Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR telah menyebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya cabang kekuasaan telah mengalami pergeseran. Di Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Kini telah berubah MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan Undang-Undang. Dengan perubahan tersebut tidak ada lagi utusan golongan dalam keanggotaan MPR. Dan tidak ada lagi anggota yang diangkat tetapi semuanya dipilih melalui pemilihan umum.Salah satu perubahan penting dalam sistem keparlemenan Indonesia yang telah mengalami perubahan adalah ditetapkannya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Bab VIIA Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945. Salah satu gagasan dasar pembentukannya adalah adanya keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah yang sebelumnya terabaikan, dan sekaligus memberikan peran yang diberikan kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan daerah. Disamping itu keberdaan DPD dalam sistem parlemen Indonesia adalah dalam rangka untuk menciptakan cheks and balances, mekanisme ini dianut dalam negara demokrasi guna menghindarkan dan mencegah kesewenang-wenangan dari salah satu lembaga negara, selain itu untuk menghilangkan adanya monopoli dalam hal pembuatan Undang--Undang.Dalam hubungan DPR dan DPD, jika DPR memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi fungsi anggaran dan pengawasan Pasal 20 A UUD 1945 maka DPD memiliki hanya kewenangan yang terbatas mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagai mana..."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan iklim komunikasi dalam perubahan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pasca pembubaran Departemen Penerangan. Berbagai perubahan yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan iklim komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kasus. Kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini antara lain komunikasi organisasi, iklim komunikasi dan perubahan organisasi. Hasil temuan dalam penelitian ini antara lain, bentuk komunikasi antara atasan dan bawahan yang terjadi di Departemen Penerangan ditandai dengan karakteristik instruktif, hirarkis, otoriter, feodal, dan top down. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika komunikasi ditandai dengan suasana egaliter, terbuka, dan tidak berjarak, serta adanya pemanfaatan teknologi seperti e-mail, e- office, dan media sosial dalam komunikasi atasan dan bawahan; Gambaran iklim komunikasi yang tercipta di Departemen Penerangan mengarah pada iklim komunikasi defensif. Sedangkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, iklim komunikasi yang terjadi mengarah pada iklim komunikasi suport.

---

The research aims to describe communication climate in the organizational change especially in Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) after Departemen Penerangan's era. Many of change that isn't directly affect on the creation of communication atmosphere in MCIT. This research is a qualitative descriptive research using case study research method. The framework idea is used in the research such as communication, organization, communication atmosphere and organizational change.

The finding result of the research such as, communication form between superiors and subordinates that occurred in Departemen Penerangan is marked with instructive characteristic, hierarchies, authoritarian, feudal and top down; while in MCIT, communication is marked with egalitarian atmosphere, open communication without any gap, and communication using technology such as email, e-office and social media. The description of communication atmosphere created in Departemen Penerangan aims to defensive communication, while in MCIT, the communication atmosphere aims to supportive communication."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah serikat pekerja pers diperusahaan media di Indonesia. Tidak banyak serikat pekerja yang berhasil daneksis menjalankan perannya di perusahaan media. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan serikat pekerja pers.Diduga, serikat pekerja pers tidak eksis karena tidak adanya kesadaran kelas dankesalahan strategi komunikasi yang dipilih. Penelitian dilakukan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat interpretif. Faktor penentukeberhasilan serikat pekerja pers dilihat dari teori kesadaran kelas Karl Marx danpendekatan proaktif dan reaktif yang dipilih pengurus serikat pekerja. Hasilpenelitian menemukan bahwa serikat pekerja pers sudah menerapkan strategikomunikasi yang biasa digunakan namun mengalami masalah organisasi yangberdampak terhadap aktivitas komunikasi.

