Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru sebagai sarana evaluasi pendidikan baru di Indonesia dengan dibentuknya Asesmen Nasional (AN). Namun, masih terbatasnya studi terdahulu mengenai evaluasi dan permasalahan Asesmen Nasional dalam institusi pendidikan jenjang SMP menjadikan penelitian ini sebagai studi baru dalam memberikan evaluasi komprehensif dan rekomendasi terhadap institusi yang menjalani Asesmen Nasional. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan institusi pendidikan dalam memenuhi tujuan kebijakan AN. Peneliti berargumen jika ketidakmampuan institusi pendidikan adalah salah satu aspek yang membuat ketidaktercapaian tujuan kebijakan AN. Penelitian terdahulu yang menggunakan SWOT kurang mampu menjelaskan aspek partisipasi sehingga peneliti menggunakan Soft Systems Methodology untuk melihat aspek tersebut. Hasil dari penelitian ini guna memberikan rekomendasi terhadap penerapan AN berdasarkan hasil yang diperoleh dalam tahapan SSM.

---

The Indonesian government has released a new policy to evaluate education in Indonesia with the training of Asesmen Nasional (AN). However, the limitations of previous studies regarding the evaluation and problems of the AN in educational institutions at the junior high school level make this research a new study in providing comprehensive evaluations and recommendations for institutions undergoing AN. This program evaluation aims to evaluate the ability of educational institutions to meet the objectives of the AN policy. Researchers argue that the incompetence of educational institutions is one of the aspects that make the AN policy objective unattainable. Previous studies using SWOT were less able to explain aspects of participation, so researchers used Soft Systems Methodology to look at these aspects. The results of this study are to provide recommendations for the application of AN based on the results obtained in the SSM stages."

"A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer.

---

A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer."

"Kajian ini merupakan kajian praktik terbaik kepemimpinan sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) periode 2009-2012 yang terindikasi mampu menghasilkan transformasi. Soft systems methodology (SSM) digunakan sebagai metoda dalam kajian ini karena SIKL dipandang sebagai human activity systems. Di sisi lain, kepemimpinan Kepala SIKL periode 2009-2012 diapresiasi dan diakui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memiliki peran yang besar terhadap transformasi yang terjadi di SIKL, dan kepemimpinan Kepala SIKL periode 2009-2012 tersebut mendapatkan perhatian dari University of Malaya dan Chulalongkorn University. Sehingga kajian ini akan menggunakan cognitive mapping (CM) untuk memperkaya SSM.Hasil kajian menyimpulkan empat (4) praktik terbaik kepemimpinan sekolah di SIKL periode 2009-2012 yang menjadi pelajaran, yaitu: 1) SIKL menggunakan konsep ?baik dulu pintar kemudian? untuk menentukan arah pengelolaan sekolah; 2) Konsep ?baik dulu pintar kemudian? diupayakan terwujud melalui strategi penyediaan contoh yang patut dan nyata bagi peserta didik oleh Kepala SIKL periode 2009-2012; 3) Komite SIKL periode 2010-2012 terlibat secara maksimal dalam menunjang pengelolaan SIKL; 4) Kepala SIKL periode 2009-2012 menggunakan cara informal dalam melakukan supervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan peserta didik SIKL sebagai user.

---

This is a best practice leadership study of Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) period of 2009-2012, which indicated able to do successful transformation. Soft systems methodology (SSM) is used as a method of this study, because SIKL is considered as human activity systems. On the other hand, principal leadership of SIKL period of 2009-2012 was appreciated and recognized by the Embassy of the Republic Indonesia in Malaysia because of taken a significant role to the transformation process of SIKL, and also recognized by University of Malaya Malaysia dan Chulalongkorn University Thailand. Thus, this study will use cognitive mapping (CM) for enhancing SSM.

This study concludes four (4) best practices leadership of Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), they are: 1) SIKL period of 2009-2012 applied concept of ?good before smart? for directing school activities; 2) The concept of ?good before smart? was realized by strategy to providing appropriate and real model for students by SIKL?s principal period of 2009-2012; 3) SIKL?s committee period of 2010-2012 got involved in significant means for supporting successful of SIKL; 4) Informal way was used by SIKL?s principle period of 2009-2012 for supervising teaching process which utilizing students as user."

"Penelitian ini mengkaji tentang upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan menggunakan metode Soft Systems Methodology (SSM) dan ditujukan untuk problem solving interest. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sehingga upaya yang dilakukan dapat meningkatkan kompetensi pengawas sehingga kelak dapat berkinerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut peneliti merumuskan tujuan yakni mengkontruksi proses pembelajaran pada kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah pada bidang penelitian dan pengembangan dilakukan melalui proses pembelajaran dengan aktifitas-aktifitas yang logis pada kegiatan pelatihan, mentoring dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah.

---

This research study about the efforts to increase the competence of school superintendent in generating of research and development at Education Chamber of Morowali Regency by using Soft Systems Methodology (SSM) and aimed at problem solving interest. The problem in this study is how the learning process at school superintendent competence building activities so that the efforts made to improve the competence of superintendents that can later be performed in accordance with their competence. To answer the research problem, the researcher formulates the goal to construct the learning process at school superintendents competence building activities in generating of research and development. The findings in this study conclude that the school superntendents to improve competence in generating of research and development through the learning process with a logical activities through training, mentoring and empowerment Working Group School Superintendent."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi,penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini penting karena keberadaanpemerintah dalam proses pengelolaan TKI ini masih dirasakan kurang optimal karena adanyatumpang tindih wewenang sehingga membingungkan para stakeholders yang harus dilayanidan terutama bisa merugikan para CTKI dan TKI. Karena pengelolaan TKI ini begitukompleks, melibatkan banyak stakeholders dengan berbagai tindakan dan pemikirannyamasing-masing serta problemnya sangat tidak terstruktur, maka perumusan untuk mencarioptimalisasinya dilakukan dengan menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) dalamkerangka Action Reserearch atau biasa disebut SSM based- Action Research (SSM Based-AR). Sementara itu, sebagai kerangka teorinya, digunakan New Institutionalism in EconomicSosciology karya Victoer Nee (2003). Penelitian ini menjadi terasa soft karena baik dalamkerangka teori maupun metodanya, unsur sosial budaya menjadi perhatian penting.Kompleksitas dalam pengelolaan TKI khususnya menyangkut promosi, penempatan danperlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat diurai secara bertahap dengan menggunakanSSM sehingga dapat dirumuskan suatu tindakan perbaikan dalam hal kebijakan pada tingkatmakro, perbaikan pelayanan pada tingkat meso dan pemulihan interaksi sosial budaya padakomunitas bahkan individu di kantong-kantong TKI pada tingkat mikro.

---

ABSTRACTThis study aims to define the optimalization of role of government in the promotion,placement and protection of Indonesian Overseas Workers. This is important because thepresence of government in the management of these overseas workers still felt less thanoptimal due to the overlap of authority thus confusing the stakeholders who have been servedand can be particularly detrimental to the overseas workers candadate and workers. Becausethe management of workers is so complex, involving many stakeholders with differentactions and thoughts of each and the problem is ill-structured, the formulation to optimalizethe role of government using Soft Systems Methodology (SSM) in the framework of ActionReserearch as called SSM based-Action Research (SSM based-AR). In the meantime, as aframework theory, used New Institutionalism in Economic Sosciology of Victor Nee (2003).This study becomes noticeably soft as well in terms of theory and the method is because thesocial and cultural elements identied as significant attention. The complexity in themanagement of Indonesian Overseas Workers gradually be parsed using the SSM so thatcorrective action can be formulated in terms of the policy at the macro, improve service atmeso level and restoration of socio-cultural interaction in communities and even individualsin the workers enclaves on a micro level."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Revolusi industri 4.0 mendorong transformasi birokrasi modern menuju Digital Bureaucracy sebagai proses peningkatan efisiensi sistem administrasi dan koordinasi dari sebuah perusahaan. Riset evaluasi ini hadir untuk menyumbangkan kebaruan substansi dan metode evaluasi yang relevan untuk mengevaluasi Program Budaya sebagai program internalisasi nilai perusahaan yang ditinjau implementasi Digital Bureaucracy di dalamnya. Studi-studi terkait yang sudah ada sebelumnya hanya berfokus pada perubahan digital dari perangkat kerja tanpa meninjau aspek sosiologis dari dinamika kepegawaiannya. Riset evaluasi ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi kondisi human activity systems dari Program Budaya menggunakan alat evaluasi yang dapat memotret peralihan menuju birokrasi digital. Evaluasi ini ditujukan pada Program Budaya PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan model evaluasi Organization-Building (form, administrative systems, technology, dan coordination) digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang nantinya membuahkan rekomendasi kebijakan implementasi dan signifikansi Program Budaya agar optimal. Evaluator juga menggunakan Soft Systems Methodology agar bisa memahami subjek evaluasi secara komprehensif dan bertujuan mengungkap theoretical findings dari konsep Digital Bureaucracy pada aktualisasi Program Budaya dan untuk problem solving atas situasi problematis. Hasil evaluasi menunjukan substansi Program Budaya masih kurang sesuai dengan konteks kebutuhan para pegawai akan pemahaman digital serta hambatan dari pegawai sendiri yang tidak mengikuti proses rangkaian kegiatan Program Budaya yang berimbas pada munculnya hambatan digital awareness yang menganggu proses menuju Digital Bureaucracy.

