Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan penting bagi sebuah negara dalam mengelola tujuan bernegara, pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Namun, persoalan proses masih kurang dilihat dalam perspektif tatakelola daripada perspekif hukum dan ekonomi. Perspektif tatakelola (governance) menawarkan cara pandang dari administrasi publik bagaimana membangun  proses yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Persoalan yang banyak dihadapi oleh banyak negara tidak terkecuali bagi Indonesia. Pengalaman mengelola pembangunan dan anggaran di era kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde baru dan saat ini reformasi memiliki perbedaan baik karena pengaruh lingkungan eksternal maupun dinamika lingkungan internal. Olehkarenanya tatakelola proses perencanaan dan pembangunan mengalami tantangan yang berat akibat perubahan yang terjadi di lingkungan eketernal dan internal, begitu halnya tekanan pada orientasi dan prosesnya.

Penelitian ini menggunakan perspektif tatakelola untuk melihat penyebab dari tatakelola proses perencanaan dan penganggaran yang terfragmentasi baik dari sisi eksternal, internal, orientasi dan proses. Selain itu penelitian ini bermaksud mencari faktor penyebab tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tatakelola perencanaan dan penganggaran yang masih kurang optimal dibanding dengan negara regional lainnya. Faktor-faktor yang ditemukan dari pertanyaan penelitian selanjutnya dikonstruksi sebagai usulan transformasi tatakelola dalam mengatasi fragmentasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik pengumpulan dan analisa data kualitatif. Dari data dan analisa data dapat disimpulkan bahwa faktor persaingan atau rivalitas antara lembaga perencanaan dan peanganggaran memnyebabkan pilihan tatakelola cenderung memisahkan antara keduanya dan menempuh cara koordinasi dan sinkronisai dalam mengatasi dampak deviasi antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan. Sedangkan, transparansi yang bukan bersumber dari inisiatif internal organisasi cenderung membatasi diri untuk menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran ke publik, selama tidak ada permintaan publik melalui prosedur kebebasan memperoleh informasi publik. Akuntabilitas lebih mencerminkan hubungan antara eksekutif dan legislatif tanpa banyak melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik menjadi rendah karena transparansi yang terbatas, dan minimnya kapasitas literasi publik terkait perencanaan dan penganggaran. Distorsi dalam proses merupakan akibat perilaku eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan mekanisme informal dan pengaruh jejaring politisi dan pengusaha dalam mempengaruhi keputusan anggaran.

Kata Kunci: Tata Kelola, Perencanaan, Penganggaran, Fragmentasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi

---

The planning and budgeting process is critical for a country in controlling state goals, and development, and allocating resources to meet shared goals. However, process challenges are still seen more from a legal and economic point of view than from a governance. The governance point of view provides public administration insight into how to create procedures that are effective, efficient, transparent, accountable, and participatory. Indonesia is not immune to the issues that many other countries experience. Because of the effect of the external environment and the dynamics of the internal environment, experiences in managing development and budgeting over the eras of independence, guided democracy, the New Order, and the present reform phase varied. The governance of planning and development processes is facing significant problems as a result of changes in the external and internal environments, as well as pressure on orientation and procedures.

This research examines the causes of fragmented governance of the planning and budgeting process from the external, internal, orientation, and process perspectives. Furthermore, the purpose of this research is to identify the elements that contribute to the lack of openness, accountability, and public participation in planning and budgeting governance in comparison to other regional nations.The elements discovered in the study questions are then built into a suggested governance revolution aimed at overcoming fragmentation, transparency, accountability, and participation.  The factors found in the research questions are then constructed as a proposed transformation of governance in overcoming fragmentation, transparency, accountability, and participation.

This study employed constructivsm approach using qualitative data collecting and analytic approaches to solve these research issues. According to the data analysis, aspects of rivalry between planning and budgeting agencies drive the choice of governance to tend to divide the two and to take coordination and synchronization in overcoming the impact of deviations between what is planned and what is budgeted. Meanwhile, transparency that is not initiated by the internal organization tends to be limited to communicating activity plans and budgets to the public, as long as no public request is made through the procedure for freedom of accessing public information. Accountability focuses on the connection between the administration and the legislative, with little publicparticiapation as result of a lack of openness, accountability at the inter-agency level, and a lack of public literacy skills on planning and budgeting. Informal channels and the effect of politicians and businessmen's networks has distorted the budgeting process between legislation and legislative."

