Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One critique, among others, delivered to the existing criminal justice system is that its decision rarely solves problem. There's always a case that the justice's decision whether to acquit or to punish the suspect be refused by related parties. At this point, a new idea of restorative justice, a model of justice which emphasizes healing for all related parties, is then introduced.The writer proposes to combine the idea of restorative justice with another idea of diversion especially when the involved suspect is children."

"Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientadi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Dalam Hukum Adat Bali dikenal beberapa aturan yang mengatur menganai Tindak Pidana Adat Bali. Permasalahan adalah : Bagaimana Implementasi penerapan nilai-nilai Restorative Justice melalui mekanisme Mediasi Penal dalam penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali? Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana) akan tetapi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yaitu untuk menciptakan keseimbangan lahir dan batin yang sesuai dengan tujuan Hukum Adat Bali, maka penyelesaian dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Restorative Justice pantas dikedepankan. Salah satu bentuk penerapan Keadilan Restorative adalah dengan menggunakan mekanisme Mediasi. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Dalam Masyarakat Adat Bali yang berlandaskan nilai-nilai agama hindu, nilai-nilai Restoratif dapat dipergunakan dalam penyelesaian perkara-perkara adat. Dalam masyarakat adat bali terdapat lembaga-lembaga adat seperti Subak, Banjar, Desa Pekraman, Majelis Desa Pekraman dan sebagainya. Lembaga-lembaga adat ini berperan penting dalam membantu menyelesaikan suatu perkara-perkara adat yang terjadi dalam masyarakatnya. Dalam Masyarakat Adat Bali suatu perkara adat diselesaikan secara berjenjang dimulai dari penyelesaian secara intern kekeluargaan, kemudian penyelesaian diselesaikan ditingkat Banjar, jika gagal dilanjutkan dengan bantuan bendesa adat (Desa pekraman), apabila desa pekraman gagal dilanjutkan ke Majelis Desa Pekraman (MDP) yang diselesaikan pada awalnya tetap dengan mediasi (mejelis alit desa pekaraman), kemudian bila gagal dilanjutkan dengan sabha kertha (peradilan adat oleh Majelis madya desa pekraman), dan tingkat bandingnya oleh Majelis Utama Desa Pekraman. Dalam penyelesaian perkara adat juga terdapat sutau sinergi (kerjasama) antara Sub sistem peradilan Pidana (Kepolisian dalam bentuk Polisi masyarakat) bekerjasama dengan Lembaga adat (Banjar, Desa Pekraman, dan Majelis Desa Pekraman) yang kita kenal sebagai Model Hybrid Justice System. Penerapan model Hybrid Justice System masih berfungsi dengan baik dalam penyelesaian perkara-perkara pidana umum yang ringan maupun Tindak Pidana Adat Bali. Model Hybrid Justice System merupakan salah satu model dari penjabaran nilai-nilai Restorative Justice.

---

In the development of criminal law known restorative justice the justice recovery-oriented reconstruction (restoration). Customary law in Bali known some rules that govern Traditional Balinese about the crime. The problem is: How does the implementation of the application of Restorative Justice through the mechanism of mediation in the settlement of penal Criminal Adat Bali? In General, completion of a criminal to use the mechanism of formal judicial (criminal justice system) but to create harmony in society, namely to create the balance of birth and inner purpose in accordance with the customary law of bali, then finishing by using a values approach to Restorative Justice deserved the most noteworthy. One form of application of restorative justice is to use the mechanisms of mediation. Mediation is generally known as a form of alternative dispute resolution in civil law, but in its development of mediation can be done in criminal cases, known as penal of mediation. In indigenous communities, based on the Balinese hindu values, restorative values can be used in the settlement of cases of indigenous peoples. In bali there are indigenous institutions of indigenous peoples such as Subak, Banjar, Desa Pekraman, Majelis Desa Pekaraman (MDP) and so on. This indigenous institutions played an important role in helping solve a customs matters taking place within society. In the case of indigenous peoples indigenous to bali a tiered basis resolved starting from the resolution of internal kinship, then completed the present settlement of Banjar, if failed to proceed with the help of Bendesa adat (Desa Pekraman), in the Desa pekraman failed to proceed to the Majelis Desa Pekraman who settled at first stick with mediation (mejelis alit desa pekraman), then when it failed to proceed with the sabha kertha (indigenous justice by the Majelis Madya Desa Pekraman), and the level of the appeal by Majelis Utama Desa Pekaraman. In the settlement, there is an indigenous case synergies (of cooperation) between Sub criminal justice system (police, in the form of the police community) in collaboration with the Institute for indigenous peoples (Banjar, Desa Pekraman, and Majelis Desa Pekraman) that we know as a Model of the Hybrid Justice System. The application of model the Hybrid Justice System still works fine in the settlement of criminal cases of mild or general criminal adat bali. Model of the Hybrid Justice System was one of the models from the translation of the values of restorative justice."

