found various irregularities. Therefore, the Government withdraw the delegation of authority given to the Governor/Regent/ Mayor in conducting ratification of cooperative`s deed, amendments of Articles of Association, and dissolution of cooperatives and will implement by itself using online system. But the Government is not ready with the infrastructure and guidance that will be used to administer the cooperative legal entity using online system."

"ABSTRAKMasyarakat perkoperasian harus terus menerus memperolehpembinaan dari Pemerintah agar koperasi yang didirikan tidaksekedar menjadi organisasi sekumpulan orang-orang tetapi benarbenarmerupakan badan hukum yang kegiatannya berdasarkanprinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atasdasar kekeluargaan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalahpenandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama antaraKementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Ikatan NotarisIndonesia yang menghasilkan keputusan bahwa Akta PendirianKoperasi harus dibuat oleh/dihadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK). Permasalahan hukum dalam hal hubungan diantaraanggota koperasi dan mekanisme organisasinya yang diatur dandituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta PendirianKoperasi, seperti diwajibkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun1992, yang dibuat oleh para Pendiri serta kekuatan dan kepastianhukumnya jika dibandingkan antara Akta Pendirian yang dibuatdibawah* tangan dengan jika dibuat dengan Akta Notariil.Kepastian hukum itu sangat diperlukan dalam koperasi akan tetapiUndang-Undang Nomor 25 tidak mengharuskan pembuatan AktaPendirian di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badanhukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang.Penelitian dilakukan melalui metode penelitian kepustakaandengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupaperaturan perundang-undangan yang mengatur Perkoperasian danbahan hukum sekunder serta didukung oleh penelitian lapangandengan cara observasi dan wawancara pada Dinas Koperasi dan UKMWilayah DKI Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa'setiap anggota memiliki hak yang suara yang sama dalampengambilan keputusan terlepas dari besar kecilnya kontribusiyang diberikan terhadap organiasi dan usaha koperasi. AktaPendirian Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris Pembuat AktaKoperasi (NPAK) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dansejak diberlakukannya SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No.98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, Akta pendirianKoperasi wajib dibuat oleh/di hadapan NPAK."

"Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pendirian Partai Politik, dan juga pengambilan suara dalam sebuah Partai Politik. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan Partai Politik, Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Partai Politik, sekaligus pada saat yang sama Notaris harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan ilmu kenotariatan. Bersamaan dengan silih bergantinya undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik, terjadi pula perubahan pada tugas-tugas Notaris yang berhubungan dengan Partai Politik. Dikarenakan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Notaris harus siap untuk melakukan penyegaran dan peningkatan terhadap pengetahuan ilmu yang dimilikinya. Dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sekaligus pada saat yang sama juga mau melakukan inovasi secara kreatif, Notaris diharapkan bisa menjadi pelaku hukum yang profesional.

---

Since the reformation era in Indonesia, Political Parties are obliged to be formed with Notary?s Document. That is in accordance with Act number 2 of 1999 about Political Parties, Act number 31 of 2002 of Political Parties, and Act number 2 of 2008 about Political Parties. The task of making legal documents for the establishment of Political Parties is a relatively new task for Notaries in Indonesia and therefore it presents new problems and complications for Notaries to carry out their duties. For instance, the relatively huge amount of people involved required for the establishment of a Plitical Party, dan also the decision making an voting in Political Parties. To avoid making errors in carrying out their task, especially the ones that concerns Political Parties, Notaries must uphold the existing laws while at the same time they must also be able to be creative and inovative in doing their job for the sake of advancement for the notary's science. Together with the changes made in the laws governing Political Parties there are also changes in the details of Notary?s task in relevance with Political Parties. Because of the dinamics and changes in said rules, Notaries must be ready and willing to go through advancement programs so that they can always update their knowledge and skills. By upholding the laws and at the same time also willing to be creative and innovative, Notaries can be count on in the future to be a real professional jurist."

"Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis pada saat ini oleh karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka akta notaris mutlak diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya jika perseroan terbatas tersebut telah berbadan hukum. Salah satu bentuk akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah akta Pernyataan Reputusan Rapat dimana akta tersebut menurut UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan akta yang dimaksud oleh UU tersebut.Akta Pernyataan Keputusan Rapat meskipun berbentuk akta notariil akan tetapi isi dari akta tersebut merupakan risalah rapat dibawah tangan yang berarti rapat yang tidak dihadiri oleh seorang notaris. Pada perseroan terbatas yang belum berbadan hukum maka ketentuan penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak diperbolehkan, akan tetapi pada perseroan terbatas yang telah berbentuk badan hukum maka penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat dapat dipergunakan, namun hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah otentisitas dalam bentuk akta sehingga akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.Kedudukan seorang notaris di dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyalah sebagai sarana penyimpanan (depot) oleh karena notaris tidak berhak untuk merubah isi dari akta dibawah tangan yang menjadi dasar dibuatnya akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dimana akta dibawah tangan tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dari pembuatan suatu akta notaris sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Seorang notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas aktaakta yang dibuatnya berdasarkan akta dibawah tangan apabila ternyata akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.Sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang notaris dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undangundang serta akibat hukumnya kepada para pihak yang akan atau meminta bantuan dalam membuat suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas bentuk akta yang dibuatnya dan didalam kaitannya dengan pembuatan akta Pernyata&n Keputusan Rapat atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas maka sudah selayaknya notaris memberikan penerangan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari pembuatan akta perubahan anggaran dasar apabila dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan sehingga para pihak dapat memutuskan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia."

"Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

---

Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28th 1984, had intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary required the founder of the foundation to make a request application of the quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14th 2006, concerning the request application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to the 12th chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter amendment deed could still have been done without the quotition from the court. The Notary role in making the changing of the foundation consideration document with the duties as public official that competent is making an authentic documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this thesis is using the normative juridical method."

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menempatkan Koperasi baik dalam kedudukannya sebagai sokoguru perekomomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945 Salah satunya adalah koperasi, sebagai sarananya untuk mencapaimasyarakat adil dan makmur, landasannya yaitu Pancasila. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan status badan hukum koperasi, melalui pengesahan atas Anggaran Dasar, dan pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, wewenangnya diberikan kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri menunjuk notaris selaku pejabat pembuat akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi terdapat masalah yaitu sebelum membuat akta pendirian koperasi wajib diketahui adalah pertama mengenai wewenang notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kedua kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi, ketiga Cara mengatasi kendala dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi. Metode yang digunakan dalam penyusunantesis adalah tipe penelitian bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang bersifat Library Research, Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, hasil penelitian bersifat evaluatifAnalistis.Kenda1a yang ada dapat diselesaikan yaitu dengan notaris wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, wajib mengetahui teniang hukum koperasi sehingga fungsi notaris sebagai pembuat akta koperasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai, notaris wajib mengikuti pelatihan mengenai koperasi baik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia. Dengan disahkan akta pediriankoperasi kedudukan koperasi berbadan hukum maka status hukumnya lebih kuat dan lebih memberikan perlindungan kepada para anggotanya, karena ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta milik koperasi."