"Indonesia mengimplementasikan MTEF secara meneyluruh dalam perencanaan dan penganggaran pada RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011. MTEF bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Mengingat luasnya lingkup perencanaan dan penganggran, penelitian difokuskan pada bagaimana pengaruh pengimplementasian MTEF terhadap perencanaan penganggaran serta melihat dampak penerapannya di beberapa negara dan di Indonesia. Secara khusus di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat perbaikan dalam mekanisme perencanaan penganggaran dengan diterapkannya MTEF. "

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative efficiency diKementerian Pertanian yang tidak berjalan, serta menemukan rumusan allocative efficiencyyang tepat agar dapat dicapai belanja berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigmapost-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif dan mengambil obyekkasus Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan : i allocativeefficiency tidak berjalan di Kementerian Pertanian disebabkan : a pengalokasian anggaranKementerian Pertanian belum berdasarkan pada skala prioritas; b perencanaanpenganggaran belum mencantumkan skala prioritas; c alokasi anggaran KementerianPertanian tidak sesuai dengan skala prioritas; dan d tidak adanya keterkaitan antara RPJMN,Renstra, RKP, Renja dan RKAKL/ DIPA; serta ii tidak adanya rumusan allocativeefficiency yang tepat di Kementerian Pertanian, disebabkan : a Kementerian Pertanianbelum melakukan realokasi anggaran dengan baik; b penerapan performance-basedbudgeting PBB baru sebatas terminologi dengan informasi kinerja yang belum dapatmemberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerjapenganggaran kurang dilaksanakan dengan baik serta penerapan standar biaya belum ideal; c pelaksanaan medium term expenditure framework MTEF tidak disiplin denganpemahaman mengenai forward estimate masih kurang serta belum adanya titik temu antaratop down dengan bottom up budgeting; dan d kelembagaan Kementerian Pertanian terkaitpenganggaran tidak mendukung pencapaian allocative efficiency.

---

Budgeting is the most central and influencing activity of a whole aspects in the governmentthat one of its duty is to allocate budget approriately. In practice, the government hasimplemented a reform in state finance management. However, current process of budgetallocating has not reflected measures and mechanisms that meet the principles in budgetingreform. This research aims to analyze allocative efficiency in Ministry of Agriculture that hasnot well performed and to determine the most appropriate formula of allocative efficiency inorder to achieve a high quality spending. This research applies a post positivism paradigmthat employs qualitative data collecting and Ministry of Agriculture as case object. This paperconcludes that i allocative efficiency is not well implemented in Ministry of Agriculture,the reasons are a budget allocating in the Ministry has not based on scale of priorities b its budget planning has not included scale of priorities c budget allocation in the Ministrydoes not conform to the scale of priorities and d there is not a linkage on Medium TermsPlan, Strategic Plan, Annual Government Plan, Annual Plan and Budget Document ofMinistry of Agriculture ii a proper concept of allocative efficiency has not appplied in theMinistry, due to a Ministry of Agriculture has not well reallocated its budget b performance based budget is implemented at a terminological level, which is defined as aperfomance information that cannot provide a clear direction in budget execution, moreover,monitoring and evaluation of the budget performance has not properly conducted andstandard cost has not been ideally implemented c MTEF is not optimally implemented,since its understanding on the concept of forward estimate remains low and meeting point oftop down and bottom up budgeting has not been established and d the budgetinginstitutions in Ministry of Agriculture do not support in achieving allocative efficiency."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"ABSTRAKPensiun dapat ditanggapi negatif oleh seseorang yang akan mengalaminya. Hal ini akan menimbulkan kecemasan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, BKD Kota Bekasi mengadakan kegiatan pembinaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat pensiunan PNS yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, yaitu kelemahan beberapa aspek dalam desain kegiatan, tidak adanya pengelompokan terhadap minat peserta dalam berwirausaha, dan ketiadaan bantuan modal kepada peserta. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan BKD Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan atas desain kegiatan, mengelompokkan minat peserta dalam berwirausaha, dan memberikan bantuan modal kepada peserta.

---

ABSTRACTPension seldom implicate in negative reaction for those who face it. It can create an erve, which in some rate can worsen mental and physical condition of the retirees. For that reason, Bekasi Municipality have made an orientation program for public servants which will enter critical retirement age.

This research's aim is to describe the retiree's opinion who entered the program in 2007, using qualitative approach. Researcher found that the reare some aspects which limits the program, such as in the design of the activity, no grouping on the participants' interest in entrepreneurship, and lacks of capital-loan to the participants. Due to that situation, this research suggest Bekasi Municipality to improve the design of activity, group the participants by their interests in enterpreneurship, and give capital-loan to the paricipants."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik.

---

This thesis discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation.

The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKA-K/L to be more transparant and opened to the public."