---

ABSTRACTThis research was motivated by the inadequate number of press union at themedia company in Indonesia. Not many union worked and existed to play its rolein media companies. The research aims to determine the factors that led to thefailure of the press union. Allegedly, the press union does not exist becauseof the absence of class consciousness and errors in the chosen communicationstrategy. The research was conducted with a qualitative approach on aninterpretive of a case study method. The success factor of press union is viewedfrom Karl Marx?s theory of class consciousness and the proactive and reactivestrategy of elected unionofficials. The study found that press union have applied the communicationstrategies that commonly used but they experienced organization problems whichaffected its communication activities."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pengetahuan sebagai perangkat komunikasi korporasi dengan kegiatan pengambilan keputusan dalam organisasi dengan organisasi Pricewaterhouse Coopers sebagai obyek penelitiannya.Dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis pembentukan pengetahuan dan pengaruhnya dalam kegiatan pengambilan keputusan. Konsep-konsep yang digunakan dalam tesis ini seperti pengertian variabel-variabel yang berpengaruh dalam pembentukan pengetahuan seperti variabel sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi serta konsep komunikasi korporasi yang memberikan gambaran bahwa pembentukan pengetahuan dalam organisasi juga sangat difasilitasi oleh kegiatan komunikasinya. Kemudian juga variabel pengambilan keputusan yang sangat tergantung pada proses pembentukan pengetahuan dan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh anggota organisasi yang terkait didalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pernaparan hasil penelitian pada bagian lima dari penulisan maka temuan ini mengungkapkan bahwa Pricewaterhouse Coopers masih lebih memanfaatkan sarana mediasi dalam pembentukan pengetahuan sedangkan kegiatan sosialisasi yang menjadi sarana pertemuan langsung masih menempati porsi terendah dalam mendukung kegiatan pengambilan keputusan.Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis dari tulisan ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, baik bagi kaum akademisi maupun kaum praktisi."

"ABSTRAKDepartemen Luar Negeri adalah institusi negara yang diberi tugas dan wewenang sebagai penjuru dalam me-manage dan menjalankan politik luar negeri (polugri), khususnya untuk pelaksanaan hubungan luar negeri. Dalam rangka menciptakan kepaduan dan kesamaan langkah dalam tindakan, Deplu harus mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga polugri yang dijalankan Deplu merupakan kebijakan dari hasil proses interaksi-komunikasi antar lembaga dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan bagi kepentingan nasional di tengah-tengah perkembangan global yang semakin marak mempersoalkan isyu-isyu internasional seperti HAM, lingkungan hidup, demokratisasi, perdagangan bebas, gender dan lain-lain. Dengan gambaran kondisi itu, Deplu dituntut senantiasa mengukur dan mengevaluasi dirinya apakah kinerjanya masih efektif. Pengukuran dan pengevaluasian suatu organisasi dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara parsial (Kasim 1993 : 97), dalam studi ini yakni terhadap salah satu isyu dari Deplu. Dalam rangka itu si peneliti bermaksud ingin mengetahui pertama, bagaimana kinerja penerangan Deplu dalam memenuhi kepuasan informasi polugri di kalangan wartawan di Jakarta. Kedua, bagaimana kepuasan wartawan terhadap informasi polugri dari penerangan Deplu. Kemudian ketiga, bagaimana hubungan antara variabel kinerja penerangan Deplu yang terdiri dari krediblitas, konteks, isi, kejelasan, kontinuitas, konsistensi, saluran, dan kemampuan audiens dengan kepuasan wartawan tersebut. Sehingga tujuan penelitian ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Sehubungan penelitian ini bersifat eksplanatif (disamping deskriptif), maka ingin dibuktikan apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun di balik pertanyaan tersebut penulis sudah memiliki jawaban sementara yakni hipotesis teoritis : "Ada pengaruh antara kinerja Penerangan Deplu dengan Kepuasan informasi polugri di kalangan wartawan rubrik internasional di Jakarta. Semakin baik kinerja Penerangan Deplu, semakin tinggi tingkat Kepuasan informasi di kalangan wartawan". Sedangkan hipotesis risetnya adalah "adanya hubungan antara setiap dimensi dari variabel kinerja penerangan Deplu seperti kredibilitas, konteks, isi, kejelasan, kontinuitas, konsistensi, saluran, dan kemampuan crudiens dengan variabel kepuasan wartawan." Hipotesis tersebut didasarkan kepada teori-teori komunikasi, khususnya "The 7 C's of communication" yang mendukung variabel independen dan "Uses and Gratifications" untuk mendukung sisi variabel dependen penelitian ini. Untuk menguji hipotesis teoritik dan riset, digunakan uji statistik dengan analisis regresi bivariat yaitu untuk membuktikan ada-tidaknya hubungan antara setiap dimensi dari variabel kinerja penerangan dengan kepuasan wartawan dan regresi multivariat untuk membuktikan ada-tidaknya hubungan variabel independen dan varibel dependen. Ternyata dengan perhitungan uji statistik analisis regresi bivariat ditemukan bahwa adanya hubungan lima variabel (dari tujuh variabel independen) yakni kredibilitas, konteks, isi, saluran, dan kemampuan penerima dengan variabel dependen kepuasan informasi. Walaupun dari kelima variabel tersebut hanya tiga variabel yang memiliki hubungan signifikan. Demikian halnya bila dilihat dengan analisis regresi multivariat, ditemukan adanya hubungan kedua variabel yakni antara variabel kinerja penerangan dengan kepuasan informasi dengan tingkat signifikansi.