"Pada hakikatnya negara menjamin perlindungan, pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang konsisten serta responsif pada kondisi maupun kebutuhan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subyek yang spesifiknya yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana). Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Tesis ini membahas tentang penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Pusat, bagaimana mekanisme penerapan restorative justice dalam menanganai perkara KDRT, serta mengetahui kendala penegak hukum khusunya penyidik dalam menyelesaiakan perkara KDRT terkait dengan penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Metro Jakarta Pusat, dimana warga kota Jakarta berada dalam berbagai suku dan budaya serta etnis yang beragam. Hasil penelitian ini bahwa penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai restorative justice dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat oleh penyidik dilakukan mesikipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya, hal ini dilakukan karena penyidik yang lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga tersebut serta lebih memperhatikan faktor-faktor sosial dan psikologis anak dalam rumah tangga tersebut. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polres Metro Jakarta Pusat follow up atau tindak lanjut perlindungan hukum terhadap korban sebagai upaya pencegahan dengan cara mewajibkan kepada pelaku kekerasan untuk wajib lapor. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku serta keluarga dalam mencari solusi yang terbaik (win-win solution).

---

In principal, the country guarantees the protection of individual, family and community through the development of consistent and responsive law reform towards the conditions and needs of the community. In the law reform including criminal law, the values that exist in the community must be considered. Domestic Violence has its own characteristics in which the perpetrators and victims are within the same domestic sphere. Generally, the resolution of a criminal case employs the formal justice mechanisms (Criminal Justice System). In the development of criminal law, Restorative Justice which is restorationoriented justice is employed to restore a case into its normal state (restoration).

This thesis discusses the implementation of restorative justice as an attempt in adjudicating domestic violence. The purpose of this study is to investigate the handling of domestic violence in Central Jakarta Metro Police Resort, the mechanism of the implementation of restorative justice in domestic violence cases, and to find out the constraints that the investigating officers have in solving the cases of domestic violence associated with the implementation of restorative justice. This research uses descriptive qualitative method. The study was conducted at the Central Jakarta Metro Police Resort which in charge for residents coming from various cultures and ethnics living in the area.

The results of this study revealed that the application of penal mediation as an implementation of the values of restorative justice in the cases of domestic violence that occurred in the area of Central Jakarta Metro Police Resort conducted by the investigating officers is employed because the unity of the household is primarily put into attention by considering the social and psychological factors of children. Until the completion of this study, the Central Jakarta Metro Police Resort keeps on following up legal protection for victims as prevention by requiring the crime abuser to do compulsory report to the police office. Furthermore, with the abuse compliance on the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the base for the PPA Unit investigating officers at the Central Jakarta Metro Police Resort to make a policy to resolve domestic violence cases through mediation between parties both victims and perpetrators as well as families in finding the best solution (win-win solution)."

"Keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya mengutamakan partisipasi langsung para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana, menjunjung tinggi nilai perdamaian, rekonsiliasi, serta pemenuhan kewajiban dan kepentingan para pihak secara sukarela. Sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana, keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana konvensional, misalnya dalam hal pemidanaan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya adalah pidana bersyarat. Sesuai dengan hasil penelitian, putusan-putusan pidana bersyarat, baik secara umum maupun seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 307 K/Pid.Sus/2010, Putusan Nomor: 732 K/PID/2010, Putusan Nomor: 43/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn., Putusan Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.Stb., dan Putusan Nomor: 243/Pid.B/2011/PN.Dmk., telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, akan tetapi belum secara keseluruhan. Selain itu, putusan pidana bersyarat yang tepat untuk menjadi bentuk penerapan keadilan restoratif hendaknya memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memaksimalkan ketentuan mengenai syarat umum dan syarat khusus seperti yang tercantum dalam Pasal 14a dan 14c KUHP.