---

The industrial revolution 4.0 encourages the transformation of modern bureaucracy to Digital Bureaucracy as a process of increasing efficiency of the administration and coordination system in company. This evaluation research wants to explain the substance of novelty and evaluation methods that are relevant for assessing Program Budaya as a program for internalizing corporate values that has been revised by the implementation of the Digital Bureaucracy in it.

Previous related studies only focused on the digital changes of work sets without reviewing the sociological aspects. This evaluation research fills this expenditure by evaluating the condition of the human activity system of Program Budaya using evaluation tools that can describe the transition to a Digital Bureaucracy.

This evaluation is aimed at Program Budaya PT Pelabuhan Tanjung Priok using the Organization-Building evaluation model (form, administration system, technology, and coordination) to measure the success of the program which will later result in recommendations for policy implementation and the significance of Program Budaya to be optimal. The evaluator also uses the Soft Systems Methodology to understand the evaluation of the subject comprehensively and aims to reveal theoretical findings from the concept of Digital Bureaucracy in the actualization of Program Budaya and solving problematic situations.

The results of the evaluation show that the substance of Program Budaya is still not in accordance with the context of the needs of employees for digital understanding as well as obstacles from employees themselves who do not participate in the process of Program Budaya which impacting on digital awareness barriers that interfere with the process towards Digital Bureaucracy."

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia mengembangkan Program Adiwiyata untuk mendorong Perubahan dan Dampak Sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program Adiwiyata masih terkendala dengan perbedaan pandangan terkait definisi masalah. Perbedaan pandangan ini membuat tiap sekolah memiliki implementasi yang berbeda-beda dan dapat membuat program kurang berjalan efektif dalam mencapai tujuannya. Studi evaluasi ini bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan program Adiwiyata dalam membuat transformasi sosial khususnya dalam lingkungan sekolah. Evaluasi ini akan menggunakan Main Analytical Categories, terutama relevansi dalam membuat kerangka model evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perencanaan dan pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai kerangka kerja yang akan dilakukan dan diterapkan dalam metode Soft Systems Methodology. Evaluasi ini dilakukan di SDN Sukasari 6, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi.

---

The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbud Ristek) of the Republic of Indonesia developed the Adiwiyata Program to encourage Societal Change and Impact for sustainable development. In its implementation, the Adiwiyata program is still constrained by different views on the definition of the problem. This difference in views makes each school have different implementations and could make the program less effective in achieving its goal. This evaluation aims to find out the success of the Adiwiyata program in making a social impact, especially in the school environment. This evaluation will use the Main Analytical Categories, especially impact in making the evaluation model framework to get a comprehensive picture of the planning and implementation of the program. This evaluation also evaluates whether the Adiwiyata program has been running according to its objectives as a framework to be carried out and applied using Soft Systems Methodology. This evaluation was conducted in SDN Sukasari 6 Babakan, Subdistrict Tangerang, Tangerang City, Banten using in-depth interviews, document analysis, and observation."