---

"

"PT Rajawali Nusantara Indonesia merupakan salah satu BUMN yang memiliki berbagai macam bidang usaha, Selain pengembangan industri gula sebagai core businessnya. PT RNI terus mengkonsolidasikan usahanya dengan mengembangkan SDM dan memperbesar usahanya di bidang farmasi, perdagangan, industri kulit, pakan ternak dan agrobisnis dengan diversifikasi pertanian, kehutanan yang meliputi industri teh dan kelapa sawit. Pesatnya perkembangan perusahaan salah satunya ditandai dengan perkembangan aset yang pada tahun 1991 hanya berjumlah Rp. 496 milyar menjadi Rp. 1,1 trilyun di tahun 1996. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis semakin kompleksnya struktur organisasi dan iklim komunikasi atau aktivitas komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Sebagai sebuah perusahaan yang tengah berkembang maka PT RNI tentu tidak bisa begitu saja mengabaikan persoalan tersebut mengingat pengaruhnya yang begitu besar terhadap keberhasilan perusahaan. Konsep iklim komunikasi mencakup persepsi pesan dan kesan yang berhubungan dengan kejadian yang berlangsung dalam organisasi. Berdasarkan penelitian secara empirik, para pakar ilmu komunikasi terutama Redding dan Dennis berpendapat adanya lima faktor ideal yang melekat dalam iklim komunikasi yaitu supportiveness; participation decision making; trust, confidence and credibility; openness and candor; high performance goals. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap key informants di PT RNI maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa iklim komunikasi yang selama ini berlangsung di PT RNI relatif baik. Mayoritas pimpinan menyadari pentingnya dukungan atasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan ide-ide yang inovatif. Demikian juga halnya dengan komunikasi lisan atau komunikasi dua arah, dipandang sebagai jenis atau bentuk komunikasi yang lebih memungkinkan terbentuknya iklim komunikasi yang relatif terbuka dan dialogis antara atasan dan bawahan. Dalam proses pengambilan keputusanpun, pimpinan biasanya terlebih dahulu berupaya untuk mendapatkan informasi, usulan dan saran dari bawahan sebagai pengembangan ide demi mendapatkan berbagai alternatif yang mungkin dapat membantu dalam pemecahan masalah. Sedangkan berkaitan dengan sosialisasi dan akses informasi tentang kebijakan atau keputusan perusahaan, mayoritas mengaku selama ini berjalan tanpa ada persoalan yang cukup berarti. Mayoritas informan mengakui bahwa iklim komunikasi di lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang besar implikasinya bagi peningkatan motivasi kerja dan kesadaran karyawan akan makna perannya. Namun demikian ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Pertama, perlu ditingkatkannya pengakuan dan penghargaan atasan terhadap prestasi atau keberhasilan bawahan dalam melaksanakan tugas. Persoalan kedua yang harus diperhatikan adalah menyangkut pernyataan beberapa informan yang secara eksplisit menyampaikan harapan diberlakukannya pertemuan rutin dan ditingkatkannya dialog atau diskusi internal. Hal ini perlu, selain sebagai media sosialisasi informasi secara jujur dan konkret juga sebagai salah satu bentuk media transfer of knowledge yang dapat meningkatkan self confident dan motivasi kerja bawahan karena perasaan dianggap penting oleh atasan. Ketiga, berkaitan dengan terdapatnya kekurangan menyangkut komunikasi atau sosialisasi informasi secara tertulis tentang beberapa persoalan. maka pimpinan perusahaan perlu lebih memperhatikan hal tersebut karena bagaimanapun juga komunikasi semacam ini tetap merupakan sesuatu yang penting sehingga karyawan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang persoalan yang ada. Hal ini penting sebagai salah satu bentuk pengakuan atasan terhadap keberadaan bawahan sehingga semakin meningkatkan motivasi kerja dan membuka gairah kesadaran pribadinya untuk mendukung keberhasilan perusahaan mewujudkan misinya menjadi holding company dengan kinerja terbaik di bidangnya."

