Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tersebut telah membuat beberapa kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menitikberatkan pada pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke lokasi Wajib Pajak menjadi tidak bisa dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Untuk mengevaluasi hal tersebut penulis akan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, dan data sekunder yang akan diperoleh dari data internal pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Informasi-informasi tersebut diharapkan dapat memberikan input, feedback, maupun nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 telah dilaksanakan secara efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu selama masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di masa pandemi Covid-19, seperti komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan Wajib Pajak dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faximile atau saluran online lainnya, serta closing conference melalui video conference. Beberapa penyesuaian kegiatan tersebut dinilai lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung jika dibandingkan dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku sebelum masa pandemi Covid-19, kecuali untuk closing conference yang dinilai lebih efektif untuk dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.

---

The Covid-19 pandemic has had a massive impact on aspects of Indonesian people's lives. To overcome the spread of Covid-19, one of the steps taken by the government is the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). The PPKM has made it impossible to carry out several tax audit activities that focus on face-to-face meetings and direct visits to taxpayer locations. This study intends to evaluate the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic at the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. To evaluate this, the writer will use primary data in the form of interviews with taxpayers and tax examiners, and secondary data that will be obtained from internal data from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. It is hoped that this information can provide input, feedback, as well as added value and provide adequate assurance that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic has been carried out effectively. The results of this study indicate that the implementation of tax audits at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu during the Covid-19 pandemic has gone well. There are adjustments to the implementation of certain activities in the context of carrying out duties in the audit field in connection with the implementation of tax audits carried out during the Covid-19 pandemic, such as communication, borrowing documents, summoning taxpayers via email, telephone, chat and other online channels, notification letters Examination Results (SPHP), responses, invitations, and related documents are submitted to Taxpayers via facsimile or other online channels, as well as closing conferences via video conferencing. Some of these activity adjustments are considered to be more effective, efficient, and provide immediate benefits when compared to the inspection procedures that were in effect before the Covid-19 pandemic, except for closing conferences which are considered more effective to be carried out in person or face to face."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyesuaian rencana pemeriksaan (audit plan) dan program pemeriksaan (audit program) pada saat terjadinya pandemi covid 19 dan juga untuk melakukan analisis kendala-kendala terkait pelaksanaan audit plan dan audit program. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara kepada pemeriksa pajak dan data sekunder berupa dokumen audit plan dan audit program. Metode analisis yang digunakan berupa descriptive qualitative analysis dan content comparative analysis. Hasil penelitian terhadap dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan menunjukkan bahwa penentuan metode dan teknik pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Atas keadaan tersebut pemeriksa dapat membuat usulan perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan, melakukan pengungkapan pada laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan atau melakukan pengungkapan pada realisasi program pemeriksaan. Pengungkapan pada laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan merupakan cara yang paling efektif dilakukan karena menyingkat waktu dan dapat menggambarkan kegiatan selama proses pemeriksaan yang terjadi. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan audit plan dan audit program berupa kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri berupa pembatasan untuk tatap muka dan kunjungan langsung ke lokasi wajib dan kebijakan dari wajib pajak berupa penutupan kantor / lokasi wajib pajak (lockdown) dan pengaturan bekerja para karyawannya secara work from office dan work from home.

---

This study evaluates the adjustment of audit plans and audit programs during the COVID-19 pandemic and analyzes constraints related to implementing audit plans and program audits. This study gathered primary data from tax auditors through interviews and secondary data from audit plan documents and audit programs. A descriptive qualitative analysis and a comparative content analysis are used as analytic techniques. The audit plan and audit program documents reveal that the audit standard determined the audit method and technique. Certain inspection activities are prohibited due to the COVID-19 pandemic. Under these circumstances, the examiner may make recommendations for changes to the audit plan and program, disclose information on the Audit Result Report and audit work paper, or disclose information about the audit program’s implementation. Disclosure of the inspection report and examination work paper is the most efficient method because it saves time and allows for the description of activities during the inspection process. The obstacles faced during the implementation of audit plans and audit programs from the Directorate General of Taxes are restrictions on face-to-face meetings and visits to the location. Other obstacles from the taxpayer are the closure of the office and the working arrangements of its employees on work from the office and work from home."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkulu Dua. Evaluasi dilakukan atas faktor dukungan manajemen puncak, regulasi, kualitas pemeriksaan, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data pada KPP dan hasil wawancara dari responden kepala unit, wajib pajak, konsultan dan pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh faktor mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor manajemen puncak dan sistem informasi mendukung efektifitas pemeriksaan pajak secara tidak langsung karena meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas proses pemeriksaan. Faktor regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturannya saja, namun yang penting adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut. Faktor wajib pajak yang menentukan adalah sikap kooperatif wajib pajak saat pemeriksaan. KPP Bengkulu Dua memiliki kecukupan pada seluruh faktor pendukung efektifitas pemeriksaan pajak, kecuali faktor sikap wajib pajak yang lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan sikap wajib pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.

