Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya organisasi merupakan sebuah identitas dari organisasi dan merupakan sistem makna yang diakui oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan performa organisasi. Keberadaan budaya organisasi menjadi penting bagi seluruh organisasi termasuk bagi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini Bappeda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pengembangan budaya organisasi secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture) berdasarkan perspektif pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture). Untuk menganalisis budaya organisasi digunakan pendekatan positivist dengan metode campuran berdasarkan teori competing values framework dan Organizational Culture Assesment Instrumen (OCAI) yang disebarkan kepada 63 responden, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hierarchy menjadi budaya yang dominan saat ini dan budaya clan menjadi budaya yang diharapkan oleh pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian juga menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta dapat tetap mengembangkan budaya clan dengan tetap berpedoman pada budaya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

Organizational culture is an identity of the organization and the system of meaning that is recognized by members of the organization and becomes a guideline for all members. Organizational culture can be one of the factors to improve organizational performance. The existence of organizational culture is important for all organizations, including for Bappeda Provinsi DKI Jakarta as an organization that has a development planning role in Provinsi DKI Jakarta. However, at this time Bappeda Provinsi DKI Jakarta has not carried out the development of organizational culture independently. Therefore, this study aims to analyze the current organizational culture and preferred culture by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees perspective. In addition, this research also aims to find out how the strategy for improving the performance of Bappeda Provinsi DKI Jakarta based on an analysis of the current organizational culture and preferred culture. To analyze organizational culture, a positivist approach with mixed methods based on theory is used competing values framework and the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) which was distributed to 63 respondents, as well as indepth interviews with several predetermined parties. The results of the research show that hierarchy culture has become the dominant culture today and clan culture can become a culture that is expected by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees. Research also shows that Bappeda Provinsi DKI Jakarta can continue to develop clan culture while still guided by the culture that has been established by the Provincial Government of DKI Jakarta."

"Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat.

---

This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate."

"Saat ini dunia dihadapkan pada kondisi VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang berdampak pada kondisi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien menjadi salah satu cara untuk dapat menghadapi hal ini. Salah satu organisasi sektor publik Indonesia yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki fungsi krusial dan strategis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bappeda DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusianya yang apabila tidak diselesaikan, permasalahan ini akan berdampak pada menurunnya kinerja Bappeda DKI Jakarta. Melihat fungsinya yang krusial dan permasalahan SDM yang dihadapi, dibutuhkan perhatian terhadap work engagement dari para pegawainya agar hasil kinerja Bappeda DKI Jakarta tercapai maksimal. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat work engagement pegawai Bappeda DKI Jakarta serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 6 narasumber. Peneliti menggunakan teori work engagement dari Schaufeli et al., (2002) melalui Ultrecht Work Engagement Scale. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta memiliki tingkat work engagement dalam kategori sedang (59,7%). Secara kualitatif, ditemukan faktor yang memengaruhi hasil work engagement seperti faktor tuntutan kerja, kondisi lingkungan kerja dan faktor internal diri pegawai. Penelitian ini memberikan beberapa saran seperti pemetaan beban kerja dapat dilakukan melalui cross cutting performance, peningkatan work engagement dapat difokuskan pada aspek leadership dan unit kerja, serta perlu perhatian dari pengelola SDM berkaitan dengan work engagement.

---

Currently the world is faced with VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) conditions which have an impact on the condition of an organization. Managing human resources effectively and efficiently is one way to deal with this. One of the Indonesian public sector organizations, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) DKI Jakarta, has a crucial and strategic function in terms of regional development planning. In this case, Bappeda DKI Jakarta is still facing problems in the field of Human Resources which, if not resolved, these problems will have an impact on decreasing the performance of Bappeda DKI Jakarta. Seeing its crucial function and the human resource problems it faces, it requires attention to the work engagement of its employees so that the results of Bappeda DKI Jakarta's performance are achieved to the fullest. Related to this, the purpose of this research is to analyze the level of work engagement of Bappeda DKI Jakarta employees and the factors influence it. This research approach is quantitative with mixed method collection techniques. Quantitative data collection techniques were carried out through surveys and qualitative data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 6 informants. The researcher used work engagement theory from Schaufeli et al., (2002) through the Ultrecht Work Engagement Scale. The findings from this study state that Bappeda DKI Jakarta has a moderate level of work engagement with a percentage of 59.7%. Qualitatively, factors were found that influenced the results of work engagement such as Job Demands, environmental work conditions and internal factors themselves. This research provides several suggestions such as workload mapping can be done through cross cutting performance, increasing work engagement can be focused on aspects of leadership and work units, and the need for attention from HR managers related to work engagement."

"Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan dengan banyaknya jumlah perempuan yang mulai menduduki kursi kepemimpinan. Tidak jarang, para perempuan yang berhasil menduduki kursi kepemimpinan mendapatkan banyak perhatian hingga penghargaan atas kredibilitas kinerjanya sebagai seorang pemimpin. Pada sektor publik, mulai terlihat peningkatan pada jumlah perempuan yang berada di kursi kepemimpinan meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Walaupun telah banyak perempuan yang menunjukkan keberhasilannya sebagai pemimpin di organisasi publik, perempuan kerap kali dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk dapat mengakses kursi kepemimpinan, salah satunya adalah stereotip gender. Adanya stereotip gender terhadap perempuan melihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peran pemimpin dan peran perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran kepemimpinan dari seorang pemimpin perempuan yang berada pada sektor publik, yaitu Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pada peran agen maupun peran komunal yang dapat dipenuhi oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi, terdapat beberapa indikator peran agen yang tidak dapat dipenuhi oleh peran kepemimpinan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta karena statusnya sebagai organisasi publik dan pejabat publik. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta mampu menyeimbangkan antara peran agen dan peran komunal. Oleh karena itu, gender dapat dikatakan bukan penentu kesesuaian seseorang untuk menjadi pemimpin.

---

For the past few years, society has seen the rising numbers of women in leadership positions. Not often, women who have succeeded in accessing leadership positions receive a lot of attention and even acknowledgements for their credible performance as a leader. In the public sector, there has also been a rising number of women in leadership positions although the number is not too significant. Although many women have demonstrated their success as public organizations’ leaders, women are still facing a lot of challenges to access leadership positions, one of the challenges is gender stereotype. Gender stereotype against women sees that there is a role incongruity between leadership role and female role. Therefore, this research is trying to analyze leadership role from a female leader in public sector, which is Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. This research uses post-positivist approach and data is collected through conducting interview and literature research. This research finds that there are congruities in agentic role and communal role that can be fulfilled by Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province. However, there are a couple of indicators that aren’t congruent with the leadership of Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province due to its status as a public organization and public official. However, this research finds that Head of Development Planning Agency at Sub-National Level DKI Jakarta Province is able to balance both agentic role and communal role. Therefore, gender can’t be used to determine a person’s role congruity to a leadership role. "

"ABSTRAK<>br>Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepegawaian daerah. BKD memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM aparatur Pemprov. DKI Jakarta yang berjati diri, professional dan berdaya saing global. Namun pada kenyataanya proses pengelolaan kepegawaian daerah masih menemui banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud antara lain sistem investasi yang ada belum mendukung tujuan bisnis organisasi, duplikasi dan dualisme data, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi silo . Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BKD Provinsi DKI Jakarta. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai pedoman pada penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode olah data seperti analisis SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategy Grid, dan PEST. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah rumusan perencanaan strategis SI/TI yang terdiri dari Strategi Bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACT<>br>The Regional Personnel Board BKD of DKI Jakarta Province is the supporting element of the Regional Government in managing the regional personnel. BKD plays an important role embodying human resources HR of apparatus Provincial Government of DKI Jakarta that had self identity, professional, and global competitiveness. But in fact, the process of managing the local staff still encounter many problems. The problems in question include the existing investment system has not supported the organization 39 s business goals, duplication, and dualism of data, as well as information systems that are not integrated silo . The problem occurs due to unavailability of strategic planning of information system. This study discusses how the strategic planning of information system that accordance with BKD DKI Jakarta Province 39 s business needs. The Ward and Peppard methodology is used as a guide to the preparation of strategic planning of information system with data processing methods such as SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, and PEST analysis. Data collection was obtained through interviews, observation, and secondary data. The results of this study are the formulation of strategic planning of information system consisting of Business IS Strategy, IT Strategy, and IS IT Management Strategy."