"Iklim Komunikasi dalam Organisasi sangat tergantung dari Pimpinan Organisasi, demikian pula kondisi yang ada di Organisasi Kemasyarakatan seperti KOSGORO. KOSGORO berdiri sejak tahun 1957, menjadi Organisasi Kemasyarakatan yang besar dan terpandang, dikarenakan Iklim Komunikasi yang demokratis, dan berorientasi kepada Pengabdian kepada Bangsa & Rakyat Indonesia dengan pengembangan rasa Solidaritas, Regenerasi dan sistem Pengkaderan yang baru. Iklim Komunikasi dan Kepemimpinan yang ada harus saling menunjang. "The climate of organization is more crucial than are communication skills or Techniques (taken by themselves) in creating an effective Organization". Dan kepemimpinan adalah relational, process, kemampuan mempengaruhi.Pada tahun 1964 KOSGORO bersama beberapa KINO lain membentuk Sekber GOLKAR, dengan kondisi yang berkembang, GOLKAR menjadi pemeran Politik yang dominan di Indonesia. Pada era Reformasi, KOSGORO mengambil keputusan strategis untuk menjadi Organisasi Independen dan menjaga jarak dengan semua Partai dan Kekuatan Politk. Sebagai Simbol Organisasi, maka Ketua Umum KOSGORO oleh sebagian anggota diharuskan Non Partisan, tetapi ada yang menganggap tidak perlu, terlebih anggota anggota yang aktif di Partai GOLKAR. Konflik timbul, karena perbedaan diantara kelompok internal, penanganan yang dilakukan oleh KOSGORO masih mengandalkan cara lama, yaitu yakin dengan Iklim Komunikasi dan kekuatan Pengaruh Pimpinan, ini bisa saja dilakukan, bila bentuk konflik adalah bersifat Interpersonal, sesaat dan dilingkup Intern.Dengan adanya 2 organisasi KOSGORO (KOSGORO dan KOSGORO 1957), maka yang dihadapi adalah Konflik antar Organisasi, yang bersifat struktural, ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani. Perlu porgram PR yang bersifat mediasi yang berfokus pada dialog, dan mencari terobosan penyelesaian.Tujuan Penelitian ini adalah peran dan fungsi PR di organisasi dapat membantu menangani konfik yang ada didalam organisasi kemasyarakatan yang mempunyai iklim komunikasi dan kepemimpinan yang khas, seperti yang diuraikan diatas.Dari hal ini, dilakukan Penelitian dengan methode Kualitatif, memakai strategi penelitian Studi Kasus, yang berfokus pada suatu kejadian dengan waktu tertentu, berbentuk Single Case Design (R. K.Yin), banyak menggunakan data Primer, salah satunya wawancara mendalam dari nara sumber yang terlibat langsung.Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa dengan konflik yang berkembang di KOSGORO peran Iklim komunikasi dan kepemimpinan dalam Organisasi tidak akan mudah menyelesalkan konflik yang terlanjur menjadi konflik antar Organisasi, dan bersifat struktural walaupun segala program PR dijalankan, baik PR yang menempel kefungsi Pimpinan atau PR Profesional dalam bagian yang khusus, mulai dengan Penelitian Format ( Formative Research ), mengenai analisa situasi, penganalisaan Organisasi, analisa Public, selanjutnya tahapan Strategi, tahapan taktik termasuk media yang digunakan dan evaluasi.Untuk itu diperlukan adanya tambahan strategi dari KOSGORO, dengan dimasukannya Departemen khusus Public Relations dengan jabatan setingkat Ketua. Ketua yang menangani PR bertanggung jawab langsung ke Ketua Umum PPK. KOSGORO.Hasil penelitian ini tidak merupakan hal yang mutlak harus diikuti dan peran PR bukan harus menjadi sesuatu yang dominan dalam penyelesaian konflik, tetapi berperan sebagai mediator yang netral. Perlu diperhatikan bahwa konflik yang masih bersifat interpersonal harus segera diselesaikan dengan tuntas dan berbentuk solusi Win Win.Masukan ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan struktur organisasi dimasa yang akan datang, dimana profesionalisme suatu bidang harus benar diperhatikan.