---

Restorative justice essentially prioritizes direct participation of stakeholders in resolving the criminal case, upholding the values of peace, reconciliation, and the fulfillment of obligations and interests of the parties voluntarily. As a new approach in criminal law, restorative justice has principles that can be integrated into conventional criminal law, for example in terms of punishment. One form of punishment that has the potential to apply the principles of restorative justice in the criminal execution is conditional sentencing. In accordance with the results of the study, conditional sentences, both in general and as contained in Decision Number: 307 K/Pid.Sus/2010, Decision Number: 732 K/PID/2010, Decision Number: 43/Pid.B / 2012/PN.Kb.Mn., Decision Number: 229/Pid.B/2012/PN.Stb., and Decision Number: 243/Pid.B/2011/PN.Dmk., has applied the principles of restorative justice, but not on the whole. Moreover, conditional sentences which want to be an appropriate form of restorative justice should contains the principles of restorative justice and maximizing the provision of general and special terms and conditions as set out in Article 14a and 14c of the Indonesian Penal Code."

"ABSTRAKKejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia.Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausakejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selaludicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dankuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yangada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pidana ganti kerugiantelah difungsikan sebagai syarat khusus dalam praktek pengadilan selama ini, danbagaimana semangat Restorative Justice diwujudkan dalam kebijakan formulasipidana ganti kerugian bagi korban sebagai syarat khusus dalam putusan pidanabersyarat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, diperolehgambaran bahwa secara yuridis, Indonesia telah merumuskan adanya lembagapidana bersyarat dalam induk hukum pidananya (KUHP) dan pidana gantikerugian (KUHAP). Namun penerapan pidana ganti kerugian sebagai syaratkhusus dalam putusan pidana bersyarat selama ini kurang difungsikan. Adanyaberbagai kendala di lapangan dianggap sebagai hambatan dalam penerapan pidanabersyarat tersebut. Kendala tersebut baik berada pada pembinaan, kendala yuridisdan perundang-undangan, kendala teknis dan administrasi, maupun kendalasarana dan prasarana. Terdapat tiga model perumusan formulasi pidana bersyaratyaitu sistem continental dan sistem common law. Pada sistem continental, pidanatetap dijatuhkan, hanya saja pelaksanaannya ditiadakan dengan syarat-syarattertentu. Sedang pada common law system terdakwa hanya dinyatakan bersalahsedangkan pidananya ditunda. Adapun KUHP menganut system campuran dengansistem continental lebih dominan sebagai model ketiga. Restorative Justice sendirimuncul sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dan tindakan kepada parapelakunya perlu diusahakan berbagai cara agar tercapai tujuan pemidanaan sepertimencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana,menyelesaikan konflik, memuIihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasadamai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana,ternyata telah mengilhami para hakim dalam mengambil putusan pidana gantikerugian sebagai syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat. Maka dengandirumuskanlah Konsep KUHP sebagai salah satu usaha penal reform (legalreform) mampu merumuskan pidana bersyarat dan pidana ganti kerugian sebagaisalah satu alternative pemidanaan dengan semangat Restorative Justice.

---

ABSTRACTCrime is present not only in the majority of societies of one particular species butin all society that is not contronted with the problem of criminality. It is formchanges : the act thus caracterize are not the same every where : but every whereand always, there have been men who have behaved in such a way as to drawupon then selves penal repression. (Emile Durkneim, 1971 : 6) This research aimto know how far suspended sentence using approach of normative obtained thatby rule Indonesia have formulated the existence of conditional sentence in thecriminal law mains (KUHP), but in practice less is functioned. As for KUHPembrace mixture system with system of continental more dominant. As effort toovercome badness and act to the perpetrator need various means is performed byeffort to target of centencing like prevention of crime, finishing conflict, curingbalance, delivering to feel peace in society, and free to feel guilty at punished. Tosupport that thing is, hence formulated by concept of KUHP as one of the effortpenal reform. Conception KUHP formulate various alternative sanction having thecharacter to avoid of short term sentence for example social servis order andprobation as substitution of custodial sentence. This thesis discusses the issue ofcriminal sentencing in personal reparation to the victim as the special condition inprobation sentencing in Indonesia. The research which is judicial normative innature and utilizes data gathering methods of literature review including primarylegal material, secondary legal material, secondary legal material, tertiary legalmaterial, as well as empirical research through in depth interviews with competentsources. Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing theharm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the partiesthemselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead totransformation of people, relationships and communities. Meanwhile, the basicused by the judge at Tangerang District Court, Koto Baru District Court inawarding sentence with probation in special condition of restitution is primarilyfor creating a sense of justice for both the convict and the victims alike. Where thejudges are ready making the sentencing base on Restorative Justice as how theytreat the victims to have a restitution for what they have lost because of whatcriminal do to them."

