Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Akan tetapi, peningkatan PDRB sub sektor restoran di Kota Bandung tidak proporsional dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang befokus terhadap implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah restoran tidak proporsional dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam implementasi kebijakan pajak restoran, antara lain terkait regulasi izin usaha restoran, petugas Dinas Pelayanan Pajak yang melakukan pungutan liar, pengusaha restoran yang tidak patuh dalam menyetorkan pajak restoran, dan masih minimnya pengetahuan pengusaha restoran akan kebijakan pajak restoran.

---

The number of restaurants in Bandung has increased from the year 2009 to 2013. However, the increase in sub sector Gross Domestic Regional Product (GDRP) of restaurant in Bandung are disproportionate with revenue of restaurant tax in Bandung. This study focuses on the implementation of restaurant tax policy in Bandung to determine whether the implementation of restaurant tax policy in Bandung already well underway. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative method as well. The result is the implementation of restaurant tax policy in Bandung has not gone well. Things that cause the increase in the number of restaurant is not proportional to the increase of restaurant tax revenue in Bandung is there are some obstacles in the regulations that is relevant with restaurant permit, extortion that is done by employers in the Directorate Service on Taxes, owner of restaurant that don’t pay the restaurant tax appropriately, and lack of knowledge about restaurant tax policy from the owner of retaurants."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran di Kota Bogor. Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of the Tapping Box on Restaurant Tax Bogor. Number of Restaurant in Bogor city keep on increasing especially since 2012 to 2014, but though the tax revenue always increase every years, the percentage of tax revenue enhancement on 2013 and 2014 suprisingly decrease so it can be called that the tax revenue not on optimum condition therefore on 2015 government of Bogor city initialized implementation of tapping box policy. This research used a post positivist approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edwards III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as the obstacle from the tax payer and technical obstacles resulted in less optimized tapping box implementation in Bogor city."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."

"Skripsi ini membahas mengenai perumusan kebijakan penggolongan tarif PBB di Kota Bekasi. Dengan disahkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan suatu dasar hukum bagi PBB, termasuk penggolongan tarif PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Bekasi merumuskan kebijakan penggolongan tarif PBB, proses perumusan dari kebijakan ini serta hal-hal apa saja yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan ini. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis seluruh pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This thesis discusses about policy formulation of classification rates in Property Tax in Bekasi City. With the enactment of Law of Local Taxes and Local Charges Number 28 Year 2009, urban and rural property taxes are included in the local tax of district/city. In the process of transferring authority, all local governments are required to formulate a legal basis for property tax, including the classification rates of property tax by Bekasi local government.

This research was purposed to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about classification rates in Property Tax by Bekasi local government, the formulation of this policy, and any matters that are encountered in the process of formulating this policy. With qualitative approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions posed."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

---

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"