---

This study evaluates the effectiveness of tax audits at the Bengkulu Dua Tax Office. The evaluation is carried out on factors of top management support, regulatory, audit quality, tax auditors, taxpayers, and information systems. This research uses a case study approach with descriptive qualitative analysis on tax offices' data and interviews with respondents from unit heads, taxpayers, consultants, and auditors. The results showed that all factors affect the effectiveness of tax audits. Top management factors and information systems indirectly support the effectiveness of tax audits because they increase the competence of tax auditors and the quality of the audit process. Regulatory factors are not enough to be considered by the existence of the rules, but what is important is how the regulations are implemented. The taxpayer factor is determined by its cooperative attitude during the audit. Bengkulu Dua Tax Office has adequacy on all factors supporting the effectiveness of tax audits, except for the attitude factor of the taxpayer, which is more influenced by the choice of the taxpayer. For this reason, it is necessary to disseminate information to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits."

"The aim of this study is to explain the implementation of tax audit policy in KPP Jakarta Gambir Dua and to explain the influence of audit policy in attaining target of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua. The method of study that used in descriptive statistics is data tabulation through frequency calculation, and inferential statistic, viz correlation test to measure the variable influence of audit policy implementation to the target attainment of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua based on quarterly since 2002 to 2004.

The result of study indicates that realization of accomplished SP3 that does not meet standard of stipulated achievement occurred on fourth quarterly in 2002, and first and fourth in 2003. It indicates that impact of policy encourages the audit in order to add audit of income. Yet, in general, the average value of realization of accomplishment attainment SP3 is greatest than stipulated achievement standard.

The result of study of accomplishment for SP3 has enough correlation but negative toward target attainment of tax income, because free of differentiation of achievement standard of accomplished SP3 between potential that yield tax audit which should be attained by auditor of tax audit in tax audit policy."

"Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut.

---

The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive."

"Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian, efisiensi untuk usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kecukupan untuk sejauh mana pencapaian hasil memecahkan masalah, pemerataan untuk insentif pajak diberikan kepada semua kelompok yang berbeda, responsivitas untuk kebijakan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan mengevaluasi manfaat pencapaian kebijakan serta kepatuhan wajib pajak untuk mengevaluasi apakah adanya insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk melapor pajak. Evaluasi insentif pajak ini ditujukan kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas pajak UMKM di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan dan 5 UMKM di Bekasi Selatan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedur pemanfaatan dan telah meningkatkan pelayanan. Namun manfaat insentif pajak masih belum tercapai, walaupun kebijakan ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi perpajakan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait perpajakan.

---

This study describes research evaluating the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic. The aim is to examine and determine the effect of tax incentives based on PMK No. 44/PMK.03/2020 up to PMK No. 3/PMK.03/2022 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 CoronaVirus Disease Pandemic. Using the evaluation criteria of effective policies to evaluate the achievement results, efficient efforts made to achieve the desired results, adequate results to solve problems, equity for tax incentives given to all different groups, responsiveness to tax incentive policies according to needs and accuracy in evaluating the benefits of achieving policies and taxpayer compliance to evaluate whether the existence of tax incentives can encourage MSME business actors to report taxes. The evaluation of this tax incentive is aimed at business actors or people responsible for MSME taxes in South Bekasi. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through questions to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policymakers and 5 MSMEs in South Bekasi. The Government has provided ease of use procedures and has improved services. However, the policy given to individual and corporate taxpayers failed to achieve the benefits of tax incentives. So, it is necessary to make improvements in disseminating tax information and providing education to taxpayers related to taxation. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak.

---

The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections"

"Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio."