Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting.Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi.Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Tujuan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa selain untuk memperolch basil investasi juga untuk memenuhi kewajiban uang pertanggungan atau klaim kepada pemegang polls. Untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk asuransi jiwa Unit Linked atau GIC (Guaranteed Investment Contract) yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan benefit protcksi sekaligus memberikan garansi imbal basil investasi. pengelolaan investasi harus optimal dengan cara membentuk portofolio investasi sedemikian rupa hingga garansi imbal basil investasi sekaligus uang pertanggungan atau klaint dapat dipenuhi disamping itu perusahaan asuransi masih memperoleh surplus.Perusahaan asuransi jiwa yang sedang diteliti ini (Perusahaan XYZ) mempunyai produk asuransi jiwa semi unit link bemama Permata, yang mcnggaransi tingkat imbal hasil investasi minimal sebesar 9,38% pertahun secara majemuk. Uengan mcnggaransi tingkat bunga perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian tingkat suku bungs, hal ini dapat mengakibatkan substantial mismatch antara aset dan ke,. ajiban. Untuk itu stralegi imunisasi dapat digunakan dengan cars menempatkan investasi pada sekuritas pendapatan tetap (obligasi) untuk mengimunisasi portofolio aset atau investasinya dari risiko perubahan tingkat suku bunga.Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mensimulasikan komposisi portofolio obligasi yang sesuai dengan kewajiban sehingga mismatch dapat diminimalkan dan surplus dapat terjaga, setelah sebelumnya dianalisa apakah terdapat missmatch antara aset investasi dan kewajiban. Hasil penclitian menunjukkan bahwa melalui metodc duration matching diketahui bahwa durasi kewajiban (D,) > durasi partofolio investasi (DA), schingga bobot masing-masing jenis investasi pada portolbiio investasi hares disesuaikan agar DA=D,,. 1'enycimbangan bobot portolblio investasi harus secara periodik dilakukan sebagai rcspon tcrhadap perubahan tingkat bunga dan berubahnya durasi asset dan kewajiban seiring dengan berjalannya waktu.Dari anatisa diperoleh bahwa bobot tiap-tiap investasi yang optimal hingga D.4 DL adalah L19%, pada obligasi korporasi, 88,81% pada obligasi Negara/SUN dan 10% pada dcposito lebih sebagai standby fund. Dengan durasi yang sama garansi imbal basil sebesar 9,38% per tahun dapat terpenuhi dan akumulasi nilai investasi masih diatas nilai akumulasi kewajiban.n lebih besar.Selanjutnya agar perusahaan tetap surplus duration gap (DGAI'} harus not. Dari analisis diatas diketahui bahwa DA < DL atau terdapat negatip duration gap sebesar -1,2390 tahun. Hal ini berarti perubahan nilai aset investasi lebih kecil daripada perubahan nilai kewajiban bila tingkat bunga beruhali. Old] karenanya surplus perusahaan akan menurun jika jika tingkat bunga turun karcna nilai kewajiban akan naik lebih besar daripada nilai investasi.Dengan duration gap sebesar -I,2390tahun maka untuk mengeliminasi risiko perubahan suku bunga terhadap surplus, DA harus diperpanjang 1.2390 tahun atau DL diperpendek menjadi sebesar 1.239010,8394 atau 1,4760 tahun_ Strategi imunisasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan exposure karena adanya kenaikan tingkat bunp dapat dilakukan dengan alternatif pilihan (1) menurunkan durasi asset.(2j memperpanjang durasi kewajiban, (3) mentnekatkan leverage ratio. (4) melakukan kombinasi kctiganya. Jika tingkat bunga menurun dapat dilakukan tangkah_sebaliknya. Namun stralegi imunisasi dengan duration matching memiliki beberapa kendala yaitu bahwa durasi akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga dan berjalannya waktu sampai jatuh tempo, perubahan tingkat bunga yang tidak tinier, atau tidak flat atau adanya perubahan tingkat bunga yang cukup tinggi yang menyebabkan perhitungan durasi menjadi kurang akurat. Selain itu khusus untuk pcrusahaan asuransi jiwa terdapat batasan rcgulasi untuk pengclolaan tnvcstasi yang dapat menganggu lleksibilitas pcnyesuaian portofolio diantaranya adalah ketentuan bobot tiap-tiap investasi terhadap total investasi scrta batasan minimal rating obligasi. Di sisi kewajiban. pcrusahaan asuransi tidak dapat secara sembarang menctapkan tingkat suku bunga tergaransi dengan alasan menjaga persaingan yang schat diantara pcrusahaan asuransi.