---

Communication Climate in an Organization depends on organization leader, like KOSGORO. KOSGORO is established in year 1957. Become a big mass organization because they have a Democratic Communication Climate and Oriented to Indonesian Nation and People with Solidarity and a good regeneration system and cadre for a becoming leader. Communication and Leadership is to reciprocal support and subsidy each other. The Climate of organization is more crucial than communication skills or techniques (taken by themselves) in creating an effective Organization. Leadership is a relational, process and persuade.

In 1964 KOSGORO and some other KIND made SEKBER GOLKAR with condition that prosper GOLKAR, become a Dominant political institution in Indonesia. In Reformation era KOSGORO took a strategic decision to become an Independent Organization and took neutral position with all Political party.

To Symbolize organization, there some people want the Chairman must be non partisan, but the other its not ( mostly who an active in GOLKAR party). Conflict raise because of a difference perception in internal group. KOSGORO handle that conflict with the old fashioned way, that believe Communication Climate and Leader influence can be done when the conflict interpersonal, short term and internal.

With 2 (two ) KOSGORO organization (KOSGORO and KOSGORO 1957) therefore for facing an inter organizational conflict, this is not to easy to manage and need a PR program with the mediation program and to be focused on a Dialogue and find a new way.

The aim of the research is the Function of PR in Organization which is can be help to handle conflict in the mass Organization with a special climate Communication & special leader, as mention above.

This' Research used a Qualitative method, Case Study with focused in a Single Case Study, a Primary data such as depth interview with reliable sources.

Conclusion from the research found that conflict in KOSGORO can't easily manage by Organization, what ever the condition of Climate communication or leadership influence, if the conflict become an Inter organizational. Conflict and structural.

Although implement a Public Relations Program has been done, PR included in Chairman Function or hired a professional PR.

Therefore is needed to have more policy from KOSGORO, to develop a Special PR Department who handle all PR Function as professional and proper, directly responsible to Chairman.

This research its not absolute to be followed and PR's role is not dominant to manage a conflict in organization but only to be a neutral mediator."

"Penelitian ini menganalisis komunikasi internal Inspektorat Utama BPK RI dalam konteks perubahan organisasi berdasarkan model komunikasi perubahan Klein. Klein mengaitkan komunikasi dengan model tiga tahap perubahan Lewin yang meliputi unfreezing, movement dan refreezing. Tujuan penelitian adalah mengkomparasikan komunikasi internal dalam mendukung Sistem Pengendalian Mutu sebelum dan setelah pemisahan fungsi di Inspektorat Utama BPK RI. Pemahaman bahwa komunikasi perubahan organisasi mempunyai implikasi terhadap komunikasi internal organisasi melatarbelakangi studi ini. Penelitian ini merupakan studi komparatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan perubahan keterbukaan komunikasi internal di Itama BPK RI dengan adanya layanan konsultasi di struktur organisasi yang baru.