"Gambaran perkembangan retorative justice didunia dan juga di Indonesia menjadikan bahwa restorative justice merupakan suatu konsep yang "terbuka". Konsep ini masih terus dikembangkan dalam upaya mencari mekanisme penanganan perkara pidana yang menjamin tercapainya tujuan dari bekerjanya hukum pidana, bekerjanya system peradilan pidana termasuk didalamnya kualifikasi tindak pidana dan model penanganannya. Konsep yang secara internal berkembang dalam berbagai masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Konsep ini akan terus berkembang seiring pengalaman, dan hal ini membantu menjelaskan mengapa konsep restorative justice menjadi sangat diperdebatkan."

"Kelebihan kapasitas (overcrowding) pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan sejak lama. Hal ini dipicu oleh tingginya angka kriminalitas, terutama pada tindak-tindak pidana ringan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat suatu metode yang mulai diterapkan pada proses penanganan tindak pidana di Indonesia, yakni keadilan restoratif (restorative justice). Berbeda dengan hakikat pidana yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada pengembalian keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana tidak melulu diberikan hukuman, melainkan diharuskan untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada korban guna memperbaiki kondisinya. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana di Indonesia masih sangat baru. Dengan demikian, dilakukan penelitian terhadap perbandingan pengaturan mengenai keadilan restoratif yang ada di Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keadilan restoratif dan pelaksanaannya di Australia yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara ini menunjukkan bahwa di Australia, pengaturan mengenai keadilan restoratif sudah setingkat undang-undang di negara bagian dan memiliki suatu asosiasi yang secara khusus mengurus mengenai pelaksanaannya di seluruh Australia. Sedangkan, pengaturan mengenai keadilan restoratif yang ada di Indonesia masih ada di tingkat organisasi, yaitu kejaksaan dan kepolisian, yang membuat beberapa regulasi yang ada dalam kedua peraturan menjadi tumpang tindih. Melihat hal tersebut, Indonesia pun perlu membuat peraturan setingkat undang-undang agar memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan keadilan restoratif. Di mana di dalam peraturan tersebut akan diatur mengenai persyaratan pemberian keadilan restoratif, mekanisme pelaksanaan dalam setiap tingkat proses peradilan pidana, serta kewenangan badan atau aparat penegak hukum yang melaksanakannya. Hal ini dapat menjadi catatan bagi kepentingan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di masa mendatang. Selain itu, mengingat wilayah Indonesia yang luas, perlu dipertimbangkan untuk membentuk suatu badan khusus yang mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan keadilan restoratif oleh para aparat penegak hukum.

---

Overcrowding in Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) in Indonesia has been a problem that has not been resolved for a long time. This is due to the high crime rate, especially in less serious offenses. To overcome this, there is a method that has begun to be applied to the criminal justice process in Indonesia, namely restorative justice. In contrast to the nature of crime which focuses on punishment, restorative justice emphasizes recovering to the situation after a crime has occurred. In taking responsibility for his actions, the criminal offenders are not given punishment, but are required to do or give something to the victim in order to recover their condition. The implementation of restorative justice in the criminal justice process in Indonesia is still very new. Thus, this research was conducted on a comparison of regulations regarding restorative justice in Indonesia and Australia. This research aims to find out how the regulation of restorative justice and its implementation in Australia that can be an exemplification for Indonesia. The results of the research that was conducted using the literature study and interview method show that in Australia, regulations regarding restorative justice are an act in the state and have an association that specifically manages its implementation throughout Australia. Meanwhile, regulations regarding restorative justice in Indonesia still only at the organizational level, such as the attorney's office and the police, which makes some of the provisions in the two regulations overlap. Therefore, Indonesia also needs to make regulations at the level of act to provide legal certainty regarding the implementation of restorative justice. Where in the regulation will be included the requirements for restorative justice, the implementation mechanism at each level of the criminal justice process, as well as the authority of law enforcement agencies or officials who carry it out. This can be a note to draft a new Criminal Procedure Code in the future. In addition, given the vast territory of Indonesia, consideration should be given to establishing an association to regulate and supervise the implementation of restorative justice by law enforcement officials."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."