---

The purpose of investment in a life insurance policy is not only to get the return for the investment but also to fulfill the claim for the insurance policy holders. For a life insurance company who sells life insurance product of unit linked as well as Guaranteed Investment Contract (G1C), the investment should be managed optimally by creating investment portfolios in such a way that provides a guaranteed return of investment and fulfills the insurance protection claim as well as a surplus for an insurance company.A life insurance company that is being researched (insurance company XYZ) has a life insurance product semi unit linked called Perumaw that guarantees a rate of return of 9.38% compounding annually. By guaranteeing such a rare, tile company races a risk of uncertainty in the interest rate, which may cause a substantial mismatch between assets and liabilities. Therefore, the strategy for this is to place the investment in a fixed yield bonds to immunize its portfolio asset from the risk of interest rate change.This research is aimed to identify whether there is a mismatch between investment assets and liabilities and later to simulate portfolio composition of bonds that match with the liabilities so that such a mismatch could be minimized and a surplus can be realized. The results showed that using duration matching method, liabilities duration (DL) is greater than portfolio investment duration (DA). This suggests that weighting of each kind of investment portfolio should be adjusted so that DA should be equal to Dr,. The adjustment or balancing the weighting of portfolio investment has to be carried out periodically as a response to the changes of interest rate and duration of assets and liabilities during the time of investment. The analysis has shown that the weightings of optimum investment so that DA equals to Dr. are 1.19% for corporate obligation, 88.81% for government bonds (SUN) and 10.00% for term deposits as a stand by fund. With the same duration, the rate of investment return of 9.38% can be fulfilled and accumulation of investment value is greater that the one of liabilities.In order to keep the company surplus. the duration gap (DGAP) should be kept to zero. From the mentioned analysis. it was found that the value of DA is less than D. or there is a negative duration gap of -1.2390 years. This means the change in the value of investment assets is less than the one of its liabilities if the interest rate varies. Therefore the company surplus is decreasing as the interest rate falls because the value of its liabilities will be greater that the value of investment assets.With the duration gap of -1.2390 years. to eliminate the risk of interest rate change on the company surplus. D,4 should be extended to 1.2390 years or DL should be shortened to be 1.2390/0.8394 or 1.4760 years. The immunization strategy that can be carried out to minimize exposure because of the rise of interest rate has several options of either shortening the asset duration. extending liabilities duration, increasing leverage ratio or combining the three options. If the interest rate falls. opposite action immunization strategy shall be taken.The immunization strategy with duration matching, however, has several problems. The duration will change as the interest rate varies until its maturity date. Moreover, the changes in the interest rate are often non linier, non flat and sometimes have extreme changes so that calculation of the duration is not longer accurate. In addition, for an insurance company especially, there is a regulation in managing investment portfolios that affects its flexibility in portfolio adjustment such as a rule of the weighting of each investment from the total as well limitation on the rated bonds. From liabilities side, an insurance company can not determine guaranteed rate of return arbitrarily in order to keep a fair competition among other insurance companies."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945 karena ada pilihan forum (choice of forum) pada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Dadang Achmad yang mengalami sengketa dengan Bank Muamalat Cabang Bogor mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal ini karena sengketa atas pembiayaan musyarakah di antara mereka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Bank Muamalat sendiri menggunakan UU Hak Tanggungan dan akad musyarakah mereka sebagai dasar hukum melakukan eksekusi jaminan tersebut. Dalam hal ini MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi saat ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa tetapi harus tetap berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi untuk sengketa Dadang Achmad dan Bank Muamalat sendiri putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi karena eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank adalah berdasarkan UU Hak Tanggungan yang masih memberikan kewenangan eksekusi jaminan hanya kepada Peradilan Umum.

---

This research is juridical normative research that looked deeply about legal normson dispute settlement of the Islamic Banking, and due to law from promulgation of the the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on article 55 paragraph (2) of syariah banking law. Before the presence of the Decision, dispute settlement of the Islamic Banking was conducted in Religion Court, by deliberation, banking mediation, Basyarnas or the other, and even through the civil court. It was considered to incur the legal uncertainty and violations of the Constitution because there is a choice of forum for two courts that have different authority. Dadang Achmad, who was involved in dispute with Muamalat Bank’s Bogor office branch, proposed judicial review to The Constitutional Court regarding this case because the dispute over musharaka financing among them were brought into a Civil Court of Bogor. Bank Muamalat was guided by the Indonesian Law of Hak Tanggungan and musharaka accad as legal basis for executing the guarantee.

In this case, The Constitutional Court annulled the Explanation of article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law so that the Islamic Banking dispute resolution by litigation at this time could be done at the Religion Court, and in a non-litigation condition, the parties were free to choose the dispute settlement resolutions but still have to be based on Shariah Principles. But for Achmad Dadang and Bank Muamalat dispute, this Constitutional Court Decision has no implications because the execution of the guarantee conducted by the bank was based on the Indonesian Law of Hak Tanggungan which the rights of the execution are still authorized by Civil Court."

"ABSTRAKPasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperolehkeuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalahObligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal.Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijaminkeberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkininvestor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadapinvestasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yangmenangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalahPutusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan daripenulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yangdiberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihatberdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untukmengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antaralain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadapEmiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PasarModal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalammewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

ABSTRACTCapital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One ofthe investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is oneof the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors inwhich its availability must be guaranteed. Investor Protection is very importantbecause how could investor have their money invested without any guarantee orprotection to their investment. To date, there is only one court judgment related toDefault Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016.The purpose of this thesis is to examine the legal protection providedto the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws andregulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision OfSupreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year1995 concerning the Capital Market. Based on the analysis, some conclussions aremade, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders againstDefault Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventiveand repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerningthe Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representingthe interest of Bond Holders inside and outside the court."

"Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan perorangan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut wanprestasi dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan eksekusi, (ii) teguran, (iii) sita eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi.

---

This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by a third party to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. This problems in this thesis are the legal efforts of financing companies in completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If there is no settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii) warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special rights of the guarantor regulated in the Civil Code aims to facilitate the creditor to be able to collect the guarantor if the debtor is in default."

"Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement."