Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

---

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "

"Dalam upaya pengembangan UMKM dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program Business Development Service. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Oleh karena itu penting untuk melakukan tinjauan terhadap sejauh mana program ini berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program BDS dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi perpajakan, akademisi perpajakan, konsultan pajak, dan pelaku UMKM. Evaluasi terhadap program BDS dilakukan beradasarkan pada kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa program BDS telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan program. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa program BDS ini layak untuk dilaksanakan kembali di masa depan. Program BDS dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan menyelenggarakan empat sub program yang digunakan untuk melakukan pendekatan end to end dengan Wajib Pajak UMKM, memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan, serta memperluas basis pajak

---

In an effort to develop MSMEs and increase awareness and compliance of MSME taxpayers, the Directorate General of Taxes has initiated the Business Development Service program. This program has been implemented in various areas including KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Therefore, it is important to review the extent how which this program is useful in improving tax compliance. This study aims to evaluate the BDS program in improving MSME taxpayer compliance. This research was carried out using a qualitative approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and a literature study. Informants in this study consisted of tax practitioners, tax academics, tax consultants, and SMEs. The evaluation of the BDS program was carried out based on Dunn's criteria which showed that the BDS program had met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. This study shows that the BDS program is feasible to be re-implemented in the future. The BDS program is implemented by KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan by organizing four sub-programs to carry out an end-to-end approach with MSME taxpayers, ensuring awareness and compliance, and expanding the tax base."

"Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah belum dapat menatausahakan piutang pajaknya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan perbandingan dengan negara lain, dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan penatausahaan piutang pajak antara lain sistem yang tidak terintegrasi dan real-time, tidak adanya aplikasi taxpayer account, belum terdapat payung hukum atau interpretasi akuntansi atas beberapa proses bisnis DJP, kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan minimnya supervisi atasan. Guna mengatasi permasalahan tersebut,penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan taxpayer account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring,serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun antara DJP dan DJPb."

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan adalah pandangan individu seorang wajib pajak mengenai hasil kerja aparatur pajak dalam menjalankan tugas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator: keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mencerminkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang meliputi indikator penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasionai dengan melibatkan 97 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 3018 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yangsebelumnya telah diuji va|iditas dan reiiabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak mempersepsi baik mengenai kineria palayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, baik dilihat berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan maupun empati. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak, diketahui secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah, baik untuk kepatuhan dalam melaporkan maupun dalam membayar pajak. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa persepsi wajib paiak mengenai kinerja palayanan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pe|ayanan Pajak Pratama Senen. Indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati juga memiliki hubungan singifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memiliki hubungan paling erat adalah keandalan, diikuti dengan bukti fisik, jaminan, daya tanggap dan empati.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas pelayanan perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan. Reward dapat diberikan dalam bentuk material seperti uang, kendaraan, atau beasiswa melanjutkan studi; dan dapat pula diberikan secara imaterial berupa piagam penghargaan dan pujian eksklusif dalam bentuk publikasi massa. Selain itu perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pelayanan pegawai dengan memasukkan materi-materi yang terkait dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal.

---

This research was aimed to examine the relationship between taxpayer perception about service performance of taxation with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. The perception about service performance of taxation is taxpayer view about tax officers outcome in the performing of service task that measured by indicators: reliability, responsibility, assurance and empathy. Taxpayer compliance is a condition express the taxpayer in the fulfill obligation of taxation and performing his taxation rights which cover the reporting and endorsement indicator.

The research used descriptive and corellational method involving 97 sample (respondent) being taken randomly from 3018 populations. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.

Descriptive analysis result show in generally taxpayer have good perception to service performance of taxation at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, both seen by physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy. While for taxpayer compliance, known in general taxpayer have low compliance, both to compliance in reporting and in paying lease. From the hypothesis testing got result that taxpayer perception about service performance of taxation have the positive relationship and significant with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. The performance service indicator consisting of the physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy is also have the significant relationship with taxpayer compliance. The indicator have the tightest relationship is reliability, followed with physical evidence, assurance, responsibility and empathy.

Based on Endings, hence service quality of taxation needed to improve as effort to improve taxpayer compliance. Improving effort can be done by giving reward to the officer have achievement in doing the service. Reward can be given in the form of material be like money, vehicle, bursary continue the study; and can is also given imaterially in the form of exclusive praise and appreciation charter in the form of mass publication. Beside that, require of specialized training to improve ability of service by involving the emotional intellegence and communications interpersonal."

"Tingkat kepatuhan pajak dan penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SE/8/2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT PPh OP oleh ASN/TNI/Polri melalui e- filing. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan e- filing pada golongan Bintara Polda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa golongan Bintara Polda memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT PPh OP berdasarkan teori Mazur. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan e-filing, pengenaan kewajiban penggunaan e-filing dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.

---

The level of tax compliance and e filing usage in Indonesia for tax reporting system remains low. Thus, Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform enacted the SE 8 2015 about Personal Income Tax Return Reporting Obligation through e filing. This research aims to measure the compliance level of e filing usage of NCO division of Polda Metro Jaya. This research used quantitative approach and survey as data collection technique. As the result, NCO has high level of compliance in using e filing based on Mazur theories. For recommendation, the government may apply the same policy of e filing obligation to other government institutions to increase the compliance level. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak.

---

This research discusses the implementation how the tax inspection procedure testing the compliance of Tax payer, with some explanation about regulations governing tax audit procedures and the implementation of the tests. This research uses qualitative approach with descriptive purpose. The results of this research indicates that the tax examination by using the guidance of inspection with the latest regulations produce high trust from the taxpayer to the government institutions, and it can maintain the integrity and professionalism between the Taxpayer and the tax auditor. A suggest to tax inspectors are to pay more attention to time management for completion of examination, so the tax audit can be done effectively and produce good quality examination. Key words Self Assessment System, Tax Inspection Tax Audit, Taxpayer 39 s Trust "