---

The study analyses the internal communication in Principal Inspectorate in the context of organizational change based on Klein?s change communication model.

Klein associates communication with Lewin's three-step model which includes unfreezing, movement and refreezing. The objective of the research is to compare internal communication to support quality assurance system before and after the separation of function in Principal Inspectorate of BPK RI. The understanding that organizational change communication has implication for internal organizational communication begins this study. This research is a comparative study using qualitative approach and post positivist paradigm. The finding shows the change of openness in internal communication in Principal Inspectorate because the existence of consulting service in the new organizational structure."

"Tesis ini membahas manajemen komunikasi organisasi dan strategi komunikasi pada organisasi profesi non-profit berskala nasional. Sebuah strategi komunikasi yang tepat akan mendukung peran organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang digariskan oleh organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dibalut paradigma positivistik serta berbasis studi kasus. Pada prinsipnya, pengurus organisasi menyadari betul pentingnya implementasi strategi komunikasi di dalam aktivitas komunikasi organisasi yang dilakukan. Demi mencapai tujuan-tujuan organisasi, salah satunya memiliki citra yang baik dan konsisten melayani masyarakat, sebuah organisasi harus menjalankan strategi komunikasi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang ideal untuk diterapkan di organisasi publik adalah yang mendukung alur komunikasi dua arah, memiliki sumber informasi yang beragam dan menyebar informasi memanfaatkan media yang bisa menjangkau lebih banyak orang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the organization communication activity and its communication strategy in a non-profit organization. An effective communication strategy will support the organization to fulfill its vision, mission and the goals. This study is a qualitative research based on descriptive design and case studies. Results of this research show that, Perhumas’ Communication and Publication Division exactly aware about the importance of communication strategy which could be use to rebuild and maintain organization image and its consistency to serve society. This research shows that ideal strategy is the one which supports two-way communications, have many informations sources and use media to reach wide audiences;"

"

Industri kesehatan di bidang rumah sakit dan klinik dihadapkan kepada perubahan dunia yang terus berkembang menuntut perusahaan untuk dapat bertahan dan memiliki daya saing. Kapabilitas IT rumah sakit yang diharapkan menjadi solusi bagi salah satu faktor yang mendorong agilitas organisasi perusahaan mengalami tantangan dalam penerapan di bisnis rumah sakit, mengingat bisnis rumah sakit penuh dengan persyaratan dan peraturan yang dituangkan dalam standard operational procedure yang berdasar kepada patient safety. Dengan mengambil literatur pemikiran dalam strategi pengelolaan sumber daya, rutin organisasi dan manajemen IT, penelitian ini menyatakan adanya peran mediasi agility organisasi sebagai faktor kelincahan dan fleksibilitas organisasi dan peran mediasi rutin organisasi yang menjadi sumber inersia dari perubahan organisasi dalam memediasi kapabilitas IT terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif pada sejumlah direktur rumah sakit dan kepaala klinik milik BUMN yang tergabung pada Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Group dan klinik PT Kimia Farma Group. Hasil penelitian ini akan memperkaya studi sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, dengan konteks di perusahaan di bidang industri rumah sakit dan klinik yang ada di Indonesia.

 

---

The health industry in the field of hospitals and clinics is faced with a constantly changing world that requires companies to survive and have competitiveness. Hospital information and technology (IT) capabilities are expected to be a solution to one of the factors that encourage corporate organization agility to face challenges in implementing in the hospital business, considering the hospital business is full of requirements and regulations as outlined in the standard operational procedure based on the patient safety. By taking the thought literature in the strategy of resource management, routine organization and IT management, this study states that there is a mediating role of organizational agility as a factor of agility and flexibility and the role of organizational routine mediation which is a source of inertia and stability in mediating IT capabilities against organizational performance. This research was conducted with a quantitative method on a number of hospital directors and heads of clinics owned by state-owned companies incorporated in Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Group and PT Kimia Farma Group. The results of this study will enrich previous studies that have already been carried out, with the context in companies in the field of hospitals and clinics in Indonesia.

 

"