"ABSTRAKNama : Rindi Lestari Suci SofiyanaProgram Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan PerpajakanJudul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 OlehBadan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI JakartaPembimbing : Dr. Inayati M.Si Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

---

ABSTRACTName Rindi Lestari Suci SofiyanaStudy Program Tax Policy and Administrative ScienceTitle Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD InDKI Jakarta ProvinceCounsellor Dr. Inayati M.Si The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection"

"Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, merupakan institusi dengan mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan juga untuk melayani masyarakat. Oleh karena sifat BUMD tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuannya. BUMD di DKI Jakarta, di monitoring dan evaluasi oleh instansi khusus setingkat SKPD yaitu Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD oleh BP BUMD beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gorgens dan Kusek (2009) yang terdiri dari 12 dimensi dimana terkelompokkan menjadi komponen: manusia, kerjasama, dan perencanaan; pengelolaan data; dan penggunaan data untuk pembuatan keputusan. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa BP BUMD sudah baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD. Hal tersebut dilihat dari komponen monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut belum terdapat komponen survei dan penelitian program yang hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi program monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan komitmen stakeholder, membangun basis data, dan melakukan survei atau penelitian atas program monitoring dan evaluasi.

---

Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprise), BUMD, are institutions with a majority of their capital owned by local governments that give economical benefits to local governments and also to serve the public. Due to the nature of the BUMD, monitoring and evaluation is needed to suit its objectives. BUMD in DKI Jakarta, is monitored and evaluated by a special agency as high as Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namely the Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). This research aims to describe the implementation of monitoring and evaluation of the performance of BUMD by BP BUMD along with its obstacles. This research used a positivist approach with Gorgens and Kusek's (2009) theory as the main theory which consists of 12 dimensions which are grouped into three components: human, collaboration, and planning; data management; and use of data for decision making. Data collection in this research used deep interview techniques and literature studies. The results of the study illustrate that BP BUMD has been good at doing monitoring and evaluation of BUMD performance. This result is seen from the components of monitoring and evaluation that have been implemented. However, on the implementation, there was no component of a survey and research program which results could be used as feedback for evaluation of monitoring and evaluation program. Based on these results, researcher suggest to BP BUMD to improve and increase the capacity of human resources (HR), increase stakeholder commitment, building databases, and conducting surveys or research on monitoring and evaluation programs."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah tersebut. DPD sebagai lembaga negara baru setelah amandemen UUD 1945 awalnya diharapkan dapat merealisasikan sistem dua kamar (bicameral), sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki fungsifungsi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pertimbangan. Semua tugas dan wewenang DPD terbatas pada aspek-aspek yang terkait erat dengan daerah. Ini merupakan sebuah potensi bagi DPD untuk dapat berperan lebih dalam berbagai aspek dalam pemerintahan daerah termasuk dalam pembangunan. Pembangunan diawali dengan perencanaan dan dalam ini adalah tahap paling penting karena disinilah partisipasi dari berbagai pemegang kepentingan disuarakan dan disatukan menjadi sebuah rencana pembangunan yang komprehensif untuk dapat mendukung pembangunan sebuah daerah. DPD sebagai lembaga perwakilan yang menjadi perwakilan wilayah seharusnya dapat lebih dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan mengingat kompleksnya proses pembangunan dan berbagai macam kepentingan di dalamnya.

---

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution that has a representative character based on regions has a broader representation character than the DPR, because the dimension of representation is based on all the people in these areas. The DPD as a new state institution after the amendment of the 1945 Constitution was initially expected to realize a two-chamber system (bicameral), as a people's representative institution, the DPD has functions as stipulated in the 1945 Constitution. These functions are legislative functions, budget functions, and consideration functions. All the duties and powers of the DPD are limited to those aspects closely related to the regions. This is a potential for the DPD to be able to play a deeper role in various aspects of regional governance including in development. Development begins with planning and in this is the most important stage because this is where the participation of various stakeholders is voiced and united into a comprehensive development plan to be able to support the development of a region. The DPD as a representative institution that becomes the regional representative should be more involved in the development planning process given the complexity of the development process and the various interests in it.

"

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."